cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi
Published by Universitas Muhammadiyah Aceh
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mediasi : Jurnal Hukum dan Keadilan - Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
Arjuna Subject : -
Articles 56 Documents
 2   3   4   5   6 
Penegakan Hukum Terhadap Penyedia Fasilitas Yang Memberikan Peluang Terjadinya Jarimah Maisir Airi Safrijal; Sahardiani Sahardiani
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v8i2.894

Abstract

Enforcement of jinayat law against organizers and providers of facilities / places that can occur Maisir (gambling) in the city of Banda Aceh is currently not in accordance with applicable regulations as stated in Article 20 of Qanun Number 6 of 2014 on Jinayat Law, namely "Every person who intentionally organizes, provides facilities, or finances to Jarimah Maisir (gambling) as referred in Article 18 and Article 19 of the Qanun is threatened with 'Uqubat Ta'zir (caning) at most 45 (forty five) times and/or a maximum fine of 450 (four hundred fifty) grams of pure gold and/or imprisonment of no longer than 45 (forty five) months”. Thereare several things that need to be considered by Banda Aceh City governmentrelated to the implementation of the Jinayat Law in Aceh, namely optimizing theapplication of caning, as well as increasing community participation in theenforcement of Islamic Sharia.
Pemahaman Dan Optimalisasi Keimigrasian Dalam Melakukan Pengawasan Dan Penindakan Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Maritim Indonesia M Almudawar
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 8, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v0i0.1028

Abstract

Dengan berkembangnya pertumbuhan ekonomi di dunia, pergerakan orang asing di wilayah Indonesia pengawasannya harus di seluruh wilayah baik di daratan, perbatasan lautan, Indonesia merupakan negara kepulauan dan Indonesia adalah negara dengan sejumlah besar pulau, adapun menurut data tahun 2004, ada sekitar 17.504 pulau di Indonesia, di mana sekitar 6.000 tidak memiliki penduduk tetap dan didistribusikan di sekitar khatulistiwa dan menyediakan cuaca tropis. Dengan kekayaan sumber daya alam di Indonesia, dari segi sumber daya alam maupun di darat dan laut ini memiliki potensi yang sangat luas dalam pembangunan swadaya masyarakat. Di Indonesia dengan memiliki sumber daya alam yang baik dan sumber daya manusia yang banyak bukan berarti negara tersebut dalam kategori aman, melainkan pasti banyak nya ancaman ancaman dari luar yang dapat membahayakan kedaulatan dan keamanan negara. Keamanan perbatasan laut bukan hanya merupakan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian perikanan melainkan banyak Instansi Instansi lain yang terlibat dalam permasalahan Illegal Fishing tersebut. Keimigrasian juga berperan penting terhadap hal perbatasan dan keluar masuk wilayah Indonesia
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Illegal Logging Afifuddin Afifuddin; Yuzaili Zulwaqar Rasyid
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v8i2.888

Abstract

Law Number 18 of 2013 on Prevention and Eradication of Forest Destruction, in Article 82 Paragraph (1) states that "every individual who intentionally cuts down trees in a forest area is illegally sentenced to a minimum of 1 (one) year and maximum of 5 (five) years of sentences and a minimum fine of Rp. 500,000,000 (five hundred million rupiah) and a maximum of Rp. 2,500,000,000 (two billion five hundred million rupiah). Factors causing Illegal Logging committed by members of the Indonesian National Army are economic factors, the need for log is very large and the lack of planning and supervision of the forest. The application of a sanction that is imprisonment for 1 (one) year and a criminal fine of Rp. 500,000,000 (five hundred million rupiah). As for the prevention efforts in the form of preemptive, preventive, and repressive efforts
Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Dalam Mewujudkan Universal Health Coverage Mainita Mainita
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v8i1.881

Abstract

Health is a human right that must be protected and considered by the government, because health is also an indicator of community welfare in addition to economic and social. One of the government's efforts to improve public health is to establish hospitals in each region. Health is a human right that must be protected and considered by the government because health is also an indicator of community welfare in addition to economic and social. One of the government's efforts to improve public health is to establish hospitals in each region.
Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Pertambangan Yang Tidak Memiliki Izin Zia Devi Destari; Airi Safrijal
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v8i1.926

Abstract

Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40, Pasal 48, Pasal 67, dan Pasal 74, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Penerapan pidana terhadap pelaku usaha pertambangan minyak dan gas bumi yang merusak lingkungan hidup tanpa memiliki IUP, IPR, dan IUPK, masih belum maksimal karena pidana yang dijatuhkan terlalu ringan yaitu selama 1 (satu) tahun dan denda senilai Rp. 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah). Hambatan dalam menanggulanginya adalah belum efektifnya mitra kerja khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat sedangkan upaya pencegahannya dilakukan melalui upaya preventif dan upaya represif.
Pertimbangan Hakim Dalam Putusannya Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkotika Adi Hermansyah; Nora Mia Azmi
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v8i1.919

Abstract

Undang-undang Nomor 8 Tahun  2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengatur melakukan tindakan pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 yang kaitannya dengan kejahatan asal tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 2  ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Namun putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dipandang sangat ringan, jika dibandingkan dengan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dasar-dasar putusan  hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara tersebut. Dan untuk menjelaskan pertimbangan hukum terhadap Terdakwa. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus terhasuk dalam penelitian hukum yang bersifat normatif (Kepustakaan).  Hasil penelitian ini menunjukan dalam putusan ini pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim belum memenuhi asas kepastian, keadilan  dan kemanfaatan hukum bagi terdakwa, karena hakim menjatuhkan hukumannya begitu ringan.
Kontradiksi Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan Di Tengah Wabah Virus Corona Perspektif Hukum Islam Adri Latif; Hasanuddin Muhammad; Muhammad Rusfi
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 8, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v0i0.1029

Abstract

Resepsi pernikahan adalah suatu hal yang sudah lumrah dilakukan oleh masyarakat Indonesia setelah melakukan prosesi akad nikah terutama bagi warga muslim. Hal ini didasari karena dianjurkannya untuk melaksanakan resepsi pernikahan guna memberitahukan kepada keluarga, teman dan tetangga bahwa telah dilangsungkan akad nikah dan untuk menghindari terjadinya fitnah di kemudian hari. Sampel penelitian resepsi pernikahan ada di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode qualitative research. Kesimpulan dari penelitian adalah bahwa lebih utama menghindari kemudharatan dari pada mendatang kemaslahatan untuk menghindari terjadinya penyebaran virus corona.
Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Fadhlullah Fadhlullah; Novi Andriani
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v8i2.889

Abstract

Underage marriages are marriages that are not in accordance with Law Number 1 of 1974 on Marriage. Article 7 paragraph (1) states "that marriage is onlypermitted if the male has reached the age of 19 and the woman has reached the age of 16". Underage marriages in Gunung Meriah Subdistrict, Aceh Singkil District are caused by several factors including low levels of education, a narrow mindset in understanding and understanding the nature and purpose of marriage, fear of parents that their children will become spinsters, and the result of free promiscuity they traveled, so the occurrence of pregnancy out of wedlock. Impact on underage marriages is affecting psychological conditions, social conditions in society, divorce, and impacting the law
Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Roda Dua Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Derry Aris Munandar; Airi Safrijal
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v8i1.882

Abstract

Theft is regulated in Article 362 through Article 367 of the Indonesian CriminalCode (KUHP). In this study specifically the criminal act of theft which is aggravated as stipulated in Article 363 paragraph (1) point 3, point 4 and point 5 and paragraph (2). The causes of motorcycle crime are carried out jointly because of economic factors, educational factors, individual factors, and environmental factors. The application of the criminal act against the perpetrators has not yet run maximally because the sentence imposed is still very mild with the defendant regretting his actions, promising not to repeat his actions, being polite, being straightforward in court, and having never been convicted therefore the judge must give the punishment according to the consequences of the theft can harm others.
Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikansecara Ilegal Di Perairan Kota Banda Aceh Fitri Eka Sari
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 8, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v0i0.1024

Abstract

Pemanfaatan hasil perikanan laut diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Setiap penangkapan ikan dilaut dilakukan berdasarkan Izin penangkapan ikan. Hal tersebut berarti kapal ikan harus mempunyai surat izin berlayar dan izin penangkapan ikan.Akan tetapimasih saja ada nakhoda-nakhoda kapal perikanan yang melanggar aturan. Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang berlaku

Page 4 of 6 | Total Record : 56

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2011 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No.3 (2021) Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 3, No 1 (2016) Vol 1, No 3 (2011) Vol 1, No 2 (2011) Vol 1, No 1 (2011)