cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
dejure@uin-malang.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
DE JURE
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
de Jure adalah jurnal yang mengkaji permasalahan syariah dan hukum baik hasil penelitian atau artikel telaah. Terbit dua kali dalam setahun pada bulan Mei dan November. de Jure diterbitkan oleh unit Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penyunting menerima naskah yang belum pernah diterbitkan dalam media lain.
Arjuna Subject : -
Articles 318 Documents
 12   13   14   15   16 
Latar Historis Indikator Kerelaan Perempuan Dalam Perkawinan Ramadhita, Ramadhita
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 7, No 1: Juni 2015
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (707.024 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v7i1.3507

Abstract

Suka rela merupakan salah satu prinsip ajaran Islam dalam aktivitas ibadah maupun muamalah. Asas suka rela juga diimplementasikan dalam bidang perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam beberapa hadits Rasulullah SAW. Indikator yang digunakan yaitu isarat “diam” dari calon mempelai perempuan. Namun, tidak jarang hadits tentang indikator ini dipahami secara parsial dan manafikan konteks sosio-historisnya. Wali sering kali melakukan hegemoni dan pemaksaan terhadap perempuan yang ada di bawah perwaliannya,tanpa memperhatikan kondisi psikologisnya, perubahan sikap, dan hak-hak dasarnya dalam perkawinan. Penggunaan sebuah isyarat pada dasarnya harus disepakati terlebih dahulu oleh pemberi isyarat dan penerima isyarat dalam proses dialogis. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW pada saat menerima peminangan dari Ali bin Abi Thalib.
Pola Relasi Suami-Istri Yang Memiliki Perbedaan Status Sosial di Kota Malang Ulya, Nanda Himmatul
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 9, No 1: Juni 2017
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (722.01 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v9i1.4854

Abstract

The purpose of this article is to psychologize the relationship of husband and wife based on different social status both in the division of roles, the fulfillment of living and decision making in the family, especially in the area of Malang. This research is a field research using qualitative descriptive approach through an in-depth interview process. The results of this study indicate that the existence of two patterns of the relationship between husband and wife different social status in Malang. The first pattern, the division of labor in the domestic territory is done based on the ability and expertise of a person. While the second pattern is implemented flexibly according to an agreement. The pattern of cooperation done by husband and wife in fulfilling family needs. While the decision-making aspect in the family produces two typologies namely equal position between husband and wife through the process of discussion and the domination. Real forms of dominance such as the attitude of not daring to express opinions and tend to follow the decision of one party.Tujuan artikel ini adalah mentipologikan relasi suami istri berdasarkan perbedaan status sosial baik dalam pembagian peran, pemenuhan nafkah dan pengambilan keputusan dalam keluarga khususnya di wilayah Kota Malang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melalui proses indepth interview. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya dua pola relasi suami istri yang berbeda status sosialnya di Kota Malang. Pola pertama, pembagian kerja di wilayah domestik dilakukan berdasarkan kemampuan dan keahlian seseorang. Sedangkan pola kedua dilaksanakan secara fleksibel sesuai kesepakatan. Pola kerjasama dilakukan oleh suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan pada aspek pengambilan keputusan dalam keluarga menghasilkan dua tipologi yaitu posisi setara antara suami dan istri melalui proses musyawarah dan adanya dominasi. Bentuk nyata dominasi misalnya adanya sikap tidak berani menyampaikan pendapat dan cendrung mengikuti keputusan salah satu pihak The purpose of this article is to psychologize the relationship of husband and wife based on different social status both in the division of roles, the fulfillment of living and decision making in the family, especially in the area of Malang. This research is a field research using qualitative descriptive approach through an in-depth interview process. The results of this study indicate that the existence of two patterns of the relationship between husband and wife different social status in Malang. The first pattern, the division of labor in the domestic territory is done based on the ability and expertise of a person. While the second pattern is implemented flexibly according to an agreement. The pattern of cooperation done by husband and wife in fulfilling family needs. While the decision-making aspect in the family produces two typologies namely equal position between husband and wife through the process of discussion and the domination. Real forms of dominance such as the attitude of not daring to express opinions and tend to follow the decision of one party.Tujuan artikel ini adalah mentipologikan relasi suami istri berdasarkan perbedaan status sosial baik dalam pembagian peran, pemenuhan nafkah dan pengambilan keputusan dalam keluarga khususnya di wilayah Kota Malang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melalui proses indepth interview. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya dua pola relasi suami istri yang berbeda status sosialnya di Kota Malang. Pola pertama, pembagian kerja di wilayah domestik dilakukan berdasarkan kemampuan dan keahlian seseorang. Sedangkan pola kedua dilaksanakan secara fleksibel sesuai kesepakatan. Pola kerjasama dilakukan oleh suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan pada aspek pengambilan keputusan dalam keluarga menghasilkan dua tipologi yaitu posisi setara antara suami dan istri melalui proses musyawarah dan adanya dominasi. Bentuk nyata dominasi misalnya adanya sikap tidak berani menyampaikan pendapat dan cendrung mengikuti keputusan salah satu pihak
Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang Arifah, Risma Nur
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 7, No 1: Juni 2015
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.474 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v7i1.3513

Abstract

Kota Malang merupakan salah satu kota dengan penjualan pakaian bekas impor dengan jumlah pedagang yang sangat besar dan tersebar di beberapa pusat perbelanjaan. Betapapun telah terdapat larangan dari Pemerintah Pusat dan himbauan dari Pemerintah Kota Malang, namun perdagangan pakaian impor bekas dengan jumlah pedagang dan konsumennya tetap semakin menjamur. Fokus penelitian dilakukan di Kota Malang, pengumpulan datanya dilakukan dengan metode interview kepada pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Malang dan pedagang pakaian impor bekas. Hasil interview menunjukkan bahwa para pedagang sudah mengetahui adanya larangan tersebut dari berbagai sumber terutama melalui media massa, namun mereka enggan mentaatinya dengan alasan bahwa menjual pakaian bekas impor merupakan mata pencaharian mereka. Disamping itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Malang memiliki kendala untuk melakukan pencegahan antara lain; sulitnya melakukan realisasi peraturan pemerintah terhadap kondisi di lapangan sehingga upaya yang dilakukan hanya pada taraf sosialisasi, dan sulitnya mencarikan second opinion terhadap mata pencaharian pedagang.
Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember Dinata, Wildana Setia Warga
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 7, No 1: Juni 2015
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (854.479 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v7i1.3508

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Puger dalam membentuk Keluarga Sakinah. Serta mengidentifikasi efektifitas peran lembaga ini dalam membentuk Keluarga Sakinah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk dalam jenis Sequential Exploratory Design atau metode penelitian kombinasi model urutan penemuan. Dengan menggunakan analisis Deskriptif Analitis untuk data Kualitatifnya, sedangkan untuk data Kuantitatifnya penulis menggunakan analisa dependen t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Puger dilakukan melalui upaya preventif dan upaya kuratif. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan terhadap 127 responden, peran BP4 menunjukkan hasil yang sangat signifikan terhadap pembentukan keluarga sakinah. Hasil penghitungan statistik menunjukkan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel (5,309 1,979)  pada df = 126 dan α = 0,05 berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya secara statistik ada perbedaan antara sebelum dan sesudah dilakukan pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4.
Legalitas Nikah Sirrî Ditinjau Dari Kaidah Fikih Muhammadi, Fauzan
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 9, No 1: Juni 2017
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (934.419 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v9i1.4063

Abstract

Unrecorded marriage becomes legal issues in Indonesia after the government has obliged that marriage must be registered with the Registrar of Marriage Officers or the Office of Religious Affairs. The propnents of this marriage maintain that such marriage is considered valid and legal under Islamic law, although it is not admitted by the state law. The objective of this research is to discuss the legal problems of unrecorded marriage in Islamic law in the Indonesian context and to understand the changes of legal status of unrecorded marriage from the perspective of Islamic legal maxim. The methodology used in this research is descriptive-qualitative analysis. This study shows that according to the perspective of Islamic legal maxim, unrecorded marriage is not restricted but it may fall under the category of forbidden. It is because there are many deviations in a marriage when it is not registered. Thus, this could harm the family lived in the future.Pasca pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mewajibkan pencatatan nikah di hadapan Kantor Urusan Agama (KUA)/Petugas Pencatat Nikah (PPN), nikah Sirrî menjadi isu hukum yang hangat di Indonesia. Permasalahan ini muncul sebagai bagian dari pemahaman masyarakat bahwa pernikahan mereka dianggap valid dan sah secara agama (hukum Islam) namun ‘illegal’ secara hukum positif. Studi ini berusaha untuk mendiskusikan legalitas nikah sirrî dalam hukum islam di Indonesia sekaligus untuk memahami probabilitas perubahan hukum nikah sirrî melalui Kaidah Fikih. Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif-kualitatif melalui studi literatur. Hasil dari studi ini adalah dimungkinkannya perubahan hukum nikah sirrî dari yang sebelumnya boleh menjadi haram. Ini berdasarkan fakta banyaknya penyimpangan wewenang pernikahan yang tidak tercatat yang merugikan kehidupan keluarga di masa yang akan datang.
Hukum Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Syawqi, Abdul Haq
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 7, No 1: Juni 2015
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (435.947 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v7i1.3509

Abstract

Al-Quran dan al-Hadis merupakan teks pedoman bagi umat Islam dalam segala hal. Baik itu dalam beribadah dan bermuamalah. Pada titik ini posisi agama mempunyai peran yang sangat vital dalam mengarahkan penganutnya ke arah yang benar. Akan tetapi bagaimana apabila dalam teks-teks tersebut tampak berseberangan dengan konteksnya. hal ini bisa kita temukan dalam al Quran surat al Nisa (4) ayat 34 yang berbicara tentang nusyuz. Al Quran dalam ayat ini memerintahkan untuk memukul istri yang berbuat nusyuz tersebut, sementara di sisi yang lain UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) melarangnya dan dikategorikan sebagai tindakan pidana yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi tertentu pula. Oleh karena itu tulisan ini mencoba mengkompromikan kedua hal tersebut.
Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang Rahmawati, Erik Sabti
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 8, No 1: Juni 2016
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.012 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v8i1.3725

Abstract

The decline in family endurance in dealing with conflict, leading to increased divorce rate in Indonesia. Various attempts have been made to reduce the number of divorce, such as integrating mediation in the settlement process of the court. Nevertheless, the implementation of mediation has not been able to meet the expected target. This article aims to understand the procedure and the process of mediation conducted in the Religious Court of Malang Regency. Then, it describes the experiences and expectations of litigants. The study states that the implementation of mediation in the Religious Court of Malang regency has been conducted in accordance with the mechanism regulated by the the Regulation of the Supreme Court (PERMA) 1 in 2008, although in some instances has not run as precisely such provisions. Implementation of mediation in the Religious Court of Malang Regency provide benefits to the parties, although not much to revoke the lawsuit after mediation. But the parties then clearly understand the problems they face, avoiding revenge, divorce peacefully, and the parties feel more prepared for next trial.Menurunnya ketahanan keluarga menghadapi konflik menyebabkan meningkatnya angka perceraian di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan angka perceraian, salah satunya mengintegrasikan mediasi dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Meskipun demikian, pelaksanaan mediasi belum mampu memenuhi target yang diharapkan. Artikel ini bertujuan memahami prosedur dan proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Kemudian mendeskripsikan pengalaman dan harapan para pihak yang berperkara agar mediasi. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2008, meskipun dalam beberapa hal belum berjalan sesuai ketentuan.Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang memberikan manfaat bagi para pihak meskipun tidak banyak yang kemudian mencabut gugatan. Misalnya, memahami dengan jelas permasalahan yang mereka hadapi, tidak ada dendam, bercerai dengan damai, dan para pihak merasa lebih siap untuk menghadapi sidang selanjutnya.
Halaman Depan dan Daftar Isi Depan, Halaman
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 7, No 1: Juni 2015
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (155.463 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v7i1.3504

Abstract

Seks dan Kuasa dalam Hukum Islam: Studi Fiqh Seksualitas Millah, Ziinatul
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 9, No 1: Juni 2017
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (989.747 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v9i1.4144

Abstract

This article aims to the discourse of sexuality and power in assessing the relationship between husband and wife sexuality that is often considered lame. The study of this article uses a type of socio-legal research by combining a conceptual approach in normative legal science and discourse analysis in the social-humanities sciences. In the perspective of the fiqh of sexuality, the coercion or sexual violence of the husband that befell his wife, limited as a sexual object, is actually an anti-monotheistic act. The relationship between husband and wife should be as a partner, as clothing (libas) which mutually bandage in channeling sexual desire, and give each other peace. There should be equality of husband and wife sexual relations based on willingness and agreement of both parties and affectionate with good treatment among others (mu'asyarah bi alma'ruf).Artikel ini mengkaji wacana seksualitas dan kuasa dalam menilai relasi seksualitas suami-istri yang sering kali dianggap timpang. Kajian artikel ini menggunakan jenis penelitian sosio-legal dengan memadukan pendekatan konseptual (conceptual approach) dalam ilmu hukum normatif dan analisis wacana (discourse analysis) dalam ilmu sosial-humaniora. Dalam perspektif fikih seksualitas, pemaksaan atau kekerasan seksual suami (marrital rape) yang menimpa istri, sebatas sebagai objek seksual, sejatinya merupakan tindakan antitauhid. Hubungan antara suami dengan istri seharusnya adalah sebagai partner, sebagai pakaian (libas) yang saling membalut dalam menyalurkan hasrat seksualnya, maupun saling memberi ketenangan. Harus ada kesetaraan relasi seksualitas suami-istri berdasarkan kerelaan dan kesepakatan kedua pihak dan penuh kasih sayang disertai perlakuan baik antar sesama (mu’asyarah bi alma’ruf).ne" This article aims to the discourse of sexuality and power in assessing the relationship between husband and wife sexuality that is often considered lame. The study of this article uses a type of socio-legal research by combining a conceptual approach in normative legal science and discourse analysis in the social-humanities sciences. In the perspective of the fiqh of sexuality, the coercion or sexual violence of the husband that befell his wife, limited as a sexual object, is actually an anti-monotheistic act. The relationship between husband and wife should be as a partner, as clothing (libas) which mutually bandage in channeling sexual desire, and give each other peace. There should be equality of husband and wife sexual relations based on willingness and agreement of both parties and affectionate with good treatment among others (mu'asyarah bi alma'ruf). Artikel ini mengkaji wacana seksualitas dan kuasa dalam menilai relasi seksualitas suami-istri yang sering kali dianggap timpang. Kajian artikel ini menggunakan jenis penelitian sosio-legal dengan memadukan pendekatan konseptual (conceptual approach) dalam ilmu hukum normatif dan analisis wacana (discourse analysis) dalam ilmu sosial-humaniora. Dalam perspektif fikih seksualitas, pemaksaan atau kekerasan seksual suami (marrital rape) yang menimpa istri, sebatas sebagai objek seksual, sejatinya merupakan tindakan antitauhid. Hubungan antara suami dengan istri seharusnya adalah sebagai partner, sebagai pakaian (libas) yang saling membalut dalam menyalurkan hasrat seksualnya, maupun saling memberi ketenangan. Harus ada kesetaraan relasi seksualitas suami-istri berdasarkan kerelaan dan kesepakatan kedua pihak dan penuh kasih sayang disertai perlakuan baik antar sesama (mu’asyarah bi alma’ruf).
Keadilan Bagi Anak Luar Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Farahi, Ahmad; Ramadhita, Ramadhita
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 8, No 2: Desember 2016
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (665.114 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v8i2.3778

Abstract

This article intents to examine the civil rights of children outside of married arising from Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 review by justice aspects. This article is normative juridical research with a qualitative approach to the primary legal materials, namely Law No. 1 of 1974 on Marriage and the constitutional Court Decision No.46 / PUU-VIII / 2010. While the secondary legal materials such as books, journals, research related to children outside of married. Before the decision of the Constitutional Court No. 46/PUU-VIII/2010 was issued, children outside of marriage do not get the personal law rights, both the principles of Islamic justice and the West, as well as human rights perspective. After the emergence of Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010, children outside married have the same status as a legitimate child, with the requirement to have medical evidence.Artikel ini bertujuan mengkaji hak-hak keperdataan anak luar kawin yang muncul akibat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ditinjau dari aspek keadilan. Artikel ini merupkan hasil penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dengan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, penelitian terkait anak luar kawin. Sebelum putusan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dikeluarkan, anak luar kawin tidak mendapatkan hak-hak keperdataannya secara adil. Baik menurut prinsip keadilan Islam, Barat, maupun perspektif HAM. Pasca munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah, dengan syarat memiliki bukti medis.

Page 14 of 32 | Total Record : 318

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2009 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 2 (2025) Vol 17, No 1 (2025) Vol 16, No 2 (2024) Vol 16, No 1 (2024) Vol 15, No 2 (2023) Vol 15, No 1 (2023) Vol 14, No 2 (2022) Vol 14, No 1 (2022) Vol 13, No 2 (2021) Vol 13, No 1 (2021) Vol 12, No 2 (2020) Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 2: Desember 2017 Vol 9, No 1: Juni 2017 Vol 8, No 2: Desember 2016 Vol 8, No 1: Juni 2016 Vol 7, No 2: Desember 2015 Vol 7, No 1: Juni 2015 Vol 6, No 2: Desember 2014 Vol 6, No 1: Juni 2014 Vol 5, No 2: Desember 2013 Vol 5, No 1: Juni 2013 Vol 4, No 2: Desember 2012 Vol 4, No 1: Juni 2012 de JURE (Vol. 1, No. 2 Vol 3, No 2: Desember 2011 Vol 3, No 1: Juni 2011 de Jure (Vol. 2, No. 1 Vol 2, No 2: Desember 2010 Vol 2, No 1: Juni 2010 Vol 1, No 2: Desember 2009 Vol 1, No 1: Juni 2009 More Issue