cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi
Published by Universitas Muhammadiyah Aceh
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mediasi : Jurnal Hukum dan Keadilan - Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
Arjuna Subject : -
Articles 56 Documents
 1   2   3   4   5 
KEADILAN BAGI KORBAN PELANGGARAN BERAT HAM MASA LALU DI ACEH Sulaiman Mali
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 1, No 3 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v1i3.309

Abstract

Penyelesaian Pelanggaran Berat Asasi Manusia (HAM) masa lalu di Aceh,  sangat memiliki peran yang cukup berarti bagi keberlangsungan kedamaian di Provinsi Aceh, korban pelanggaran berat HAM yang terjadi pada masa DOM, di akibat oleh beberapa factor diantaranya seperti, factor ketidakadilan politik, ekonomi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak seimbang, sehingga mengakibatkan konflik yang berkepanjangan, oleh karena itu muncullah Gerakan Aceh Merdeka, maka terjadilah perlawanan bersenjata antara Negara Republik Kesatuan Indonesia dengan GAM, konflik tersebut mengakibatkan pelanggaran berat HAM, korban pelanggaran berat HAM sampai sekarang belum tuntas dalam pelaksanaan penyelesaiannya, untuk itu dalam penyelesaiannya, dapat diselesaikan dengan cara KKR Aceh dengan melihat kearifan local.Kata kunci: keadilan, pelanggaran HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. 
MODEL PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM RESPONSIF Sulaiman Mali
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 1, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v1i1.300

Abstract

Penyelesaian konflik pada prinsipnya dapat dimaknai sebagai pekerjaan yang harus melibatkan semua elemen. Membangun perdamaian adalah mendorong partisipasi forum melalui proses terbuka (inklusif), sehingga akan lebih produktif dan efektif ketimbang dengan otoriter, dan eksklusif dalam proses pengambilan keputusan, strategi dalam mewujudkan damai didasarkan pada kepentingan bersama, atau menghindari pihak ketiga untuk memfasilitasi setiap proses penyelesaian sengketa. Masing-masing model pada dasarnya menyumbangkan kerangka analisis terhadap konflik yang terjadi di Aceh. Namun begitu, masing-masing juga memiliki keunggulan dan kelemahan. Konflik dilihat sebagai suatu sumber perubahan, perdamaian tidak dapat dimodelkan  sebagai suatu hasil yang statis. Konflik adalah sumber energy yang mendorong tindakan. Perdamaian yang memperkenalkan sebagai perdamaian social, stabilitas atau tananan di dunia dapat dipromosikan sebagai kebangkitan spiritual. Konsepsi perdamaian holistis (holistic peace) perdamaian mempunyai dan menghubungkan semangat manusia pada keharmonisan antara pihak yang bertikai dan pihak-pihak yang keterkaitan, sehingga perdamaian tersebut melahirkan kesejahteraan kepada masyarakat pada umumnya.Kata kunci: Model Penyelesaian Konflik, Rasional Aktor, Proses organisasi, politik Birokratik, Penyelesaian secara Adat.
KELOMPOK SOSIAL DAN PENERAPANNYA DALAM PEMBANGUNAN Darwinsyah Minin
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 1, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v1i2.304

Abstract

Perwujudan undang-undang sebagai salah satu sumber hokum, tidak hanya terdapat peran dan anggota partai politik yang berkuasa atau yang duduk di legislative saja. Namun ini semua melalui proses  yang panjang dan membutuhkan control dari masyarakat yang tergabung dalam kelompok social. Oleh karena itu, dikaji tentang arti pembangunan hokum dan peranan kelompok social dalam pembangunan hokum. Metode yang digunakan adalah content analysis (analisis isi) dari referensi yang relevan dengan masalah yang dibahas. Arti pembangunan hokum dalam masyarakat adalah masyarakat harus aktif memecahkan masaah hidup dan memiliki sikap terbuka bagi pikiran-pikiran dan usaha baru. Kemudian dalam taraf pelaksanaan, maka ilmu-ilmu social (sosiologi) berguna untuk mengadakan identifikasi terhdap kekuasaan social dalam masyarakat serta mengamati proses perubahan social yang terjadi. Peranan kelompok social dalam pembangunan hokum adalah kelompok social yang telah berkembang sejak lama dan dapat mencapai suatu kemantapan dalam jiwa bagian terbesar warga masyarakat, dapat membentuk pedoman atau pendorong bagi tata kelakuan masyarakat lainnya. Nilai-nilai social yang abstrak yang terbentuk mendapat bentuk yang konkret di dalam kaedah-kaedah transaksi kelompok social yang merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Kata kunci : kelompok social, pembangunan hokum 
PENDEKATAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN NASABAH MENURUT NORMA HUKUM POSITIF Muhammad Hanafiah Muddin
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 1, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v1i1.296

Abstract

Bank adalah badan usaha yang bergerak dalam perekonomian di bidang jasa dan keuangan, Bank dapat beroperasi tergantung  pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, lembaga perbankan oleh karena itu perlu untuk mempertahankan kepercayaan bahwa dalam rangka mempertahankan kebaradaannya, tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan tidak menimbulkan masalah hukum, terutama pada perlindungan hukum terhadap nasabah bank masih tidak sampai menyentuh kepentingan klien, kerja hukum harus dilihat dalam konteks yang lebih besar baru saja dibahas dalam konteks hukum itu sendiri, karena bank merupakan salah satu lembaga badan usaha keuangan yang memberikan kredit dan jasa. Tapi pinjaman dilakukan dengan modal sendiri atau dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga, untuk melindungi pelanggan harus melihat aturan hukum positif sehingga pelanggan merasa nyaman dalam mengelola keuangan dan menyimpan uang di bank yang dipercayakan oleh pelanggan.Kata kunci : Bank, Badan Usaha Keuangan, mengatur perekonomian
IMPLEMENTASI KONSEP PEMIDANAAN INTEGRATIF MELALUI PIDANA BERSYARAT (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) Ainal Hadi
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 1, No 3 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v1i3.310

Abstract

Pidana bersyarat pada dasarnya dapat mewujudkan tujuan pemidanaan yang integratif. Implementasi  konsep  pemidanaan  integrative tersebut tercermin pada dasar pertimbangan dalam  penjatuhan pidana bersyarat  dan pelaksanaan pengawasan dan pembimbingan terpidana bersyarat.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan penjatuhan pidana bersyarat, pelaksanaan pengawasan dan pembimbingan terpidana bersyarat, implemtasi konsep pemidaan integrative pada pidana bersyarat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan  penjatuhan pidana bersyarat didasarkan pada: kerugian yang ditimbulkan tindak pidana, terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, terdakwa masih berusia muda/anak, terdakwa telah  membayar ganti kerugian kepada korban, tindak pidana terjadi di aklangan keluarga, terdakwa tidak ditahan. Pelaksanaan pengawasan oleh kejaksaan masih bersifat pemantauan (pasif), sementara pembimbingan terpidana bersyarat oleh BAPAS tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada penyerahan terpidana bersyarat dari  jaksa kepada; Konsep pemidanaan integrative sebahagian sudah dapat diterapkan pada pidana bersyarat sebagai sarana perlindungan masyarakat, sarana solidaritas social, dan sarana pengimbalan, namun masih sangat kurang sebagai sarana pencegahan khusus.Disarankan kepada pemerintah agar dibentuk suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemberi advis kepada hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat, disamping perlu ditunjuk lembaga pengawas peradilan untuk bertindak sebagai coordinator dalam pengawasan dan pembimbingan terpidana bersyarat.Kata kunci: implementasi, pemidanaan integratif, pidana bersyarat
REFORMULASI DAN SOSIALISASI KONSEP AMAR MA’RUF NAHI MUNGKAR DALAM BIDANG HUKUM Iman Jauhari
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 1, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v1i1.301

Abstract

Tujuan tulisan ini adalah reformulasi dan sosialisasi konsep amar ma’ruf nahi mungkar dalam bidang hokum yang berarti penegakan hkum. Metode yang digunakan adalah content analysis (analisis isi) dari referensi yang relevan dengan masalah yang dibahas. Reformulasi dan sosialisasi konsep amar ma’ruf nahi mungkar dalam bidang hokum perlu dilakukan dalam masyarakat Indonesia yang terus berubah. Perubahan itu perlu dikendalikan oleh system hokum nasional dengan hukum Islam sebagai salah satu unsure penting pembentukannya. Hukum nasional memuat aspirasi dan melindungi kepentingan rakyat Indonesia ditaati dan ditegakkan oleh penyelenggara Negara serta penegak hokum mulai dari atas (pusat) sampai ke tingkat paling bawah dan pemulihan kedudukan pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan. Amr ma’ruf nahi mungkar adalah gerakan dakwah tetap, yang konsekuen menegakkan kebajikan mulai dari diri sendiri diteruskan pada orang lain serta sungguh-sungguh mencegah kejahatan diri dan orang lain baik perorangan maupun masyarakat, secara serentak dan bijaksana, diiringi argumentasi yang meyakinkan serta tutur kata yang baik dengan selalu memperhitungkan situasi dan kondisi pada suatu masa dan tempat. Kata kunci: Reformulasi dan Sosialisasi, Konsep Amr Ma’ruf Nahi Mungkar
CARA KONSUMSI DALAM EKONOMI SYARI’AH DAN EKONOMI KAPITALIS Thaib Zakaria; Zaini Ulia
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 1, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v1i2.303

Abstract

Cara konsumsi ekonomi syariah dan ekonomi kapitalisme merupakan salah satu bahagian terpenting dalam sebuah system ekonomi selain produksi dan distribusi. Konsumsi adalah prilaku manusia baik langsung maupun tidak langsung dalam memakai, mengurangi atau menghabiskan utility suatu barang atau jasa. Dalam ekonomi konvensional nilai materialistic ditempatkan sebagai ideology terpenting yang mendorong perilaku ekonomi manusia menjadi materialistic dan sekuralistik. Dalam system ekonomi syariah, perilaku konsumsi diajarkan  sesuai dengan tatanan ajaran Islam. Nailai-nilaiaturan dan etika serta pengaruh agama Islam mampu membentuk perilaku konsumsi yang Islami. Dalam Islam kegiatan konsumsi semata-mata bertujaun beribadah kepad Allah. Didalam penulisan ini, penulis berusaha membahas abgaimana konsep dasar dan prinsip etika konsumsi dalam ekonomi konvensional yang memisahkan ilmu positif dan agama dengan ekonomi syariah yang menggabungkan ilmu positif dan agama, serta persamaan dan perbedaannya. Kata kunci : konsumsi, ekonomi syariah, ekonomi kapitalis
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PEREMPUAN DAN ANAK YANG MENJADI KORBAN TRAFFICKING Rizani Zarli
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 1, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v1i1.297

Abstract

Sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal baru karena sejak zaman Nabi Yusuf masalah ini telah dikenal, namun baru beberapa tahun belakangan, masalah ini muncul ke permukaan dan menjadi masalah transnasional. Akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik di tingkat regional maupun global dan dikatakan sebagai bentuk perbudakan masa kini serta melanggar HAM. Korbannya yang akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik di tingkat regional maupun global dan dikatakan sebagai bentuk perbudakan masa kini serta melanggar HAM. Paling rentan yang menjadi korban adalah perempuan dan anak, oleh karena itu perlunya perlindungan hokum yang jelas bagi mereka yang menjadi korban.Kata kunci : HAM, Trafficking, Perempuan dan Anak
TEKNIK PEMUNGUNGATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA BANDA ACEH Aminah Tanjung
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v6i16.569

Abstract

Setiap daerah dalam pengertian provinsi, kabupaten/kota di Indonesia melalui Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA)-nya mempunyai kewenangan untuk memungut pajak atas semua objek pajak yang ada di daerahnya. Hal tersebut juga berlaku untuk Kota Banda Aceh yang pembangunannya tampak semakin berkembang secara pesat seiring dengan berlakunya otonomi daerah.Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dimana peneliti menguraikan data dengan cara memberikan pengertian, penjelasan dan penaksiran pada data yang dianalisis dan kemudian kemudian hasilnya akan dipaparkan secara deskriptif untuk menganalisis pelayanan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).Hasil penelitian menunjukkan bahwa studi tentang Teknik Pemungungatan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Banda Aceh sudah berjalan dengan baik, dengan diberikan sanksi administrasi berupa denda kepada masyarakat yang terlambat membayar, meskipun masih ada tunggakan-tunggakan tiap tahunnya namun realisasi penerimaan pajak PBB selalu meningkat tiap tahunnya sesuai data yang disampaikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Banda Aceh. Sedangkan faktor penghambat dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Banda Aceh adalah adanya penerbitan SPPT ganda, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayarkan pajak PBB dan masih menganggap bahwa membayar pajak bukan suatu kewajiban. Kata kunci : Pemungutan Pajak, Pajak Bumi, Pajak Bangunan
HAK ANAK YANG MENGIKUTI ORANG TUA YANG SEDANG MENJALANI PEMIDANAAN PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) DI LHOKNGA Aidi Hermansyah
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v6i16.478

Abstract

Tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan faktor penyebab anak terpaksa harus mengikuti orang tuanya menjalani pemidanaan, hak-hak apa saja yang diberikan pada anak yang mengikuti orang tua yang sedang menjalani pemidanann dan faktor yang mempengaruhi terhambatnya pemenuhan hak anak yang mengikuti orang tua yang sedang menjalani pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab anak harus mengikuti orang tuanya karena faktor kebutuhan ibu, faktor tidak adanya keluarga yang mau mengasuh dan faktor kekhawatiran jika ditinggalkan. Sementara Hak-hak yang harus dipenuhi untuk anak yang mengikuti orang tua yang menjalani pemidanaan adalah hak makan dan makanan pendamping, hak imunisasi, hak pelayanan kesehatan, perlengkapan bayi dan juga kebebasan bermain. Hambatan dalam upaya pemenuhan hak anak antara lain, prasarana yang belum memadai, seperti ruang khusus bayi, tidak ada petugas pendamping khusus anak, tidak ada arena bermain, anggaran yang terbatas dan tidak adanya terlibat pihak eksternal dalam upaya pemenuhan hak anak tersebut. Padahal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Syarat Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 20 ayat (3) bahwa “Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam Lapas ataupun yang lahir di Lapas dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun” dan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-14.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan. Walaupun telah ada payung hukum untuk memberikan pelayanan terhadap anak yang mengikuti orang tua menjalani pemidanaan, akan tetapi dalam realitanya pemenuhan hak-hak anak tersebut belumlah memadai.Kata Kunci : hak Anak, mengikuti orang tua, menjalani pemidanaan.

Page 2 of 6 | Total Record : 56

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2011 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No.3 (2021) Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 3, No 1 (2016) Vol 1, No 3 (2011) Vol 1, No 2 (2011) Vol 1, No 1 (2011)