cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Cakrawala Hukum
Published by Universitas Wijayakusuma Purwokerto
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
cakrawala berdiri tahun 1999 bulan januari
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Ketidakharmonisan Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia -, Iskatrinah
Cakrawala Hukum Vol 13, No 35 (2011): Cakrawala Hukum
Publisher : Cakrawala Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

-
Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Franchise Wiyono, Wiwin Muchtar
Cakrawala Hukum Vol 13, No 35 (2011): Cakrawala Hukum
Publisher : Cakrawala Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

-
Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia Di Kabupaten Banyumas ( Studi Kasus Pada Buruh Migran Tak Berdokumen/Hasil Penelitian) Syamsudin, S.H., M.H., Muhammad; Awaludin, S.H.,Mhum., DR. Arif
Cakrawala Hukum Vol 16, No 42 (2014): Cakrawala Hukum
Publisher : Cakrawala Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor buruh Migran yang tidak memiliki dokumen resmi untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri, serta untuk mengetahui modus operandi untuk mengajak para calon buruh migran agar mau pergi dan bekerja di luar negeri, disamping itu juga untuk mngetahui peranan Pemerindah Daerah dalam melindungi para buruh migran yang tak berdokumen.Di dalam mencapai tujuan ini, penulis mengunakan metode pendekatan kualitatif, sedangkan spesifikasi penelitian bersifat penerapan hukum. Data yang diperoleh akan dianalisis secara induksi konseptualisasi yang bertitik tolak pada fakta empiris. Kesimpulan: Ketidaktahuan dari para calon tenaga kerja tentang prosedur resmi pengrekutan tenaga kerja ke luarnegri, serta karena tekanan ekonomi sehingga tergiur dengan iming-iming yang indah oleh para calo tenaga kerja. Kurangnya perlindungan yang optimal dari Pemerintah Daerah terhadap buruh migrant, hal ini terlihan tidak adanya peraturan perundang-undangan dari daerah yang betul-betul melindungi buruh mingran. Pemerintah Daerah hanya sebagai adminitratur saja. Kata Kunci :  Kejahatan, Perdagangan, Manusia.  
Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Studi tentang Efektifitas Hukum/ Hasil Penelitian) -, Wiyanto, S.H., M.H.
Cakrawala Hukum Vol 16, No 42 (2014): Cakrawala Hukum
Publisher : Cakrawala Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evektivitas hukum tentang  pelaksanaan fungsi DPRD dan faktor – faktor  penghambatnya. Guna mencapai tujuan tersebut dilakukan penelitian dengan  menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, sedangkan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan : hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi DPRD yang terdiri dari fungsi legislatif, pengawasan, dan penyalur aspirasi dan kepentingan masyarakat, belum dapat dilaksanakan secara efektif. Faktor – faktor yang menjadi  penghambatnya adalah : pola rekrutmen, kualitas sumber daya manusia, sistem dan kinerja, anggaran dan fasilitas, dukungan eksekutif, media massa dan masyarakat. Keywords : Fungsi DPRD
Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba Lapis Legit Spesial Nyidam Sari ( Hasil Penelitian) -, Suryati, S.H., M.H.; SAN, S.H., M.Hum., Nurlely; Wiyono, S.H., M.Hum., Wiwin Muchtar
Cakrawala Hukum Vol 16, No 42 (2014): Cakrawala Hukum
Publisher : Cakrawala Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum  dalam hal salah satu pihak wanprestasi pada perjanjian waralaba Lapis Legit Spesial Nyidam Sari. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan penelitian ini bersifat  yuridis normatif, sedangkan spesifikasi penelitian bersifat penerapan hukum. Data yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  dalam Perjanjian waralaba Lapis Legit Spesial Nyidam Sari antara M selaku pemberi waralaba dengan S sebagai penerima waralaba,  disimpulkan bahwa akibat hukum dalam hal terjadi wanprestasi, yaitu apabila pihak penerima waralaba/franchisee  tidak membayar royalty fee yang menjadi hak pihak pemberi waralaba/franchisor, maka diwajibkan membayar royalty fee yang belum dibayarkan kepada pihak pemberi waralaba/franchisor, selambat-lambatnya satu bulan setelah pemutusan perjanjian waralaba, tidak menjalankan standart operating procedure (SOP) yang telah ditetapkan oleh pihak pemberi waralaba / franchisor kepada pihak penerima waralaba/ franchisee dan  Pihak penerima waralaba/franchisee membangun, menjalankan atau meniru usaha yang sejenis, memiliki kemiripan atau yang dapat menciptakan kompetisi dengan usaha waralaba yang diberikan dan dimiliki oleh pihak pemberi waralaba/franchisor, maka pihak pemeberi waralaba/franchisor akan memutuskan perjanjian waralaba yang telah disepakati dan seluruh kerugian investasi pihak penerima waralaba/franchisee adalah menjadi risiko pihak penerima waralaba/franchisee secara penuh.   Keywords:  Wanprestasi, Wara Laba, Lapis Legit Nyidam Sari
Model Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Dan Respon Terhadap Sistem Syariah ( Studi Kasus Baitul Maal Wat Tamsil di Kabupaten Pemalang / Hasil Penelitian ) Solichin, S.H., M.H., Mohamad; Supriyo, S.H., M.M., Doni Adi; Pudyastiwi, S.H., M.H., Elisabeth
Cakrawala Hukum Vol 16, No 42 (2014): Cakrawala Hukum
Publisher : Cakrawala Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model-model pembiayaan yang ditawarkan oleh Baitul Maal wat Tamwil dan mendapatkan pengetahuan empiris tentang persepsi nasabah terhadap keunggulan-keunggulan yang dijanjikan oleh sistim ekonomi Sya’riah. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis. Sasaran penelitian ini adalah manajer dan nasabah BMT. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, sedangkan analisis yang digunakan adalah normatif kualitatif. Kesimpulan : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model-model pembiayaan yang ditawarkan ketiga BMT kasus, telah disesuaikan dengan kebutuhan usaha mikro, yaitu sebagai sarana pemupukan modal sendiri untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Ketiga BMT kasus tersebut sebagai salah satu jenis lembaga keuangan mikro telah dapat diterima dengan baik oleh kelompok masyarakat yang menjadi nasabahnya. Walaupun penerimaan nasabah belum karena esensi sistim bagi hasil, tetapi lebih karena kemudahan prosedur. Hal ini terlihat terutama dalam penggunaan akad pinjaman.   Keywords : Model Pembiayaan, Respon Nasabah, Sistim Syari’ah
Fasilitas Kredit Tanpa Hak Jaminan Kebendaan ( Studi Pemberian Kartu Kredit Di Bank Bank Negara Indonesia ( Persero ) Tbk/Hasil Penelitian ) Pudyastiwi, S.H., M.H., Elisabeth; Budiarto.S.H.,M.M., Anton; Ningrum, S.H., M.Hum, Esti
Cakrawala Hukum Vol 16, No 42 (2014): Cakrawala Hukum
Publisher : Cakrawala Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana sistem pengamanan fasilitas kredit tanpa hak jaminan kebendaan melalui pemberian kartu kredit di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan penelitian ini bersifat  yuridis normatif, sedangkan spesifikasi penelitian bersifat penerapan hukum. Data yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas pelaksanaan pemberian fasilitas kredit tanpa hak jaminan kebendaan melalui sarana kartu kredit di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sistem pengamanan atas fasilitas kredit yang disalurkan dengan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut: Penerapan teknis bank lebih menekankan pada aspek bonafiditas kekayaan, yang penetapannya didasarkan pada hasil evaluasi atas informasi pribadi, informasi pekerjaaan, informasi keuangan dan informasi pemenuhan persyaratan.Hak-hak bank yang ada dalam perjanjian, baik yang  preventif seperti hak memperoleh informasi kondisi keuangan pemegang kartu di lembaga pembiayaan lain, pembatasan jumlah plafon kredit yang bisa dicairkan, mengubah isi perjanjian secara sepihak dan memblokir atau membatalkan penggunaan kartu untuk menyerahkan secara suka rela hartanya untuk dieksekusi bila debitur wanprestasi.Penyelesaian melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau dengan prosedur balik nama.   Keywords:  Kredit, Jaminan, Kartu Kredit
Penerapan Sistem Self Assesment Pada Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan ( BPHTP) Oleh Wajib Pajak Untuk Menentukan Pajak Terhutang Djatmiko, S.H., M.H., Agoes; Hartariningsih, S.H., M.H., Ninik; Hariadi, S.H., M.Hum., Wahyu
Cakrawala Hukum Vol 16, No 42 (2014): Cakrawala Hukum
Publisher : Cakrawala Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study uses a method used is the method of normative juridical approach . Research the law that contain legitis - positivist conception , which profound that the law is identical to the written norms are created and legislated by agencies / officials authorized state made ​​written and promulgated by agencies or officials of the state. This conception of law as a sisitem see normative autonomous , closed and regardless of peoples lives . This study uses the specification of legal discovery research in concreto , in an attempt to discover whether the appropriate law to be applied , in order to solve a particular case where the rule of law and it can diketemukan.Selain it also has the objective to test whether a particular normative postulates it may or may not used to solve a specific legal problem . Source of data needed in this study is a secondary data source which secondary data required in this study consists of the following: a . Primary legal materials are materials - materials that form a binding legal regulations - regulations in the field of taxation . b . Secondary legal materials are materials - materials that explain the law of primary legal materials consisting of books , journals , and papers - papers relating to tax matters Methode Data Collection , Data needed in research , collected by way of literature , namely explore the literature and other reference sources available in the library or elsewhere Keywords : Self Assessment , Dty Acquisition Right up Lang and Building , Assessable , tax due
KEADILAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM -, Suryati
Cakrawala Hukum Vol 15, No 41 (2013): Cakrawala Hukum
Publisher : Cakrawala Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam tradisi Arab pra Islam, hukum yang diberlakukan menyangkut ahli waris mereka menetapkan bahwa wanita dan anak-anak tidak memperoleh bagian warisan, konsekuensinya perempuan, anak-anak dan orang tua renta tidak berhak mewarisi harta peninggalan kerabatnya. Islam datang membawa panji keadilan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan, anak-anak, orang dewasa, orang yang tua renta, suami, isteri saudara laki-laki dan saudara perempuan sesuai tingkatan masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui azas (doktrin) yang disepakati sebagai sesuatu yang dianggap menyifati hukum kewarisan Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Kesimpulan: hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Azas " Keadilan berimbang", dalam hukum waris Islam menentukan laki-laki dan perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris, dengan forsi yang berbeda, berdasarkan nash yang gathi, maka adil dan berimbang yang dimaksudkan dalam hukum waris Islam adalah bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan (forsi 2 : 1 antara laki-laki dan perempuan), perbedaan forsi tersebut disebabkan atas perbedaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada laki-laki lebih besar dibandingkan dengan yang dibebankan kepada perempuan dalam konteks masyarakat Islam. Keywords: Keadilan, Hukum Waris Islam
HUKUM SEDEKAH DALAM KONTEKS KEWENANGAN PERADILAN AGAMA Adi Supriyo, Doni
Cakrawala Hukum Vol 15, No 41 (2013): Cakrawala Hukum
Publisher : Cakrawala Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kompetensi Peradilan Agama meliputi bidang-bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, wakaf dan sedekah. Bidang hukum perkawinan, uraian hukum terapannya telah di unifikasi dan dikodifikasi secara tuntas dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Bab I Kompilasi Hukum Islam. Bidang hukum kewarisan, Wasiat dan hibah telah diatur dalam Buku TI KHI, dan bidang perwakafan juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 jo Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, KHI Buku III dan peraturan lain, tetapi bidang hukum sedekah yang telah dipatok sebagai bidang garapan Peradilan Agama itu belum disiapkan dan belum dilengkapi dengan buku-buku terapan sebagai acuan yuridis yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Di sisi lain Undang-undang Peradilan Agama memperingatkan agar Peradilan Agama tidak menolak untuk memeriksa dan memutuskan perkara sedekar yang diajukan kepadanya dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutuskannya dengan cara menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 229 KHI). Dalam tulisan ini pembahasan akan difokuskan pada ruang lingkup sedekah yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama dan bagaimana penyelesaian konfliknya. Kesimpulan: bahwa ruang lingkup sedekah menjangkau segala bentuk ibadah maliyah wajibah dan sunnah, minus bentuk-bentuk sedekah yang telah terlegalisasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian sengketa sedekah diajukan ke pengadilan Agama menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Yang berkualitas sebagai penggugat/para penggugat dalam gugatan sedekah ialah: 8 asnaf yang ada, mutashaddaq atau ahli warisnya, pejabat yang berwenang dan pihak-pihak yang berkepentingan. Keywords : Hukum sedekah, Peradilan Agama

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2011 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 42 (2014): Cakrawala Hukum Vol 15, No 41 (2013): Cakrawala Hukum Vol 13, No 35 (2011): Cakrawala Hukum