Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

DE JURE

syariah
Website

Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

de Jure adalah jurnal yang mengkaji permasalahan syariah dan hukum baik hasil penelitian atau artikel telaah. Terbit dua kali dalam setahun pada bulan Mei dan November. de Jure diterbitkan oleh unit Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penyunting menerima naskah yang belum pernah diterbitkan dalam media lain.

Arjuna Subject : -

Articles 318 Documents

15 16 17 18 19

Pandangan dan Peran Tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dalam Mencegah Perkawinan Anak Ulfiyati, Nur Shofa
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah

The permitted dispensation of a child marriage has to have a deep and serious consideration. A child marriage due to the dispensation from the court still mostly happens in Indonesia. The age of marriage written in the law has been considered irrelevant. Due to that issue, Indonesiaâ€™s Womanâ€™s Scholars Congress (KUPI) has successfully published the instructions of three big issues; sexual abuse, early-age marriage, and natural damage. This research took the focus on how the view and the role of Indonesiaâ€™s Woman Scholar is toward the phenomenon of a child marriage. This research was a qualitative-descriptive research that captured the view of the personage of Indonesiaâ€™s Woman Scholars. The premier data were taken from the result of interviews from three personages of KUPI, they were Dr. Nur Rofiâ€™ah, Nyai Hj. Umdatul Choirat and KH. Husein Muhammad. The result of this research showed that Woman Scholars have come with the view that a kid born from a weak mother has the potential to give birth to a weak baby too. As the result, child marriage is far from gaining the real purpose of marriage. Therefore, it can be strongly inferred that minimizing child marriage is compulsary.

Praktek Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Palembang Meriyati, Meriyati; Mustamiruddin, Mustamiruddin
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah

Pelanggaran dalam perkara kasus poligami dikalangan masyarakat Palembang dalam kurun waktu tujuh tahun (2008-2014) telah terjadi sebanyak 28 kasus. Hukum Perkawinan Islam memperbolehkan seorang suami melakukan poligami dengan syarat mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya, akan tetapi, kesempurnaan dan kebahagian rohani terkadang tidak dapat dipaksakan oleh kekuatan hukum yang ada. Poligami merupakan jalan terakhir yang sifatnya darurat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan bangunan teori maslahah, penegakan dan ketaatan hukum. Teori tersebut digunakan sebagai jalan untuk mencari jawaban atas permaslahan yang ada. Penelitian ini bertujuan sebagai pengungkapan fenomenan yang kontroversial antara idealitas aturan hukum dan realitas yang ada dalam masyarakat yang berlaku tidak selalu sejalan. Hasil dari penelitian praktek poligami tanpa izin pengadilan agama Palembang ini dibuat untuk mengetahui bahwa praktek kasus poligami yang terjadi di kalangan masyarakat terbukti tanpa melibatkan pihak pengadilan yang mengakibatkan ketersendatan nafkah yang diberikan pada isteri dan keturunan yang di tinggalkan.

Model Small Claim Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Perspektif Teori Keadilan John Rawls Zuhriah, Erfaniah; Azmi, Miftahuddin
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah

Small Claim Court is one of the efforts of the Supreme Court of the Republic of Indonesia to reduce the accumulation of cases in court. This article seeks to describe the small claim court model as an alternative to the settlement of cases in the Religious Courts to realize the principle of quick, simple, and low-cost perspective of John Rawls's theory of justice. This article originates from doctrinal law research from the statutory approach, the comparative approach, the conceptual approach. The results of this study indicate that a small claim court can reduce the accumulation of cases in a religious court. The application must meet two criteria; namely, the disputed nominal does not exceed 200 million and does not require complicated verification. As regulated in the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation No. 2 of 2015.Small Claim Court merupakan salah satu upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Artikel ini berupaya mendeskripsikan model small claim court sebagai alternatif penyelesaian perkara di Pengadilan Agama untuk mewujudkan asas cepat sederhana dan biaya ringan perspektif teori keadilan John Rawls. Artikel ini berasal penelitian hukum doktrinasi dengan dari pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa small claim court dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan agama. Penerapannya harus memenuhi dua kriteria, yaitu nominal yang disengketakan tidak melebihi angka 200 juta dan tidak memerlukan pembuktian yang rumit. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015.Kata Kunci: small claim court; pengadilan agama; keadilan.Â

Membuka Rahasia Bank Dalam Pembagian Harta Bersama Perspektif Maqashid Syariah Arifah, Risma Nur; Zulaichah, Siti; Nasrullah, M. Faiz
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah

Distribution of shared assets can lead to new conflicts if one party saves his assets in a bank account. Meanwhile, Law Number 10 of 1999 concerning Banking instructs banking business operators to keep their customers' and savings data confidential. This article is doctrinal legal research with the statutory approach and the conceptual approach. The results of this study indicate that bank secrecy is an instrument of legal protection against customers from various unauthorized parties. However, in the case of joint assets, bank secrets cannot be enforced as Constitutional Court Decision Number 64 / PUU-X / 2012 because the husband or wife of the customer is also the owner of the assets held in the bank.Pembagian harta bersama dapat menimbulkan konflik baru jika salah satu pihak menyimpan hartanya di rekening bank. Sementara, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perbankan memerintahkan pelaku usaha perbankan merahasiakan data nasabah dan simpanannya. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika regulasi rahasia bank terkait harta bersama. Artikel ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa rahasia bank merupakan instrumen pelindungan hukum terhadap nasabah dari berbagai pihak yang tidak berkepentingan. Namun, dalam kasus harta bersama, rahasia bank tidak dapat diberlakukan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012. Sebab suami atau istri nasabah juga merupakan pemilik dari harta yang disimpan di bank.Kata Kunci : harta bersama; rahasia bank; maqashid shariah.

The Legality of Mandatory Testaments for an Adopted Child in the Perspective of 'Urf Principle Usman, Munadi
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah

Islamic Law Compilation (ILC) in article 209 contains provisions on the mandatory testaments of adopted children. Some legal experts in Indonesia have denied these provisions as they have no clear legal basis in Syariah or Islamic jurisprudence. This research aims to review the provision of mandatory testaments using the 'urf principle. This research is a legal normative study using conceptual and statute approaches. The result of this study shows that the tradition (â€˜urf) in the form of giving assets to children applies in Indonesian society, even though practically there are still differences between one region to another according to their respective customary law systems. The 'urf can be taken into consideration to institutionalize the mandatory testaments for adopted children providing that it can be proven to be a valid 'urf.Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 209 berisi ketentuan tentang wasiat wajib anak adopsi. Beberapa ahli hukum di Indonesia telah menolak ketentuan ini karena mereka tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam yurisprudensi Syariah atau Islam. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau ketentuan perjanjian wajib menggunakan prinsip â€˜urf. Penelitian ini merupakan penelitian normatif hukum dengan menggunakan pendekatan konseptual dan statuta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi (â€˜urf) dalam bentuk memberikan aset kepada anak-anak berlaku di masyarakat Indonesia, meskipun secara praktis masih ada perbedaan antara satu daerah dengan daerah lain sesuai dengan sistem hukum adat mereka masing-masing. â€˜Urf dapat dipertimbangkan untuk melembagakan wasiat wajib untuk anak-anak adopsi asalkan itu dapat dibuktikan sebagai â€˜urf yang shahih.Keywords: mandatory testaments; adopted child; â€˜urf.

Mencegah Potensi Konflik dalam Pelaksanaan Wasiat Pembagian Harta, Mungkinkah? Husni, Muhammad
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah

The will is used as an instrument of property distribution for those who are prevented from obtaining inheritance based on Islamic law. However, some cases show that the implementation of a will creates family conflict. The purpose of writing this article is to describe the prevention of potential family conflicts when carrying out a will based on Islamic law and civil law in Indonesia. This research is doctrinal law research with a conceptual approach. This study uses the books of fiqh, Compilation of Islamic Law, and the Civil Code, books, and journal articles. The results of this study indicate that the implementation of a will must consider subjective and objective conditions. The application must be based on the principle of deliberation and the willingness of the parties to be the critical determinant in avoiding family conflict.Wasiat digunakan sebagai instrumen distribusi harta bagi para pihak yang terhalang mendapatkan waris berdasarkan hukum Islam. Meskipun demikian, beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaksanaan wasiat menimbulkan konflik keluarga. Tujuan penulisan artikel ini adalah mendeskripsikan pencegahan potensi konflik keluarga pada saat melaksanakan wasiat berdasarkan hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan kitab-kitab fiqh, Kompilasi Hukum Islam, dan KUH Perdata, buku, dan artikel jurnal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan wasiat harus mempertimbangan syarat subjektif dan syarat objektif. Pelaksanannya harus didasarkan pada prinsip musyawarah dan kerelaan para pihak menjadi kunci penentu dalam menghindari konflik keluarga.Kata Kunci: hibah; wasiat; konflik; waris; pengadilan agama

Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan Rifqi, Muhammad Jazil
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah

A marriage aimsto form a family that is sakinah mawaddah wa rahmah. A valid marriage must be qualified and harmonious set out in Islamic law and statute. Nevertheless, it is not uncommon marriage should be annulled by the courts because it has a legal disability.The Factors causing the cancellation of marriage need to be elaborated by taking a sample of the decisions in several East Java Religious Courts in providing solutive offers in reducing or eliminating the same event in the future. This study is a normative legal research using law enforcement theoretical approach of Larwance M. Friedman in corelated with the decisions in several East Java Religious Courts.The result shows that the main factor of marital cancellation is due to identity forgery. Therefore, the acculturation of Lawrance M. Friedman and Jimly Asshiddiqie's ideas can be an alternative offer in the progressive family law to be better.Pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Perkawinan yang sah harus memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan dalam hukum Islam dan undang-undang. Meskipun demikian, tidak jarang perkawinan harus dibatalkan oleh pengadilan karena memiliki cacat hukum. Berbagai faktor penyebab pembatalan perkawinanperlu dielaborasi dengan mengambil sampel putusan di beberapa Pengadilan Agama Jawa Timur untuk memberikan penawaran solutif dalam mereduksi atau menghilangkan kejadian yang sama di waktu mendatang. Studi ini merupakan jenis peneliatian hukum normatif dengan putusan-putusan di beberapa Pengadilan Agama Jawa Timur. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor utama dari pembatalan perkawinan dikarenakan adanya pemalsuan identitas. Oleh karenanya, akulturasi gagasan Lawrance M. Friedman dan Jimly Asshiddiqie bisa menjadi tawaran alternatif dalam hukum keluarga progresif untuk menjadi lebih baik.Kata Kunci:sistem hukum; pemalsuan identitas; pembatalan perkawinan

Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif Saifullah Saifullah; Abdul Azis; Mustafa Lutfi
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah

Abstract:Research examines the rationale and transformation of the value of Islamic law in the Constitutional Court jurisprudence decision No. 06/PUU-II/2004; 27/PUU-VII/2009 and 138/PUU-VII/2009 in the perspective of Integrative Legal Theory (THI). Normative legal research is used with a legislative and conceptual approach and sources of primary and secondary legal materials. The results of the study are the rationale for decision No: 06/PUU-II/2004 according to QS 2: 185, 286, 4: 58, 135; 5: 6,8,42; 16: 9; 22: 7. No: 27/PUU-VII/2009 according to QS. 2: 185; 5: 6; 22: 78, and No: 138 / PUU-VII / 2009, according to QS 2: 173; 4: 13,58; 5: 3, 8, 42; 6: 119.Transforming the value of Islamic law No. 06/PUU-II/2004, values of justice, human rights, facilities, and humanism. No. 27/PUU-VII/2009, the value of effectiveness, not burdensome, realizing benefits, and No. 138/PUU-VII/2009 the value of creating law, a legal substance, benefit, realizing benefit and justice. Three judicial decisions of the Constitutional Court reviewed from the THI indicator have implemented a system of norms, behavior, and values.Keywords: integrative law; Constitutional Court; jurisprudence.Abstrak: Riset menelaah landasan pemikiran dan transformasi nilai hukum Islam pada yurisprudensi putusan mahkamah konstitusi No.06/PUU-II/2004; 27/PUU-VII/2009 dan 138/PUU-VII/2009 dalam perspektif Teori Hukum Integratif (THI). Penelitian hukum normatif digunakan dengan pendekatan perundangan dan konseptual serta sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian adalah landasan pemikiran putusan No: 06/PUU-II/2004, sesuai QS. 2 :185, 286 ; 4 : 58, 135 ; 5 : 6,8,42 ; 16 : 9 ; 22 : 7. No: 27/PUU-VII/2009, sesuai QS. 2:185 ; 5: 6 ; 22 :78, dan No: 138/PUU-VII/2009, sesuai QS. 2:173 ; 4 : 13,58; 5 : 3, 8, 42 ; 6 : 119.Transformasi nilai hukum Islam No. 06/PUU-II/2004, nilai keadilan, HAM, kemudahan dan humanisme. No. 27/PUU-VII/2009, nilai efektifitas, tidak memberatkan, merealisasikan manfaat, dan No. 138/PUU-VII/2009 nilai terciptanya hukum, substansi hukum, kemaslahatan, merealisasikan kemanfaatan dan keadilan. Tiga putusan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dikaji dari indikator THI telah mengimplemntasikan sistem norma, perilaku dan nilai. Kata Kunci: hukum integratif; Mahkamah Konstitusi; yurisprudensi.

Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syariâ€™ah dan Antropologi Hukum Islam Muttaqin, Muhammad Ngizzul; Fadhilah, Nur
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah

Abstract:As an act determined by religion, marriage is a very sacred act, both in terms of religion and from the agreement between the husband and the wife. The sacredness in marriage certainly cannot be tainted by various aspects. Provisions regarding ijbar rights for the guardians need to be reviewed in terms of their relevance to maintain the holiness of marriage. In its way, the execution of ijbar rights has implications for the wifeâ€™s unwillingness. Whereas, the purpose of the application of Islamic law is to create justice and peace for humanity. Even from the community, the rules regarding the ijbar rights held by the guardians met pros and municipality. As literature-based research through extensive library studies, this paper attempts to reconcile the legal issues of ijbar rights from the viewpoint of the legal objectives (maqashid shari'a) and the conditions of culture and the culture of society (the anthropology of Islamic law). The findings in this study are: In the perspective of maqashid shari'ah, the practice of ijbar wali's right does not bring the basic principles of maqashid shari'ah. Namely the principle in creating happiness of calm, and peace in marriage, whereas in the anthropological perspective of Islamic law. The practice of rights ijbar guardian cannot be justified in the social sphere of society, confinement and restraints on women in the practice of ijbar rights are not in accordance with the current socio-cultural of society. So that the practice of ijbar rights cannot be accepted by the community.Keywords: Ijbar rights; maqashid shariâ€™ah; anthropology of Islamic law.Abstrak:Sebagai perbuatan yang ditetapkan oleh agama, perkawinan merupakan perbuatan yang sangat sakral, baik dari segi agama, maupun dari sudut pandang perjanjian antara suami dan istri. Sakralitas dalam perkawinan tentu tidak bisa dinodai oleh berbagai aspek. Ketentuan tentang hak ijbar bagi wali, perlu dikaji kembali relevansinya guna menjaga sakralitas dalam perkawinan. Pelaksanaan hak ijbar berimplikasi pada ketidak relaan sang istri. Padahal, tujuan dari pemberlakuan hukum Islam adalah untuk menciptakan keadilan dan ketentraman bagi umat manusia. Dalam sudut pandang masyarakat pun, ketentuan mengenai hak ijbar yang dimiliki oleh wali menemui pro dan kontra. Sebagai penelitian berbasis litteratur melalui studi pustaka yang ekstentif, tulisan ini berupaya menyelaraskan kembali problematika hukum hak ijbar ditinjau dari sudut pandang tujuan hukum (maqashid syariâ€™ah) dan kondisi kultur dan budaya masyarakat (antropologi hukum Islam). Temuan dalam penelitian ini adalah: dalam perspektif maqashid syariâ€™ah, praktik hak ijbar wali tidak mendatangkan prinsip-prinsip dasar maqashid syariâ€™ah, yaitu prinsip dalam menciptakan kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman dalam perkawinan, sedangkan dalam perspektif antropologi hukum Islam, praktik hak ijbar wali tidak bisa dibenarkan dalam ranah sosial masyarakat, keterkungkungan dan pengekangan terhadap perempuan dalam praktik hak ijbar tidak sesuai dengan sosio kultural masyarakat saat ini, sehingga praktik hak ijbar ini tidak bisa diterima oleh masyarakat.Kata Kunci: hak ijbar; maqashid syariâ€™ah; antropologi hukum Islam.

Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur dan Relevansinya dengan Keadilan Sosial Asmara, Musda; Kurniawan, Rahadian; Agustian, Linda
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah

The provision of inheritance between men and women with the current ratio of 2: 1 is considered not to provide an equal share and has not yet reflected the value of justice. This paper intends to study the views of Muhammad Syahrur related to the 2: 1 concept in faraidh science. This research is a qualitative study by presenting data descriptively. The results of this study indicate that the concept of the limit theory offered by Muhammad Syahrur is a proportional division between sons and daughters, where sons get 2 portions as the maximum limit, not more but maybe less. While the daughters get one portion as the minimum limit and therefore, it is still possible to get more but cannot be less. In certain conditions, daughters and sons can get an equal share of the inheritance. The theory offered by Muhammad Syahrur is relevant to the values of social justice, especially if women provide for family expenses. In this condition, women's rights are increased by not exceeding the corridors or limitations of God's law.Ketentuan bagian waris antara laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1 untuk masa sekarang dianggap belum memberikan bagian yang setara dan belum mencerminkan nilai keadilan. Tulisan ini bermaksud mengkaji pandangan satu tokoh terkait konsep 2:1 dalam ilmu faraidh, yaitu Muhammad Syahrur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menyajikan data secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep teori batas yang ditawarkan Muhammad SyahrurÂ adalah pembagian yang proporsional antara laki-laki dan perempuan, yaitu bahwa Â anak laki-laki mendapat bagian dua sebagai batas maksimal, tidak boleh lebih namun boleh kurang. Sementara anak perempuan mendapat bagian satu adalah batas minimal dan karena itu masih mungkin mendapatkan lebih dari satu namun tidak boleh kurang. Teori ini didasarkan pada metode teknik analisis, analisa matematis, teori himpunan, konsep variabel pengikut dan variabel pengubah sehingga 2:1 tidak selamanya relevan dengan kondisi masing-masing ahli waris. Pada kondisi tertentu perempuan dan laki-laki bisa mendapat bagian harta warisan sebanding atau sama banyak. Teori batas yang ditawarkan oleh Muhammad Syahrur relevan dengan nilai-nilai keadilan sosial, jika perempuan menjadi tulang punggung keluarga. Pada kondisi tersebut hak perempuan bertambah dengan tidak melebihi koridor atau batasan-batasan hukum Allah.Kata Kunci: waris; keadilan sosial; teori batas.

Page 17 of 32 | Total Record : 318

15 16 17 18 19

Filter by Year

2009 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 17, No 2 (2025) Vol 17, No 1 (2025) Vol 16, No 2 (2024) Vol 16, No 1 (2024) Vol 15, No 2 (2023) Vol 15, No 1 (2023) Vol 14, No 2 (2022) Vol 14, No 1 (2022) Vol 13, No 2 (2021) Vol 13, No 1 (2021) Vol 12, No 2 (2020) Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 2: Desember 2017 Vol 9, No 1: Juni 2017 Vol 8, No 2: Desember 2016 Vol 8, No 1: Juni 2016 Vol 7, No 2: Desember 2015 Vol 7, No 1: Juni 2015 Vol 6, No 2: Desember 2014 Vol 6, No 1: Juni 2014 Vol 5, No 2: Desember 2013 Vol 5, No 1: Juni 2013 Vol 4, No 2: Desember 2012 Vol 4, No 1: Juni 2012 de JURE (Vol. 1, No. 2 Vol 3, No 2: Desember 2011 Vol 3, No 1: Juni 2011 de Jure (Vol. 2, No. 1 Vol 2, No 2: Desember 2010 Vol 2, No 1: Juni 2010 Vol 1, No 2: Desember 2009 Vol 1, No 1: Juni 2009 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ramadhita

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
dejure@uin-malang.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ramadhita

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official dejure@uin-malang.ac.id

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ramadhita

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
dejure@uin-malang.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA