cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Chandra
Contact Email
Chandra
Phone
-
Journal Mail Official
publisia.jopad@unmer.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Published by Universitas Merdeka Malang
ISSN : 25412515     EISSN : 25412035     DOI : -
Core Subject : Health, Social,
Public Health Social Sciences
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, with registered numbers ISSN 2541-2515 (print) and 2541-2035 (online) is a multidisciplinary journal published by the Public Administration Department - Faculty of Social and Political Sciences, University of Merdeka Malang. The purpose of this publication is to discuss the conceptual or concepts and research results that have been achieved in the field of public administration and policy. The main focus of Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik is problems in the development of the sciences of public policies and administrations areas. It covers the administration development, the regional autonomy and bureaucracy, the state apparatus, the decentralisation, the economic and science development, the public management, the governance and its policy, and any social sciences that cover sciences of public health, fiscal politics, and regional planning.
Arjuna Subject : -
Articles 163 Documents
 4   5   6   7   8 
KONSTRUKSI SOSIAL DALAM GLOBALISASI; INDEPENDENSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DIANTARA KORPORASI DAN CIVIL SOCIETY Chandra Dinata
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 18, No 1 (2014): April
Publisher : Universitas Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.955 KB) | DOI: 10.26905/pjiap.v18i1.2028

Abstract

Globalisasi mampu untuk merubah mindshet satu negara untuk menganut sistem liberal dalam perekonomian. Kebijakan-kebijakan negara yang dihasilkan mengarah pada kepentingan korporasi dengan dalih investasi dan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu guna memperlancar kepentingan korporasi, negara-negara maju baru berkembang di setting untuk menjadi negara ”bergantung” dengan setumpuk hutang untuk percepatn pembangunan dinegara tersebut. Ketergantungan yang diciptakan mampu memberikan efek kejut bagi negara dalam menentukan kebijakan-kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara tentunya lebih berpihak pada kepentingan korporasi (pemilik modal). Dengan demikian, kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan oleh negara sangat sulit diimplemenasikan. Hal ini harus dikembalikan kepada jati diri bangsa secara kaffah sebagaimana dicita-citakan oleh founding father bangsa dengan jalan mengembalikan marwah yang terkoyak oleh globalisasi tanpa filter.
KEBIJAKAN INDUSTRI FARMASI DI TENGAH GEMPURAN PRAKTEK KAPITALISME Ratna Dwi Novitasari
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 18, No 1 (2014): April
Publisher : Universitas Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.106 KB) | DOI: 10.26905/pjiap.v18i1.2029

Abstract

Praktek kapitalisme merambah pada segala aspek kehuidupan masyarakat global dan mampu menciderai keberpihakan negara terhadap rakyatnya. Dalam industri kesehatan misalnya, kebijakan-kebijakan ke-farmasi-an yang diselenggarakan oleh negara mengarah pada kepentingan pasar. Kebutuhan-kebutuhan atas obat-obat berkualitas mengacu pada kepentingan pasar. Dengan demikian, “pasar” menjadi aktor utama dalam industri farmasi dalam negeri. Minimnya kualitas layanan kesehatan yang diberikan negara kepada  masyarakat semakin menguatkan asumsi bahwa negara sedang absen dalam melindungi hak-hak dasar warga negara seperti kesehatan. Negara lebih menggantungkan diri kepada para pasar yang memainkan kualitas dan harga obat-obatan yang seharusnya menjadi tugas dan wewenang negara. Dengan demikian masyarakat miskin akan lebih dekat dengan segala sumber penyakit yang siap menyerang kapan dan dimana saja
KESENJANGAN SOSIAL: KOLONIALISME PENDIDIKAN MENGIKIS TERWUJUDNYA WALFARE STATE Ahsani, Retno Dewi Pramodia
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 18, No 1 (2014): April
Publisher : Universitas Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.808 KB) | DOI: 10.26905/pjiap.v18i1.2030

Abstract

Pendidikan merupakn hak dasar yang harus terpenuhi oleh setiap warga negara, oleh sebab itu pendidikan menjadi indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan satu masyarakat di satu negara. Dewasa ini, pendidikan yang diselenggarakan oleh negara maupun masyarakat membuka jurang pemisah yang dalam untuk msyarakat menjangkaunya. Tingginya biaya pendidikan membuktikan bahwa pendidikan telah dokomodifikasi oleh negara, dan negara selalu ”membuang muka” ketika masyarakat tidak mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi dan berkualitas. Atas kondisi komodifikasi pendidikan, maka masyarakat yang berada dalam kelompok yang kurang mampu tidak dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas dikarenakan biaya yang tinggi. Atas kondisi ini, negara seharusnya hadir memberikan ruang-ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat yang kurang mampu untuk memperoleh pendidikan murah dan berkualitas, sebagai bentuk implementasi amanh konstitusi
MANAJEMEN KARIR PADA JABATAN FUNGSIONAL DI KEMENTERIAN KEHUTANAN RI Wahyu Tri Kuncara
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 18, No 1 (2014): April
Publisher : Universitas Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.903 KB) | DOI: 10.26905/pjiap.v18i1.2031

Abstract

Agenda reformasi birokrasi yang diterapkan dilingkungan kementerian kehutanan Republik Indonesia memasuki babak baru dengan menggunakan metode restrukturisasi organisasi berbasis pada Personal Assesment Center (PAC) yang menjadi sumber dan pondasi bagi penempatan jenjang karir pegawai. Karir pegawai sangat ditentukan oleh kapasitas serta prfesionalisme pegawai dalam menjalankan fungsi-fungsinya selaku aparatur negara. Dengan demikian, menggunakan model PAC mampu mendorong para pegawai untuk terus meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan fungsinya tersebut.
Penguatan Partisipasi Didalam Akuntabilitas Pembangunan Desa Agus Prianto
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 3, No 1: April 2018
Publisher : Universitas Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/pjiap.v3i1.2268

Abstract

Autonomous systems change and change (amendment) as the goal of accelerating development amidst social change. Based on Law 23 of 2014, the authority of the Village Government to design development in accordance with the needs of the community that requires the existence of public participation. Principles of Participation in Development make the system of Democracy a moral development and as a mechanism of social system of development in the village. The high participation of Masyasrakat can create accountability in the function of the Village Command by institutionalizing the community able to play an active role in the planning and supervision of village development.DOI: https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i1.2268
Analisis Program Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu Jawa Timur) Dody Setyawan; Firman Firdausi; Sugeng Rusmiwari
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 3, No 1: April 2018
Publisher : Universitas Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.465 KB) | DOI: 10.26905/pjiap.v3i1.2275

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Gender Responsive Planning and Budgeting (PPRG) in Batu City. Analytical techniques use qualitative methods with a focus on general budgets, which incorporate gender assumptions and distribute budget allocations that take account of their gender impact. Data obtained through in-depth interviews with purposive sampling on staff and employees who know and engage in budgeting. Furthermore, to study strategic policy document of Batu City, that is; RPJMD documents, RKPD documents and APBD documents by 2016. The results of research on gender responsive planning and budgeting process in the Regional Government Work Units (SKPD) have not been fully implemented due to the fact that the Regional Regulation (Perda) has not yet been established as the basis of Gender Equality Gender (PUG) . There is no PUG Working Group at city and Focal Point level in SKPD. Budgeting also does not use gender analysis in the form of Gender Analysis Pathway (GAP) and Gender Budget Statement (GBS). In fact, these instruments become formal evidence of the existence of gender responsive planning and budgeting in Batu City Local Government.DOI: https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i1.2275
Komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan ekowisata di Kabupaten Sidoarjo Isnaini Rodiyah; Isna Fitria Agustina
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 3, No 2: Oktober 2018
Publisher : Universitas Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (144.445 KB) | DOI: 10.26905/pjiap.v3i2.1921

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan ekowisata. Pendekatan penelitian mengunakan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan purposive sampling. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles Huberman. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (PKS) memiliki komitmen pengembangan ekowisata dalam tiga dimensi. Dimensi pertama affective commimtment menunjukkan kemauan kuat PKS serta konsisten meyakini nilai-nilai alami isu lingkungan dengan membuat lahan konservasi dan pembinaan masyarakat tentang manfaat mangrove. Kedua, normative commitment PKS konsisten bertindak dalam bentuk menanam 200.000 bibit tanaman mangrove per tahun meskipun kurang maintenance di kawasan Tlocor yang diklaim sebagai destinasi wisata mangrove sehingga menjadi kumuh dan kotor berakibat sepi pengunjung. Ketiga, continuance commitment PKS menjaga keberlangsungan pengembangan ekowisata dengan selalu berkoordinasi antar institusi dalam mewujudkan ekowisata sekalipun belum mampu mendongkrak pengembangan ekowisata. Kesimpulan: PKS melalui instansi terkait berusaha menunjukkan komitmen dalam pengembangan ekowisata namun belum optimal karena keterbatasan sumber daya. Untuk itu dibutuhkan kerjasama sinergis secara kolaboratif melibatkan stakeholders yakni Pemerintah Daerah, pihak swasta (khususnya pengembang wisata) dan masyarakat dalam mengembangkan kawasan ekowisata menggunakan menejemen strategis sehingga dapat mencapai hasil sesuai dengan rencana.
The impact of decentralisation on public sector corruption in Indonesia Rizqi Bachtiar
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 3, No 2: Oktober 2018
Publisher : Universitas Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.077 KB) | DOI: 10.26905/pjiap.v3i2.2255

Abstract

Corruption is one of the illnesses of the government bodies that are still being combated in some countries, especially Indonesia. In order to reduce corruption cases, there are several reforms to be implemented, for example decentralisation. Decentralisation is expected to solve the problem since the policy narrows the gap between government and citizens. However, decentralisation does not eventually reduce corruption cases. Indonesia, for example, based on Corruption Perception Index has relatively stagnant ranking of  combating corruption. Furthermore, there are few researches on the impact of decentralisation on corruption. Based on the explanation, this paper examines the drawbacks and benefits of the implementation of decentralisation on public sector corruption in Indonesia. Interestingly, this research finds that the implementation of decentralisation in Indonesia seems to have diverse impacts to eradicate corruption cases. For example, although Indonesia still has unsatisfied rank in combating corruption, the successfulness of KPK in arresting several local leaders indicates that decentralisation helps the enforcement institution in recognising the responsible actors on corruption acts. Therefore, this research is expected to fill the research gap on the impact of decentralisation on corruption in Indonesia.
Penerapan konsep community based tourism (CBT) di desa wisata candirejo borobudur mewujudkan kemandirian desa Retno Dewi Pramodia Ahsani; Oktavia Suyaningsih; Nur Ma’rifah; Elsa Aerani
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 3, No 2: Oktober 2018
Publisher : Universitas Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (401.301 KB) | DOI: 10.26905/pjiap.v3i2.2270

Abstract

This study aims to examine about the impact of application of the concept of Community Based Tourism (CBT) in realizing the independence of Candirejo village. The research method used is qualitative method. The results of this study are Candirejo Village Management Manager is a Cooperative whose entrepreneurs are the original community of Candirejo Village, The impact of CBT concept implementation can be seen through economic aspects (job diversification, improvement of housing condition and new business development), social (social interaction, community participation, change of mindset), cultural adoption, and environment (improvement of public facilities). With the fulfillment of Indicator Independence of the village is not entirely Candirejo village can be released  of the government aid funds, but at least in the fulfillment of basic needs, community activities, construction of public facilities, and economic activities available can be fulfilled independently
Studi terhadap pergaulan lintas agama dalam meningkatkan kearifan sosial mahasiswa di IKIP Budi Utomo Malang Kurniawan, Choirul; Tobing, Melliana Sari; Zaini, Moh.
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 3, No 2 (2018): Oktober
Publisher : Universitas Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.413 KB) | DOI: 10.26905/pjiap.v3i2.2283

Abstract

Social interactions in everyday life are commonplace and occur naturally. But not automatically the guarantee that the association without giving birth to conflict, on the contrary, the existing naturality has the potential to create a 'sensitive space' of various diversity; ethnicity, culture, even religion. In the context of student interfaith relationships, occupy sensitive positions. This lies in the 'taboo' of students in discussing 'issues' of religious differences. If this is the reality, then one day the 'taboo' will become a deadlock center, thus hampering the process of socializing (social intercourse). This will not only cause a culture of silant, more than that it can also cause social conflict, so that it will affect social harmony across religions within the scope of the education association between students at the IKIP Budi Utomo Malang. Activities that will be carried out are analyzing cross-religious social relations of students at IKIP Budi Utomo Malang, with the aim of finding patterns of interfaith social relations among students, and offering an offer of social concepts of student interfaith intercultural engineering, so that religious social (social) wisdom at the student level becomes better. The approach used is a qualitative-phenomenological research approach, using the instrument indept interview, documentation, and observation / participants. The analysis model that will be used is the Miles and Huberman analysis model: data collection, data display, data reduction and congclusions: drawing / verifying. While the grand theory used in this study is to use sociological theories of religion. 

Page 6 of 17 | Total Record : 163

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2014 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2: OKTOBER 2024 Vol 9, No 1: APRIL 2024 Vol 8, No 2: Oktober 2023 Vol 8, No 1: April 2023 Vol 7, No 2: Oktober 2022 Vol 7, No 1: April 2022 Vol 6, No 1 (2021): Volume 6 No 1 April 2021 Vol 6, No 2: Oktober 2021 Vol 6, No 1: April 2021 Vol 5, No 1 (2020): PJIAP Vol. 5 (1) April 2020 Vol 5, No 2 (2020): Oktober 2020 Vol 5, No 2: Oktober 2020 Vol 5, No 1: April 2020 Vol 4, No 1 (2019): April 2019 Vol 4, No 2: Oktober 2019 Vol 4, No 2 (2019): Oktober Vol 4, No 1: April 2019 Vol 3, No 2 (2018): Oktober Vol 3, No 2: Oktober 2018 Vol 3, No 1: April 2018 Vol 2, No 1 (2017): April 2017 Vol 2, No 2: Oktober 2017 Vol 2, No 2 (2017): Oktober Vol 2, No 1: April 2017 Vol 20, No 1 (2016): April 2016 Vol 1, No 2 (2016): October 2016 Vol 1, No 1 (2016): April 2016 Vol 1, No 2: October 2016 Vol 1, No 1: April 2016 Vol 18, No 1 (2014): April 2014 Vol 18, No 1 (2014): April More Issue