Articles
9 Documents
Search results for
, issue
" Vol 6, No 4 (2018)"
:
9 Documents
clear
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM ATAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SECERA SERENTAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013) ]]>
<![CDATA[ARLIN, RINI]]>;
<![CDATA[M. ISA, JALALUDDIN]]>;
<![CDATA[MUHAMMADONG, NASRULLAH]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 4 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penyelenggaraan pemilu serentak antara anggota Legislatif dan Presiden Wakil Presiden ternyata belum mencerminkan prinsip nilai demokrasi dan sistem Pemerintahan Presidensial karena Pemilu serentak di nilai tidak mencerminkan nilai Pancasila. Selain itu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilu serentak terdapat pertentangan antara ketiga asas, yaitu asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Secara spesifik dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak antara Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden ternyata belum bisa membangun prinsip demokrasi dan memperkuat sistem presidentsial di Indonesia. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan-pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, tehnik analisis data yang digunakan secara kuantitatif, tehnik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, berupa bahan hukum primer, sekunder,dan tersier. Secara spesifik dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak antara ternyata belum bisa membangun prinsip demokrasi dan belum memperkuat sistem presidentsial di Indonesia.karena pelaksanaan pemilu serentak bukan cerminan demokrasi pancasila. Mestinya pemilu serentak kembali pada pancasila sila ke-empat. selain itu putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan asas hokum yaitu asas kepastian hokum, asas keadilan dan asas kemanfaatan. Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan suatu hanya memprioritaskan asas manfaat, mestinya Mahkamah Konstitusi memprioritaskan ketiga asas tersebut.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS KLAIM ASURANSI KESEHATAN PT. SUN LIFE FINANCIAL ]]>
<![CDATA[OKTAVIANTO, ARTO]]>;
<![CDATA[YUNUS, HJ. NURSIAH MOH.]]>;
<![CDATA[THAMRIN, SYAMSU]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 4 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Asuransi kesehatan PT.Sun Life Finansial memberikan manfaat proteksi maksimum dan lengkap dengan manfaat alternatif. Adanya keinginan tertanggung untuk mempunyai asuransi sekaligus memberikan manfaat yang di dapat berupa manfaat kesehatan baik untuk pengobatan maupun rawat inap dan rawat jalan.Adannya rumusan permsalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah Bagaimana penyelesaian klaim asuransi kesehatan PT. Sun Life Finansial  di Kota Palu, Hambatan-hambatan apa dan upaya apa saja yang dilakukan asuransi kesehatan PT. Sun Life Finansial di Kota Palu untuk mengatasi hambatan apabila klaim tersebut tidak terpenuhi. Berdasarkan pembahasan hasil peneiltian dapat ditemukan penyelesaian klaim asuransi kesehatan di PT.Sun Life Finansial di Kota Palu yaitu klaim perorangan. Sehingga peserta klaim asuransi dapat mengetahui bagaimana penyelesaian klaim tersebut dapat dilaksanakan.untuk mengetahui hambatan-hambatan apa dan upaya apa saja dilakukan asuransi kesehatan PT.Sun Life Finansial di Kota Palu yaitu peserta atau pemegang polis asuransi kesehatan harus mengetahui hak dan kewajibannya serta mengikuti peraturan yang sudah disepakati bersama oleh karena itu peserta harus memenuhi persyaratan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh PT.Sun Life Finansial Di Kota Palu. ]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAKSANAAN HAK CUTI MENJELANG BEBAS BAGI NARAPIDANA DI LAPAS KLAS IIA PALU ]]>
<![CDATA[WIDIAWATI, RAHAYU]]>;
<![CDATA[WAHID, ABDUL]]>;
<![CDATA[RAMPADIO, H. HAMDAN]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 4 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui secara jelas mengenai Pelaksanaan Pemberian Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana di LAPAS Klas II A Palu dan Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian Cuti Menjelang Bebas tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian empiris.lokasi penelitian di LAPAS Klas II A Palu jenis data yang di gunakan adalah data primer yang bersumber dari pengamatan langsung di lapangan serta wawancara langsung dengan petugas di LAPAS Klas II A Palu dan data sekunder yang bersumber dari buku-buku serta peraturan perundang -undang terkait.Berdasarkan hasil peneltian, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa Dalam hal proses pelaksanaan pemberian cuti menjelang bebas di Lapas Klas IIA Palu, Prosedur atau tata caranya mengacu peraturan menteri Hukum dan HAM RI No : M.01.Pk.04.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat , Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat. adapun hambatan-hambatan yang dialami disebabkan oleh hal-hal yang bersifat yuridis dan non yuridis]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA PERANTAUAN (STUDI KASUS DI KOTA PALU) ]]>
<![CDATA[NAIBAHO, PANENTA ULI]]>;
<![CDATA[YUNUS, HJ. NURSIAH MOH.]]>;
<![CDATA[DG KUNU, ANDI BUSTAMIN]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 4 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis beberapa hal. Pertama Bagaimakah kedudukan anak perempuan dalam hukum waris pada masyarakat Batak Toba di Kota Palu. Kedua, Bagaimanah upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa jika terjadi perselisihan mengenai hak waris perempuan dalam masyarakat adat Batak Toba di Kota Palu.      Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis dilihat dari segi perundang-undangan, peraturan-peraturan serta norma hukum yang relevan. Sedangkan pendekatan empiris menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung ke lapangan dan dilaksanakan di Kota Palu Sulawesi Tengah khusunya Masyarakat adat Batak Toba yang berdomisili di Kota Palu.       Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertama Masyarakat Batak Toba menganut sistem patrilineal/garis keturunan ayah, hal ini membuat kedudukan anak perempuan pada masyarakat suku Batak Toba menurut hukum adatnya bukanlah sebagai ahli waris. Namun setelah lahirnya beberapa keputusan pengadilan, dan telah menjadi pegangan sebagai suatu yurisprudensi sebagaimana dinyatakan dalam surat edaran Mahkamah Agung. Bahwa pembagian harta warisan baik anak laki-laki maupun anak perempuan sama. Demikian juga masyarakat Batak Toba perantauan yang ada di Kota Palu. Bahwa tradisi dalam sistem patrilineal yang di anut dalam adat Batak Toba tidak lagi menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan. Anak perempan telah berkedudukan menjadi ahli waris. Kedua jika terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan pada Masyarakat Batak Toba khusunya yang ada di Kota Palu, maka penyelesaian yang terdahulu dilakukan adalah musyawarah keluarga (marhata), Namun apabila musyawarah keluarga (marhata) tidak menemukan titik perdamaian maka di lakukan penyelesaian melalui Lembaga adat dengan bantuan para tokoh-tokoh adat dan jika lembaga adat juga tidak menemukan titik perdamaian maka penyelesaian terakhir di lakukan di Pengadilan Negeri]]>
<![CDATA[PERAN BALAI PEMASYARAKATAN SEBAGAI PEMBIMBING KLIEN PEMASYARAKATAN ( STUDI KASUS BAPAS KELAS II PALU) ]]>
<![CDATA[DIRGAHAYU, UMIAR]]>;
<![CDATA[SALAM, JOHNNY]]>;
<![CDATA[MARDIN, NURHAYATI]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 4 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pokok permasalahan dalam hasil penelitian ini adalah Balai Pemasyarakatan diharapkan dapat menjadi lembaga yang membimbing klien pemasyarakatan untuk dapat berintergasi dengan masyarakat pada umumnya. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas tak jarang Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sering mengalami berbagai macam kendala. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu : Bagaimanakah pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) terhadap klien pemasyarakatan khususnya pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Palu?, faktor-faktor apa sajakah yang menjadi hambatan bagi Balai Pemasyarakatan Palu dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan?. Metode penulisan yang digunakan adalah empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Tehnik pengumpulan data berupa wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Program dan kegiatan bimbingan yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis bimbingan yaitu : (1) bimbingan perorangan atau social case work, (2) bimbingan kelompok atau group work, itu semua merupakan sarana untuk membimbing Klien Pemasyarakatan. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Balai Pemasyarakatan Palu tergolong menjadi 2 faktor intern dan ekstern yang menjadikan kinerja dari Balai Pemasyarakatan Palu dalam melaksanakan tugasnya terhambat, antara lain regulasi yang dari dalam Bapas sendiri, minimnya personil Bapas, sarana dan prasarana. Selain itu kendala yang paling sering terjadi yaitu kendala financial, baik biaya yang dibutuhkan oleh Bapas Palu maupun dari pihak klien sendiri]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN ]]>
<![CDATA[ZIKRILLAH R.M, NABILLAH]]>;
<![CDATA[DATUPALINGE, SUARLAN]]>;
<![CDATA[UDDIN, ABD KARIM]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 4 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dilakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak dan kewajiban kurator dalam menjalankan tugas nya dan mengamankan harta yang di pailitkan.Dengan menggunakan penelitian secara normatif maka kita dapat menyampulkan, bahwa kurator adalah profesi yang di angkat oleh pengadilan niaga untuk melakukan pemberesan harta yang pailit.Profesi kurator di gunakan untuk kepentingan dunia usaha dalam penyelesaian suatu sengketa hutang piutang secara adil,cepat,terbuka dan efektif. maka profesi kurator sangat di butuhkan sebagai pihak yang berhak dan berkewajiban dalam mengambil tindakan untuk menyelesaikan suatu perkara kepailitan.Meskipun hak dan kwajiban kurator sudah sangat jelas di atur dalam UU NO 37 Tahun. 2004 tentang kepailitan dan pembayaran utang , namun dalam praktiknya seorang kurator seringkali mendapatkan hambatan dalam proses pelaksaan putusan pailit, di mana debitur pailit tersebut tidak tunduk pada putusan pengadilan.Polemik pada saat ini menganai kurator sering terjadi pada penyitaan harta biasanya tugas kurator yang banyak di persulit ,seringkali kurator mendapatkan permasalahaan dalam proses putusan pailit dimana debitur pailit tersebut biasanya tidak tunduk pada putusan pengadilan.maka dari itu dalam pembahasan kali ini akan membahas tentang bagaimana Hak dan Kewajiban seorang kurator dalam penyelesaian suatu sengketa yang di lindungi oleh UUKÂ dan perlindungan hukum nya ]]>
<![CDATA[PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN KENDARAAN TRUK YANG MELEBIHI BEBAN ANGKUTAN DI JALAN RAYA (STUDI KASUS DI WILAYAH PARIGI MOUTONG) ]]>
<![CDATA[ARDIANTO, WANDA]]>;
<![CDATA[YUSMAN, BENNY D.]]>;
<![CDATA[KAMAL, KAMAL]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 4 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai pelanggaran truk yang melebihi beban angutan di jalan raya. Permasalahan yaitu bagaimanakah prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap truk angkutan barang di jembatan timbang diwilayah kabupaten Parigi Moutong dan bagaimanakah penindakan yang dilakukan terhadap truk angkutan barang yang melebihi muatan yang diperkenankan. Meode penelitian yaitu empiris.Hasil penelitian ini diketahui bahwa, prosedur pemeriksaan truk angkutan barang di jembatan timbang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan karena kurangnya kesadaran hukum terhadap petugas, sopir dan pemilik barang, seringnya jembatan timbang rusak, adanya toleransi petugas terhadap truk yang melebihi beban angkutan dan beban jalan dan sebagian tidak melalui jembatan ditimbang dan Penindakan yang dilakukan terhadap truk angkutan barang yang melebihi beban muatan pada umumnya dikenakan denda yang dijadikan biaya retribusi, sehingga lebih mengutamakan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan penegakan hukum. Disarankan perlunya pergantian Jembatan Timbang Toboli dari konvensional menjadi modern/digital sehingga dapat diketahui/dan tercatat kendaraan yang ditimbang dan besarnya kelebihan beban muatan sehingga dapat mengurangi terjadinya kolusi petugas dengan sopir. Perlunya petugas Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lebih mengutamakan penegakan hukum dibandingkan dengan mengejar Pendapatan Asli Daerah]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TERHADAP SAMBULUGANA DALAM HUKUM ADAT PERKAWINAN KAILI LEDO (STUDI KASUS DI KELURAHAN PETOBO KECAMATAN PALU SELATAN KOTA PALU) ]]>
<![CDATA[PRAFITRI, SUCI]]>;
<![CDATA[KEKKA, ABRAHAM]]>;
<![CDATA[DEWI, MARINI CITRA]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 4 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Skripsi dengan judul âTinjauan Hukum terhadap Sambulugana Dalam Hukum Adat Perkawinan Kaili Ledo (Studi Kasus di Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu)â merupakan penelitian yang dilakukan di Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa apakah Perkawinan itu Sah menurut Hukum Adat Kaili Ledo jika tidak dilakukan menurut Tradisi Sambulugana serta akibat hukumnya apabila terjadi pelanggaran hukum adat perkawinan kaili ledo menurut tradisi sambulugana. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research) yang menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa: tradisi sambulugana telah dilakukan oleh masyarakat suku Kaili secara turun temurun dan masih terus dipraktekkan hingga sekarang. Pada awalnya tujuan sambulugana adalah untuk meringankan biaya upacara pernikahan dari pihak perempuan, namun seiring berjalannya waktu sambulgana juga mengalami perkembangan dan membawa dampak yang kurang baik. Semua ketentuan tradisi sambulugana ada yang sesuai dengan hukum Islam dan ada yang tidak sesuai. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka sudah selayaknya bagi masyarakat di Kelurahan Petobo untuk melakukan tradisi sambulugana tersebut dengan memilah ketentuan yang sesuai atau berseberangan dengan hukum Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN HAK ASIMILASI NARAPIDANA DI LAPAS KLAS IIA PALU ]]>
<![CDATA[M WUON, INGGRID]]>;
<![CDATA[JUBAIR, JUBAIR]]>;
<![CDATA[MARDIN, NURHAYATI]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 4 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui secara jelas mengenai pelaksanaan hak asimilasi narapidana di Lapas klas IIA Palu dan kendala- kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan hak asimilasi di Lapas klas IIA Palu.Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Lokasi penelitian di Lapas klas  IIA Palu. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari pengamatan langsung dilapangan serta wawancara dengan Kepala Subseksi Binmaswat Lapas Klas IIA Palu dan Kepala Bagian Tata Usaha Lapas Klas IIA Palu dan data sekunder yang bersumber dari buku-buku serta Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI No. M.01.Pk.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pembinaan hak asimilasi dilakukan di luar Lapas dan asimilasi di dalam Lapas seperti pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Ada beberapa yang menjadi kendala pelaksanaan hak asimilasi di Lapas klas IIA Palu termasuk kurang optimalnya kualitas dan kuantitas petugas Lapas klas IIA Palu , belum adanya tenaga ahli sebagai pembimbing narapidana, dan pandangan buruk masyarakat terhadap narapidana. Untuk itu perlu adanya peningkatan kualitas dan perorganisasian yang tertib dan teratur di Lapas klas IIA Palu.]]>
