Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.182
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam DE JURE Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam WAJAH HUKUM Journal of Islamic Law GUYUB: Journal of Community Engagement Jurnal Indonesia Sosial Sains
Mayadina Rohmi Musfiroh
Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara
Religion Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mechanical Engineering Neuroscience Physics Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Hukum Keluarga dalam Perspektif Perlindungan Anak Musfiroh, Mayadina Rohmi
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 8, No 2: Desember 2016
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (956.265 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v8i2.3731

Abstract

This article points to trace the epistemological roots of early marriage to and reinforce the importance of Islamic Family law reform, particularly related to raising the minimum age of marriage. This article is the result of the research literature with a qualitative descriptive method using a theoretical approach maqashid al-sharia. Early marriage is the result of interpretation of scholars' to Q.S. Ath-Thalaq [65]: 4 which signaled the waiting period for those who do not menstruate. Islam does not provide ideal age limits in marriage. Marriages can be performed by the bride that has been not or already baligh if it has been qualified to do harmonious marriage. However, the scholars' proposed the opinions about puberty age limit for men and women and the permissibility of marrying someone in the age of the children. The decision to give an age limit in marriage for arising maslahah. Marriage age limit should be revised in view of the negative impacts arising from the early marriage models, such as women's reproductive health issues, financial problems of the family and divorce. Model of early marriage can no longer practiced because it is inconsistent with maqashid al-nikah that is to build a harmonious family.Artikel ini bertujuan melacak akar epistimologis perkawinan dini serta menguatkan argumentasi pentingnya pembaharuan hukum keluarga Islam, khususnya terkait menaikkanbatas minimal usia perkawinan. Artikel ini merupakan hasil penelitian kepustakaan dengan metode deskriptif-kualitatif dan menggunakan pendekatan teori maqashid al-syariah. Perkawinan dini merupakan hasil tafsir ulama’ terhadap Q.S. Ath-Thalaq [65]: 4 yang mengisyaratkan iddah bagi mereka yang belum haid. Islam tidak memberikan batasan umur ideal dalam pernikahan. Perkawinan dapat dilakukan oleh calon mempelai yang belum atau sudah baligh jika telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Meskipun demikian, para ulama’ berbeda pendapat tentang batas usia baligh bagi laki-laki dan perempuan dan kebolehan menikahkan seseorang pada usia anak-anak. Umat Islam diperbolehkan memberikan batasan usia dalam perkawinan untuk menimbulkan kemaslahatan. Batas usia pernikahan perlu direvisi mengingat berbagai dampak negatif yang muncul akibat model pernikahan ini, misalnya masalah kesehatan reproduksi perempuan, persoalan ekonomi keluarga, hingga perceraian. Model perkawinan ini tidak dapat lagi dipraktikkan karena tidak sejalan dengan maqashid al-nikah yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
Urf dan Fungsinya Sebagai Media Akomodasi Budaya dalam Pengembangan Hukum Islam Mayadina Rohmi Musfiroh
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 3, No 2 (2016)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v3i2.689

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana metode al Urf relevan sebagai salah satu alternatif memecahkan persoalan masyarakat serta mengetahui sejauh mana 'urf aplicable dalam membumikan nilai-nilai ajaran islam. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan menggunakan pendekatan content analysis. Hasil analisis akan digunakan untuk menguatkan argumentasi metodologis spiritual tentang keabsahan pemberlakukan urf dan fungsinya sebagai media untuk mengakomodasi masuknya budaya dalam pengembangan hukum Islam.
Esensi Hukum dan Keadilan Masyarakat; Studi Kasus Tambang Pasir Besi di Desa Bandungharjo Mayadina Rohmi Musfiroh
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v3i1.648

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menimbang secara akademis potret penegakan hukum khususnya yang berlangsung di Kabupaten Jepara dalam kasus-kasus penambangan. penegakan hukum belum mampu menghadirkan keadilan pada masyarakat (bringing justice to the people) Banyak kasus yang secara legal formal telah selesai namun menyisakan masalah baru dalam masyarakat yang berujung pada keresahan bahkan gejolak sosial. oleh karena itu sesuai amanat undang-undang, kekuasaan kehakiman terbaru mengisyaratkan bahwa hakim harus memperhatikan aspek esensi dari hukum yang hidup dan rasa keadilan masyarakat. ini berarti karakter budaya masyarakat harus diperhatikan selama proses penyelesaian perkara di pengadilan. Dalam Al-Qur'an  kata "adil" diulang sebanyak- 28 kali dalam bentuk Mashdar, Fiil Madzi Mudlar i', maupun Amar. pengulangan kata dalam al Qur'an seringkali mengesankan urgensi tema atau kata tertentu dalam kehidupan. Ini menunjukkan betapa pentingnya rasa adil ini diterapkan dalam setiap lini kehidupun. maka sudah semestinya kebijakan pemimpin, harus dikaitkan dengan Kepentingan Rakyat.
Kritik & Rekonstruksi Tafsir Hadits Misoginis (Studi Atas Pemikiran Fatima Mernissi di Bidang Hadits) Mayadina Rohmi Musfiroh; Nur Naila Izza
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v6i1.1368

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menggali pemikiran Fatima Mernissi (selanjutnya disebut Mernissi) di bidang hadits sebagaimana tertuang dalam karya monumentalnya Women and Islam:An Historical and Theological Enquiry, mengetahui pandangan Mernissi dalam memahami hadits – hadits misoginis serta urgensinya pada kajian hadits kontemporer. Artikel ini merupakan hasil penelitian pustaka (Library Research) dengan menggunakan tehnik pengambilan data secara kualitatif dan pendekatan sosio-historis. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa, pertama, Mernissi memiliki pandangan yang tajam dan kritis dalam disiplin ilmu hadits, kedua, sikap Mernissi terhadap hadits misoginis yakni dengan cara melakukan kritik hadits, baik sanad maupun matan disertai dengan pendekatan sosio-historis-kritis. Kritik Sanad tersebut dilakukan tidak saja menggunakan pisau analisis sosiologi dan sejarah namun juga menggunakan literatur klasik di bidang ‘Ilm Rijal al Hadits dan Ilm al Jarh wa al ta’dil. Hal ini dilakukan sebagai upaya reinterpretasi dan rekonstruksi pemahaman terhadap hadits-hadits misoginis, sehingga muncul pemahaman baru yang lebih kontekstual dan sesuai dengan pesan moral Al Qur’an.
KAJIAN MENGENAI PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA DITINJAU DARI PEMAHAMAN HUKUM SANTRI (Studi Yuridis Sosiologis di Pondok Pesantren Al-Asyhar Batealit) Mayadina Rohmi Musfiroh; Muhammad Idkholus Surur
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v4i2.1375

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketimpangan-ketimpangan tentang nikah sirri atau pentingnya pencatatan perkawinan di masyarakat awam, Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana konsepsi perkawinan di Indonesia ?, dan (2) Bagaimana pemahaman hukum santri Pondok Pesantren Al-Asyhar tentang pencatatan perkawinan di Indonesia ?.Penelitian ini menggungakan metode Kualitatif yang bertujuan untuk menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita. Penelitian ini menyimpulkan hasil peneliti dapatkan dari sample yang peneliti ambil dari santri Pondok Pesantren Al-Asyhar tentang pencatatan perkawinan dikategorikan menjadi dua, yaitu wajib muthlak tanpa alasan atau pengecualian dan hukum bisa berubah dalam keadaan khusus.Peneliti menyarankan bahwa perlunya penelitian lebih lanjut yang menjadi obyek penelitian sehingga hasil penelitian yang didapatkan akan semakin beragam.
Penggunaan Pendekatan System Thinking dalam Penyusunan Policy Paper Penurunan Angka Kawin Anak di Jepara Mayadina Rohmi Musfiroh
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 9, No 2 (2022): Islamic Law
Publisher : Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Nahdlatul Ulama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v9i2.3892

Abstract

The excessive rate of child marriage has a systemic impact on the future of children and the quality of family life. This phenomenon is shown by the number of submissions for marriage dispensation recommendations at the Religious Courts in recent years. In 2021, the main factors behind the application for a recommendation for dispensation for underage marriages are due to pregnancy (157 applications or 40.7%), avoiding adultery (155 applications or 40.2%), getting pregnant (44 applications or 11.4%) and had had sex (29 submissions or 7.5%). Of the 385 applications for a marriage dispensation recommendation, only 246 applications (63.7%) were granted by the Religious Courts. Child marriage will have a systemic impact, including decreasing the quality of life of women, children and families, increasing poverty rates and vulnerability to families. This activity aims to conduct an in-depth analysis of the factors that cause child marriage and formulate strategies and policies to reduce child marriage rates in Jepara, using the multi-stakeholder Focus Group Discussion method and the iceberg analysis model and U theory. trends, structures, mental models and sources that lead to high child marriages as well as the formulation of new mental models, program designs and policies to reduce child marriage rates in a more sustainable, comprehensive and integrated manner.
Analisis Putusan Hak Asuh Anak Bersama Pasca Perceraian Perspektif Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Sabila, Awwalia Indah; Musfiroh, Mayadina Rohmi; Rosyada, Amrina
Wajah Hukum Vol 9, No 1 (2025): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i1.1694

Abstract

This research discusses court decisions regarding joint custody of children after divorce with a maslahat approach based on the nine basic values of the Indonesian Women's Ulama Congress (KUPI). The main issue raised is how the application of joint custody can ensure the best interests of the child, particularly in reducing the negative emotional impact of divorce, as well as ensuring the involvement of both parents in the child's life. The purpose of this study is to evaluate the appropriateness of Banjarbaru Religious Court Decision Number 369/Pdt.G/2017/PA.Bjb. which grants primary custody to the father but still gives the mother the opportunity to interact with the child on weekends. The analysis in this study is based on the theory of maslahat, which prioritizes the best interests of children, as well as the nine basic values of KUPI, namely equality, equality, justice, humanity, nationality, universality, divinity, mercy, and benefit. Using the juridical-normative method, this research analyzes court decisions, legal regulations, and related theories. The results show that the concept of joint custody supports the best interests of children, reduces the negative psychological impact of divorce, and improves children's welfare through the involvement of both parents.
Contesting Sharia and Human Rights in the Digital Sphere: Media Representations of the Caning Controversy under the Qanun Jinayat in Aceh Hakim, Putri Rahmah Nur; Abdullah, Irwan; Musfiroh, Mayadina Rohmi; Sintang, Suraya; Razick, Ahamed Sarjoon
Journal of Islamic Law Vol. 6 No. 2 (2025): Journal of Islamic Law
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/jil.v6i2.3600

Abstract

The controversy surrounding the implementation of Aceh’s Qanun No. 6 of 2014 on Islamic Criminal Law (Qanun Jinayat), particularly regarding corporal punishment through public caning, has been extensively examined from normative and political perspectives. However, scholarly attention remains limited in exploring how this issue is represented and reproduced within digital media spaces, despite the increasing significance of online platforms in shaping public opinion and negotiating legal meaning in a digitalized society. This article analyzes how online media narratives frame the enforcement of Qanun Jinayat and how digital discourses reflect and influence public perceptions of the legitimacy, ethics, and effectiveness of Islamic criminal law amidst tensions between local religious values and universal human rights principles. Employing a netnographic approach combined with framing discourse analysis, the study examines national and international online news articles published between November 2024 and January 2025, through the lens of three legal dimensions: law in the idea, law in the book, and law in action. The findings reveal stark narrative polarization: local media emphasize religio-cultural legitimacy and procedural legality grounded in special autonomy, while international media and human rights organizations highlight discriminatory practices, inconsistent implementation, and violations of individual rights. This study demonstrates that digital media function not merely as information conduits, but as discursive agents that actively shape, contest, and reconstruct the legal and moral legitimacy of Sharia in contemporary Indonesia. Consequently, Qanun Jinayat must be understood not only as a legal text but as a socially negotiated construct within the digital public sphere. [Kontroversi mengenai implementasi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, khususnya dalam aspek hukuman cambuk publik, telah banyak dikaji melalui pendekatan normatif dan politis. Namun, representasi dan reproduksi isu ini dalam ruang media digital masih merupakan area yang relatif terabaikan, padahal media online memainkan peran sentral dalam pembentukan opini publik serta negosiasi makna hukum dalam masyarakat yang semakin terdigitalisasi. Artikel ini menganalisis bagaimana narasi media online membingkai pelaksanaan Qanun Jinayat, serta bagaimana wacana digital mencerminkan dan memengaruhi persepsi publik terhadap legitimasi, etika, dan efektivitas hukum syariah dalam konteks ketegangan antara nilai-nilai religius lokal dan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal. Dengan menggunakan metode netnografi dan framing discourse analysis terhadap sejumlah artikel media daring nasional dan internasional selama periode November 2024–Januari 2025, penelitian ini mengkaji tiga dimensi hukum: law in the idea (konsep), law in the book (norma hukum), dan law in action (praktik). Temuan menunjukkan adanya polarisasi narasi yang tajam antara media lokal yang cenderung menekankan legitimasi religius-kultural dan legalitas prosedural berbasis otonomi khusus, dan media internasional serta lembaga hak asasi manusia yang menyoroti praktik diskriminatif, inkonsistensi implementasi, serta pelanggaran terhadap hak-hak individu. Penelitian ini menunjukkan bahwa media digital tidak sekadar berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi sebagai aktor diskursif yang aktif dalam membentuk, mempertarungkan, dan merekonstruksi legalitas serta legitimasi moral syariah di Indonesia kontemporer. Dengan demikian, Qanun Jinayat harus dipahami tidak hanya sebagai teks hukum, melainkan sebagai konstruksi sosial yang senantiasa dinegosiasikan dalam ranah publik digital.]
The Urgency of Maslahah in the Formulation of Fatwa and Legislation in Indonesia: An Analytical Study Musfiroh, Mayadina Rohmi; Saqr, Fatma Mohamed Mansour; Syahriar, Alfa
Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol 8, No 1 (2024): Vol. 8, No 1, October 2024
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jua.v8i1.37242

Abstract

The concept of public interest (maslahah), as developed by traditional Islamic jurists, is regarded by as gender-neutral. It is essential to incorporate a gender perspective that ensures equitable consideration of maslahah for both men and women in the formulation of fatwas and legislative products. Without this perspective, legal decisions may be biased and unjust. This research aims to analyze the concept of maslahah as articulated by Imam Al-Ghazali, Ash-Syatibi, and the Indonesian Women Ulema Congress (KUPI), and to identify the most pertinent interpretation of maslahah for the formulation of fatwas and legislation in Indonesia. The study employs a qualitative data collection model through literature review and descriptive-comparative data analysis. The primary findings indicate that the concept of maslahah has evolved over time, transitioning from its foundational idea focused on public welfare considerations during the 5th century Hijri to a practical concept that has often overlooked women's experiences as active subjects. In the contemporary context, KUPI expands upon the parameters of benefit established by earlier scholars by incorporating affirmative benefits for women. However, the integration of women's experiences in the formulation of maslahah tends to be contextual rather than universal, influenced by varying situations, conditions, cultures, and diverse contexts. This article contributes to ongoing discussions regarding law-making in Indonesia by highlighting the importance of incorporating aspects of affirmative maslahah for women and vulnerable groups, as well as the necessity to revise existing regulations to enhance affirmative maslahah for women and their families.
Marriage Fear in Woman Who are Fatherless Perspectives of Islamic Law and Family Psychology Masruroh, Siti; Musfiroh, Mayadina Rohmi; Hudi, Hudi
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v6i3.1667

Abstract

Many fatherless women experience anxiety about marriage, which causes many women to marry at a very mature age. Marital anxiety can arise due to difficult past experiences, repeated feelings of worry, and, worst of all, not trusting other people, especially those of the opposite sex. This can give rise to various conflicts both for yourself and when you have a partner later. Regarding commitment, uncertainty about the future, and repetition of bad relationship patterns are the beginnings of various problems that become a stronghold for self-defence. Many of them choose to live without having relationships with the opposite sex. This article aims to explore the anxiety of women who experience fatherlessness, both in terms of the factors that cause them to choose to live single longer and even choose not to marry. This seems very warning to others, especially from the perspective of Islamic Law and Family Psychology. In this article, it is intended that anxiety about marriage will be reduced a little, although not completely, but just a little bit of their approach will also think about how the world should continue. This research uses descriptive qualitative research methods with semi-structured interviews and unstructured observations focusing on the criteria for women aged 20-35 years and relying on journal articles, literature and online magazines as other supporting media. The results of this article can be concluded that the four subjects who had marriage anxiety had reasons including factors related to non-hormonal family background, past experiences, social expectations and environmental pressure, uncertainty about partners, emotional and mental readiness, and demographic factors that made them afraid of having a serious relationship. In this article, it is found that anxiety tends to appear as a form of wrong self-protection, apart from that, families, the environment, and academics and practitioners are expected to design more effective support programs, especially for couples who want to continue their relationship in a more serious direction, providing a comfortable and safe space.
Co-Authors Ahmad Fauzan Amrina Rosyada Hakim, Putri Rahmah Nur hudi, hudi Irwan Irwan Muhammad Abil Anam Muhammad Idkholus Surur Nafisah, Zahrotun Nur Naila Izza Razick, Ahamed Sarjoon Sabila, Awwalia Indah Sahiron Syamsuddin Sahiron Syamsuddin Saqr, Fatma Mohamed Mansour Sintang, Suraya Siti Masruroh Syahriar, Alfa