Articles
318 Documents
<![CDATA[Larangan Perkawinan Jilu dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar ]]>
<![CDATA[Amelia, Ayu Laili]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 10, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (733.927 KB)
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v10i1.6571
<![CDATA[The jilu tradition is a prohibition on marriage traditions, that is practiced for generations in Javanese tribes. This prohibition applies to the first child and the third child who will get married. Some people believe that violations of this tradition harm the family. Even though some others consider this tradition to be a myth. This article aims to describe the couple's views on the tradition and the various efforts made by the pair of jilu in forming a sakina family. This article comes from empirical research with a qualitative approach. This research was conducted in Sidorejo Village, Ponggok District, Blitar District, East Java. The results of this study indicate that the jilu tradition is a cultural expression of Javanese tribes to maintain marital continuity. Nevertheless, some people consider that the development of a happy family does not have to go through this tradition, it can also be through a good understanding of religion, effective communication, mutual understanding and love as husband and wife.Tradisi jilu adalah larangan tradisi perkawinan yang masih dipraktikkan secara turun temurun di masyarakat suku Jawa. Larangan ini berlaku bagi anak pertama dan anak ketiga yang anak menikah. Sebagian masyarakat meyakini pelanggaran terhadap tradisi ini membawa dampak negatif bagi keluarga. Meksipun sebagain lainnya menganggap tradisi ini adalah mitos. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan pandangan pasangan jilu terhadap tradisi tersebut dan berbagai upaya yang dilakukan pasangan jilu dalam membentuk keluarga sakinah. Artikel ini berasal dari penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunukkan bahwa tradisi jilu merupakan ekspresi budaya masyarakat suku Jawa untuk menjaga kelanggengan perkawinan. Meskipun demikian, sebagian masyarakat menilai bahwa pembangunan keluarga yang bahagia tidak harus melalui tradisi ini, dapat pula melalui pemahaman agama yang baik, komunikasi yang efektif, saling memahami dan mencintai sebagai suami istri.]]>
<![CDATA[Tradisi Petekan dan Upaya Mencegah Kehamilan di Luar Nikah Pada Masyarakat Suku Tengger ]]>
<![CDATA[Abidin, M. Zainal]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 10, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (694.543 KB)
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v10i2.6725
<![CDATA[Free sex is a social problem of Indonesian people. it has many negative effects such as pregnancy outside of wedlock and abortion. The purpose of this article is to describe the abuse tradition in Ngadas Village, Poncokusumo District, Malang Regency, and efforts to prevent out of wedlock pregnancies. This research is empirical using a qualitative approach. Data collection methods used were interviews and documentation. The results of this study indicate that the people of Ngadas Village, Poncokusumo District, Malang Regency uphold the value of the sanctity of sexual relations. People consider that the sexual intercourse before marriage as taboo. it is a disgrace for the village and has the potential to bring disaster. This tradition takes the form of a pregnancy test for women girls and widows who are regularly held. This tradition has a positive impact on suppressing free sex that results in pregnancy out of wedlock.Seks bebas merupakan problem sosial bagi bangsa Indonesia. Aktivitas ini menimbulkan banyak dampak negatif seperti hamil di luar nikah dan aborsi. Tujuan artikel ini untuk mendeskripsikan tradisi petekan di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dan upaya dalam mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah. Jenis Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang menjunjung tinggi nilai kesucian. Masyarakat menganggap tabu hubungan seksual sebelum perkawinan. Hubungan seksual sebelum perkawinan aib berpotensi mendatangkan bencana. Salah satu upaya menjaga kesucian perempuan sebelum perkawinan adalah dengan melaksanakan tradisi petekan. Tradisi ini memiliki dampak positif dalam menekan perilaku seks bebas yang berakibat hamil di luar nikah.]]>
<![CDATA[Pro Kontra ‘Aul Dalam Kewarisan Islam: Studi Komparatif Antara Pandangan Sunni dan Syiah ]]>
<![CDATA[Bachri, Syabbul]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 10, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1193.466 KB)
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v10i2.6707
<![CDATA[Kewarisan mendapat perhatian yang besar dalam Islam karena adanya ayat-ayat dalam al-Quran yang secara terperinci menjelaskan konsep dasar kewarisan. Meskipun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang kemudian muncul dan tidak ditemukan cara penyelesaiannya dalam al-Quran dan Hadits. Oleh karena itu, ulama mengambil jalan ijtihad untuk memecahkan masalah tersebut. Diantara permasalahan tersebut adalah masalah kelebihan bagian waris atau kekurangan harta waris untuk dibagikan kepada ahliwaris sesuai dengan fard. Tujuan dari studi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana ulama’ Sunni dan Syiah menyelesaikan permasalahan tersebut serta menjelaskan apa yang melatarbelakangi pandangan dari keduanya. Studi ini merupakan kajian normatif komparatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer diambil dari buku-buku referensi Sunni dan Syiah. Sedangkan data sekunder berasal dari artikel-artikel jurnal dan buku-buku terkait dengan topik pembahasan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Sunni menyelesaikan kasus kekurangan harta dengan cara‘aul dengan mengurangi porsi bagian ahliwaris secara merata. Sedangkan Syiah menentang konsep tersebut dengan alasan kemustahilan bagi Allah untuk menentukan bagian fard ahliwaris untuk harta yang tidak mencukupi bagian fard tersebut.Inheritance receives great attention in Islam due to the existence of verses in the Koran which explains in detail the basic concept of it. Nevertheless, there are several problems which arise and aren't found ways to resolve them in the Koran and Hadith. Therefore, scholars took independent reasons (ijtihad) to solve the problems. Among these problems is the problem of excess portion of inheritance or lack of inheritance to be distributed to the heirs according to fard (Koranic portion). The purpose of this study is to explain how Sunni and Shi'a scholars solve the problem and explain what lies behind the views of both. This study is a comparative normative one with a qualitative approach. Primary data is taken from Sunnite and Shiite books. While secondary data comes from journal articles and books related to the topic of discussion. The results of the study showed that Sunniite resolved cases of property shortages by means of ‘aul that is by reducing the portion of the heirs equally. Whereas the Shiites opposed the concept with the excuse of the impossibility for Allah to determine fard to the heirs for assets that did not cover the portions.]]>
<![CDATA[Iktikat Baik Para Pihak dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama ]]>
<![CDATA[Lizuardi, Amiril]]>;
<![CDATA[Sudirman, Sudirman]]>;
<![CDATA[Izzuddin, Ahmad]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 9, No 2: Desember 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (795.634 KB)
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v9i2.6807
<![CDATA[This article aims to describe the principle of good faith in the Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 concerning Mediation in the Court while at the same time describing the implementation of the principle of good faith in the conduct of mediation in the Malang District Religious Court. This research is included in empirical research using a qualitative approach. The results of the discussion of this article indicate that Mediation is an inseparable part of the procedure in the Religious Courts as stipulated in the Indonesian Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Procedure for Mediation in Courts. In the Republic of Indonesia's Supreme Court Regulation Number, 1 of 2016, the provisions of good faith in the implementation of mediation were added. The mediator has the authority to evaluate the intentions of the parties during the mediation.Artikel ini bertujuan mendeskripsikan asas iktikad baik dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan sekaligus mendeskripsikan implementasi asas iktikad baik dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penelitian ini termasuk dalam penelitan empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa Mediasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari prosedur beracara di Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 ditambahkan tentang ketentuan iktikad baik dalam pelaksanaan mediasi. Mediator memiliki wewenang untuk melakukan penilaian terhadap iktikad para pihak selama pelaksanaan mediasi.]]>
<![CDATA[Nembot Penganu Sebagai Kearifan Lokal Suku Paser Perspektif ‘Urf ]]>
<![CDATA[Taufiqurrahman, Taufiqurrahman]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 10, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (851.097 KB)
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v10i1.6606
<![CDATA[‘Urf had emerged since being in the amid of Indonesian society long before Islam came, including the tradition of nembot penganu. This article aims to describe the process of carrying out the nembot penganu tradition in the traditional marriage of Paser tribe and to analyze the tradition of nembot penganu in perspective ‘urf. This research is empirical research with a qualitative approach. The results of this study indicate that the tradition of nembot penganu is a submission of various objects and money to prospective brides before the contract. The procession of the tradition is divided into saheeh urf and fasid urf. Submission of symbolic objects such as beras kuning, pandanus leaves and betel leaves including saheeh urf because it does not contain an element of polytheism. The procession of scattering beras kuning and coins includes as the fasid urf because it is over-attitude. Determination of nominal cash in the submission is considered as urf saheeh if it agrees with the willingness of men, and adjusts their abilities. Conversely, it becomes fasid urf if determined by the prospective bride's family and does not adjust the ability of the prospective bridegroom.‘Urf telah muncul sejak ditengah-tengah masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam datang, termasuk di dalamnya tradisi nembot penganu. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan tradisi nembot penganu dalam perkawinan adat Suku Paser dan menganalisis tradisi nembot penganu dalam perspektif ‘urf. Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa tradisi nembot penganu merupakan pemberian benda dan uang kepada calon mempelai perempuan sebelum akad. Prosesi dari tradisi tersebut terbagi dalam ‘urf shahih dan ‘urf fasid. Penyerahan benda-benda simbolis seperti beras kuning, daun pandan, dan sirih termasuk ‘urf shahih karena tidak mengandung unsur kemusyrikan. Prosesi penghamburan beras kuning dan uang logam termasuk ‘urf fasid karena bersifat sikap berlebih-lebihan. Penentuan nominal uang seserahan menjadi ‘urf shahih jika atas kerelaan pihak laki-laki, dan menyesuaikan kemampuanya. Sebaliknya, hal tersebut menjadi ‘urf fasid apabila ditentukan oleh keluarga calon mempelai perempuan dan tidak menyesuaikan kemampuan calon mempelai laki-laki.]]>
<![CDATA[Legalitas Sumpah Pocong Sebagai Alat Bukti di Pengadilan Agama ]]>
<![CDATA[Wazzan, Rifqi Kurnia]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 10, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (915.17 KB)
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v10i1.6516
<![CDATA[Pocong Oath (an oath carried out by someone in a state of being wrapped in a shroud like a dead person) is one of the community traditions to decide a case. The community believes that pocong oath has a direct impact on those who say it. Even so, this tradition becomes problematic if it is faced to the applicable law. In the provisions of the procedural law, there is no explanation that pocong oath is included as one of the evidences. This article seeks to describe the views of religious court judges on the legality of pocong oath as evidence at the trial along with its legal basis. This article comes from juridical sociology research with a phenomenological descriptive approach. The primary source of research is taken from the results of interviews to religious court judges. While large secondary data are from journal articles and books related to this research. The results of this study indicate that pocong oath is not part of the procedural law of religious courts. Nevertheless, through extensive interpretation and application of the procedural principles of the religious court, substantially pocong oath can be accepted as the decisive oath that has the power of litis decissoir.Sumpah pocong adalah salah satu tradisi masyarakat untuk memutus suatu perkara. Masyarakat meyakini sumpah pocong membawa dampak langsung terhadap para pihak yang mengucapkannya. Meskipun demikian, tradisi ini menjadi bermasalah jika dihadapkan dengan hukum yang berlaku. Dalam ketentuan hukum acara, tidak ada penjelasan bahwa sumpah pocong termasuk dalam salah satu alat bukti. Artikel ini berupaya mendeskripsikan pandangan hakim pengadilan agama terhadap legalitas sumpah pocong sebagai alat bukti di persidangan beserta dasar hukumnya. Artikel ini berasal dari penelitian yuridis sosiologi dengan pendekatan deskriptif fenomenologis. Sumber primer penelitian diambil dari hasil wawancara dengan hakim pengadilan agama. Sedangkan data sekunder besar dari artikel jurnal dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumpah pocong bukan bagian dari hukum acara peradilan agama. Meskipun demikian, melalui penafsiran ekstensif dan penerapan asas-asas hukum acara peradilan agama, secara substansial sumpah pocong dapat diterima sebagai sumpah pemutus yang memiliki kekuatan litis decissoir.]]>
<![CDATA[Kepemimpinan dan Nafkah Keluarga dalam Perspektif Nalar Tekstualis Ibn Hazm Al-Dzahiriy ]]>
<![CDATA[Salam, Nor]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 11, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (998.51 KB)
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v11i1.6574
<![CDATA[This study is motivated by the emergence of an assessment of the Dzahiriyah Islamic jurisprudence product, which on the one hand places the textual Dzahiriyah jurisprudence into the category of static jurisprudence, while on the different side it clearly shows the progress of the Dzahiriyah jurisprudence product. Through a study of the book of al-Muhalla written by Ibn Hazm, one conclusion is obtained that the Dzahiriyah madrasah fiqh products have relevance to efforts to build male and female relations in partnership family law and not superior-inferior positions. This can be seen from Ibn Hazm's view of leadership and conditional living in the family. Men and women alike have the possibility of becoming providers and leaders.Kajian ini dilatarbelakangi oleh munculnya penilaian terhadap produk fiqih madzhab Dzahiriyah, yang di satu sisi menempatkan pola pikir tekstualis fiqih Dzahiriyah ke dalam kategori pemikiran fiqih yang statis, sementara pada sisi yang berbeda justru secara jelas menunjukkan progresifitas produk fiqih Dzahiriyah. Melalui kajian terhadap kitab al-Muhalla yang ditulis oleh Ibn Hazm, diperoleh satu kesimpulan bahwa produk fiqh madzhab Dzahiriyah memiliki relevansi terhadap upaya membangun hubungan laki-laki dan perempuan dalam hukum keluarga yang bersifat kemitraan dan bukan posisi superior-inferior. Hal ini dapat dilihat dari pandangan Ibn Hazm tentang kepemimpinan dan nafkah dalam keluarga yang bersifat kondisional. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kemungkinan menjadi pemberi nafkah dan pemimpin.]]>
<![CDATA[Submission of Marital Dispensation for Religious Courts in Central Java: Study of Minimum Pair Age Standards Along With Judge's Attitudes and Wisdomes ]]>
<![CDATA[Mustofa, Kholifatun Nur]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 11, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1056.151 KB)
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v11i1.6611
<![CDATA[This paper examines the minimum age limit for filing a marital dispensation focused on the Central Java Religious Courts. This paper examines the judge's policy in the marital dispensation in religious courts in Central Java regarding the marital age limit by using anthropology approach. by reviewing the judges' decisions in the marital dispensation cases focusing on the tendency of the brides' ages to see the minimum age to have marital dispensation in each region. The research shows that the lowest age to file a marital dispensation in Central Java is 12 years 9 months for female, and 15 years 10 months for male. The majority of judges do not consider the age of the parties, but rather the reasons and conditions of the party submitting.Artikel ini membahas batas usia minimum untuk mengajukan dispensasi perkawinan yang berfokus pada Pengadilan Agama Jawa Tengah. Makalah ini membahas kebijakan hakim dalam dispensasi perkawinan di pengadilan agama di Jawa Tengah mengenai batas usia perkawinan dengan menggunakan pendekatan antropologi. dengan meninjau keputusan hakim dalam kasus dispensasi perkawinan yang berfokus pada kecenderungan usia pengantin untuk melihat usia minimum untuk memiliki dispensasi perkawinan di setiap wilayah. Penelitian menunjukkan bahwa usia terendah untuk mengajukan dispensasi perkawinan di Jawa Tengah adalah 12 tahun 9 bulan untuk perempuan, dan 15 tahun 10 bulan untuk laki-laki. Mayoritas hakim tidak mempertimbangkan usia partai, melainkan alasan dan kondisi dari partai yang mengajukan.]]>
<![CDATA[Judicial Practice in Distribution of Inheritance (mīrāth) in Islamic Courts in Nigeria ]]>
<![CDATA[Ismael, Ismael Saka]]>;
<![CDATA[Oba, Abdulmumini Adebayo]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 11, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (757.722 KB)
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v11i1.6636
<![CDATA[Inheritance is one of the issues that has attracted the attention of many Islamic jurists. Although it has been regulated in fiqh books, the distribution of inheritance has the potential to cause disputes. This paper examines the legal framework governing distribution of inheritance under Islamic law as interpreted in Islamic courts in Nigeria. The paper analyses decided cases in constructing the judicial practice in distribution of estates among heirs in Islamic courts in Nigeria from commencement to conclusion of such distributions. This research is a legal normative study using judicial case and conceptual approaches. The paper concludes that Islamic courts in Nigeria adhere strictly to the Maliki school in the matters concerning distribution of inheritance.]]>
