Articles
10 Documents
Search results for
, issue
" Vol 5, No 4 (2017)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA MULTI LEVEL MARKETING (MLM) DALAM INVESTASI MELALUI SISTEM MLM ]]>
<![CDATA[Anisa, Anisa]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 5, No 4 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme MLM dan perlindungan hukum terhadap anggota multi level marketing dalam investasi melalui sistem MLM khususnya di Kota Palu, di tinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perdagangan serta keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Penelitian ini ber sifat yuridis normatif atau metode kepustakaan. Teknik dalam pengumpulan bahan hukum dengan cara penelusuran bahan pustaka dan Wawancara sebagai data penunjang. Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : (1) mekanisme pendaftaran MLM Tuppeware memberikan produk kepada setiap anggota baru dimana harga produk tersebut sama besarnya dengan biaya pendaftaran. Keuntungan yang di peroleh tergantung jenjang karir dan prrofit yang di dapatkan anggota tersebut. (2) penerapan aturan penjualan langsung atau multi level marketing di indonesia masih sangat lemah. Karena pengaturan mengenai MLM hanya di atur dalam surat keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Jangkauan berlakunya pun masih sangat terbatas hal ini di sebabkan karena tidak adanya pengaturan tentang larangan penggunaan pola piramida atau money game dalam bisnis MLM.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT ADAT KAILI LEDO DI KECAMATAN SIGI BIROMARU KABUPATEN SIGI ]]>
<![CDATA[CAKRAWALDI, HABRIAWAN]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 5, No 4 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hukum adat hanya berlaku dalam bidang-bidang tertentu saja. Namun, diantara salah satu dari bidang hukum yang dimaksud adalah bidang hukum kewarisan. Untuk masalah kewarisan belum ada hukum waris nasional ataupun undang-undang yang mengatur mengenai masalah pewarisan bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Pembagian warisan menurut masyarakat adat Kaili mengenal adanya pembagian waris menurut garis keturunan. Masyarakat adat Kaili tersebut menganut sistem keturunan Parental yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak dan ibu yang mana kedudukan laki-laki lebih berperan dibandingkan kedudukan wanita dalam pewarisan. Dalam pembagian warisan tersebut, anak laki-laki yang mendapatkan lebih warisan. Adapun permasalahan yang penulis angkat mengenai: 1. Apakah sistem kekerabatan berpengaruh terhadap pembagian harta warisan menurut hukum waris adat Kaili di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi? 2. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan menurut adat Kaili di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi?, tujuan dilakukanya penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem kekerabatan terhadap pembagian harta warisan menurut hukum waris adat Kaili di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dan juga untuk mengetahui pelaksanaan pembagian warisan menurut adat suku Kaili di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.]]>
<![CDATA[HAK PENGUASAAN TANAH PERTANIAN YANG MELAMPAUI BATAS DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 56 TAHUN ]]>
<![CDATA[PUTRA, I MADE HENDRA]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 5, No 4 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kabupaten Banggai merupakan dataran dengan ketinggian rata-rata ± 84 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayah daratan seluas 9.672,70 km² yang tebagi kedalam 23 Kecamatan, 46 Kelurahan, dan 291 Desa dengan rata-rata kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Banggai sekitar 36 km², sehingga batas maksimum kepemilikan tanah menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Maksimum Dan Minimum Tanah Pertanian adalah seluas 15 hektar sawah dan 20 hektar tanah kering. Faktanya masih banyak masyarakat yang memiliki tanah melebihi batas maksimum sebab kepadatan penduduk di tiap kecamatan berbeda-beda dan adanya tanah-tanah yang tidak didaftarkan ke kantor pertanahan. Pelaksanaan penetapan batas luas maksimum dan minimum tanah pertanian di Kabupaten Banggai belum terlaksana dengan baik disebabkan beberapa faktor seperti masyarakat yang awam dengan aturan yang ada, dan tidak adanya sistem untuk mengawasi penguasaan tanah dari Kantor PertabahanPermasalahan: 1. Bagaimana pelaksanaan peraturan pemerintah No 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Maksimum dan Minimum Tanah Pertanian di Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah? Dan 2. Apa saja hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan peraturan pemerintah No 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Maksimum dan Minimum Tanah Pertanian di Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya. yang dianalisis secara normatif kualitatif]]>
<![CDATA[PENGEMBALIAN ASET NEGARA MELALUI GUGATAN PERDATA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[WIBOWO, DESKY]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 5, No 4 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Permasalahan pokok yang hendak dikaji adalah bagaimana upaya jaksa selaku pengacara negara dalam melakukan pengembalian aset nagara hasil tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata serta untuk mengetahui kendala-kendala dalam pengembalian aset tersebut. Dalam penelitian ini penulis mengunakan metode penelitian Hukum Normatif, Metode penelitian Hukum Normatif atau metode penelitian pustaka merupakan penelitian yang mengkaji study dokumen yakni mengunakan berbagai data sekunder berupa prengkat aturan atau norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan.Dapat disimpulkan bahwa tindakan dari Jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum diperoleh fakta secara nyata telah ada kerugian keuangan negara dan perbuatan melawan hukum sehingga akan memudahkan Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan gugatan perdata. bahkan dapat diketahui sejak awal penyidikan diketahui tersangka, terdakwa dan terpidana memiliki harta benda untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, dengan mempersiapkan bukti formil dan dalil-dalil yang di kenal sebagai beban pembuktian guna untuk mencapai tujuan pengembalian aset negara melalui gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi. dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi mengalami beberapa kendala yang cukup menyulitkan bagi aparat penegak hukum dalam proses upaya pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi tersebut, dinatara kendala-kendala tersebut ialah korupsi sistemik, penyalahgunaan kekuasaan (Abuse Of Power) dan transformasi hukum nasional.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM KONTRAK PRINSIP SYARIâAH DIBANDINGKAN DENGAN SISTEM HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[Yunita, Dewi]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 5, No 4 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pola hubungan antara pihak yang terlibat dalam Lembaga Keuangan Syariah tersebut ditentukan dengan hubungan akad. Hubungan akad yang melandasi segenap transaksi inilah yang membedakannya dengan Lembaga Keuangan Konvensional, karena akad yang diterapkan di perbankan syariâah dan lembaga keuangan syariah non bank lainnya, memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Dalam penerapan pola hubungan akad inilah sudah seharusnya tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak karena masing-masing menyadari akan pertanggungjawaban dari akad tersebut. Tetapi dalam koridor masyarakat yang sadar hukum, tidak dapat dihindari munculnya perilaku saling tuntut menuntut satu sama lain. Sehingga kuantitas dan kompleksitas perkara terutama perkara-perkara bisnis akan sangat tinggi dan beragam. Dalam hal ini kontrak disebut juga akad atau perjanjian yaitu bertemunya ijab yang diberikan oleh salah satu pihak dengan kabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syarâiah dan menimbulkan akibat pada subyek dan obyeknya. Dalam pelaksanaan kontrak di LKS, sering terjadi perselisihan atau persengketaan yang dipicu oleh kondisi salah satu pihak merasa dirugikan. Hal ini dapat terjadi kemungkinan disebabkan oleh tidak diterapkannya asas-asas perjanjian dalam kontrak tersebut.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS FUNGSI KEPOLISIAN DALAM MEMPENGARUHI FREKUENSI TERJADINYA TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR SOJOL ]]>
<![CDATA[DWI YANTI, AISAH DEVI]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 5, No 4 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis beberapa hal. Pertama, bagaimana efektivitas fungsi Kepolisian Sektor Sojol terhadap frekuensi terjadinya tindak pidana di wilayah hokum Kepolisian Sektor Sojol. Kedua, apa saja kendala-kendala yang menjadi factor penghalang terlaksananya fungsi pelayanan kepolisian sector Sojol secara maksimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research) dan dilaksanakan di Kecamatan Sojol, Sulawesi Tengah, khususnya di Kantor Kepolisian Sektor Sojol dengan mengambil data mengenai tugas dan fungsi Kepolisian Sektor Sojol dan daftar tindak pidana yang terjadi di wilayah kecamatan sojol sepanjang tahun 2012-2016. Selain itu penulis juga mewawancarai Kapolsek Sojol dan pihak-pihak terkait lainnya seperti beberapa orang yang pernah terlibat dengan pihak Kepolisian baik besatatus sebagi pelapor, terlapor maupun narasumber yang berasal dari kalangan tokoh masyarakat di wilayah yuridis kepolisian sector Sojol untuk mengetahui sejauh mana efektivitas fungsi kepolisian sektor Sojol di desa tersebut. Dalam melakukan penelitian ini, penulis juga menelaah beberapa literature yang berkaitan dengan masalah yang dibahas sebagai penunjang dalam penulisan skripsi ini.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TENTANG SILARIANG MENURUT HUKUM ADAT ( Studi Kasus Di Kabupaten Takalar ) ]]>
<![CDATA[Rahmayanti, Ana]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 5, No 4 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Silariang atau kawin lari adalah perkawinan yang menyimpang dari aturan adat orang Makassar dan berkonsekuensi siri (harga diri). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi tradisi silariang atau kawin lari sebagai bentuk penyimpangan aturan dan adat perkawinan Makassar. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif serta teknik pengamatan, wawancara dan pustaka. Berdasarkan hasil analisis, perkawinan silariang atau kawin lari disebabkan beberapa faktor, misalnya kasiratangngang (derajat yang tidak setara), terlanjur sudah dijodohkan dengan pilihan orang tua, dan lain-lain. Meskipun telah dinikahkan secara resmi oleh penghulu/imam, to mannyala tetap dalam bayang-bayang intaian maut dari pihak to masiri selama pelariannya. Sebagai upaya penyelesaian secara adat terhadap silariang atau kawin lari, pihak pemuda mendatangkan utusan kepada pihak keluarga si gadis untuk merundingkan hubungan dari kedua umannyala tersebut melalui appalak bajik.]]>
<![CDATA[ANALISIS TERHADAP STATUS HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL ]]>
<![CDATA[ARFIANI, INCE NURAFFA]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 5, No 4 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 serta mengetahui kedudukan dan perlindungan hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Metode penelitian yang diguanakan adalah metode penelitian normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dari bahan-bahan hukum. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.Secara khusus, Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak tunduk pada pengaturan tentang perjanjian kerja yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sudah memberikan pengaturan secara khusus terkait Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Secara Umum, Pengaturan tentang Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap tunduk pada pengaturan Burgerlijk Wetboek (BW)/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), terutama yang menyangkut tentang syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (BW)/ Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata).]]>
<![CDATA[EKSISTENSI GIVU DALAM PUTUSAN PERADILAN ADAT KAILI TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN ( Studi Kasus di Daerah Palu Desa Salena Dan Desa Powelua Kab.Donggala ) ]]>
<![CDATA[MERDEKA, BUYUNG]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 5, No 4 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Â Hukum adat mempunyai akar nilai yang kuat terhadap tingkah laku sosial dan pola budaya masyarakat. Sehingga dalam prakteknya, masyarakat lebih cenderung mengunakan hukum adat dalam menyelesaikan perkara serta di jadikan pedoman dan materi norma dalam mengatur hubungan hukum. Indonesia yang terdiri dari berbagai macam adat istiadat sangat terlihat keberadaan bahwa hukum adat masyarakat kaili masih hidup di masing-masing daerahnya. Khusus di desa Salena dan desa Sivua, hukum pidana adat masih di gunakan oleh masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana zina. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (empiris). yakni pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku, di hubungkan dengan fakta-fakta yang di dalam permasalahan yang ditemui. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari permasalahan ini yaitu, Proses penyelesaian tindak pidana zina menurut hukum pidana adat dilakukan dengan cara diberikan sanksi Givu berupa denda adat, dan pemenuhan kewajiban adat.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI BERDASARKAN KUHPERDATA ]]>
<![CDATA[GULU, FITRIANI AMAS]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 5, No 4 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Prakteknya salah satu pihak dalam suatu perjanjian jual â beli tidak memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya sehingga menurut hukum ia dipandang telah menyimpang dari perjanjian yang akan berakibat timbulnya suatu resiko yang mengakibatkan keraguan dari pihak lain. undang-undang menetapkan berbagai sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi. Namun demikian kadang â kadang timbul masalah atau kesulitan dalam menetapkan kapan sesungguhnya salah satu ppihak dapat dipandang telah wanprestasi. Kesulitan ini akan sangat terasa apabila dalam perjanjian itu tidak ditetapkan secara tegas kapan para pihak harus memenuhi prestasi yang dijanjikannya.Metode penelitian ini menggunakan metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) dengan cara membaca berbagai literatur yang ada kaitannya dengan obyek penelitian serta mengadakan pengkajian terhadap berbagai ketentuan perundang-undangan yang dipandang erat hubungannya dengan apa yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini. Bahan yang diperoleh selanjutnya dipaparkan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa perjanjian jual-beli dapat dipandang telah wanprestasi atau menyimpang dari syarat â syarat perjanjian apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau menyimpang dari perjanjian atau kesepakatan jual beli yang diadakannya maka, secara yuridis ia dipandang telah lalai ataupun ia makar (wanprestasi) maka akan dikenakan sanksi-sanksi, serta konsekuensi hukum dari suatu perjanjian jual-beli menurut KUHPerdata ketentuan pasal 1460 KUH.Perdata, apabila timbul suatu resiko, maka resiko tersebut ditanggung oleh pihak pembeli meskipun pihak penjual belum menyerahkan barangnya. Ketentuan dimaksud dipandang sangat bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat]]>
