Articles
56 Documents
<![CDATA[Kajian Yuridis Statistik Kriminal Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak ]]>
<![CDATA[Nurhafifah Nurhafifah]]>;
<![CDATA[Hardiyanti Hardiyanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 8, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37598/jm.v8i1.923
<![CDATA[Pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian menyatakan ”Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah atau denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah. Walaupun telah adanya sanksi pidana, dalam kenyataannya pencurian tetap terjadi dan cenderung mengalami peningkatan dan yang sangat riskan pelaku pencurian adalah anak. Statistik kriminal adalah data tentang kriminalitas yang disusun menurut bentuk kejahatan, Frekuensi kejadian dari masing-masing bentuk kejahatan, wilayah kejadian dan tahun kejadian. Tujuan penelitian adalah untuk melihat peningkatan kejahatan pencurian yang dilakukan anak, Upaya penanggulangan yang dilakukan untuk mengurangi tingkat pencurian yang dilakukan oleh anak dan faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tingkat pencurian yang dilakukan oleh anak. Dalam ilmu statistik, Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pendidikan Politik Di Kota Banda Aceh Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ]]>
<![CDATA[Muhammad Heikal Daudy]]>;
<![CDATA[Hamzah Hamzah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 5, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37598/jm.v8i2.891
<![CDATA[Article 11 paragraph (1) letter a of Law Number 2 of 2008 on Political Parties, states that political parties function as a means of political education for members and the wider community to become Indonesian citizens who are aware of the rights and obligations in the life of society, nation, and state. The implementation of political education by political parties in the city of Banda Aceh is carried out through methods of coaching, socializing, and social activities. The inhibiting factor is the persistence of negative views from the public towards political parties, communication that is not established between the Regional Representative Council and the Regional Representative Council which is the spearhead of the implementation of political education, limited facilities and infrastructure as supporting factors for the implementation of political education. Political parties are expected to continue to provide political education to the community on an ongoing basis in order to be able to change the paradigm or mind set of the community towards the party.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana ]]>
<![CDATA[Airi Safrijal]]>;
<![CDATA[Rizki Amanda]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 5, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37598/jm.v8i1.883
<![CDATA[Article 15 letter f of Law Number 35 of 2014 on Child Protection states that every child has the right to get protection against sexual crimes. Legal protection for child victims of sexual crimes has been given but not fully due to lack of information and economic factors, The form of protection provided for child sexual victims is, (1) separating children from the defendant at trial, (2) names of children are obscured, (3) recovery child trauma, and (4) medical needs are sought if needed.]]>
<![CDATA[Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Pusat Republik Indonesia ]]>
<![CDATA[Almanar Almanar]]>;
<![CDATA[Sutri Helfianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 8, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37598/jm.v0i0.1025
<![CDATA[Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa, Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta pemilihan lainnya yang ada di Aceh adalah kewenangan DPR Aceh. Anggota Panitia Pengawas Pemilihan masing-masing sebanyak 5 (lima) orang diusulkan oleh DPRA/DPRK. Dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan Bawaslu melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Bawaslu Provinsi. Akan tetapi Bawaslu telah menetapkan 3 (tiga) calon anggota Bawaslu Provinsi dari 6 (enam) calon yang diusulkan, yang seharusnya 5 (lima) orang. bahwa kewenangan untuk membentuk Bawaslu Provinsi Aceh berada pada DPRA sesuai dengan Pasal 60 Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 yang berjumlah 5 (lima) orang. Oleh karena itu pembentukan Panwaslih Provinsi Aceh telah sesuai dengan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Yang Mengalami Keterbelakangan Mental Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Pencabulan ]]>
<![CDATA[Clara Pytharei Marinda]]>;
<![CDATA[Rizanizarli Rizanizarli]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 8, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37598/jm.v8i1.922
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan proses pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap anak keterbelakangan mental sebagai korban tindak pidana pencabulan. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan, dan upaya penyidik dalam mengatasi hambatan saat melaksanakan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak keterbelakangan mental. Data diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai korban pencabulan. Untuk dapat mengatasi hambatan tersebut Penyidik sebagai Aparat Penegak Hukum agar berperan aktif dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan terutama yang terjadi pada anak baik anak yang normal maupun anak yang keterbelakangan mental. Penyidik agar lebih meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait sehingga tidak ada lagi hambatan-hambatan yang menyulitkan penyidik dalam melakukan proses penyidikan, dan untuk memberikan kepuasan kepada pihak korban yang merasa hak-hak telah terpenuhi dan dilindungi oleh pihak-pihak terkait.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Undang-Undang Narkotika ]]>
<![CDATA[Mahfud Mahfud]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 5, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37598/jm.v8i2.892
<![CDATA[Indonesia has introduced justice collaborator protection as a perpetrator who iscooperating with the law enforcers to probe certain cases. However, the protection of justice collaborator has not been optimal yet including who involved in narcotic cases. This Article aims to review the kinds of law protection for them in Indonesian narcotic cases. This is normative legal research by exploring books, laws, and relevant scientific articles. The protection that are provided are guarantees from physical, soul, and property from the beginning till the end of criminal processes with the conditions that the perpetartor has admitted that he comitted the crime, he is not the principal perpetartor and he agrees to provide information in the trial process. It is suggested that they are comprehensively protected and punished with the probation and the LPSK should be granted wider power and to be more independent body.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh ]]>
<![CDATA[Muhammad Heikal Daudy]]>;
<![CDATA[Fachrurrozi Kaloko]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 5, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37598/jm.v8i1.884
<![CDATA[Article 269 paragraph (3) of Law Number 11 of 2006 on the Government ofAceh (UUPA) states "In the event that a planned amendment to this Law iscarried out by, first consult and has Aceh House of representatives (DPRA) consideration". Revocation of Article 57 and Article 60 of the UUPA through Law Number 7 of 2017 on General Elections by the Indonesian House of Reprsentatives (DPR RI) was not in accordance with the applicable laws and regulations because the DPR RI does not consult and is not based on DPRA considerations as mandated by Article 8 paragraph (2) and Article 269 paragraph (3) of the UUPA, and the impact of losing Aceh's specificity due to the takingover of the authority of the DPRA in recruitment, membership composition, procedures for filling members of the Independent Election Commission (KIP) to the Central KPU as well as the authority in electing members of the Aceh Election Supervisory Committee (Panwaslih) conducted under the UUPA.]]>
<![CDATA[Peran Keimigrasian Serta Upaya Hukum Keimigrasian Dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Warisul Ambia]]>;
<![CDATA[Dinda Mayang Doranti]]>;
<![CDATA[Panca Wani]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 8, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37598/jm.v0i0.1026
<![CDATA[Keimigrasian merupakan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara yang diatur dalam Pasal 1 angka 1Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dengan adanya perkembangan globalisasi dan ekonomi yang kian meningkat dan jumlah penduduk bumi. Dengan adanya perkembangan globalisasi dan ekonomi yang kian meningkat dan jumlah peningkatan penduduk yang kian bertambah membuat manusia bermigrasi ke negara- negara lain. Dengan adanya dampak perubahan siklus perekonomian di setiap negara berbeda beda serta mobilitas sosial dan diferensiasi sosial juga ketimpangan sosial maka akan timbul kriminalitas di setiap negara. Kriminalitas bukan hanya dari segi ekonomi saja tetapi, bisa dari segi politik, sosial, serta berdampak juga terhadap keamanan negara. Dengan adanya hal tersebut, maka keimigrasian harus selektif dalam menerima orang asing (foreign) ke Indonesia, guna menjaga stabilitas keamanan negara dari ancaman, gangguan, dan hambatan dari luar.]]>
<![CDATA[Kota Layak Anak Sebagai Perlindungan Kolektif Dalam Pemenuhan Hak Anak di Aceh ]]>
<![CDATA[Mudhafar Anzari]]>;
<![CDATA[Syarifah Sharah Natasya]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 8, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37598/jm.v8i1.924
<![CDATA[Dominasi kekerasan yang dialami anak menjadi perhatian penting bagi semua pihak dalam hal ini Pemerintah sebagai pengambil kebijakan, masyarakat dan dunia usaha sebagai pelaku dan dampak dari kebijakan serta anak yang sangat merasakan manfaat dari setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah apakah memberikan jaminan perlindungan bagi dirinya ataupun tidak. Rawannya anak dari berbagai bentuk kekerasan dikarenakan dirinya belum cukup mampu memberikan perlindungan untuk dirinya sendiri. Maka dari itu, Penerapan Kota Layak Anak adalah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan bagi anak di Aceh. Kebijakan tersebut, harus dilakukan secara kolektif antara Pemerintah Provinsi Aceh, Kabupaten dan Kota yang kemudian melalui sosialiasi dan advokasi kepada semua elemen masyarakat. Dengan demikian, pengembangan kota layak anak ini berkembangan sampai pada tingkat gampong. Akan tetapi, upaya tersebut belum tercapai secara masif padahal angka kekerasan anak di Aceh sangat tinggi]]>
<![CDATA[Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Perkawinan Siri ]]>
<![CDATA[Riza Chatias Pratama]]>;
<![CDATA[Dinard Fhathird]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 5, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37598/jm.v8i2.893
<![CDATA[Siri marriage is a marriage between a man and woman, without permission and without the prior wife's knowledge. In Indonesia, marriage itself is a crime because it has been regulated in the law. Indonesian Criminal Code provides sentence to perpetrators of marital threats threatening a maximum of 5 years in prison. In practice, Siri marriages still occur, and are also carried out by members of the National Police. This study uses empirical normative research methods that use data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. Data collection is done by field research (field research and library research), then the data is analyzed quantitatively. The results showed that the factors causing the occurrence of marital marriages were psychological factors, disharmony in the household, lack of legal awareness of regulations and the existence of conflicting legal procedures or discipline / discipline. The application of disciplinary sanctions is carried out after the District Court's verdict, then the Polri Professional Code of Ethics session is held. Obstacles in its remedies are due to interventions of the police independence in handling cases or human resource development and lack of complaints of negative behavior.]]>
