Articles
318 Documents
<![CDATA[Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris dalam Tinjauan Maqashid Shariah ]]>
<![CDATA[Aziz, Abdul]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 8, No 1: Juni 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (846.708 KB)
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v8i1.3729
<![CDATA[The division of inheritance using Islamic inheritance jurisprudence is a must for Muslims. However, people are starting not using faraidl in inheritance issues because it does not suit current context. The application of Islamic law is in accordance with the purpose of application of the law (maqasid al-shari'ah), it gives justice and welfare for the heirs. The contemporary distribution of inheritance should be based on economic welfare of the heirs. If man has a better income than woman, the distribution of inheritance of woman should be greater than man, and vice versa. This concept of implementation is in accordance with the spirit of Islamic law, which is the creation of beneficiaries and the avoidance of harm.Bagi umat Islam, pembagian waris menggunakan ilmu faraidl merupakan bentuk menjalankan syariat Islam. Meskipun demikian, tidak banyak umat Islam yang menggunakan ilmu faraidl karena dianggap tidak lagi ideal dalam konteks kekinian. Pemberlakukan hukum waris Islam selaras dengan tujuan pemberlakuan hukum (maqashid al-shari’ah), yaitu memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi ahli waris. Pembagian waris kontemporer mengacu pada keadilan distributif atau keadilan proporsional, sesuai dengan tingkat kesejahteraan ekonomi ahli waris. Jika ahli waris laki-laki memiliki pekerjaaan dan harta banyak, sedangkan saudara perempuannya mengalami nasib sebaliknya, maka pembagian waris untuk si perempuan seharusnya lebih banyak dari laki-laki. Begitu juga sebaliknya, jika laki-laki tingkat kesejahteraanya lebih rendah dari perempuan, maka laki-laki mendapat bagian yang lebih besar dari perempuan. Hal ini sesuai dengan ruh pemberlakuan hukumIslam, yaitu terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan.]]>
<![CDATA[Hukum Keluarga dalam Perspektif Perlindungan Anak ]]>
<![CDATA[Musfiroh, Mayadina Rohmi]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 8, No 2: Desember 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (956.265 KB)
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v8i2.3731
<![CDATA[This article points to trace the epistemological roots of early marriage to and reinforce the importance of Islamic Family law reform, particularly related to raising the minimum age of marriage. This article is the result of the research literature with a qualitative descriptive method using a theoretical approach maqashid al-sharia. Early marriage is the result of interpretation of scholars' to Q.S. Ath-Thalaq [65]: 4 which signaled the waiting period for those who do not menstruate. Islam does not provide ideal age limits in marriage. Marriages can be performed by the bride that has been not or already baligh if it has been qualified to do harmonious marriage. However, the scholars' proposed the opinions about puberty age limit for men and women and the permissibility of marrying someone in the age of the children. The decision to give an age limit in marriage for arising maslahah. Marriage age limit should be revised in view of the negative impacts arising from the early marriage models, such as women's reproductive health issues, financial problems of the family and divorce. Model of early marriage can no longer practiced because it is inconsistent with maqashid al-nikah that is to build a harmonious family.Artikel ini bertujuan melacak akar epistimologis perkawinan dini serta menguatkan argumentasi pentingnya pembaharuan hukum keluarga Islam, khususnya terkait menaikkanbatas minimal usia perkawinan. Artikel ini merupakan hasil penelitian kepustakaan dengan metode deskriptif-kualitatif dan menggunakan pendekatan teori maqashid al-syariah. Perkawinan dini merupakan hasil tafsir ulama’ terhadap Q.S. Ath-Thalaq [65]: 4 yang mengisyaratkan iddah bagi mereka yang belum haid. Islam tidak memberikan batasan umur ideal dalam pernikahan. Perkawinan dapat dilakukan oleh calon mempelai yang belum atau sudah baligh jika telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Meskipun demikian, para ulama’ berbeda pendapat tentang batas usia baligh bagi laki-laki dan perempuan dan kebolehan menikahkan seseorang pada usia anak-anak. Umat Islam diperbolehkan memberikan batasan usia dalam perkawinan untuk menimbulkan kemaslahatan. Batas usia pernikahan perlu direvisi mengingat berbagai dampak negatif yang muncul akibat model pernikahan ini, misalnya masalah kesehatan reproduksi perempuan, persoalan ekonomi keluarga, hingga perceraian. Model perkawinan ini tidak dapat lagi dipraktikkan karena tidak sejalan dengan maqashid al-nikah yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Nurul Aini]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 9, No 2: Desember 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (857.002 KB)
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v9i2.6830
<![CDATA[The problem of polygamy is actually not only related to the relationship between husband and wife, but also concerns how children can still develop their potential. Some children's problems do not entirely become the responsibility of the family, but also the government. The purpose of this study is to describe the protection of children in polygamous marriage according to Muhammad Syahrur viewed from the perspective of Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. This research belongs to normative juridical research using statute approach and conceptual approach. The results showed based on the hudûd theory of Muhammad Syahrur that Shahrur's thoughts on polygamy were in line with what the Indonesian government was trying to maintain and protect children's rights even though in the different forms. In addition, according to the researcher, it needs to be added regarding the cumulative requirements contained in Law No. 1 Number 1974 concerning Marriage as contained in Article 2 letter b and d of Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection as a condition for a husband to apply for polygamy.Problematika poligami sebenarnya bukan terkait hubungan antara suami dan istri saja, tetapi juga menyangkut bagaimana anak tetap bisa mengembangkan potensinya. Sebagian persoalan anak memang tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perlindungan anak dalam perkawinan poligami menurut Muhammad Syahrur ditinjau dari perspektif UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif dengan menggunakan statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan teori hudûd Muhammad Syahrur bahwa pemikiran Syahrur tentang poligami tersebut sejalan dengan apa yang diupayakan pemerintah Indonesia untuk memelihara dan melindungi hak-hak anak meskipun dari bentuk dan perwujudannya berbeda. Selain itu, menurut peneliti perlu ditambahkan terkait persyaratan kumulatif yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 huruf b dan d UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai syarat seorang suami akan mengajukan permohonan poligami.]]>
<![CDATA[Implementasi Budaya Kerja Kementerian Agama dalam Proses Pencatatan Nikah ]]>
<![CDATA[Jamian, Jemian]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 10, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (694.213 KB)
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v10i2.4962
<![CDATA[Public service is one of the country's obligations to the community. The state is obliged to guarantee the rights and fulfill the needs of the community, as mandated by the 1945 Constitution. The services in question can be in the form of goods, services, and / or administrative services. This article aims to describe the implementation of marriage records in the Office of District Religious Affairs based on the work culture spirit of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. This research is empirical research with a qualitative approach. The research focus is the Office of Religious Affairs in the Blangkejeren District, Gayo Regency. The results of this study indicate that community satisfaction in public services in the field of marriage can be achieved if done by a professional, clean, and accountable apparatus. One effort that can be done is by utilizing the SIMKAH Online application. The use of the SIMKAH Online application in the process of marriage registration in the Office of Religious Affairs is a manifestation of the work culture of professionalism and innovation within the Ministry of Religion.Pelayanan publik merupakan salah satu kewajiban negara kepada masyarakat. Negara wajib menjamin hak dan memenuhi kebutuhan masyarakat, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945.Pelayanan yang dimaksud dapat berupa penyediaan barang, penyediaan jasa, dan/atau pelayanan administratif.Artikel ini bertujuan mendeksripsikan implementasi pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan semangat budaya kerja Kementerian Agama Republik Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Lokus penelitian adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat dalam layanan publik di bidang pernikahan bisa tercapai apabila dilakukan oleh aparatur yang profesional, bersih, dan akuntabel. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memanfaatkan aplikasi SIMKAH Online.Penggunaan aplikasi SIMKAH Online dalam proses pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama merupakan manifestasi dari budaya kerja profesionalitas dan inovasi di lingkungan Kementerian Agama. w:LsdException Lo]]>
<![CDATA[The Provision of Radd in Inheritance Between Islamic Jurisprudence and the Algerian Family Law ]]>
<![CDATA[Aissa, Maiza]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 10, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1006.511 KB)
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v10i1.6466
<![CDATA[This study is aimed to figure out  on how current legal device gives legal certainty over the excess of heritage partition (radd) in Algeria. The comparation between Islamic jurisprudence and the Algerian Family Law is used to analyse judicial consideration on which matters regarding the excess of heritage partition are based. The writer used normative law method which consists of statute approach and conceptual approach. The understanding of radd in Islamic scholars’ views differ from one another. Some scholars accept the concept and some do not. Those who disagree with radd consider that the excess of heritage should be given to bayt al mal as muslims representative. On the other hand, scholars who agree with the concept of radd have also different opinions regarding who are entitled to receive the excess of heritage. Some include spouse (husband or wife) but some exclude him/her. The Algerian Family Law gives provision in this case for a legal certanty, as it’s stated in the article number 167 of the Algerian Family Code that wife and husband are excluded to receive radd. They can only receive it in the absence of ashaba heirs/residuaries, other fixed share heirs, and dzaw al arham (uterine relatives).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perangkat hukum saat ini memberikan kepastian hukum atas kelebihan bagian warisan (radd) di Aljazair. Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan antara fikih Islam dan Hukum Keluarga Aljazair. Penulis menggunakan metode hukum normatif yang terdiri dari pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pemahaman radd dalam pandangan sarjana Islam berbeda satu sama lain. Beberapa sarjana menerima konsep itu dan beberapa tidak. Mereka yang tidak setuju dengan radd menganggap bahwa kelebihan warisan harus diberikan kepada bayt al mal sebagai perwakilan muslim. Di sisi lain, para sarjana yang setuju dengan konsep radd juga memiliki pendapat berbeda tentang siapa yang berhak menerima kelebihan warisan. Hukum Keluarga Aljazair memberikan ketentuan dalam kasus ini untuk kepastian hukum, seperti yang dinyatakan dalam pasal 167 dari Kode Keluarga Aljazair bahwa istri dan suami dikecualikan untuk menerima radd. Mereka hanya dapat menerimanya tanpa adanya ahli waris/ashabah, pewaris bagian tetap lainnya, dan dzaw al arham (kerabat dekat).]]>
<![CDATA[Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sanksinya dalam Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Kadarisman, Ali]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 9, No 2: Desember 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1055.822 KB)
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v9i2.6905
<![CDATA[Penelitian ini ditujukan untuk memberikan gambaran tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan sanksi terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga baik yang dilakukan suami maupun istri. Penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu dengan menelusuri ketentuan-ketentuan hukum baik yang ada dalam al-Quran, hadits, maupun pendapat para fuqaha’. Hasil dari penelitian ini adalah: pertama, setiap perbuatan yang menyebabkan terkuranginya atau hilangnya hak dari masing-masing suami atau istri adalah termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik dalam bentuk kekerasan seksual, fisik, psikis, dan finansial. Kedua, Terhadap KDRT yang dilakukan oleh masing-masing suami atau istri hukum Islam memberikan sanksi (‘uqubah) berupa hukuman di akhirat (dosa), kaffarat atau ta’zir.This research is aimed to provide an overview regarding the forms of domestic violence and sanctions against perpetrators of domestic violence both by husbands and wives. This research is normative research by tracing the legal provisions both in the Koran, hadith, and the opinions of the jurists. The results of this study are: first, every action that causes or diminishes the rights of each husband or wife includes domestic violence in the form of sexual, physical, psychological and financial violence. Second, Islamic law gives sanctions (‘uqubah) for any domestic violence committed by each husband or wife in the form of punishment in the hereafter (sin), kaffarat or ta'zir.]]>
<![CDATA[Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga ]]>
<![CDATA[Rosnawati, Emy]]>;
<![CDATA[Multazam, Mochammad Tanzil]]>;
<![CDATA[Khotimah, Siti Dewi]]>;
<![CDATA[Pahlevy, Rifqi Ridhlo]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 10, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (548.051 KB)
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v10i2.4888
<![CDATA[This article aims to describe the process of criminal acts solution for domestic violence by using penal mediation and knowing the constraints in its implementation. The research method used is the juridical sociology with the collection of data through observation, interview, and related research. Qualitative descriptive was used for data analysis. Penal mediation process begins with the agreement of the parties for discussion accompanied by investigator as a mediator so that final decision is reached according to both parties’ expectation. Unfortunately, in the implementation, the penal mediation faces some constraints such as no special institution for handling this matter, lack of public trust towards law enforcement, and time limitations. In a nutshell, penal mediation as an alternative dispute resolution in domestic violence is an effective way to support justice.Artikel ini bertujuan mendeskripsikan proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan mediasi penal dan mengetahui kendala – kendala dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan penelitian terkait kemudian dianalisa secara diskriptif kualitatif. Proses mediasi penal diawali dengan mempertemukan para pihak untuk bermusyawarah dengan didampingi oleh penyidik sebagai mediator sehingga tercapai penyelesaian perkara sesuai keinginan kedua belah pihak. namun dalam prakteknya mediasi penal mengalami kendala antara lain belum adanya lembaga khusus yang menanungi, kurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, keterbatasan waktu. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa perkara kekerasan dalam rumah tangga lebih efektif daripada sekedar pemidanaan terhadap pelaku.]]>
<![CDATA[Quo Vadis Penundaan Pencatatan Perkawinan bagi Wanita Hamil di Luar Nikah ]]>
<![CDATA[Hikmah, Maziyyatul]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 10, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1225.274 KB)
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v10i1.5917
<![CDATA[This article aims to describe the policy of postponing marriages because prospective pregnant brides are out of wedlock in Junrejo Subdistrict, Batu City, East Java and describe the views of legal experts on the policy. This article is based on empirical juridical research with a qualitative approach. The research data was obtained through interviews with informants and supported by books, articles, related statistical data. The results of the discussion of this article indicate that the delay in the implementation of marriage registration because prospective pregnant brides outside of marriage have the potential to cause acts of abuse and harm the community because the legislation does not require that female candidates are not pregnant when applying for marriage registration at KUA. This policy raises two different attitudes among community leaders. The support group stated that this policy reduced free sex while the group that did not agree with this policy assessed the rights of children in womb to be sacrificed in the event of a marriage delay.Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan penundaan perkawinan karena calon mempelai perempuan hamil di luar nikah di Kecamatan Junrejo Kota Batu Jawa Timur dan mendeskripsikan pandangan para pakar hukum terhadap kebijakan tersebut. Artikel ini didasarkan pada penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan informan dan didukung dengan buku, artikel, data statistik terkait. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa penundaan pelaksanaan pencatatan perkawinan karena calon mempelai perempuan hamil di luar nikah berpotensi kuat menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan dan merugikan masyarakat karena peraturan perundang-undangan tidak mensyaratkan bahwa calon perempuan tidak sedang hamil pada saat mengajukan pemberitahuan pencatatan nikah di KUA. Kebijakan ini menimbulkan dua sikap yang berbeda di kalangan tokoh masyarakat. Kelompok yang mendukung menyatakan bahwa kebijakan ini mengurangi perilaku seks bebas sedangkan kelompok yang tidak sepakat dengan kebijakan ini menilai hak anak yang ada dalam kandungan dikorbankan pada saat terjadi penundaan perkawinan.]]>
<![CDATA[Hak Ex Officio Haki Pengadilan Agama Wamena dalam Perkara Nafkah Pasca Perceraian ]]>
<![CDATA[Labib, Ali Zia Husnul]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 9, No 2: Desember 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (791.987 KB)
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v9i2.6919
<![CDATA[Divorce has legal consequences, both for husband and wife and children. One of them is living for children. Child income is often not the focus of the discussion in divorce. Large potential children become victims of divorce from their parents. This article aims to describe the ex officio rights of Wamena Religious Court judges in giving ultra petita decisions to the wages of their wives and children after divorce along with the legal basis used. This research is included in empirical legal research using a case study approach. Primary data sources processed from the results of in-depth interviews with judges at the Wamena Religious Court. Decision number 21 / Pdt.G / 2015 / PA.W based on the principle of legal certainty, justice, and expediency. This punishment is expected to provide a guarantee in fulfilling a child's living after divorce. The panel of judges uses ex officio rights based on the Supreme Court Jurisprudence of the Republic of Indonesia.Perceraian membawa dampak hukum, baik terhadap suami-istri maupun anak-anak. Salah satunya adalah nafkah bagi anak. nafkah anak sering kali tidak menjadi fokus pembahasan dalam perceraian. Anak berpotensi besar menjadi korban perceraian orang tuanya. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan hak ex officio hakim Pengadilan Agama Wamena dalam memberikan putusan ultra petita terhadap nafkah istri dan anak pasca perceraian beserta dasar hukum yang digunakan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan case study. Sumber data primer diolah dari hasil wawancara mendalam dengan para hakim di Pengadilan Agama Wamena. Putusan nomor 21/Pdt.G/2015/PA.W didasarkan pada asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Penghukuman ini diharapkan dapat memberikan jaminan dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Majelis hakim menggunakan hak ex officio didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.]]>
<![CDATA[Tradisi Sorong Serah Aji Krame: Upaya Memperkuat Hubungan Keluarga Suku Sasak ]]>
<![CDATA[Zakaria, Lalu Alfian]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 10, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (941.841 KB)
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v10i2.6724
<![CDATA[Indonesian people have a rich variety of cultures and traditions, especially those related to marriage. Sorong Serah Aji Krame is one of the marital customs in Central Lombok which is currently carried out by only aristocratic groups (nobles) to perpetuate social status based on descent. The purpose of this study is to explain the views of community leaders on Sorong Serah tradition in the perspective of ‘urf. This article comes from empirical legal research with a qualitative approach. The primary source of this research is taken from the results of interviews with the existing community leaders including religious teachers, village leaders and doers of sorong serah tradition. The secondary data comes from journal articles and literatures related to sorong serah tradition. The results of this study indicate that the tradition of Sorong Serah Aji Krame marriage has become a custom in Puyung Village, Jonggat District, Central Lombok Regency, and the custom does not violate the rules of Islamic Shari'a.Masyarakat Indonesia memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang beragam khususnya yang berkaitan dengan perkawinan. Sorong Serah Aji Krame adalah salah satu adat penikahan yang ada di Lombok Tengah yang saat ini pelaksanaannya hanya dilakukan oleh golongan bangsawan (ningrat) untuk melanggengkan status sosial berdasarkan keturunan. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi sorong serah dalam perkawinan adat suku sasak perspektif ‘urf. Artikel ini berasal dari penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber primer penelitian ini diambil dari hasil wawancara dengan para tokoh masyarakat yang ada, diantaranya penulis mewancarai para ustadz, kepala pemerintahan desa, dan pelaku adat sorong serah. Sedangkan data sekunder berasal dari artikel jurnal serta literatur yang berkaitan dengan sorong serah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi pernikahan Sorong Serah Aji Krame sudah menjadi adat di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, dan adat tersebut tidak menyalahi aturan syari’at Islam.]]>
