Articles
56 Documents
<![CDATA[PENEMPATAN NARAPIDANA ANAK DENGAN NARAPIDANA DEWASA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN LHOKNGA ]]>
<![CDATA[Riza Chatias]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 3, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37598/jm.v6i16.480
<![CDATA[Anak adalah seorang yang belum cukup umur atau seorang yang belum dewasa dan perlu perhatian khusus dari setiap tindakan hukum, guna terjaminnya hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan tersebut juga berlaku pada anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan yang digunakan untuk membina anak yang berstatus Narapidana dipisahkan dengan lembaga pemasyarakatan untuk membina Narapidana dewasa. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan: “Anak pidana ditempatkan di LAPAS anakâ€. Hasil penelitian menyatakan saat ini banyak anak yang ditempatkan di LAPAS dengan narapidana dewasa. diharapkan Narapidana anak tidak lagi ditempatkan dengan orang Narapidana dewasa, sehingga pemenuhan hak-hak Narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan dapat terpenuhi hak-hak anak secara efektif, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Untuk dapat terpenuhinya hak-hak Narapidanadi Lembaga Pemasyarakatan anak harus dipisahkan dari Narapidana dewasa, karena hak-hak anak harus diutamakan daripada hak-hak orang dewasa. Kata Kunci: Anak, Narapidana, Tahanan Dewasa, Penjara.]]>
<![CDATA[ITIKAD BAIK DALAM BERKONTRAK ]]>
<![CDATA[Aminah Tanjung]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 1, No 2 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37598/jm.v1i2.567
<![CDATA[Kebebasan berkontrak didasari idiologi individualismeKebebasan berkontrak, hingga kini tetap menjadi asas penting dalam sistem hukum kontrak baik dalam sistem civil law, common law, maupun system hukum lainnya. Asas kebebasan berkontrak dalam sistem hukum sipil dan common law lahir dan berkembang seiring dengan pertumbuhan aliran filsafat yang menekan semangat individualisme dan pasar bebas. Pada abad 19 kebebasan berkontrak sangat diagungkan baik para filosup ekonomi mendominasi teori hukum kontrak. Inti permasalah hukum kontrak lebih tertuju kepada realisasi kebebasan berkontrak daripada nilai-nilai keadilan dalam putusan-putusannya peraturan melalui legilasi pun memiliki kecenderungan yang sama. Pada saat itu, kebebasan berkontrak memiliki kecenderungan ke arah kebebasan tanpa batas (Understriced Freedom of Contract). Pada masa itu kebebasan berkontrak menjadi paradigma baru dalam hukum kontrak.Keberadaan asas kebebasan berkontrak tersebut tidak dapat di lepas dari pengaruh berbagai aliran filsafat politik dan ekonomi berkembang pada abad ke 19. Dalam bidang ekonomi aliran laissez faire yang dipelopori Adam Smith yang menekan prinsip non interpensi oleh pemerintah terhadap kegiatan ekonomi bekerjanya pasar. Kata Kunci : Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak]]>
<![CDATA[PENERAPAN PIDANA DENDA SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh) ]]>
<![CDATA[Nurhafifah Nurhafifah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 3, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37598/jm.v6i16.476
<![CDATA[Pasal penganiayaan ringan,yaitu pasal 352 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa Penganiayaan ringan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500. namun dalam kenyataannya selama ini hakim sering memutuskan pidana penjara saja terhadap pelaku penganiayaan ringan, padahal pasal tersebut bersifat alternative yaitu dapat dipilih salah satu jenis hukumankarena memuat kata “atau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim lebih memilih pidana penjara dari pada pidana denda terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan ringan karena lebih berefek jera daripada pidana denda, sebab pidana denda biaya dendanya terlalu sedikit dan sangat bertentangan dengan tujuan pemidanaan.Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Hambatan, Pelaksanaan Sanksi.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM ADAT ACEH DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL ]]>
<![CDATA[Airi Safrijal]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 3, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37598/jm.v6i16.477
<![CDATA[Negara Indonesia adalah negara hukum. Penegasan negara Indonesia sebagai hukumini sangat jelas dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD1945 menyebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukumâ€, dengan landasanpandangan hidup berdasarkan Pancasila sebagai Falsafah Negara dan bangsa. UUD 1945dengan tegas mengakui keberadan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnyasebagaimana disebutkan pada Pasal 18B (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Negaramengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hakhaktradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat danprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undangâ€. Hukumadat adalah hokum tidak tertulis, dia hidup, tumbuh dan berkembang dalam setiap kelompok masyarakat sebagai aturan hidup masyarakat yang dipelihara dan ditaati setiap kelompok masyarakat. Kedudukan hokum adat dalam masyarakat adat Aceh sangat jelas terlihat sampaisaat ini, dimana eksistensi hukum adat selalu dipertahankan oleh masyarakatnya.Kata Kunci: Kedudukan Hukum Adat, Dalam Sistem Hukum Nasional, dan di Aceh.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH TERHADAP PRA PENEMPATAN TENAGA KERJA DI LUAR NEGERI ]]>
<![CDATA[Rusnin Rusnin]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 3, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37598/jm.v6i16.481
<![CDATA[Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, tenagakerja ialah tenagakerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan (TKI) setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Tujuan penelitian ini mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Berdasarkan Objek masalah terdapat 2 (dua) penelitian yang digunakan dalam tesis ini, penelitian hukum yuridis dan penelitian hukum empiris. tanggung jawab pemerintah aceh terhadap pra penempatan tenaga kerja di luar negeri, masih banyak permasalahan hukum yang dijumpai dalam melakukan pengawasan pra penempatan TKI seperti tumpang tindih kewenagan atara instansi, serta aturan hukum yang lebih mengatur prosedural, dan hanya sedikit mengatur hak TKI, dan perlindungan hukum. Disarankan kepada pihak Pemerintah Aceh akan perlunya analisis dan pengkajian penyelarasan antara peraturan perundang-undangan tentang TKI agar tidak ada tumpangtindih dan saling berbenturan antara regulasi. Dan memberikan penegasan terhadap izin usaha PPTKIS. Kata kunci: Tanggung Jawab Pemerintah Aceh Pra Penempatan Tenaga Kerja]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Rahasia Dagang di Kawasan Industri Medan (KIM) 1 Sumatra Utara ]]>
<![CDATA[Aminah Tanjung]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 1, No 3 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37598/jm.v1i3.568
<![CDATA[Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang menjadi sasaran penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) beriringan dengan meningkatnya pembangunan perekonomian negara dalam bidang perdagangan, industri, dan ekonomi khususnya di Asia Tenggara. Sebagai kota ketiga terbesar di Indonesia berdasarkan perekonomiannya Kota Medan memiliki sebuah kawasan industri yang dikenal dengan nama Kawasan Industri Medan (KIM) I dengan beragam fasilitas kegiatan industri, bisnis, perdagangan yang modern dan terkelola secara profesional. Rahasia dagang merupakan salah satu bentuk dari hak kekayaan intelektual yang diberikan perlindungan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam perkembangannya masalah perdagangan dan industri tidak hanya berkaitan dengan barang dan jasa semata-mata, tetapi di dalamnya juga terlibat sumber daya lain berupa informasi yang berguna bagi kegiatan usaha dan bernilai ekonomi tinggi dalam menjalankan kegiatan usaha industri maupun perdagangan.Tujuan penelitian ini adalah Pertama menjelaskan perlindungan hukum rahasia dagang industri dan kaitannya dengan bidang industri di Indonesia. Kedua menjelaskan mekanisme kerja industri dalam menjaga / melindungi kerahasiaan dagang yang berkaitan dengan industri di Indonesia. Ketiga menjelaskan kawasan industri dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap kerahasiaan dagang setiap industri yang beroperasi di dalam Kawasan Industri Medan.Perlindungan  terhadap  rahasia  dagang  diberikan  secara  otomatis  (tanpa pendaftaran) dan diberikan selama kerahasiaan terjaga dan tidak diumumkan. Terjamin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000. Pasal 2 UURD menyatakan: Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Untuk mempertahankan eksistensi rahasia dagang maka pemilik rahasia dagang harus melakukan langkah-langkah konkret untuk melindunginya.Di Indonesia, masalah kerahasiaan itu terdapat di dalam beberapa aturan yang terpisah, yang belum merupakan satu sistem aturan terpadu.Kata Kunci. Rahasia Dagang, Kawasan Industri]]>
<![CDATA[Pengaturan Cryptocurrency Di Indonesia Dan Negara-Negara Maju ]]>
<![CDATA[Riza Cadizza]]>;
<![CDATA[Trio Yusandy]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 8, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37598/jm.v0i0.1027
<![CDATA[Cryptocurrency sudah menjadi hal penting dalam bertaransaksi ataupun investasi saat ini. Namun uang digital ini masih memiliki sisi negative dan juga positif dari beberapa negara, Sebagian negara berpendapat bahwa Cryptocurrency merupakan sebuah teknologi yang harus didukung karena memberikan dampak ekonomi yang baik bagi negara, namun di sisi lain ada negara-negara yang masih skeptis dengan Cryptocurrency, mereka berpendapat desentralisasi yang menjadi dasar uang digital ini akan sangat berbahaya karna sulitnya untuk melacak transaksi yang dilakukan oleh pengguna dan dikhawatirkan akan memberikan kemudahan kepada para pelaku untuk melakukan kejahatan seperti penjualan narkotika, terorisme dan pencucian uang. Dalam penelitian ini akan melihat aturan-aturan apa saja yang sudah di terapkan di Indonesia untuk mengatur penggunaan Cryptocurrency dalam aktifitas sehari-hari dan juga akan membahas terkait bagaimana negara-negara lain mengatur terhadap perkembangan Cryptocurrency]]>
<![CDATA[Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Biasa ]]>
<![CDATA[Nurhafifah Nurhafifah]]>;
<![CDATA[Reza Pahlevi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 5, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37598/jm.v8i1.885
<![CDATA[violence or persecution is a problem that always arises in the midst of society. Legally the criminal acts of persecution have been regulated in Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP), with a maximum imprisonment of up to 2 years. The purpose of this study is to explain the factors causing the occurrence of criminal acts of persecution, as well as the efforts taken in order to cope with the occurrence of criminal acts of ordinary persecution. Data in this study were obtained through library research and field research. The results showed that the factors causing the occurrence of criminal acts of persecution are the nature of emotions or heartaches caused by a dispute. Efforts taken in order to overcome the occurrence of criminal acts of persecution are usually done with repressive efforts. This action can be seen as a precaution for the future so that ordinary perpetrators of criminal offenses do not repeat the crime (recidivist)]]>
<![CDATA[Implementasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dalam Penyusunan Anggaran ]]>
<![CDATA[Syukriah Syukriah]]>;
<![CDATA[Putri Lisdianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 5, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37598/jm.v8i1.880
<![CDATA[Article 22 of Law Number 11 of 2006 on Government of Aceh states that "The Aceh House of Representative (DPRA) and the Regency House of Representative (DPRK) have legislative, budgetary and supervisory functions". Then, the third part of article 25 concerning the rights, obligations and code of ethics in paragraphs (1) letters g and h states that the DPRA/DPRK compiles a budget plan in accordance with the functions, duties and authority of the DPRA/DPRK as part of the Aceh Revenue and Expenditure Budget and Regency/municipality Revenue and Expenditure Budgets using a price standard agreed by the Governor with the DPRA/DPRK. However, in reality the DPRA did not carry out its functions properly, resulting in delays in APBA ratification which could result in a number of executive agendas that were dependent on Budget approval that could worsen the economic conditions of the people of Aceh, which were stipulated by a Governor Regulation.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Negara Dalam Menjamin Kebebasan Beragama ]]>
<![CDATA[Dedy Yuliansyah]]>;
<![CDATA[Basri Effendi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 8, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37598/jm.v8i1.925
<![CDATA[Pelaksanaan Jaminan kehidupan beragama merupakan bagian penting dalam konsepsi negara kebangsaan Indonesia yang melahirkan tanggungjawab penyelenggara negara untuk mengatur kebebasan beragama dan berkeyakinan agar tidak menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Permasalahan terjadi ketika otoritas negara yang memiliki kewenangan untuk mengatur hal tersebut, tetapi belum melaksanakan fungsinya dalam menjamin hak beragama, sehingga tidak membatasi Hak dasar manusia untuk menjalankan agamanya. Oleh karena itu, fokus kajian pada penulisan ini adalah apakah kebebasan beragama di Indonesia sudah sesuai dengan amanah konstitusi, dan bagaimana bentuk tanggung jawab negara untuk menjamin kebebasan beragama sesuai perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan beragama merupakan hak yang tidak dapat dikurangi bagaimanapun juga keadaannya (non-derogable rights). Perlindungan hak atas kebebasan memeluk dan menjalankan agama dimuat dalam instrumen HAM internasional dan peraturan perundang-undangan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan atau metode penelitian hukum normatif (yuridis-normatif). Pendekatan penelitian dilakukan dengan cara mengkaji berbagai konvensi dan peraturan-peraturan yang berhubungan dan relevan dengan masalah objek kajian dalam penelitian ini.]]>
