cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Achmad Zainal Arifin, Ph.D
Contact Email
achmad.arifin@uin-suka.ac.id
Phone
+6281578735880
Journal Mail Official
sosiologireflektif@uin-suka.ac.id
Editorial Address
Laboratorium Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga Jl. Adisucipto 1, Yogyakarta, Indonesia, 55281
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Sosiologi Reflektif
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 19780362     EISSN : 25284177     DOI : https://doi.org/10.14421/jsr.v15i1.1959
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Social Sciences
JSR focuses on disseminating researches on social and religious issues within Muslim community, especially related to issue of strengthening civil society in its various aspects. Besides, JSR also receive an article based on a library research, which aims to develop integrated sociological theories with Islamic studies, such as a discourse on Prophetic Social Science, Transformative Islam, and other perspectives.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 12, No 1 (2017)" : 11 Documents clear
POLITIK IDENTITAS ANIMAL POP DANCE: Subbudaya dan Gaya Hidup Hibrid Imam Setyobudi
Jurnal Sosiologi Reflektif Vol 12, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jsr.v12i1.1286

Abstract

Post-colonial theories bear two perspectives. First, Said argues that the ideological and concrete framework of ideology and colonial knowledge stands firmly, neatly, and perfectly without any crack that remains entrenched. Bhabha argues that the building of ideology and colonial knowledge full of cracks necessitates the creative opportunity of creating hybrid traditions and cultures that are not merely extensions of the colonial army, but also not the real bumiputera: ambiguity and ambivalence.This article, tracking the identity politics that construct a subculture with a particular lifestyle through the creation of Animal Pop Dance choreography. An Indonesian hip hop which is a hybridization process of hip hop grown in the United States by Africa-America is mixed with three local Indonesian dance (Javanese, Sundanese, Papuan) traditions of animal behavior. The results show Animal Pop Dance is a hybrid tradition and culture that aspires to escape from the grip of dichotomous thinking patterns in post-colonial contexts.Teori paska-kolonial melahirkan dua perspektif. Pertama, Said berpendapat kerangka-beton ideologi dan pengetahuan kolonial berdiri kokoh, rapi, dan sempurna tanpa retakan yang masih bercokol utuh. Bhabha berpendapat bangunan ideologi dan pengetahuan kolonial penuh retakan meniscayakan peluang kreatif menciptakan tradisi dan budaya hibrid yang bukan sekadar kepanjangan tangan kolonial semata, akan tetapi juga bukanlah bumiputera yang sesungguhnya: ambiguitas dan ambivalen. Artikel ini, pelacakan terhadap politik identitas yang mengkonstruksi sebuah subbudaya dengan gaya hidup tertentu melalui penciptaan koreografi Animal Pop Dance. Suatu hip hop Indonesia yang merupakan proses hibridisasi hibrid dari hip hop yang tumbuh di Amerika Serikat oleh kalangan Africa-America dicampuradukan dengan tiga tari tradisi lokal Indonesia (Jawa, Sunda, Papua) bertema perilaku binatang. Hasil penelitian memperlihatkan Animal Pop Dance adalah tradisi dan budaya hibrid yang berhasrat melepaskan diri dari cengkeraman pola berpikir dikotomi dalam konteks paska-kolonial.   Keywords: politic of identity, animal pop dance, subculture, lifestyle, hybrid
PEREMPUAN DAN DERADIKALISASI: Peran Para Istri Mantan Terpidana Terorisme dalam Proses Deradikalisasi Umi Najikhah Fikriyati
Jurnal Sosiologi Reflektif Vol 12, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jsr.v12i1.1326

Abstract

There have been 1070 people convicted of terrorism untill 2016, some of them have been paid off the sentence. By the end of the sentence, it does not guarantee them not to involve into the same action. Some of them choose to join the radical group and others have repented and now live normally in the midst of society. This research aims to elaborate on the role of wife in the process of de-radicalization so that the husband would not be back involving into the same action. By using phenomenology approach, the result shows that, in two ex-terrorists families, the wives has important role to do deradicalization in their families so that their husband would not be back involving into terrorist act. The process of deradicalization has already begun when the husband is in prison, i.e. by visiting their husband regularly. In addition, the wives also try not to depend on their husband economically, this can immediately keep the husband from the group that he followed. This research conclude that the deradicalization based on family can be regarded as a more effective way to do deradicalization and it can be complementary the existing approach.Hingga tahun 2016 jumlah pelaku tindakan terorisme berjumlah 1070 orang, dari jumlah tersebut sebagian telah menyelesaikan masa hukumannya. Berakhirnya masa hukuman para terpidana terorisme tidak menjamin mereka untuk tidak terlibat dalam aksi yang sama. Sebagian memilih bergabung dengan kelompok radikal yang mereka ikuti dan sebagian yang lain telah bertaubat dan kini hidup normal ditengah-tengah masyarakat. Penelitian ini akan mencoba menguraikan mengenai peran istri dalam proses deradikalisasi sehingga suaminya tidak lagi terlibat dalam aksi yang sama. Hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan pendekatan fenomenologi menunjukkan bahwa dalam dua keluarga mantan terpidana terorisme istri memiliki peran dalam menderadikalisasi para suami untuk tidak lagi terlibat dalam aksi terorisme. Proses deradikalisasi telah dimulai ketika suami menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, yaitu deng an cara melakukan kunjungan rutin ke lembaga pemasyarakatan. Selain itu istri juga berusaha untuk tidak bergantung secara ekonomi kepada suami, hal ini secara tidak langsung dapat menjauhkan suami dari kelompok yang diikutinya. Riset ini menyimpulkan bahwa deradikalisasi berbasis keluarga dinilai lebih efektif, pendekatan tersebut dapat melengkapi pendekatan deradikalisasi yang selama ini telah berjalan.Keyword: Deradicalization, Terrorism Convicted, Women, Prison
STRATEGI PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEBAGAI KAWASAN DESA WISATA DI SENDANGSARI, PAJANGAN, BANTUL, DIY Nur Endah Januarti
Jurnal Sosiologi Reflektif Vol 12, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jsr.v12i1.1319

Abstract

The article describes the strategy of environmental development as a tourist village area conducted in Sendangsari. Research background of the emergence of UU Desa and UU Keistimewaan DIY. That underlies various rural areas in developing the environment. In Sendangsari, the environmental management strategy is carried out as a form of tourism development. The data obtained through research conducted by qualitative descriptive method and data collection technique through observation, interview and documentation. The informants involved in the research process are the Village Head, the village management board ie LPMD, PKK, Karang Taruna and the Tourism Actors, the Head of the Sadar Wisata Group. It also involves the Office of Culture and Tourism of Bantul Regency as a government stakeholder. The result of the research shows that the strategy implemented by Sendangsari Village in the effort of environmental management as the implementation of UU Desa and UU Keistimewaan DIY are 1) Environmental mapping in the form of village potency; 2) Social empowerment to optimize tourism potential; 3) Utilization of environment as Tourism Village development area; 4) The carrying capacity of the government in the management of the Tourism Village.Artikel ini menjelaskan tentang strategi pengembangan lingkungan sebagai kawasan desa wisata yang dilakukan di Sendangsari. Penelitian dilatarbelakangi munculnya UU Desa dan UU Keistimewaan DIY sehingga mendasari berbagaikawasan perdesaan dalam mengembangkan lingkungan. Di Desa Sendangsari strategi pengelolaan lingkungan dilakukan sebagai bentuk pengembangan pariwisata. Data-data diperoleh melalui penelitian yang dilaksanakan dengan metode kualitatif deskriptif serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan yang terlibat dalam proses penelitian adalah Kepala Desa, pengurus lembaga desa yakni LPMD, PKK, Karang Taruna dan Pelaku Pariwisata yakni Ketua Kelompok Sadar Wisata. Selain itu juga melibatkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai stakeholder pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan strategi yang dilaksanakan Desa Sendangsari dalam upaya pengelolaan lingkungan sebagai implementasi UU Desa dan UU Keistimewaan DIY adalah 1) Pemetaan lingkungan berupa potensi desa; 2) Pemberdayaan sosial untuk optimalisasi potensi wisata; 3) Pemanfaatan lingkungan sebagai kawasan pengembangan Desa Wisata; 4) Daya dukung pemerintah dalam pengelolaan Desa Wisata.Keywords: Environment, Sendangsari, Tourism Village
IMPLICATION OF CONFLICT OF OWNERSHIP REGIONAL ASSETS IN THE EXPANSION OF BAU-BAU CITY IN THE TERRITORY OF EX BUTON SULTANATE Darmin Tuwu
Jurnal Sosiologi Reflektif Vol 12, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jsr.v12i1.1362

Abstract

The article entitled "The Conflict of Ownership Regional Asset Between  Government of Buton Regency and Government of Bau-Bau Municipal " is part of my thesis in the Department of Sociology Faculty of Political and Social Sciences Gadjah Mada University. The conflict of two regional governments began when Kotif Bau-Bau was upgraded to Bau Bau City, where almost all of district's assets Buton regency's (premier) are within in the Bau-Bau City as the New Autonomous Region. This research apply qualitative approach using case study aiming to elaborate the context of the conflicts regional asset and their implications on both local governments, Buton Regency and Bau-Bau City. The results showed that the context of the conflict of ownership of regional assets was triggered by the difference of opinion on the contents of Law Number 13 Year 2001 related to the control of regional asset that is in the area of Bau-Bau City as the New Autonomous Region. The is no conclusive solution to the conflict that began in 2001, The effects of such conflicts are apparent in public services, Local Original Income, and social segregation.Konflik antara dua pemerintahan daerah ini, berawal ketika Kotif Bau-Bau ditingkatkan statusnya menjadi Kota Bau Bau, di mana hampir seluruh aset daerah kabupaten Buton (kabupaten induk) berada dalam wilayah Kota Bau-Bau selaku Daerah Otonomi Baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi kasus yang bertujuan untuk menguraikankonteks konflik aset daerah dan implikasinya terhadap kedua pemerintah daerah, Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konteks konflik kepemilikan aset daerah dipicu oleh perbedaan pendapat atas isi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 terkait penguasaan aset daerah yang berada di wilayah Kota Bau-Bau sebagai Kota Baru, Daerah Otonom Baru. Tidak ada solusi konklusif untuk konflik yang dimulai pada tahun 2001, Dampak dari konflik tersebut terlihat pada layanan publik, Pendapatan Asli Daerah, dan pemisahan sosial.Keywords: Conflict, Asset, Autonomy and Bau-Bau City
MEKANISME PENGELOLAAN KARET RAKYAT TABIR ILIR JAMBI DALAM PERSPEKTIF TEORI PILIHAN RASIONAL Pahrudin HM
Jurnal Sosiologi Reflektif Vol 12, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jsr.v12i1.1293

Abstract

Rubber is a cultivated plant and became the lifeline of many peoples since a long time ago, without exception farmers in Tabir Ilir which became one of the rubber centers in Jambi Province with 15.787 hektares and 8.050 family. To get the result, rubber farmers in Tabir Ilir applies the rubber management mechanism independently and handed it over to others. The application of these two mechanisms is done by the rubber farmers based on their rational choice perspective. Rubber farmers with enough resources will choose how to manage independently, whereas for those who do not have sufficient resources, will choose to hand over their rubber management to others. The management mechanism chosen by these rubber farmers has an impact on the income inequality they earns. On the one hand, there are those who earns more than the management of rubber they do, while on the other hand there are those who get little results.Karet merupakan tanaman yang dibudidayakan dan menjadi tumpuan kehidupan banyak orang sejak lama, tak terkecuali petani di Tabir Ilir yang menjadi salah satu sentra karet di Provinsi Jambi dengan 15.787 hektares dan 8.050 keluarga. Untuk mendapatkan hasilnya, petani karet di Tabir Ilir menerapkan mekanisme pengelolaan karet secara mandiri dan menye-rahkannya kepada pihak lain. Penerapan kedua mekanisme ini dilakukan oleh petani karet berdasarkan perspektif pilihan rasional mereka. Petani karet dengan sumberdaya yang cukup akan memilih cara mengelola secara mandiri, sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki sumberdaya yang memadai, akan memilih menyerahkan pengelolaan karetnya kepada orang lain. Mekanisme pengelolaan yang dipilih oleh petani karet ini berdampak pada ketimpangan pendapatan yang mereka peroleh. Di satu sisi, ada orang yang menghasilkan lebih dari pengelolaan karet yang mereka lakukan, sementara di sisi lain ada mendapat hasil yang kurangKeywords: rubber farmer, management mechanism, rational choice, unequility.
KONTROL SOSIAL DALAM PEMBINAAN KARAKTER RELIGIUS PESERTA DIDIK MUSLIM DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL Khamalida Fitriyaningsih; Syamsul Bakhri
Jurnal Sosiologi Reflektif Vol 12, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jsr.v12i1.1297

Abstract

Religious character of students in state vocational high school 1 Dukuhturi Tegal was build of Sholat Dhuha habituation. As a social control, the teachers give a pin “not allow me” to lazzy students in Sholat Dhuha habituation and also give reward mukenah for diligent students. This qualitative research using case study aimed to find out the effectiveness of social control religious character’s student in state vocational high school 1 Dukuhturi Tegal. Data validation was carried out using data source triangulation. Technique of analyzing data used integrated data resulting from the observation of Sholat Dhuha habituation, interview, and documentation from many sources to support information. The theory employed was Talcot Parsons’s Theory with AGIL Concept. The results of research showed that the students doing Sholat Dhuha is not only they afraid of the punishment but they also have a spiritual needs. Religious character habituation doing by obedient attitude in Islam, dicipline, tolerant, and honestly in aqidah subject. This habituation need supports all of school element so that the students have a good religious character.Karakter religius peserta didik SMK N 1 Dukuhturi dibina dengan membiasakan Sholat Dhuha. Sebagai kontrol sosial, Guru menerapkan hukuman berupa penempelan pin bertuliskan “jangan tiru aku” bagi yang tidak rajin melaksanakan dan pemberian penghargaan berupa mukenah bagi yang rajin melaksanakan. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontrol sosial dalam pembinaan karakter religius peserta didik muslim SMK N 1 Dukuhturi. Validitas data diperoleh dengan cara triangulasi sumber data. Teknik analisis data dilakukan dengan mengintegrasikan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap kepala sekolah, guru, dan peserta didik kemudian dianalisis menggunakan teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta didik melaksanakan Sholat Dhuha tidak hanya karena ada hukuman dan penghargaan tapi muncul rasa kebutuhan spiritual. Pembinaan karakter religius yang dilakukan adalah sikap dan perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama Islam, disiplin, toleran, dan jujur melalui pembelajaran akidah. Pembiasaan Sholat Dhuha baru dilaksanakan dengan maksimal oleh beberapa wali kelas; Butuh dukungan dari seluruh warga sekolah agar bisa menjadi sebuah pembinaan karakter religius yang kuat. Dampaknya masih banyak peserta didik di kelas lain yang belum memiliki rasa kebutuhan spiritual.Keywords: Social Control, Religius Character, Muslims Students, State Vocational High School      
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: Kajian Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Sufyati HS
Jurnal Sosiologi Reflektif Vol 12, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jsr.v12i1.1312

Abstract

The objective of this research is to evaluate the implementation of CSR program in Islamic banking with economic, social and environmental approach. The research method used is interview and spread the questionnaire to the respondent of CSR beneficiaries, supported by empirical data and literature approach. The analytical technique uses the analysis of Simple Linear Regression. The findings of the research by using t-test that economic aspect, more significant from social and environmental aspect. Economic field run by Islamic bank that is by giving loan without margin or loan of virtue, by organizing poor society in small groups consist of five people, through business assistance and entrepreneurship training to establish business independence. In this case, Islamic banks cooperate with social institutions, Baital-Mal wat Tamwil and Isalmic Financial Services Cooperative. Loan facility funds are obtained from fines, non-halal income, zakat, infaq, alms, and endowments of employees, customers, communities and other social funds. In the theoretical order, this study concurs with the theory of Elkington (1999) and Jim Ife (1995) that in community empowerment should be accompanied by a balanced, economic, social and environmental transformation, the power of that factor will shape the community's independence, in addition to other factors. Normatively, the implementation of CSR programs, driven by awareness to be socially responsible, but generally the interest to form corporate image through assistance feels more prominent, so have not thought about aspects of sustainability of development.Penelitian ini bertujuan  untuk mengevaluasi  implementasi  program CSR pada perbankan syariah dengan pendekatan ekonomi, sosial dan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan yaitu  wawancara dan menyebarkan kuisioner kepada responden penerima manfaat CSR, didukung data empiris dan pendekatan literature.Tehnik analisis menggunakan analisis Simple Linear Regression. Temuan hasil penelitian dengan menggunakan t-test bahwa aspek ekonomi, lebih signifikan dari aspek sosial dan lingkungan. Bidang ekonomi yang dijalankan oleh bank syariah yaitu memberikan pinjaman tanpa margin atau pinjaman kebajikan, dengan mengorganisir masyarakat miskin dalam kelompok-kelompok kecil terdiri atas lima orang, melalui pendampingan usaha dan pelatihan kewirausahaan untuk membentuk kemandirian usaha. Dalam hal ini bank syariah bekerjasama dengan Lembaga sosial masyarakat, Baital-Mal wat Tamwil dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dana fasilitas pinjaman diperoleh dari denda, pendapatan non halal, zakat, infaq, sedekah dan wakaf  karyawan, nasabah, masyarakat, dan dana sosial lainnya. Dalam tatanan teoritis penelitian ini sependapat dengan teori Elkington (1999) dan Jim Ife (1995) bahwa dalam pemberdayaan masyarakat hendaklah disertai transformasi secara seimbang, antara ekonomi, sosial dan lingkungan, kekuatan faktor itu akan membentuk kemandirian masyarakat, disamping faktor lainnya. Secara normatif penyelenggaraan program CSR, didorong oleh kesadaran untuk bertanggung jawab secara sosial, tetapi umumnya kepentingan untuk membentuk corporate image melalui bantuan terasa lebih menonjol, sehingga belum memikirkan aspek keberlanjutan pembangunan. Keywords: CSR Islamic  Bank, Economy, Social, Environment
MERAWAT KALI-MERANCANG ASA KOTA KONTESTASI DAN PARTISIPASI KOMUNITAS ATAS DINAMIKA SUNGAI DI KOTA SURAKARTA Siti Zunariyah; Akhmad Ramdhon
Jurnal Sosiologi Reflektif Vol 12, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jsr.v12i1.1314

Abstract

These cities are change by the development scheme compelled by various economic, politic and cultural interests in central and local relations. In the last decades, the dominant condition of physical aspect-oriented development does not change as well. In some aspects, the scale is getting larger and more massive with decentralization interest. The delegated authority in policy framework gives the local government the foundation of accelerating the change through some autonomous scheme, in which the most dominant orientation among all of those attempts is the city transforming with economic-political reasoning. On the other hand, decentralization also gives the citizens the opportunity of being the part of transformation scheme designed by government. Participation Space allows for the involvement in various policies that will be undertaken in collective contestation in public domain.  This article narrates how the urban development scale changes the urban spaces and impacts on the urban ecology, namely river. Narration of river transformation in the last decade is that the river transforms due to many factors and it can be seen from both physical and non-physical transformation. The existing development orientation marginalizes the river and at the same time river assumes the development burden. The crucial point of participation idea is inseparable as well from the relationship between city, river, and citizens staying living in urban kampong daily. The growing response of community is interesting to be studied as the part of understanding the urban physical transformation on the one hand and citizen’s social dynamics on the other hand. Decribing Surakarta and Cities provides the construction of community interest relation complexity and the reinterpretation of river as the part of city. The dynamics of urban kampong in river area can represent the contestation of values, interests and social relations in urban context.  Keyword: City, Kampong, River, Community, Participation
ANAK MENDAMBAKAN ORANG TUA YANG UTUH napsiah satra lila
Jurnal Sosiologi Reflektif Vol 12, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jsr.v12i1.1375

Abstract

Judul Asli        : Memutus Rantai Ketidakadilan GLobal Care dalam               Pengasuhan   Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP)Pengarang      : Maria Ulfah AnsorPenerbit         : Yayasan Obor, 2017Tebal buku     : 289 Halaman.
THE SOBO PENDOPO DIALOGUE: Manifestation of Deliberation Democracy in Bojonegoro District Galang Geraldy
Jurnal Sosiologi Reflektif Vol 12, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jsr.v12i1.1315

Abstract

The background of complex socio-economic issues became the lighter of the political revolution of openness and deliberation in Bojonegoro district. The Sobo Pendopo Dialogue, initiated since the election of Kang Yoto-Kang Hartono in the 2008 election, is the start to disseminating the practice of the political revolution of openness. On that basis, the consistency of local democratization during one windu brings world appreciation through Open Government Partnership 2016. Dialogue Sobo Pendopo, in a dialectical discourse of liberal and substantial democracy, breaks down liberal assumptions that include economic and social capital as a prerequisite to the nature of democracy. Departure from that, Dialog Sobo Pendopo in the analysis through exploration theory of deliberation democracy. The concept of political participation, public space and civil society becomes the blueprint for the deliberation context of democracy in Dialog Sobo Pendopo. The research method is qualitative with grounded theory type. The presence of Sobo Dialogue Pendopo which enhances the development of the degree of local democracy, the researchers believe that the public space can transform into a public body, where the institutionalization of civic politics legitimacy really becomes the main base in strengthening the role of civil society.Latar belakang persoalan sosial ekonomi yang kompleks menjadi pemantik revolusi politik keterbukaan dan deliberasi di Kabupaten Bojonegoro. Dialog Sobo Pendopo, yang digagas sejak ketepilihan Kang Yoto-Kang Hartono dalam pilkada tahun 2008 ini, menjadi pintu dalam mendiseminasi praktik revolusi politik keterbukaan. Atas dasar itu, konsistensi demokratisasi lokal selama satu windu membawa apresiasi dunia melalui Open Government Partnership 2016. Dialog Sobo Pendopo, secara dialektika wacana demokrasi liberal dan substansial, mematahkan asumsi-asumsi liberal yang menyertakan modal ekonomi dan sosial sebagai prasyarat menuju hakikat demokrasi. Berangkat dari hal tersebut, Dialog Sobo Pendopo di analisa melalui eksplorasi teori demokrasi deliberative yang diinterpretasi konsep partisipasi politik, ruang publik dan civil society. Metode penelitian adalah kualitatif dengan tipe grounded theory. Kehadiran Dialog Sobo Pendopo yang meningkatkan perkembangan derajat demokrasi lokal, peneliti meyakini ruang publik tersebut dapat bertransformasi menjadi badan publik, dimana kelembagaan legitimasi politik kewargaan benar-benar menjadi basis utama dalam memperkuat peranan civil society.Keyword: The Sobo Pendopo Dialogue, Deliberation Democracy, Bojonegoro District

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 20 No. 1 (2025) Vol. 19 No. 2 (2025) Vol. 19 No. 1 (2024) Vol. 18 No. 2 (2024) Vol. 18 No. 1 (2023) Vol. 17 No. 2 (2023) Vol. 17 No. 1 (2022) Vol 16, No 2 (2022) Vol 16, No 1 (2021) Vol 15, No 2 (2021) Vol 15, No 1 (2020) Vol 14, No 2 (2020) Vol 14, No 1 (2019) Vol 13, No 2 (2019) Vol 13, No 1 (2018) Vol 12, No 2 (2018) Vol 12, No 1 (2017) Vol 11, No 2 (2017) Vol 11, No 1 (2016) Vol 10, No 2 (2016) Vol 10, No 1 (2015) Vol 9, No 2 (2015) Vol 9, No 1 (2014) Vol 8, No 2 (2014) Vol 8, No 1 (2013) More Issue