cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
dejure@uin-malang.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
DE JURE
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
de Jure adalah jurnal yang mengkaji permasalahan syariah dan hukum baik hasil penelitian atau artikel telaah. Terbit dua kali dalam setahun pada bulan Mei dan November. de Jure diterbitkan oleh unit Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penyunting menerima naskah yang belum pernah diterbitkan dalam media lain.
Arjuna Subject : -
Articles 318 Documents
 16   17   18   19   20 
Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Malang Sudirman, Sudirman; Ramadhita, Ramadhita
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (636.516 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v12i1.9087

Abstract

This research is motivated by the enthusiasm of the Malang City Government to promote the certification of waqf land whose legal status is uncertain. Data shows that certified wakaf land is only 45.6% while certified wakaf land is still 54.4%. The main purpose of this study is to describe the factors that cause uncertified waqf land in Malang City, to illustrate the real efforts of the Malang City Government to increase public legal awareness, and to analyze the Malang City community's views on endowment land certification. using legal awareness theory. The results showed that the factors behind uncertified waqf land were the low level of legal awareness of the people of Malang City, high costs, and long complicated procedures for obtaining certificates. Therefore, the government has introduced a number of policies to resolve the problem, such as legal education and free registration of waqf land. Finally, the analysis of legal awareness theory shows that the people of Malang City have an intermediate range of legal awareness due to the cognitive level of legal regulation, the content of cognitive level regulation, legal attitude, and legal behavior Penelitian ini dilatarbelakangi oleh antusiasme Pemerintah Kota Malang untuk mempromosikan sertifikasi tanah wakaf yang status hukumnya masih belum pasti. Tujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan tanah wakaf tidak bersertifikat di Kota Malang, untuk menggambarkan upaya nyata pemerintah Kota Malang untuk meningkatkan kesadaran hukum publik, dan untuk menganalisis pandangan masyarakat Kota Malang tentang sertifikasi tanah wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor di balik tanah wakaf tidak bersertifikat adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat Kota Malang, biaya tinggi, dan prosedur rumit panjang untuk mendapatkan sertifikat. Oleh karena itu, pemerintah telah memperkenalkan beberapa kebijakan untuk menyelesaikan masalah, seperti pendidikan hukum dan pendaftaran gratis untuk tanah wakaf. Akhirnya, analisis teori kesadaran hukum menunjukkan bahwa masyarakat Kota Malang memiliki rentang kesadaran hukum menengah karena tingkat kognitif regulasi hukum, isi regulasi level kognitif, sikap hukum, dan perilaku hukum.Kata Kunci: waqf tanah; sertifikat; kesadaran hukum
Mustawâ Al-Fahmi Al-Thulâbi Al-Muslimin Fî Jâmi’ât Madînah Malang Haula Al-Tasâmuh Al-Dînî Fî Majâl Mu’âmalat Al-Amah Susamto, Burhanuddin
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2086.686 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v12i1.8663

Abstract

Kenyataan bahwa ada dua persoalan utama dalam toleransi beragama yaitu pertama masih rendahnya sikap toleran terhadap agama lain; dan  kedua adanya sikap toleransi secara berlebihan sehingga keluar dari batasan-batasan  syariat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa muslim di kota Malang  terkait  prinsip-prinsip toleransi beragama (al-tasâmuh  al-dīnī)  bidang kemasyarakatan atau muamalah secara umum.  Untuk mencapai tujuan tersebut, kami menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kuantitatif.  Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa   tingkat pemahaman mahasiswa muslim kota Malang secara komprehensif masih belum mencapai tataran ideal yaitu cukup faham (73,05%) sehingga perlu  adanya perbaikan melalui pendalaman fiqh toleransi.  Predikat cukup faham dipengaruhi oleh dua unsur yang saling bertolak belakang yakni kelebihan dan kelemahan dari pemahaman mereka. Karenanya, upaya pembinaan  pemahamaan  selain berkaitan dengan upaya penyadaran  bertoleransi, juga perlu difokuskan pada hal-hal yang dianggap lemah yakni terkait dengan sikap toleransi yang berlebihan yang keluar dari batasan-batasan syariah. Katakunci: pemahaman, mahasiswa, muslim, toleransi, muamalah ملخصحقيقة أن هناك مشكلتين رئيسيتين في التسامح الديني، وهما: أولاً سلوك التسامح الذي لا يزال أدنى ضد الأديان الأخرى؛ وثانيا، وجود التسامح المفرط بحيث يخرج من حدود الشريعة. كان الغرض من هذه الدراسة هو لتحديد مستوى الفهم الطلاب المسلمين في الجامعات مدينة مالانج متعلقة  مبادئ التسامح الديني في شئون اجتماعية أو المعاملة الأمة. لتحقيق هذا الأهداف، نستخدم النوع من  بحث  الحكم التجريبي مع نهج كميا. من متبجة هذا البحث، نعلم أن مستوى الفهم طلاب المسلمين في مالانج مجموعا لم يصل إلى مستوى المثالي يعنى فقط كافي (73.05٪), لذلك يحتاج إلى تحسينه من خلال تعميق فقه التسامح.  المسند كاف فهم تتأثر عنصرين متعارضين هما عنصر القوة والضعف من هذا الفهم. فإن تعزيز التفاهم  ليس فقط متعلة جهود الوعي التسامح، لكن ايضا يجب أن يركز على الأشياء التي تعتبر ضعيفة تعنى  سلوك التسامح المفرط الذى  خارج حدود الشريعة.الكلمات الرئيسية:  الفهم, الطلاب, المسلمين,  التسامح,  المعاملة 
The Effect of Cancellation of Regional Regulations on Retribution Toward Regional Financial Regency In West Java Huda, Uu Nurul
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (685.687 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v12i1.8796

Abstract

Abstract: Law no. 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation Regulations has established provincial and regencies / city regional regulations in the hierarchy of laws and regulations as well as regional legal products. In order to explore regional financial resources, regencies / cities can issue regional regulations regarding regional user fees. However, the presence of local regulations on retribution in several regencies / cities often results in problems in the community because the presence of these regulations will add burden to the community concerned and / or conflict with higher policies or regulations. On this basis the government through the Ministry of Home Affairs conducted supervision and many canceled the regional regulation on retribution in various regions including regencies / city areas in West Java. This paper aims to analyze the authority and purpose of the cancellation of regional regulations and their effects on the regencies / city financial area in West Java. This study uses an empirical juridical approach with descriptive analysis in analyzing the research problems. The results of the study showed that the cancellation of the regulation on retribution was intended as a repressive effort by the central government so that the regions were not too far in making the regulation on retribution, the central government had the authority to conduct supervision and guidance by reviewing provincial and regencies / city regional regulations, in addition to judicial review by the Supreme Court. The existence of the cancellation of regional regulation on retribution has an effect on the loss of Regional Original Revenue (PAD) as a source of regional finance. The loss of retribution also affects the level of effectiveness and efficiency of local government administration, especially in aspects that are supported by the retribution budget.Keywords: retribution; regional regulations; law. Abstrak:UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menetapkan peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan sekaligus sebagai produk hukum daerah. Dalam rangka menggali sumber keuangan daerah, kabupaten/kota dapat menerbitkan peraturan daerah mengenai retribusi daerah. Namun, hadirnya perda retribusi di beberapa kab/kota sering mengakibatkan persoalan di masyarakat karena hadirnya perda tersebut akan menambah beban bagi masyarakat yang berkepentingan dan/atau bertentangan dengan kebijakan atau aturan yang lebih tinggi. Atas dasar itulah pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan supervisi dan banyak membatalkan perda retribusi di berbagai daerah termasuk daerah kabupaten/kota di Jawa Barat. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan dan tujuan pembatalan perda retribusi dan pengaruhnya terhadap keuangan daerah kabupaten / kota di Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan analisis deskriptif dalam menganalisis permasalahan penelitian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pembatalan perda retribusi dimaksudkan sebagai upaya represif pemerintah pusat agar daerah tak kebablasan dalam membuat perda retribusi, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dengan melakukan review terhadap peraturan daerah provinsi dan kab/kota, di samping judicial review oleh Mahkamah Agung. Adanya pembatalan peraturan daerah retribusi berpengaruh pada hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber keuangan daerah. Hilangnya retribusi juga berpengaruh pada tingkat efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih pada aspek yang ditunjang anggarannya oleh retribusi tersebut.Kata Kunci: retribusi; peraturan deaerah; hukum.
A. Djazuli's Thinking Regarding Ḥifẓu al-Ummah: Dismissing the Entangled Bureaucracy to Commemorate the Era of Society 5.0 Ahmad, Sabarudin; Anggraeni, Novita; Pambudi, Andrian Kukuh
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1017.29 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v12i1.8700

Abstract

Abstract: Nations in the world have been preoccupied with new ideas in the form of the society 5.0 era, while this nation is still trying to release the entangled bureaucracy. The government's efforts in reforming the bureaucracy with its various standards have not been able to produce satisfactory results. Therefore, this study seeks to contribute ideas by examining the thoughts of A. Djazuli about ḥifẓu al-ummah on this issue. This research is normative legal research. The analytical method used is the method of content analysis. The results of this study indicate that maqāṣid syarīʽah has been oriented to individual problems, so that they pay less attention to humans in the community. Ḥifẓu al-ummah as the development of maqāṣid syarīʽah places this bureaucratic problem in the category of maqāṣid al-hajiyat. The complicated bureaucracy does not damage human life but is very difficult. The bureaucratic system in Indonesia must be directed at a modern system with artificial intelligence in welcoming the era of 5.0 society.Keywords: bureaucracy; ḥifẓu al-ummah; era of society 5.0Abstrak:Bangsa-bangsa di dunia telah disibukkan dengan gagasan baru berupa era society 5.0, sedangkan bangsa ini masih berusaha melepaskan jeratan birokrasi yang berbelit. Upaya pemerintah dalam mereformasi birokrasi dengan berbagai standarisasinya belum mampu membuahkan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha memberikan kontribusi pemikiran dengan mengkaji pemikiran A. Djazuli tentang hifz al-ummah terhadap permasalahan ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Metode analisis yang digunakan ialah metode analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa maqashid syariah selama ini berorientasi pada persoalan individual, sehingga kurang memperhatikan manusia dalam komunitas. Hifz al-ummah sebagai pengembangan dari maqashid syariah menempatkan persoalan birokrasi ini dalam kategori maqashid al-hajiyat. Birokrasi yang berbelit tidak sampai merusak kehidupan manusia tetapi sangat menyulitkan. Sistem birokrasi di Indonesia harus diarahkan pada sistem modern dengan artificial intellegence dalam menyongsong era society 5.0.Kata Kunci: birokrasi; ḥifẓu al-ummah, era sosial  5.0
Pengembangan Tata Kelola Wakaf Berbasis Korporasi Di Asia Tenggara/Development The Governance of Corporate-Based Waqf In South East Asia Huda, Miftahul; Noviana, Lia; Santoso, Lukman
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v12i2.3908

Abstract

Abstract:Waqf is still interesting to do a study. Apart from being a form of worship to Allah SWT, waqf is also an instrument of welfare for Muslims. The object of waqf continues to expand. One model of the object of waqf in Muslim countries is the company akaf. This study aims to describe the management and ways of developing corporate waqf in Malaysia and Singapore. This governance is then used as material for the development of corporate waqf in Indonesia. This article is the result of a doctrinal law research with a comparative approach. The results of this study indicate that the company-based waqf concept in Indonesia needs to be developed transformatively. As practice in Malaysia and Singapore. So that it can be an instrument in improving the welfare of the people in a sustainable manner. The formulation of a corporate waqf legal development model in Indonesia needs to be adjusted and strengthened. Regulators as well as an integrative and holistic understanding of the ulama. So that company waqf can be a strategic alternative in an effort to accelerate national economic development.Keywords: waqf, south east Asia, welfare.Abstrak:Wakaf masih menarik untuk dilakukan kajian. Selain merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT, wakaf juga merupakan instumen kesejahteraan bagi umat Islam. Objek wakaf terus mengalami perluasan. Salah satu model objek wakaf di negara-negara muslim adalah wakaf perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeksripsikan pengelolaan dan cara pengembangan wakaf perusahaan di Malaysia dan Singapura. Tata kelola ini kemudian dijadikan bahan pengembangan wakaf perusahaan di Indonesia. Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perbandingan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa konsep wakaf berbasis perusahaan di Indonesia perlu dikembangkan secara transformatif. Sebagaimana praktik di Malaysia dan Singapura. Sehingga dapat menjadi instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Rumusan model pengembangan hukum wakaf perusahaan di Indonesia perlu disesuaikan dan dikuatkan. Pemangku regulasi sekaligus pemahaman yang integratif dan holistik di kalangan ulama. Agar wakaf perusahaan dapat menjadi alternatif strategis dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi nasional.Keywords: wakaf; asia tenggara; kesejahteraan.
Revitalizing Divorce Ethical Values in Verstek Decisions in Religious Courts/Revitalisasi Nilai Etika Perceraian dalam Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Izzuddin, Ahmad; Rofiq, Ahmad; Hapsin, Abu
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 13, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v13i1.12191

Abstract

AbstractDivorce is still a social problem in Indonesia. Divorce must be done in court. Ironically, most divorce cases are decided verstek because the defendants are not present in court. One of the courts that deal with divorce cases is the Malang Religious Court. This article is doctrinal legal research with a conceptual approach and a case approach. The primary data source is the divorce decision in the Malang religious court. The results of this study indicate that the verstek decision in the religious court should not be a gap for husbands to escape responsibility for their wives and children after divorce. The panel of judges also needs to use ethical values in divorce such as the principles of ma'rf, islâh, ihsân and afw in giving verstek decisions. It is necessary to revitalize the ethical values of divorce in the Verstek decision in the Religious CourtsKeywords: divorce; religious court; verstek.AbstrakPerceraian masih menjadi problem sosial masyarakat di Indonesia. Perceraian harus dilakukan di pengadilan. Ironisnya, sebagian besar perkara perceraian di putus secara verstek karena pihak tergugat tidak hadir di pengadilan. Salah satu pengadilan yang banyak menangani perkara perceraian adalah Pengadilan agama Malang. Artikel ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber data primer adalah putusan perceraian di pengadilan agama Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan verstek di pengadilan agama tidak boleh menjadi celah bagi suami untuk lepas tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak pasca perceraian. Majelis hakim juga perlu menggunakan nilai-nilai etis dalam perceraian seperti prinsip ma’rûf, islâh, ihsân dan afw dalam memberikan putusan verstek. Sehingga perlu dilakukan revitalisasi nilai-nilai etika perceraian dalam putusan verstek di Pengadilan AgamaKata Kunci: perceraian; pengadilan agama; verstek
The Legal Policy of Judicial Power: The Idea of Implementation of Small Claim Courts in Religious Courts Sukadi, Imam; Zuhriah, Erfaniah
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 13, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v13i1.10913

Abstract

Abstract: Religious Court is a judicial environment under the Supreme Court as a perpetrator of judicial power independent of organizing religious court to enforce the law and justice. The implementation of a small claim court in religious courts following simple, quick, and low-cost principles. The Small Claims Court is a simple judicial mechanism outside of the regular judicial mechanisms to resolve disputes quickly and cost lightly. The purpose of this study was to determine the meaning of the principle of fast, simple, and low cost and the legal politics of applying a simple lawsuit in a religious court. This type of research is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The technique of analyzing legal materials uses prescriptive. The study results found that the principle of simple, fast, and low cost in religious courts must meet the expectations of justice seekers who always want a speedy, fair, and low-cost trial. Applying the principle of a simple, fast, and low-cost justice has an intrinsic value of justice, inseparable from the service function. The legal politics of implementing a small claims court in a religious court is a breakthrough step, the proceedings are also fast and inexpensive, decided by a single judge, and the trial mechanism is simple So that implementation of Small Claims Court will be able to help the dispute burden in religious courts.Keywords: legal policy; small claim court, religious court.Abstrak: Peradilan Agama adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang mandiri menyelenggarakan peradilan agama untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penyelenggaraan sidang gugatan kecil di pengadilan agama menganut asas sederhana, cepat, dan murah. Small Claims Court adalah mekanisme peradilan sederhana di luar mekanisme peradilan biasa untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat dan biaya ringan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengertian asas cepat, sederhana, dan biaya rendah serta politik hukum penerapan gugatan sederhana di pengadilan agama. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa asas sederhana, cepat, dan biaya rendah dalam peradilan agama harus memenuhi harapan para pencari keadilan yang selalu menginginkan peradilan yang cepat, adil, dan berbiaya rendah. Penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya rendah memiliki nilai keadilan yang hakiki, tidak terlepas dari fungsi pelayanan. Politik hukum pelaksanaan peradilan gugatan kecil di pengadilan agama merupakan langkah terobosan, proses beracara juga cepat dan murah, diputuskan oleh hakim tunggal, dan mekanisme persidangan sederhana Sehingga pelaksanaan peradilan gugatan kecil akan dapat membantu beban sengketa di pengadilan agama.Kata Kunci: kebijakan hukum; small claim courts; pengadilan agama.
Sinkronisasi Regulasi tentang Hak Ekonomi Anak di Indonesia dengan Convention on The Rights of The Child/Synchronization of Regulations on Children's Economic Rights in Indonesia with the Convention on The Rights of The Child Usman, Moh
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v12i2.7661

Abstract

Abstract: Children are the next generation who must be given protection by parents, society and the state. Various regulations were formulated to ensure the fulfillment of children's rights. However, various regulations regarding the guarantee of children's rights often lead to legal disharmony. This article aims to describe the synchronization of regulations on the maintenance of the economic rights of children in the family, particularly with the Convention on The Rights of The Child. This article is derived from doctrinal legal research using statutory regulations and conceptual approaches. The results of this study indicate that the material contained in several laws in Indonesia is in line with the Convention on the Rights of the Child, such as the amount of material for children's economic maintenance rights. Even so, there are still regulations that are not synchronized, for example with regard to limits on children's economic maintenance and allowing parents to take children's assets.Keywords: children's rights; family; Constitution.Anak merupakan generasi penerus yang harus diberikan perlindungan oleh orang tua, masyarakat, dan negara. Berbagai regulasi dirumuskan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Namun, berbagai regulasi tentang jaminan hak-hak anak tidak jarang menimbulkan disharmoni hukum. Artikel ini bertujuan mendeksripsikan sinkronisasi regulasi pemeliharaan hak ekonomi anak dalam keluarga, khususnya dengan Convention on The Rights of The Child. Artikel ini berasal dari penelitian hukum doktrinal dengan pendekaran peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa materi yang terkandung dalam beberapa perundang-undangan di Indonesia sudah sejalan antara Konvensi Hak Anak, seperti besaran materi hak pemeliharaan ekonomi anak. Meskipun demikian, masih terdapat regulasi yang belum sinkron, misalnya berkaitan dengan batas pemeliharaan ekonomi anak dan diperbolehkannya orang tua mengambil harta anak.Kata Kunci: hak anak; keluarga; undang-undang.
Implementasi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Body Shaming secara Siber, Mungkinkah?/The Implementation of Penal Mediation in Resolving Cyber Body Shaming, Is It Possible? Kaawoan, Gabriela Karina
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v12i2.10868

Abstract

Abstract: Physical appearance of a person is a gift from God Almighty that must be grateful. However, a person's body image is often a source of humor and even contempt. This condition has a psychological effect on victims, such as feelings of insecurity, avoiding social interactions, depression, and suicidal behavior. This article aims to analyze the inclusion of body shaming as a form of crime and the possible use of the restorative justice paradigm in its handling. This article is the result of a doctrinal law research with a rule of law approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that insulting body image is a criminal offense. Settlement of cases of insult to body image can be resolved by using deliberation to reach a consensus as a form of implementation of the principles of restorative justice.Keywords: body shaming; mediation in criminal case; restorative justice.Abstrak: Citra tubuh seseorang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib disyukuri. Namun, citra tubuh seseorang sering menjadi bahan candaah bahkan penghinaan. Kondisi ini memberikan pengaruh psikologis terhadap korban, seperti perasaan minder, menjauhi interaksi sosial, depresi, hingga periaku bunuh diri. Artikel ini bertujuan menganalisis masuknya body shaming sebagai bentuk tindak pidana dan kemungkinan penggunaan paradigma restorative justice dalam penanganannya.  Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghinaan terhadap citra tubuh termasuk dalam tindak pidana penghinaan ringan. Penyelesaian dari kasus penghinaan terhadap citra tubuh dapat diselesaikan dengan menggunakan jalan musyawarah mufakat sebagai wujud pelaksanaan prinsip restorative justice. Kata Kunci: penghinaan citra tubuh; mediasi penal; keadilan restorasi.
Teori Ajaran Cita Hukum (Idee Das Recht) Di Dalam Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia Setyawan, Fadjar Ramdhani; Sudarsono, Sudarsono; Yuliati, Yuliati
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 13, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v13i1.10025

Abstract

Abstract:Indonesia is a country that has a pluralistic culture. The original cultural diversity of the Indonesian nation needs to be guaranteed and protected by law that is in line with the ideals of the law. This study aims to describe the legal protection of traditional cultural expressions in Indonesia and their conformity with the teachings of legal ideals (idee das recht). This article is based on doctrinal law research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that the teachings of legal ideals require that a regulation must be able to provide guarantees of legal certainty, justice, and expediency. The regulation of the protection of traditional cultural expressions is not in accordance with the teachings of legal ideals. Legal justice cannot be achieved because there is still no clear identification process for the custodian. The government needs to immediately revise Law no. 5 of 2017 concerning the Advancement of Culture.Keywords: cultural expressions; ideals of the law; intellectual property.Abstrak:Indonesia merupakan negara yang memiliki kebudayaan yang majemuk. Ragam kebudayaan asli bangsa Indonesia perlu dijamin dan dilindungi oleh hukum yang selaras dengan cita hukum. Penelitian ini bertujuan mendeksripsikan perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional di Indonesia dan kesesuainnya dengan ajaran cita hukum (idee das recht). Artikel ini berdasarkan penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ajaran cita hukum menghendaki suatu peraturan harus mampu memberikan jaminan akan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pengaturan perlindungan ekspresi budaya tradisional belum sesuai dengan ajaran cita hukum. Keadilan hukum tidak dapat tercapai dikarenakan masih belum ada proses identifikasi yang jelas terhadap custodian. Pemerintah perlu segera melakukan revisi terhadap Undang-undang No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.Kata Kunci: ekspresi budaya; ajaran cita hukum; kekeyaan intelektual.  

Page 18 of 32 | Total Record : 318

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2009 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 2 (2025) Vol 17, No 1 (2025) Vol 16, No 2 (2024) Vol 16, No 1 (2024) Vol 15, No 2 (2023) Vol 15, No 1 (2023) Vol 14, No 2 (2022) Vol 14, No 1 (2022) Vol 13, No 2 (2021) Vol 13, No 1 (2021) Vol 12, No 2 (2020) Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 2: Desember 2017 Vol 9, No 1: Juni 2017 Vol 8, No 2: Desember 2016 Vol 8, No 1: Juni 2016 Vol 7, No 2: Desember 2015 Vol 7, No 1: Juni 2015 Vol 6, No 2: Desember 2014 Vol 6, No 1: Juni 2014 Vol 5, No 2: Desember 2013 Vol 5, No 1: Juni 2013 Vol 4, No 2: Desember 2012 Vol 4, No 1: Juni 2012 de JURE (Vol. 1, No. 2 Vol 3, No 2: Desember 2011 Vol 3, No 1: Juni 2011 de Jure (Vol. 2, No. 1 Vol 2, No 2: Desember 2010 Vol 2, No 1: Juni 2010 Vol 1, No 2: Desember 2009 Vol 1, No 1: Juni 2009 More Issue