cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Legal Opinion
Published by Universitas Tadulako
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 5, No 1 (2017)" : 10 Documents clear
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG N0. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK (CHILD TRAFFICKING) RAHMAN, RAHMAN
Legal Opinion Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Diakui secara luas, orang yang alami ancaman (critical incident ) dalam kehidupannya atau pengalaman traumatik lainnya mempunyai resiko mengalami distres psikologikal. Anak-anak yang diperdagangkan khususnya bagi tujuan eksploitasi seksual selalu mengalami trauma. Trauma tersebut memberi pengaruh kepada emosi, fizik, kognitif dankesejahteraan mental anak. Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar tetap hidup,tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014  mengkhususkan diri pada perlindungan anak. Kriminalisasi terhada anak termaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 88 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Jika korbannya bukan anak maka pasal-pasal dalam undang-undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. 
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BAKRI, SULAIMAN
Legal Opinion Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang kewenangan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan dalam mencegah pencucian uang sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 1. Pengaturan kewenangang PPATK dapat mendukung pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. 2. Hambatan PPATK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif.Dari penelitian ini diketahui bahwa PPATK adalah lembaga yang independen dengan kewenangan, pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, pengeolahan data transaksi yang mencurigakan, pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan, analisis terhadap transkasi pencucian uang dan meneruskan kepada penyidik terhadap terjadinya pencucian uang. Hambatan PPATK dapat berupa database yang terbatas dan belum terintegrasi dan belum semua transaksi yang mencurigakan dilaporkan atau lambat dilaporkan, kewenangan PPATK yang terbatas seperti tidak dapat melakukan penyelidikan. 
ANALISIS PENGGUNAAN UANG PAKSA (DWANGSOM) DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PALU RANDY, RANDY
Legal Opinion Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul “Analisis Penggunaan Uang Paksa (dwangsom) dalam Penyelesaian Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Hubungan Industrial Palu”. Permasalahan pokok yang hendak dikaji adalah bagaimanakah efektivitas penerapan uang paksa (dwangsom) dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial Palu dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat penerapan uang paksa (dwangsom) tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris atau penelitian hukum yang menggambarkan hasil penelitian tentang hukum yang berlaku di masyarakat yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dengan studi lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Hubungan Industrial Palu. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik wawancara dan penelitian dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan uang paksa (dwangsom) dalam perkara perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial Palu tidak dapat dilaksanakan secara efektiv, dikarenakan dalam beberapa putusan tersebut merupakan perselisihan pemutusan hubungan kerja yang tuntutannya merupakan pembayaran sejumlah uang, serta diluar dari perselisihan pemutusan hubungan kerja tersebut terdapat beberapa kendala yang ditemui dalam penerapannya yaitu ketiadaan peraturan pelaksanaannya, tidak adanya partisipasi aktif dari tergugat dan kurangnya pengawasan pelaksanaan putusan oleh Pengadilan Hubungan Industrial Palu. Sehingga uang paksa yang diharapkan sebagai upaya untuk memaksa tergugat mematuhi amar putusan sama sekali tidak dapat dilaksanakan, oleh sebab itu pemerintah diharapkan segera membuat peraturan pelaksanaan uang paksa (dwangsom) tersebut.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN WARIS UNTUK PENDAFTARAN TANAH DJAYANTI, SILVANA MUKTI
Legal Opinion Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan yang diberi judul Tinjauan Yuridis tentang Penggunaan Surat Keterangan Waris untuk Pendaftaran Tanah ini, dilakukan untuk mengetahui proses pembuatan Surat keterangan waris berdasarkan ketentuan yang berlaku dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam proses pembuatan surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris.       Hasil penelitian diperoleh bahwa surat keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan dikuatkan oleh Lurah dan camat, ada proses pembuatan surat keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris yang telah melalui proses yang sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku dan ada proses pembuatan surat keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris yang tidak sesuai ketentuan (Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahu 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris sangat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada para hali waris didalam proses peralihan hak karena pewarisan karena ada pengecekan wasiat dan surat keterangan waris tersebut di buat oleh dan dihadapan serta ditandatangani oleh seluruh ahli waris dihadapan Notaris. Surat keterangan waris tidak hanya dipergunakan sebagai surat tanda bukti sebagai ali waris untuk pendaftaran tanah saja akan tetapi juga untuk pencairan uang di Bank dan untuk mengurus Asuransi.  Dan dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum Waris Khususnya Pendaftaran Hak atas tanah karena pewarisan
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN BAGI PENGGUNA NARKOTIKA. Rizal, Rizal
Legal Opinion Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pidana penjara bagi korban penyalahgunaan Narkotika perlu diganti dengan tindakan sebagaimana dianut dalam sistem dua jalur dalam pemidanaan (double track system) yaitu disamping pembuat tindak pidana dapat dijatuhi pidana dapat juga dikenakan tindakan. Karena pidana penjara bagi korban penyalahgunaan Narkotika merupakan perampasan kemerdekaan dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan pemidanaan tidak dapat diwujudkan secara maksimal bahkan dalam banyak kasus banyak beredar Narkotika yang dikendalikan dalam Lembaga Pemasyarakatan.Dalam ketentuan undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang  Narkotika memberikan wewenang pada hakim untuk melakukan pemidanaan berupa tindakan bagi korban pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi sosial dan medis. Rehabilitasi ini merupakan masa menjalani pengobatan atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.Namun dalam vonis pengadilan majelis hakim sangat jarang menjatuhkan tindakan hukum berupa pengobatan dan perawatan kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Karena hal ini dilihat dari ratusan kasus yang terjadi di Palu selama tahun 2013 hanya 5 orang yang menjalani tindakan hukum berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Makassar.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN SEORANG AYAH TERHADAP ANAK KANDUNGNYA YANG DIBAWAH UMUR Samauna, Syamsuri S.
Legal Opinion Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Persetubuhan  yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya merupakan suatu pemaksaan terhadap anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan. Dalam hal ini korban dan pelaku memiliki hubungan darah yang sama, dengan kata lain dapat dikatakan sebagai tindak pidana perkosaan sedarah dan hukuman yang seharusnya diterima oleh pelaku jauh lebih berat dari pelaku tindak perkosaan biasa. Apakah tepat penerapan sanksi pidana berdasarkan Pasal 287 KUHP terhadap kasus persetubuhan anak dibawah umur oleh ayah kandung? Dan bagaimana proses pembuktiannya. Pengadilan Kab. Mamuju Utara menjatuhkan vonis selama 15 tahun penjara. Telah terpenuhi unsur - unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Prosedur pembuktian dalam sidang kasus persetubuhan terhadap Irmawati oleh ayah kandungnya sendiri dilangsungkan secara terbuka. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 287 Ayat (1) KUHP dan Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
ANALISIS HUKUM TENTANG STATUS KEPEMILIKAN HAK WILDIANI, WILDIANI
Legal Opinion Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagai pengalaman pancasila dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Transmigrasi sendiri memiliki pengertian secara khusus ditugaskan dalam Pasal 1 ayat ( 2 ) UUD No 15 Tahun 1997. Sebagai mana dimaksud dalam UUD No 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian dimana pemerintah mempunyai fungsi mengatur, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan. Yang tidak lain ketentuan tersebut merupakan pedoman agar penyelenggaraan transmigrasi dapat berjalan secara rasional, efektif, dan efisien. Oleh karna itu penyediaan tanah permukiman transmigrasi perlu mendapat perhatian dengan pengaturan operasionalnya antara lain berkaitan dengan penyediaan tanah, pengamanan area, status hak atas tanah, dan larangan pemindah tanganan.serta dengan adanya transmigrasi seperti wilayah pengembangan dan lokasi permukiman dapat mencakup pemanfaatan kawasan yang potensial untuk dibangun menjadi desa – desa pertanian dengan membantu meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas hidup bangsa Indonesia.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP HILANGNYA NYAWA DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS KOLOI, KASMIR M
Legal Opinion Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya Ilmiah ini mengangkat judul mengenai pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur terhadap hilangnya nyawa dalam kecelakaan lalu lintas. Dalam pembahasan judul ini penulis ingin memberikan penjelasan mengenai proses  pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang masih dibawah umur yang melakukan pelanggaran pidana. Belakangan ini banyaknya anak-anak dibawah umur yang sering melakukan perbuatan pidana dan bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan pidana yang dilakukan sering terjadi di jalan raya, dengan ini menimbulkan kehawatiran masyarakat karena anak-anak yang masih dibawah umur sering menimbulkan bahaya yang mengancam keselamatan, karena menggunakan alat trasnportasi mobil dan motor tidak dengan aturan yang telah ada. Banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak  yang masih dibawah umur, sangat meresahkan masyarakat karena tidak jarang kecelakaan lalu lintas menimbulkan korban dan tabrakan hingga beberapa nyawa melayang. Aksi anak di bawah umur mengendarai mobil dan motor sudah bukan pemandangan yang luar biasa. Tanpa adanya kerjasama dari masyarakat khususnya pihak sekolah dan orang tua, maka akan terjadi kecelakaan yang tidak diharapkan. Sebagaimana yang mungkin masih tersimpan diingatan kita yang dialami Abdul Qadir Jaelani (Dul) Putra musisi Ahmad Dhani yang masih berumur 13 tahun, yang telah menewaskan 6 orang.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBERIAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PEMILU SAHABUDDIN, SAHABUDDIN
Legal Opinion Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk menjaga kemandirian partai politik, calon anggota Legislatif dan calon Eksekutif dari pengaruh uang yang diberikan oleh para penyumbang non Pemerintah, Perseorangan, Kelompok, dan Badan usaha non Pemerintah.Penelitian dalam tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan melalui proses studi kepustakaan (Library Research).  Analisis data yang digunakan dengan cara analisis kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif.Berdasarkan hasil analisis yaitu pada kondisi dimana iuran partai politik, calon Legislatif dan calon Eksekutif tidak bisa diharapkan lagi, maka untuk mendapatkan dana besar, partai politik, calon Legislatif dan calon Eksekutif berpaling kepada para penyumbang, baik penyumbang perseorangan, Kelompok, maupun Badan usaha nonpemerintah. Disinilah partai politik, calon Legislatif dan calon Eksekutif menghadapi dilema: disatu pihak, untuk berkampanye merebut suara rakyat, partai politk, calon Legislatif dan calon Eksekutif membutuhkan dana besar; dilain pihak, besarnya dana sumbangan membuat partai politik, calon Legislatif dan calon Eksekutif tergantung kepada para penyumbang, sehingga partai calon, calon Legislatif dan calon Eksekutif bisa terjebak pada kepentingan penyumbang dan lupa memperjuangkan kepentingan rakyat. Hal ini diatur dalam UU No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD, DPD. Dan juga UU No.42 Tahun 2008 Tentang Pemlihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. Fungsi penerapan sanksi pidana yaitu memberikan efek jera bagi pelakunya. Hal ini dikarnakan ketika pemberian sanksi administratif yaitu pemberhentian atau ganti rugi kepada pelakunya tidak dapat memberikan efek jera maka perlu adanya sanksi pidana.
TINJAUAN YURIDIS PENGECUALIAN ABORSI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN MORDEKAI, RONALD
Legal Opinion Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada tanggal 21 juli 2014 disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.Dalam PP tersebut dilegalkan aborsi bagi perempuan hamil yang diindikasikan memiliki kedaruratan medis atau hamil akibat perkosaan sesuai Pasal 32 sampai pasal 38.Dalam PP No.61 Tahun 2014,ada 9 pasal yang mengatur soal aborsi dengan indikasi kedaruratan medis atau aborsi pada korban perkosaan tersebut pegakhiran kehamilan secara segaja (aborsi) alias membunuh janin di perbolehkan dengan beberapa kentuan antara lain untuk kedaruratan medis misalnya nyawa ibu atau janin terancam,serta pengecualian kedua untuk korban perkosaan.Syarat dilakukannya aborsi berdasarkan Pasal 31 yang isinya menyatakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan. Aborsi atas dua alasan itu hanya bisa dilakukan pada usia kehamilan maksimal 40 hari pertama haid terakhir.Pemaksaan kepada korban perkosaan untuk melan jutkan kehamilan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi sang korban dan seakan-akan memberikan hukuman tambahan kepada korban perkosaan untuk hamil dan melahirkan.Sejumlah kelompok yang tidak setuju mempermasalahkan legalisasi praktik aborsi.Aborsisama saja menghilangkan hak hidup seseorang (anak) yang bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak khususnya hak hidup anak yang masih dalam kandungan.Sehingga alasan menggugurkan kadungan atau aborsi karena korban perkosaan,tidak bisa menjadi legitimasi bagi tindakan aborsi.PP No. Tahun 2014 ini justru bisa berpotensi menjadi celah untuk melakukan aborsi dengan alasan atu berpura-pura sebagai korban pemerkosaan.Karena itu,legalisasi aborsi bagi wanita pemerkosaan kurang tepat.Pengaturan itu mengacu pada UU No.36 2009 Tentang Kesehatan Pasal 75 ayat 1 yang menyebutkan,setiap orang dilarang melakukan aborsi dan Pasal 346 dengan Pasal 349 KUHP yang melarang melakukan tindakan aborsi dan UU No.23 tentang Perlindungan Anak.PP No.61 Tahun 2014 yang memperbolehkan aborsi telah banyak menuai kotroversi di masyarakat indonesia terutama tentang hukum aborsi dalam KUHP dan hukum islam itu sendiri.Masalah aborsi ini mulai menimbulkan berbagai pendapat dalam masyarakat.Di satu pihak ada kelompok masyarakat yang setuju dilaksanakan aborsi sepanjang adanya indikasi medis.Di pihak lain ada kelompok masyarakat yang tidak setuju dilaksanakanya pengguguran kandungan apapun alasannya,karena tindakan pengguguran kandungan adalah tindakan yang bertentangandengan agama,moral,dan kesusilaan. Dengan berlakunya PP No.61 Tahun 2014,bukan menyelesaikan masalah dan pertentangan mengenai aborsi sesuai dengan latar belakang dikeluarkannya aturan tersebut,tetapi semakin menimbulkan pertentangan dan perdebatan yang semakin panjang.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 6 (2018) Vol 6, No 5 (2018) Vol 6, No 4 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 6 (2017) Vol 5, No 5 (2017) Vol 5, No 4 (2017) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue