cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
dejure@uin-malang.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
DE JURE
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
de Jure adalah jurnal yang mengkaji permasalahan syariah dan hukum baik hasil penelitian atau artikel telaah. Terbit dua kali dalam setahun pada bulan Mei dan November. de Jure diterbitkan oleh unit Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penyunting menerima naskah yang belum pernah diterbitkan dalam media lain.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11, No 2 (2019)" : 5 Documents clear
Model Small Claim Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Perspektif Teori Keadilan John Rawls Zuhriah, Erfaniah; Azmi, Miftahuddin
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (863.821 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v11i2.6580

Abstract

Small Claim Court is one of the efforts of the Supreme Court of the Republic of Indonesia to reduce the accumulation of cases in court. This article seeks to describe the small claim court model as an alternative to the settlement of cases in the Religious Courts to realize the principle of quick, simple, and low-cost perspective of John Rawls's theory of justice. This article originates from doctrinal law research from the statutory approach, the comparative approach, the conceptual approach. The results of this study indicate that a small claim court can reduce the accumulation of cases in a religious court. The application must meet two criteria; namely, the disputed nominal does not exceed 200 million and does not require complicated verification. As regulated in the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation No. 2 of 2015.Small Claim Court merupakan salah satu upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Artikel ini berupaya mendeskripsikan model small claim court sebagai alternatif penyelesaian perkara di Pengadilan Agama untuk mewujudkan asas cepat sederhana dan biaya ringan perspektif teori keadilan John Rawls. Artikel ini berasal penelitian hukum doktrinasi dengan dari pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa small claim court dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan agama. Penerapannya harus memenuhi dua kriteria, yaitu nominal yang disengketakan tidak melebihi angka 200 juta dan tidak memerlukan pembuktian yang rumit. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015.Kata Kunci: small claim court; pengadilan agama; keadilan. 
Membuka Rahasia Bank Dalam Pembagian Harta Bersama Perspektif Maqashid Syariah Arifah, Risma Nur; Zulaichah, Siti; Nasrullah, M. Faiz
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (828.616 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v11i2.7999

Abstract

Distribution of shared assets can lead to new conflicts if one party saves his assets in a bank account. Meanwhile, Law Number 10 of 1999 concerning Banking instructs banking business operators to keep their customers' and savings data confidential. This article is doctrinal legal research with the statutory approach and the conceptual approach. The results of this study indicate that bank secrecy is an instrument of legal protection against customers from various unauthorized parties. However, in the case of joint assets, bank secrets cannot be enforced as Constitutional Court Decision Number 64 / PUU-X / 2012 because the husband or wife of the customer is also the owner of the assets held in the bank.Pembagian harta bersama dapat menimbulkan konflik baru jika salah satu pihak menyimpan hartanya di rekening bank. Sementara, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perbankan memerintahkan pelaku usaha perbankan merahasiakan data nasabah dan simpanannya. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika regulasi rahasia bank terkait harta bersama. Artikel ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa rahasia bank merupakan instrumen pelindungan hukum terhadap nasabah dari berbagai pihak yang tidak berkepentingan. Namun, dalam kasus harta bersama, rahasia bank tidak dapat diberlakukan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012. Sebab suami atau istri nasabah juga merupakan pemilik dari harta yang disimpan di bank.Kata Kunci : harta bersama; rahasia bank; maqashid shariah.
The Legality of Mandatory Testaments for an Adopted Child in the Perspective of 'Urf Principle Usman, Munadi
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (989.993 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v11i2.6614

Abstract

Islamic Law Compilation (ILC) in article 209 contains provisions on the mandatory testaments of adopted children. Some legal experts in Indonesia have denied these provisions as they have no clear legal basis in Syariah or Islamic jurisprudence. This research aims to review the provision of mandatory testaments using the 'urf principle. This research is a legal normative study using conceptual and statute approaches. The result of this study shows that the tradition (‘urf) in the form of giving assets to children applies in Indonesian society, even though practically there are still differences between one region to another according to their respective customary law systems. The 'urf can be taken into consideration to institutionalize the mandatory testaments for adopted children providing that it can be proven to be a valid 'urf.Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 209 berisi ketentuan tentang wasiat wajib anak adopsi. Beberapa ahli hukum di Indonesia telah menolak ketentuan ini karena mereka tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam yurisprudensi Syariah atau Islam. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau ketentuan perjanjian wajib menggunakan prinsip ‘urf. Penelitian ini merupakan penelitian normatif hukum dengan menggunakan pendekatan konseptual dan statuta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi (‘urf) dalam bentuk memberikan aset kepada anak-anak berlaku di masyarakat Indonesia, meskipun secara praktis masih ada perbedaan antara satu daerah dengan daerah lain sesuai dengan sistem hukum adat mereka masing-masing. ‘Urf dapat dipertimbangkan untuk melembagakan wasiat wajib untuk anak-anak adopsi asalkan itu dapat dibuktikan sebagai ‘urf yang shahih.Keywords: mandatory testaments; adopted child; ‘urf.
Mencegah Potensi Konflik dalam Pelaksanaan Wasiat Pembagian Harta, Mungkinkah? Husni, Muhammad
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (795.165 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v11i2.6728

Abstract

The will is used as an instrument of property distribution for those who are prevented from obtaining inheritance based on Islamic law. However, some cases show that the implementation of a will creates family conflict. The purpose of writing this article is to describe the prevention of potential family conflicts when carrying out a will based on Islamic law and civil law in Indonesia. This research is doctrinal law research with a conceptual approach. This study uses the books of fiqh, Compilation of Islamic Law, and the Civil Code, books, and journal articles. The results of this study indicate that the implementation of a will must consider subjective and objective conditions. The application must be based on the principle of deliberation and the willingness of the parties to be the critical determinant in avoiding family conflict.Wasiat digunakan sebagai instrumen distribusi harta bagi para pihak yang terhalang mendapatkan waris berdasarkan hukum Islam. Meskipun demikian, beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaksanaan wasiat menimbulkan konflik keluarga. Tujuan penulisan artikel ini adalah mendeskripsikan pencegahan potensi konflik keluarga pada saat melaksanakan wasiat berdasarkan hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan kitab-kitab fiqh, Kompilasi Hukum Islam, dan KUH Perdata, buku, dan artikel jurnal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan wasiat harus mempertimbangan syarat subjektif dan syarat objektif. Pelaksanannya harus didasarkan pada prinsip musyawarah dan kerelaan para pihak menjadi kunci penentu dalam menghindari konflik keluarga.Kata Kunci: hibah; wasiat; konflik; waris; pengadilan agama
Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan Rifqi, Muhammad Jazil
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (909.318 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v11i2.7297

Abstract

A marriage aimsto form a family that is sakinah mawaddah wa rahmah. A valid marriage must be qualified and harmonious set out in Islamic law and statute. Nevertheless, it is not uncommon marriage should be annulled by the courts because it has a legal disability.The Factors causing the cancellation of marriage need to be elaborated by taking a sample of the decisions in several East Java Religious Courts in providing solutive offers in reducing or eliminating the same event in the future. This study is a normative legal research using law enforcement theoretical approach of Larwance M. Friedman in corelated with the decisions in several East Java Religious Courts.The result shows that the main factor of marital cancellation is due to identity forgery. Therefore, the acculturation of Lawrance M. Friedman and Jimly Asshiddiqie's ideas can be an alternative offer in the progressive family law to be better.Pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Perkawinan yang sah harus memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan dalam hukum Islam dan undang-undang. Meskipun demikian, tidak jarang perkawinan harus dibatalkan oleh pengadilan karena memiliki cacat hukum. Berbagai faktor penyebab pembatalan perkawinanperlu dielaborasi dengan mengambil sampel putusan di beberapa Pengadilan Agama Jawa Timur untuk memberikan penawaran solutif dalam mereduksi atau menghilangkan kejadian yang sama di waktu mendatang. Studi ini merupakan jenis peneliatian hukum normatif dengan putusan-putusan di beberapa Pengadilan Agama Jawa Timur. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor utama dari pembatalan perkawinan dikarenakan adanya pemalsuan identitas. Oleh karenanya, akulturasi gagasan Lawrance M. Friedman dan Jimly Asshiddiqie bisa menjadi tawaran alternatif dalam hukum keluarga progresif untuk menjadi lebih baik.Kata Kunci:sistem hukum; pemalsuan identitas; pembatalan perkawinan

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 2 (2025): in Press Vol 17, No 1 (2025) Vol 16, No 2 (2024) Vol 16, No 1 (2024) Vol 15, No 2 (2023) Vol 15, No 1 (2023) Vol 14, No 2 (2022) Vol 14, No 1 (2022) Vol 13, No 2 (2021) Vol 13, No 1 (2021) Vol 12, No 2 (2020) Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 2: Desember 2017 Vol 9, No 1: Juni 2017 Vol 8, No 2: Desember 2016 Vol 8, No 1: Juni 2016 Vol 7, No 2: Desember 2015 Vol 7, No 1: Juni 2015 Vol 6, No 2: Desember 2014 Vol 6, No 1: Juni 2014 Vol 5, No 2: Desember 2013 Vol 5, No 1: Juni 2013 Vol 4, No 2: Desember 2012 Vol 4, No 1: Juni 2012 de JURE (Vol. 1, No. 2 Vol 3, No 2: Desember 2011 Vol 3, No 1: Juni 2011 de Jure (Vol. 2, No. 1 Vol 2, No 2: Desember 2010 Vol 2, No 1: Juni 2010 Vol 1, No 2: Desember 2009 Vol 1, No 1: Juni 2009 More Issue