cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Legal Opinion
Published by Universitas Tadulako
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 3, No 3 (2015)" : 10 Documents clear
TINJAUAN HUKUM TENTANG KENDALA-KENDALA EKSEKUSI YANG TELAH INKRACHT (Studi Pada Pengadilan Negeri Palu) SURIYANTO, TEGUH
Legal Opinion Vol 3, No 3 (2015)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemeriksaan suatu perkara perdata dimulai pada tingkat Pengadilan Negeri, kemudian pengadilan negeri yang memeriksa, lalu menjatuhkan putusannya, dan bilamana ada salah satu pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan negeri tersebut, maka ia dapat mengajukan upaya banding pada tingkat pengadilan tinggi. Bilamana pemeriksaan banding telah menjatuhkan putusan lalu masih ada pihak merasa tidak puas atas putusan tersebut, maka ia dapat mengajukan permohonan pada tingkat kasasi kepada Mahkamah Agung. Berdasar pada putusan Mahkamah Agung inilah putusan hakim memperoleh kekuatan hukum yang tetap/pasti (inkracht van gewijsde). Adapun data yang diperoleh dilakukan dengan cara menelaah hukum acara perdata serta publikasi ilmiah dan sumber lainnya yang ada relevanasinya dengan permasalahan tersebut. Untuk melengkapi data yang diperoleh dilakukan wawancara dengan berbagai pihak antara lain hakim, panitera, pengacara/penasehat hukum dan pihak-pihak lain yang berkenaan dengan permasalahan eksekusi. Kata Kunci : Kendala-Kendala Eksekusi Yang Telah Inkracht.
PERLINDUNGAN HAK CIPTATERHADAP PATUNG BALI SEBAGAI KARYA TRADISIONAL MASYARAKAT ADAT BALI INDRAWATI, NI WAYAN
Legal Opinion Vol 3, No 3 (2015)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah yaitu mengenai bagaimanakah pelaksanaan UUHC No.19 tahun 2002 berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap patung Bali sebagai karya tradisional masyarakat adat Bali dan apa sajakah kendala pelaksanaan UUHC No.19 tahun 2002 terhadap patung Bali sebagai karya tradisional masyarakat adat Bali ?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan UUHC No.19 tahun 2002 berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap patung Bali sebagai karya tradisional masyarakat adat Bali dan untuk mengetahui kendala dari pelaksanaan UUHC No.19 tahun 2002 terhadap patung Bali sebagai karya tradisional masyarakat adat Bali. Metode yang di gunakan yaitu metode analisis yuridis normatif yaitu, penelusuran kepustakaan berupa penelusuran berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HAKI dan Studi kepustakaan yaitu berupa pengumpulan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku atau literatur-literatur yang berhubungan dengan judul dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun hasil dan pembahasannya yaitu dalam perlindungan hukum HKI khususnya hak cipta bersifat otomatis apabila telah terdaftar di Direktorat Jendral HKI maka secara otomatis telah mendapatkan perlindungan hukum yang pasti. Apapun kendalanya yaitu masyarakat adat Bali masih berfikir karya yang mereka hasilkan adalah milik bersama dan selalu merasa bangga kalau dapat mempromosikan bali ke luar negeri tanpa menikmati imbalan dari hasil karya yang mereka ciptakan. Kata Kunci : Perlindungan terhadap Patung Bali.
PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN ATAS PERIZINAN MIGAS DI KABUPATEN BANGGAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KONO, NIZLAWATI MS.
Legal Opinion Vol 3, No 3 (2015)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masuknya kegiatan usaha perusahaan PT. DS-LNG (Donggi-Senoro Liquid Natural Gas) di Kecamatan Batui kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan dapat mampu mendorong peningkatan pendapatan regional maupun nasional. Pembangunan proyek pengembangan Gas itu dibagi dengan dua konsep yaitu sektor hulu dan sektor hilir. Adapun dalam penulisan ini, penulis mengangkat judul “Pengendalian Kerusakan Lingkungan Atas Perizinan Migas Di Kabupaten Banggai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. TerkaitUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup di mana UU tersebut berfungsi sebagai instrumen hukum, khususnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh DS-LNG yang akan menimbulkan risiko positif ataupun negatif. Dari uraian di atas, penulis mencoba mangangkat masalah: (1) Apakah kegiatan pengolahan proyek pengembangan Gas DS-LNG berisiko menimbulkan dampak bagi lingkungan dan masyarakat; (2) Bagaimana pengendalian dan pencegahan kerusakan lingkungan atas pengolahan Gas oleh DS-LNG menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dimana metode penelitian ini mengkaji asas-asas hukum dan sistematika hukum. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Semua data kepustakaan dikumpulkan, kemudian dianalisis dan hasilnya dituangkan dalam bentuk deskriptif.Jadi berdasarkan hasil analisis penulis, maka dapat ditarik satu benang merah bahwa proyek pengembangan Gas DS-LNG dapat menimbulkan risiko negatif maupun positif. Kata Kunci : Pengendalian dan pencegahan,dampak/risiko terhadap lingkungan hidup
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DALAM PERJANJIAN LEASING KAMBEY, SAMMY F
Legal Opinion Vol 3, No 3 (2015)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perekonomian di Indonesia yang semakin sulit membuat pemerintah memperkenalkan suatu lembaga keuangan baru disamping lembaga keuangan bank untuk memenuhi kebutuhan modal atau dana dari para pengusaha yaitu lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan menawarkan berbagai macam bentuk penyediaan dana untuk barang-barang modal bagi pengusaha, diantaranya adalah sewa guna usaha atau leasing. Ketentuan yang mengatur tentang sewa guna usaha atau leasing ini adalah dua surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: 1169/KMK.01/1991 dan nomor: 634/KMK.013/1990. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana hubungan para pihak dalam pembiayaan kendaraan bermotor dengan cara leasing. Kesimpulan yang dapat diambil adalah wanprestasi yang terjadi sebagian besar dilakukan oleh pihak lessee dan yang seringkali terjadi adalah masalah keterlambatan pembayaran uang angsuran pada tiap bulannya. Penyelesaian terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh lessee dengan pendekatan secara kekeluargaan, jika tidak mengindahkan maka pihak lessee dikenakan somasi dan denda atas keterlambatan pembayaran, dan obyek leasing dapat ditarik oleh pihak lessor. Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah pihak lessor harus hati-hati melakukan analisa yang cermat terhadap karakter dan kemampuan membayar dari pihak lessee. Kata Kunci : Upaya perlindungan hukum lessor terhadap wanprestasi dalam Leasing
PENERAPAN PASAL 170 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DALAM PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG APBD 2012 DI SULAWESI TENGAH SYARIFA, SYARIFA
Legal Opinion Vol 3, No 3 (2015)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul penerapan pasal 170 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dalam perda nomor 6 tahun 2011 tentang APBD 2012 di sulawesi tengah, dengan identifikasi masalah bagaimana penerapan pasal 170 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dalam perda nomor 6 tahun 2011 tentang APBD 2012 di Sulawesi Tengah. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan pasal 170 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 dalam APBD di Sulawesi Tengah. Lokasi penelitian ini bertempat di kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dengan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan pasal 170 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Unsur-unsur pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber pembiayaan, alokasi, dan pemanfaatan. Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, swasta dan sumber lain. Besar anggaran kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, di alokasikan minimal 10 % dari APBD di luar gaji, besar anggaran kesehatan diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarnya sekurang-kurangnya 2/3 ( 75 % ) dari anggaran kesehatan dalam APBN dan APBD. Alokasi pembiayaan kesehatan di tujukan untuk pelayanan kesehatan di bidang publik yaitu penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar. Alokasi pembiayaan kesehatan yang bersumber dari swasta dalam pasal 170 ayat (3) dimobilisasikan melalui sistem jaminan sosial dan/ atau asuransi kesehatan komersial. Kata Kunci : pembiayaan kesehatan, anggaran pendapatan belanja daerah.
PEMBATALAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG BERTENTANGAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA SUPRIYADI, SUPRIYADI
Legal Opinion Vol 3, No 3 (2015)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembatalan keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak manusia lahir ke dunia yang harus dilindungi, dijaga, di hormati serta dipenuhi dalam bernegara. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat TUN berdasarkan kewenangannya sangatlah terbuka peluang melanggar hak asasi manusia, selain itu, untuk mengetahui akibat hukum keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan hak asasi manusia serta mengenai prosedur pembatalan keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Mencermati dan meneliti keputusan tata usaha negara yang terkategorisasi sebagai keputusan yang berdimensi hak asasi manusia dan keputusan yang berdimensi melanggar hak asasi manusia dalam ranah administrasi negara. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan data – data primer, sekunder, dan tersier guna dilakukan pengkajian lebih lanjut dengan mengunan prinsip – prinsip teknis norma perundang undangan dan prinsip – prinsip umum norma hukum. Selanjutnya norma hukum dipahami dengan mengunakan konsep – konsep yang bersifat umum (teori, ajaran, pendapat ahli hukum) digunakan dalam membantu, dalam menjawab rumusan masalah. Hasil analisis bahan - bahan hukum ini dituangkan dalam pendapat hukum atau argumen hukum.Ada beberapa faktor penting HAM yakni : 1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis; 2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa; 3. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.Hak asasi manusia merupakan pilar utama negara hukum yang harus menjadi sorotan utam dalam bernegara, hak dan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau bagaikan dua sisi mata uang yang sisi satunya merupakan hak dan bagian sisi lainya merupakan hukum. Eksistensi perlindungan hak asasi manusia di Negara Indonesia telah diakomodir secara tegas didalam Konstitusi kita. Pelanggaran hak asasi juga dapat dilakukan pejabat tata usaha negara yang apabila tida cermat menilai aturan dan fakta ketika mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Salah satu prosedur pembatalan keputusan tata usaha negara yang diakui dalam praktik hukum administrasi ialah melalui prosedur upaya administratif. Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, KTUN, Upaya Administratif
PENERAPAN LEGITIME FORTIE (BAGIAN MUTLAK) DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT KUH PERDATA. RUDITO, SULIH
Legal Opinion Vol 3, No 3 (2015)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termasuk dalam bidang hukum perdata yang memiliki sifat dasar mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur, maka apa saja yang dibuat oleh pewaris terhadap hartanya semasa ia masih hidup adalah kewenangannya. Terhadap dua cara untuk memperoleh warisan yakni, mewaris berdasarkan Undang-Undang, dan mewaris berdasarkan wasiat. Permasalahannya adalah bagaimana Undang-Undang melindungi hak legitimaris dalam wasiat, serta apa yang menjadi hak legitimaris. Tulisan ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Dalam pengumpulan bahan hukum lebih ditekankan pada sumber bahan hukum primer dan sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, menelaah kaidah-kaidah hukum maupun teori hukum. Sedangkan spesifikasi dalam penulisan ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan memberi gambaran yang lengkap dan jelas tentang penerapan ligitime portie menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mewaris berdasarkan Undang-Undang terdapat bagian mutlak (legitime portie), yaitu bagian untuk melindungi dari perbuatan pewaris dalam membuat wasiat yang “mengesampingkan” legitimaris. Undang-Undang melindungi legitimaris dengan adanya hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan yang mendapatkan haknya dalam wasiat. Dalam mengajukan gugatan harus diperhatikan kedudukan ahli waris legitimaris dengan adanya surat wasiat. Para ahli waris legitimaris berhak mengajukan tuntutan untuk memenuhi legitime portie mereka melalui inkroting/pengurangan dari wasiat. Kata Kunci : Legitime fortie (bagian mutlak) menurut KUH Perdata.
ASPEK YURIDIS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN NURFIANTI, NURFIANTI
Legal Opinion Vol 3, No 3 (2015)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul aspek yuridis harta bersama dalam perkawinan poligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan identifikasi masalah pembagian Harta Bersama Perkawinan Poligami Jika Terjadi Perceraian dan Pembagian Harta Bersama Perkawinan Poligami Jika Terjadi Kematian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pembagian Harta Bersama Perkawinan Poligami Jika Terjadi Perceraian dan Pembagian Harta Bersama Perkawinan Poligami Jika Terjadi Kematian. Kedudukan harta bersama bila terjadi perceraian adalah seimbang yaitu ½ (setengah) bagian suami dan ½ (setengah) baian istri atau 50% : 50% bila dipersentasekan. Pengaturan besarnya bagian janda terdapat dalam pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan janda mendapatkan bagian ¼ (seperempat) bagian bila pewaris (suami) tidak meninggalkan anak. Bila Pewaris (suami) meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan istri-istri dalam perkawinan poligami. Ketentuan ini menyimpulkan apabila seorang pewaris (suami) memiliki 4 orang janda yang mempunyai anak maka masing-masing memperoleh bagian 1/8 : 4 = 1/32. Kemudian apabila perkawinan tersebut tidak memiliki anak, maka bagian 4 orang janda adalah 1/4 : 4 = 1/16. Artinya besarnya bagian janda dalam perkawinan poligami tergantung banyaknya jumlah janda yang ditinggalkan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dipergunakan dengan melihat peraturan perundang-perundangan yang mengatur masalah harta perkawinan serta peraturan tentang perkawinan poligami, sehingga diketahui apakah landasan hukum yang ada telah terlaksana atau kurang memadai dalam mengatur hal tersebut. Kata Kunci : Pembagian harta akibat putusnya perkawinan dalam hal perceraian dan kematian.
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN MARINGAN, NIKODEMUS
Legal Opinion Vol 3, No 3 (2015)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan tenaga kerja atau perburuhan merupakan permasalahan yang khas kita dengar bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Terkait dalam hal tersebut, pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah salah satunya. Sebagaimana yang terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer diperoleh dari undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan bahan hukum sekunder didapat dari pengkajian terhadap literature hukum khususnya ketenagakerjaan, makalah, internet dan lain-lain. Pelaksanaan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan harus sesuai dengan undang- undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mennyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja dilakukan dalam beberapa proses yaitu mengadakan musyawarah antara karyawan dengan perusahaan, bila menemui jalan buntu maka jalan terakhir adalah melalui pengadilan untuk memutuskan perkara. Bagi karyawan yang bermasalah melakukan pelanggaran berat, langsung diserahkan kepada pihak kepolisian tanpa meminta ijin kepada pihak yang berwenang. Dan untuk karyawan yang akan pensiun dapat diajukan sesuai dengan peraturan. Demikian pula karyawan yang mengundurkan diri diatur sesuai dengan peraturan perusahaan dan perundang-undangan. Sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap tenaga kerja yang telah diPHK dimana dalam undang-undang mengharuskan atau mewajibkan perusahaan untuk memberikan uang pesangon,uang penghargaan, dan uang penggantian hak. Dan Peraturan mengenai uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak diatur dalam pasal 156, pasal 160 sampai pasal 169 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Perusahaan.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS PEMBAJAKAN PRODUK MICROSOFT (WINDOWS 7) DI KALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS TADULAKO DAMAYANTI, UPIK
Legal Opinion Vol 3, No 3 (2015)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul tinjauan kriminologis pembajakan produk Microsoft (windows 7) di kalangan mahasiswa universitas tadulako dengan identifikasi masalah bagaimanakah proses pembajakan produk Microsoft (windows 7) di kalangan mahasiswa universitas tadulako, faktor-faktor apa yang mempengaruhi pembajakan produk Microsoft (windows 7) di kalangan mahasiswa Universitas Tadulako dan bagaimana upaya penanggulangan pembajakan produk Microsoft (windows 7) di kalangan mahasiswa universitas tadulako. Lokasi penelitian ini bertempat di kampus Universitas Tadulako Palu jalan Soekarno-Hatta dengan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses terjadinya pembajakan produk Microsoft (windows 7) di kalangan mahasiswa universitas tadulako terjadi dengan cara melakukan downloading windows 7 secara tidak sah, mencopy windows 7 yang tidak memiliki serial number, melakukan penginstallan windows 7 bajakan dan menggunakan windows 7 bajakan baik secara sadar maupun tidak sadar. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembajakan windows 7 adalah Meningkatnya penggunaan komputer dan internet di kalangan mahasiswa, Kurangnya informasi peredaran windows 7 bajakan di kalangan mahasiswa, harga windows 7 original terbilang mahal, Internet menyediakan windows 7 bajakan, dan adanya mahasiswa yang membuka jasa penginstallan komputer. Upaya Penanggulangan Pembajakan Software Windows 7 di Kalangan Mahasiswa Universitas Tadulako adalah Pemerintah Indonesia kiranya membuat kerjasama dengan perusahaan Microsoft untuk menetapkan harga windows 7 original yang mudah dijangkau, Penegakan hukum terhadap peraturan yang ada kirannya dapat menimbulkan efek jera bagi para pembajak software, Perlu diadakannya sosialisasi besar-besaran tentang peredaran windows 7 bajakan di kampus dan melakukan pemusnahan windows 7 bajakan. Kata Kunci : pembajakan, windows 7, mahasiswa UNTAD

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 6 (2018) Vol 6, No 5 (2018) Vol 6, No 4 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 6 (2017) Vol 5, No 5 (2017) Vol 5, No 4 (2017) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue