cover
Contact Name
Shita Dewi
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia
ISSN : 2089 2624     EISSN : 2620 4703     DOI : -
Core Subject : Health,
Arjuna Subject : -
Articles 436 Documents
Determinan Kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Pekerja Sektor Informal di Sumatera Barat: Analisis Data Susenas Tahun 2022 Roza, Shelvy Haria; Syahirah, Nada Tri Hazka; Syafrawati, Syafrawati
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 3 (2024): September
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.88240

Abstract

Cakupan kepemilikan JKN di Indonesia belum sesuai target tahun 2021 (87%). Kepemilikan JKN di Provinsi Sumatera Barat lebih rendah dari cakupan nasional (83,9%). Tantangan perluasan kepemilikan JKN adalah mencakup pekerja sektor informal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan kepemilikan JKN pekerja sektor informal di Sumatera Barat. Penelitian kuantitatif cross-sectional dengan analisis data sekunder Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2022 ini memiliki sampel pekerja informal usia 15-64 tahun yang tercakup dalam Susenas 2022. Data dianalisis dengan aplikasi STATA Ver.14 secara univariat, bivariat menggunakan chi-square, dan multivariat menggunakan regresi logistik. Lebih dari separuh pekerja informal di Sumatera Barat memiliki JKN (71,26), lebih banyak pada kelompok usia pra pensiun (27,61%), berjenis kelamin laki-laki (58,7%), pendidikan rendah (94,12%), tinggal di perdesaan (66,67%), lapangan usaha non pertanian (51,9%), pengeluaran 40 persen terbawah (59,82%), menggunakan internet (53,81%), tidak ada keluhan kesehatan (62,97%). Analisis bivariat kepemilikan JKN berhubungan signifikan dengan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, daerah tempat tinggal, lapangan usaha, penggunaan internet, dan keluhan kesehatan. Faktor yang paling dominan berhubungan adalah daerah tempat tinggal (OR = 1,941). Faktor daerah tempat tinggal berhubungan paling dominan dengan kepemilikan JKN. Daerah tempat tinggal yang sulit diintervensi maka perlu adanya pendekatan kultural seperti melibatkan tokoh masyarakat atau pemimpin adat untuk ikut serta dalam program JKN.
Motivasi Kerja Dokter Spesialis pada Kelengkapan Rekam Medis di Rumah Sakit Medan, Indonesia Michaela, Sarah Mauren; Qomarania, Witri Zuama; Hosizah, Hosizah; Nurmalasari, Mieke
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 3 (2024): September
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.93679

Abstract

Kelengkapan pengisian rekam medis yang rendah akan mempengaruhi informasi perawatan pasien, pembayaran pelayanan kesehatan yang diberikan dan tidak bisa dijadikan bukti untuk perlindungan hukum apabila dibutuhkan. Rendahnya persentase rekam medis yang lengkap merupakan indikator rendahnya kinerja dokter dalam pengisian rekam medis di rumah sakit. Hal ini diduga sebagai akibat rendahnya motivasi dokter dalam melaksanakan pekerjaannya, baik motivasi instrinsik maupun motivasi ekstrinsik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan motivasi kerja dengan kelengkapan rekam medis rawat inap di Rumah Sakit X. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian cross-sectional. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan lembar checklist. Teknik analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan menggunakan uji korelasi Spearman. Responden dalam penelitian in adalah dokter spesialis sebanyak 35 orang dengan 140 rekam medis yang di teliti. Masing-masing dokter mengisi 4 rekam medis. Berdasarkan hasil uji korelasi pada variable motivasi kerja dan variabel kelengkapan rekam medis didapatkan nilai p-value 0,539>0,05. Berdasarkan hasil penelitian, variabel motivasi kerja tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kelengkapan rekam medis rawat inap. Namun, pihak rumah sakit perlu mengevaluasi  kelengkapan  pengisian rekam medis sehingga dapat sesuai dengan standar pelayan minimal
Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimum Bidang Kesehatan Indikator Pelayanan Kesehatan Penderita HIV di Puskesmas Banjaran Kota Tahun 2023 Nuraeni, Ine; Rinaldi, Aris
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 3 (2024): September
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.95747

Abstract

ABSTRAKDalam rangka menanggulangi Human Immunodeficiency Virus, pemerintah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satunya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal. SPM Bidang Kesehatan diatur dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2019. SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 12 indikator. Salah satu indikatornya adalah pelayanan kesehatan pada penderita Human Immunodeficiency Virus sesuai standar. Penilaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat dilihat melalui capaian SPM. Capaian SPM Penderita HIV di Puskesmas Banjaran Kota pada tahun 2023 yaitu sebesar 75,30 % masih belum mencapai target nasional sebesar 100%. Target yang masih belum tercapai ini menjadi indikator masih perlu ditingkatkan kembali pelayanan yang diberikan kepada masyarakat melalui analisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan SPM pelayanan penderita HIV di Puskesmas Banjaran Kota. Diperlukan Analisa berkaitan faktor penghambat dan pendukung implementasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode Qualitative content analysis. Menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi lapangan dan pengambilan data sekunder. Hasil penelitian terdapat variasi capaian SPM. Faktor penghambat pencapaian SPM bidang kesehatan indikator pelayanan kesehatan pada penderita HIV di Puskesmas Banjaran Kota yaitu kurangnya ketersediaan anggaran, sarana prasarana dan sumber daya manusia, karakteristik masyarakat serta kurangnya pemahaman dan pengetahuan baik dari pihak penyelenggara maupun pengguna. Faktor pendukung pencapaian SPM bidang kesehatan indikator pelayanan kesehatan pada penderita HIV di Puskesmas Banjaran Kota yaitu dukungan kepemimpinan dan strategi kebijakan yang dipilih.  Kata kunci: Implementasi kebijakan SPM; Human Immunodeficiency Virus; Dukungan dan hambatan 
Evaluasi Kerjasama Lintas Sektor dalam Meningkatkan Capaian Imunisasi Dasar Lengkap di Kabupaten Sumba Tengah Fitriah, Yunita; Mahendradhata, Yodi; Putri, Likke Prawidya
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 3 (2024): September
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.96378

Abstract

Imunisasi merupakan salah satu investasi kesehatan yang paling cost effective (murah), karena terbukti dapat mencegah dan mengurangi kejadian kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Kabupaten Sumba Tengah selama 5 tahun terakhir (Tahun 2018-2022), kondisi cakupan imunisasi dasar lengkap bada bayi di Kabupaten Sumba Tengah masih fluktuatif atau belum stabil. Menurut Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah Pada Tahun 2018 cakupan IDL baru sebesar sebesar 88,7%, Tahun 2019 cakupan IDL sebesar 51,5%, Tahun 2020 cakupan IDL memenuhi target dengan capaian sebesar 96,5% namun pada Tahun 2021 cakupan IDL kembali menurun menjadi 91,1% dan pada Tahun 2022 sebesar 82,9% dari target imunisasi yang ditentukan oleh Kementrian Kesehatan melalui RPJMD Dinas Kesehatan Provinsi yaitu sebesar 95%. Penelitian deskriptif kualitatif ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan observasi, melibatkan petugas kesehatan, lintas sektor, dan pengambil kebijakan, menggunakan purposive sampling. Hasil menunjukkan bahwa kerjasama lintas sektor dalam program imunisasi di Kabupaten Sumba Tengah sudah terjalin, namun kerjasama yang sudah ada belum dilakukan secara optimal. Efektifitas program dapat ditingkatkan melalui peningkatan komunikasi dan koordinasi lintas sektor yang berdampak terhadap keterlibatan dan pemberian dukungan kepada program imunisasi serta penyusunan kebijakan formal yang dapat mendukung kerjasama lintas sektor dalam program imunisasi.  Kesimpulan studi ini Kurangnya komunikasi, koordinasi, keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan imunisasi serta belum tersedianya kebijakan yang mengatur. Peningkatan capaian imunisasi di Kabupaten Sumba Tengah dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip collaboration governance dalam pelaksanaan program imunisasi.
Determinan Kepatuhan Ibu dalam Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap: Studi di Desa Kajhu, Aceh Besar Handayani, Lina; Afriza, Nur; Djannah, Sitti Nur; Pradiva, Kinanti Dwi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 3 (2024): September
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.97180

Abstract

Latar Belakang: Pemberian imunisasi dasar lengkap sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan anak. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar lengkap pada anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor determinan kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar lengkap pada anak di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Metode: Penelitian ini menggunakan desain cross sectional. Populasi penelitian ini adalah seluruh ibu yang memiliki anak usia >12 bulan sebanyak 185 orang. Sampel penelitian sebanyak 65 orang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Instrumen penelitian adalah lembar kuesioner, dan  data dianalisis bivariat menggunakan uji Chi-square. Hasil: Uji Chi-square menunjukkan ada hubungan pengetahuan (p-value 0,000), sikap (p-value 0,000), dukungan keluarga (p-value 0,000), dan dukungan petugas kesehatan (p-value 0,001) dengan kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar lengkap pada anak. Kesimpulan: Pengetahuan, sikap, dukungan keluarga dan dukungan petugas kesehatan merupakan faktor determinan kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar lengkap pada anak. Diperlukan upaya khususnya dari pemangku kebijakan untuk meningkatkan informasi kesehatan kepada ibu seperti manfaat dan pentingnya imunisasi dasar lengkap pada anak.
Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Widyawati, Melyana Nurul; Sumarni, Sri; Wijayanti, Krisdianan; Sutomo, Bambang; Windiarti, Sri Endang; Wibowo, Mufti Agung
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 3 (2024): September
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.97336

Abstract

Berdasarkan data Survei Status Gizi Nasional (SSGI) 2022, prevalensi stunting di Indonesia 21,6%. Studi WHO, salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Ada banyak faktor yang mendasari pernikahan dini, dari adat, ekonomi, hingga kehamilan yang tak diinginkan. Fakta lainnya, 43,5% kasus stunting di Indonesia terjadi pada anak berumur di bawah tiga tahun (batita) dengan usia ibu 14-15 tahun, sedangkan 22,4% dengan rentang usia 16-17 tahun. Hal ini meningkatkan risiko perceraian, di Jawa Tengah tercatat pada tahun 2019 sebagai provinsi dengan angka perceraian tertinggi, sebanyak 88,9% dimana pada setiap 10.000 rumah tangga terdapat 89 kasus perceraian. Perceraian menjadi salah satu faktor risiko terjadinya stunting. Dibutuhkan persamaan persepsi terkait aspek kebijakan, kultural religius, kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana untuk meminimalisir perkawinan dini dalam upaya pencegahan stunting. Strategi yang diusulkan termasuk penggalangan kemitraan antara Kemenag, Kemenkes dan BKKBN.Tujuan penelitian: mengkaji pola kemitraan Kemenag, Kemenkes dan BKKBN Provinsi Jateng dalam percepatan penurunan prevalensi stunting nasional. Metode penelitian: kualitatif, teknik pengambilan data wwancara dan FGD dari perwakilan Kanwil Kemenag Jawa Tengah, BKKBN Jawa Tengah dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan kemudian penarikan kesimpulan.Hasil penurunan angka stunting yang signifikan selama 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2021-2023, namun dibutuhkan model kemitraan yang efektif antara Kemenag, BKKBN dan Kemenkes sebagai upaya percepatan penurunan prevalensi stunting. Rencana tindak lanjut membuat tim kemitraan tiga lembaga berbasis teknologi untuk merancang rencana strategis, mengimplementasikan dan memantau program percepatan penurunan stunting dengan pendekatan lintas sektor.
Integrasi Upaya Pencegahan HIV dan Perlindungan Anak: Menuju Pencapaian Target 3.3 dan 3.8 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Hanum, Syanaya Karina; Bilqis, Audrey Azka; Sahara, Melian; Sadiawati, Diani
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 4 (2024): December
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.91842

Abstract

Studi ini mengulas penularan Human Immunodeficiency Virus (HIV) pada anak akibat kekerasan seksual, menggunakan pendekatan kualitatif dengan dasar analisis data kuantitatif. Desain penelitian ini dipilih untuk mendalami isu tersebut, dengan sumber data kuantitatif dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan situs web Kementerian terkait. Temuan studi menunjukkan hubungan antara kekerasan seksual dan peningkatan penularan HIV pada anak, terutama melalui kontak seksual. Kondisi fisik yang belum matang membuat anak lebih rentan terhadap penyakit menular seperti HIV. Upaya pemerintah untuk menanggulangi penularan HIV atau Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)  melibatkan regulasi, kampanye pencegahan, tes HIV, program Antiretroviral Therapy (ART), dukungan psikososial, dan peningkatan akses ke layanan kesehatan bagi anak-anak yang terkena HIV/AIDS.
Kepemilikan Jaminan Kesehatan di Kalangan Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2023 Nazli, Nisrina; Usman, Hardius
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 4 (2024): December
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.96626

Abstract

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI (Bappenas RI) menargetkan kepemilikan jaminan kesehatan penduduk Indonesia mencapai angka 98% pada tahun 2024. Namun per Maret 2023 hanya sekitar 72,38% penduduk yang memiliki jaminan kesehatan. Masyarakat dengan status ekonomi tinggi yang mempunyai jaminan kesehatan mencapai 83,08%, sedangkan pada penduduk miskin yang memiliki jaminan kesehatan hanya sebanyak 63,19% dimana seharusnya angka tersebut lebih tinggi dengan adanya program jaminan kesehatan khusus penduduk dengan status ekonomi rendah yang biayanya ditanggung pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab rendahnya kepemilikan jaminan kesehatan di kalangan penduduk miskin di Indonesia tahun 2023. Data yang digunakan adalah rawdata yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret (Susenas) 2023, dengan menerapkan Regresi Logistik Biner sebagai metode analisis. Hasil penelitian menemukan bahwa umur, jumlah anggota rumah tangga, dan keluhan kesehatan yang mengganggu kegiatan sehari-hari memengaruhi status kepemilikan jaminan kesehatan penduduk miskin Indonesia.
Persepsi Stakeholder Tentang Rancangan Model Kebijakan Insentif Pembayaran KBK dengan Indikator RPPT pada FKTP di Medan Sitorus, Susy Hartati Novintry; Puspandari, Diah Ayu
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 4 (2024): December
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.97643

Abstract

Data BPJS per Desember 2023 , Fktp yang mencapai kriteria rating 4 untuk indikator RPPT hanya 32% , untuk indikator Angka Kontak (AK) 42% dan indikator RRNS 83% dari total 273 fktp yang bekerja sama.  Dengan kondisi data seperti di atas , harus ada faktor yang bisa memotivasi FKTP untuk menaikkan nilai KBK nya salah satunya dengan pemberian insentif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi stakeholder tentang model KBK insentif dengan indikator penilaian RPPT di FKTP provider BPJS kesehatan cabang Medan. Persepsi stakeholder terkait rancangan model KBK insentif  yaitu target nilai RPPT antara 5% sampai dengan 10% dengan pemberian insentif secara rating/ bertingkat, indikator intermediet untuk DM adalah Hba1c dan untuk Hipertensi adalah tekanan darah, pembayaran insentif diberikan kepada FKTP, dan dikelola untuk mendorong kegiatan-kegiatan prolanis, serta pembayaran insentif haruslah rutin dan pasti
Perencanaan Sistem Informasi Posyandu Guna Mendukung Tranformasi Digital Data Kesehatan Ibu dan Anak di Posyandu Nusa Indah Kelurahan Sukorejo Wicaksono, Firston Arfiansyah; Mawarni, Atik; Purnami, Cahya Tri; Nuridzin, Dion Zein
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 4 (2024): December
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.97793

Abstract

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) sebagai salah satu layanan kesehatan dasar di Indonesia memiliki peran sentral dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak di tingkat komunitas. Posyandu Nusa Indah di Kelurahan Sukorejo, seperti banyak Posyandu lainnya, juga mengalami berbagai kendala dalam pengelolaan data kesehatan. Pencatatan yang masih berbasis kertas tidak hanya rentan terhadap kesalahan dan kehilangan data, tetapi juga memerlukan waktu dan usaha yang besar dalam proses rekapitulasi dan pelaporan. Penelitian ini bertujuan untuk merencanakan perancangan Sistem Informasi Posyandu Nusa Indah Kelurahan Sukorejo. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode observasi dengan pendekatan penelitian cross sectional. Perancangan Sistem Posyandu ini menggunakan Metode FAST (Framework   for   the Application Sistem Thinking) dengan Pendekatan PIECES (Performance, Information, Economics, Control, Efficiency, dan Service). Hasil penelitian ini adalah sistem pencatatan dan pelaporan posyandu nusa indah secara manual yang menyebabkan ketidaklengkapan data, ketidaktepatan data, kehilangan data, dan keterlambatan dalam proses pencatatan dan pelaporan data posyandu nusa indah. Oleh karena itu dibutuhkan sistem informasi posyandu yang berguna untuk mencatat, melaporkan dan melindungi data kesehatan ibu dan anak serta yang mempermudah pekerjaan kader posyandu nusa indah yang dapat beroperasi di perangkat mobile (Smartphone) dan dapat dioperasionalkan dalam mode offline. Desain Sistem Informasi Posyandu ini mencakup desain antar muka halaman login, desain antar muka halaman utama, desain antar muka halaman input (Input Data Balita, Input Data Ibu, Input Data Kunjungan Balita, Input Data Kunjungan Ibu), dan desain antar muka halaman output (Tren Tumbuh Kembang Balita dan Riwayat Kesehatan Ibu).