Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 13, No 1 (2018): June"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[Rezim Hukum Khusus Atas Orbit Geostasioner (GSO) (Prospek dan Tantangan) ]]>
<![CDATA[Supriadhie, Anjar]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 1 (2018): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v13i1.9220
<![CDATA[Pemanfaatan dan penggunaan GSO sampai dengan saat ini oleh negara berkembang khususnya negara-negara khatulistiwa dinilai masih menjadi masalah karena belum mencerminkan rasionalitas yang berkeadilan. Perjuangan oleh negara-negara berkembang termasuk didalamnya negara-negara khatulistiwa yang terus diupayakan melalui UNCOPUOS (United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space) adalah agar ditetapkannya “suatu rezim hukum khususâ€Â. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prospek dan tantangan negara-negara dalam mewujudkan rezim hukum khusus. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan analisa pendekatan konsep dan peraturan perundang-undangan/konvensi serta teori sistim hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi isi rezim hukum khusus masih berupa usulan perspektif dari negara-negara berkembang termasuk didalamnya negara khatulistiwa yang menginginkan adanya pemberian hak lebih dan adil pada negara yang memiliki karakteristik khusus dan memiliki keterbatasan kemampuan dan sampai saat ini belum pernah ada negara yang mengusulkan wujud atau bentuk hukum internasional seperti apa yang akan diperuntukkan untuk pengaturannya. Berdasarkan hal ini, prospek negara-negara dalam perjuangan untuk mewujudkan adanya suatu rejim hukum khusus dalam forum UNCOPUOS dalam bentuk didasarkan pendekatan teori sistim (aspek kelembagaan hukum, substansi hukum maupun budaya hukum), sulit akan berhasil. Bentuk formil pengaturan internasional sebagai rejim hukum khusus GSO agar dapat memberikan kepastian hukum bagi negara-negara apabila dapat terbentuk adalah dalam bentuk atau berupa suatu hukum tertulis/ hard Law.Until today, the exploitation and use of GSO by developing countries especially equatorial states is still considered a problem because it does not reflect a just rationality. The effort by the developing countries including the equatorial states, which continue to be pursued through UNCOPUOS (United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space), is to enact the sui generis regime. The purpose of this research is to find out the prospects and challenges faced by the countries in pursuing such effort. This research is legal normative research by using conceptual approach analysis and statutory or convention as well as legal system theory. The result revealed that the substances of the sui generis regime is still a proposed perspective of developing countries, including the equatorial state that wants the granting of more and fairer rights in a country that has special characteristics and has limited capabilities, and until now there has never been a country that proposed a form or international legal form will be destined for its arrangement. The conclusion of this research is that the prospects of countries in the effort to enact a special legal regime in the UNCOPUOS forum in the form based on system theory approach (legal institutional aspects, legal substance and legal culture), is difficult to achieve. Formal form of international regulation as GSO’s sui generis regime in order to provide legal certainty for countries if possible is in the form of Hard Law.]]>
<![CDATA[Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ]]>
<![CDATA[Ari Atu Dewi, Anak Agung Istri]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 1 (2018): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v13i1.13933
<![CDATA[Secara empiris, penyandang disabilitas sering mendapat pelakuan diskriminatif dalam kehidupan sosial yang berakibat pada pengabaian terhadap terpenuhinya hak hak penyandang disabilitas, meskipun secara yuridis, seperti di Bali, telah ada produk hukum Daerah yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganailisis bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas dan bagaimana pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas tersebut dikaitkan dengan budaya Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang diatur melalui Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 telah memuat hak-hak penyandang disabilitas yang cukup komprehensif, serta juga memuat kewajiban dari Pemerintah Daerah dalam melakukan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun, demikian dalam hak keberagamaan penyandang disabilitas, memilik potensi untuk tidak dapat diterapkan karena cenderung tidak sejalan dengan adat dan budaya Bali yang sudah turun-temurun.Empirically, people with disabilities often get discriminatory treatment in social life which results in neglect of the fulfillment of the rights of persons with disabilities, although juridically, as in Bali, there are already regional legal products that provide protection for the rights of persons with disabilities. This study aims to analyze how forms of legal protection given to people with disabilities and how the implementation of the rights of persons with disabilities is associated with Balinese culture. This study uses normative research methods with the approach of legislation (statue approach) and conceptual approach. The results of this study indicate that legal protection and the fulfillment of the rights of persons with disabilities regulated through the Bali Provincial Regulation Number 9 of 2015 has contained the rights of persons with disabilities that are quite comprehensive, as well as the obligations of the Regional Government in fulfilling the rights of persons with disabilities. However, as in the rights of religious persons with disabilities, they have the potential not to be applied because they tend to be inconsistent with Balinese customs and culture that has been passed down through generations.]]>
<![CDATA[Law as a Means of Serving Justice in Nigeria ]]>
<![CDATA[Hakeem, Ijaiya Olasunkanmi]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 1 (2018): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v13i1.14262
<![CDATA[Right from the ancient times, the relationship between law and justice constantly appears to be one of the most stimulating as well as penetrating controversial ideas. The paper will discuss the fundamental concept of law and justice by assessing the ideas of a few justice thinkers, some key theories of law and justice, and some cardinal indicators of law and justice with a practical example from Nigeria. The study adopted qualitative research which comprises doctrinal and non-doctrinal methods. The research draws information from primary and secondary sources. The information obtained was subjected to content analysis. The paper found that justice is an inherent component of the law and not separate or distinct from it. The paper also found that the idea of justice has been trapped by political ideologies, religions, cultural intolerance, poverty, deprivation, gender discrimination, violation of human rights and inequality in Nigeria. In quintessence, the paper concludes that law is justice. The paper recommends that the courts should lean on the side of justice in any case of conflict between law and justice for effective administration of justice.]]>
<![CDATA[Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime) ]]>
<![CDATA[Djanggih, Hardianto]]>;
<![CDATA[Qamar, Nurul]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 1 (2018): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v13i1.14020
<![CDATA[Artikel ini membahas masalah penanggulangan kejahatan siber (cyber crime) melalui pendekatan teori-teori kriminologi. Hal tersebut penting untuk memahami kejahatan siber dari segi karakteristik kejahatan dan penjahat. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian yang bersifat yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat teori yang dapat digunakan menganalisis kejahatan siber (cyber crime), yaitu anomi, asosiasi diferensial, kontrol sosial, dan netralisasi. Teori tersebut dapat digunakan sebagai strategi pencegahan dan penindakan kejahatan siber (cyber crime) sebagai kejahatan yang dihasilkan melalui interaksi anggota mayarakat memerlukan penanganan serius baik oleh masyarakat, penegak hukum dan perumusan perundangan-undangan. Agar kebijakan memerangi kejahatan siber (cyber crime) tepat guna dan berhasil guna, maka para pihak perlu memperhatikan hasil kajian cyber crime dari perspektif kriminologi.This article discusses the problem of cyber crime through the approach of criminology theories. It is important to understand cyber crime in terms of the characteristics of crime and criminals. The research method used is research method that is juridical-empirical. The results show that there are four theories that can be used to analyze cyber crime, namely anomy, differential association, social control, and neutralization. The theory can be used as a cyber crime prevention and crime prevention strategy as a crime generated through the interaction of members of the community requires serious handling by the community, law enforcement and the formulation of legislation. In order for the policy to combat cyber crime to be effective and effective, the parties need to pay attention to the results of the cyber crime study from the perspective of criminology.]]>
<![CDATA[Self-Rescpect dan Kesadaran Hukum Pejabat Tata Usaha Negara Menuju Keadilan ]]>
<![CDATA[Untoro, Untoro]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 1 (2018): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v13i1.7856
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana self respect dan kesadaran hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara serta pengaruhnya terhadap putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan yuridis normatif (doctrinal approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya self respect dan kesadaran hukum Pejabat Tata Usaha Negara terhadap putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu: regulasi eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara, kualitas putusan Peradilan Tata Usaha Negara, budaya hukum Pejabat Tata Usaha Negara. Selain itu, self respect dan kesadaran hukum Pejabat Tata Usaha Negara terhadap putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap berpengaruh dalam mewujudkan keadilan.This study aims to analyze how the self respect and legal awareness of the State Administrative Officers as well as its influence on the decision of the State Administrative Court which has a permanent legal force. The research method used with normative juridical approach (doctrinal approach). The results of this study indicate that there are three factors that cause the not yet optimal self respect and legal awareness of the State Administrative Officer against the decision of the State Administrative Court which has a permanent legal force, namely: the execution of the decision of the State Administrative Court, the quality of the decision of the State Administrative Court, legal culture of the State Administrative Officer. In addition, the self respect and legal awareness of the State Administrative Officer of the State Administrative Court ruling which has the legal power remains influential in realizing justice.]]>
<![CDATA[Kebijakan Travel Warning dan Pembatasan Hak Berwisata ]]>
<![CDATA[Arsika, I Made Budi]]>;
<![CDATA[Jaya, Ida Bagus Surya Dharma]]>;
<![CDATA[Satyawati, Ni Gusti Ayu Dyah]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 1 (2018): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v13i1.15115
<![CDATA[Penerbitan travel warning oleh suatu negara secara faktual berdampak pada tingkat kunjungan wisata ke negara yang dituju. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai praktik negara-negara, termasuk Indonesia, dalam menerapkan kebijakan travel warning. Selain itu, juga secara spesifik akan membahas korelasi antara kebijakan travel warning dengan eksistensi hak berwisata (right to tourism) dalam kerangka hak asasi manusia (HAM). Jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif yang utamanya menganalisis peraturan perundang-undangan nasional Indonesia dan instrumen internasional yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik negara-negara dalam dalam penerbitan kebijakan travel warning menunjukkan variasi yang relatif beragam, terutama berkaitan dengan identifikasi risiko dan lembaga yang berwenang untuk menyampaikan imbauan perjalanan. Berkaitan dengan eksistensi hak berwisata (right to tourism) dalam kerangka HAM, kebijakan travel warning merupakan implementasi dari kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya ketika mereka berada di luar negeri sekaligus merefleksikan tindakan negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mendasar warga negaranya. Adapun pembatasan hak berwisata oleh negara sesungguhnya dilakukan dalam rangka menjamin terpenuhinya jenis HAM lain yang jauh lebih mendasar dibandingkan dengan pemenuhan hak berwisata yang justru masih dikategorikan sebagai HAM generasi ketiga dan eksistensinya masih diperdebatkan.The publication of travel warning by a country factually impacts the level of tourist visit to the destination country. This study aims to analyze the practice of countries, including Indonesia, in applying travel warning policy. In addition, also specifically will discuss the correlation between travel warning policy with the existence of rights of travel (right to tourism) within the framework of human rights (HAM). This type of research is juridical-normative which primarily analyzes Indonesian national legislation and relevant international instruments. The results of this study indicate that the practice of countries in the issuance of travel warning policy shows a relatively diverse variety, mainly related to the identification of risks and institutions authorized to deliver travel appeals. In relation to the existence of the right of tourism within the human rights framework, the travel warning policy is the implementation of the state’s obligation to protect its citizens while abroad while reflecting the state’s actions to ensure the fulfillment of the fundamental rights of its citizens. The limitation of travel rights by the state is actually done in order to guarantee the fulfillment of other types of human rights that are far more fundamental than the fulfillment of travel rights that are still categorized as third-generation human rights and its existence is still disputed.]]>
<![CDATA[Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime) ]]>
<![CDATA[Hardianto Djanggih]]>;
<![CDATA[Nurul Qamar]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 1 (2018): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v13i1.14020
<![CDATA[Artikel ini membahas masalah penanggulangan kejahatan siber (cyber crime) melalui pendekatan teori-teori kriminologi. Hal tersebut penting untuk memahami kejahatan siber dari segi karakteristik kejahatan dan penjahat. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian yang bersifat yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat teori yang dapat digunakan menganalisis kejahatan siber (cyber crime), yaitu anomi, asosiasi diferensial, kontrol sosial, dan netralisasi. Teori tersebut dapat digunakan sebagai strategi pencegahan dan penindakan kejahatan siber (cyber crime) sebagai kejahatan yang dihasilkan melalui interaksi anggota mayarakat memerlukan penanganan serius baik oleh masyarakat, penegak hukum dan perumusan perundangan-undangan. Agar kebijakan memerangi kejahatan siber (cyber crime) tepat guna dan berhasil guna, maka para pihak perlu memperhatikan hasil kajian cyber crime dari perspektif kriminologi.This article discusses the problem of cyber crime through the approach of criminology theories. It is important to understand cyber crime in terms of the characteristics of crime and criminals. The research method used is research method that is juridical-empirical. The results show that there are four theories that can be used to analyze cyber crime, namely anomy, differential association, social control, and neutralization. The theory can be used as a cyber crime prevention and crime prevention strategy as a crime generated through the interaction of members of the community requires serious handling by the community, law enforcement and the formulation of legislation. In order for the policy to combat cyber crime to be effective and effective, the parties need to pay attention to the results of the cyber crime study from the perspective of criminology.]]>
<![CDATA[Self-Rescpect dan Kesadaran Hukum Pejabat Tata Usaha Negara Menuju Keadilan ]]>
<![CDATA[Untoro Untoro]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 1 (2018): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v13i1.7856
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana self respect dan kesadaran hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara serta pengaruhnya terhadap putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan yuridis normatif (doctrinal approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya self respect dan kesadaran hukum Pejabat Tata Usaha Negara terhadap putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu: regulasi eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara, kualitas putusan Peradilan Tata Usaha Negara, budaya hukum Pejabat Tata Usaha Negara. Selain itu, self respect dan kesadaran hukum Pejabat Tata Usaha Negara terhadap putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap berpengaruh dalam mewujudkan keadilan.This study aims to analyze how the self respect and legal awareness of the State Administrative Officers as well as its influence on the decision of the State Administrative Court which has a permanent legal force. The research method used with normative juridical approach (doctrinal approach). The results of this study indicate that there are three factors that cause the not yet optimal self respect and legal awareness of the State Administrative Officer against the decision of the State Administrative Court which has a permanent legal force, namely: the execution of the decision of the State Administrative Court, the quality of the decision of the State Administrative Court, legal culture of the State Administrative Officer. In addition, the self respect and legal awareness of the State Administrative Officer of the State Administrative Court ruling which has the legal power remains influential in realizing justice.]]>
<![CDATA[Kebijakan Travel Warning dan Pembatasan Hak Berwisata ]]>
<![CDATA[I Made Budi Arsika]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Surya Dharma Jaya]]>;
<![CDATA[Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 1 (2018): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v13i1.15115
<![CDATA[Penerbitan travel warning oleh suatu negara secara faktual berdampak pada tingkat kunjungan wisata ke negara yang dituju. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai praktik negara-negara, termasuk Indonesia, dalam menerapkan kebijakan travel warning. Selain itu, juga secara spesifik akan membahas korelasi antara kebijakan travel warning dengan eksistensi hak berwisata (right to tourism) dalam kerangka hak asasi manusia (HAM). Jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif yang utamanya menganalisis peraturan perundang-undangan nasional Indonesia dan instrumen internasional yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik negara-negara dalam dalam penerbitan kebijakan travel warning menunjukkan variasi yang relatif beragam, terutama berkaitan dengan identifikasi risiko dan lembaga yang berwenang untuk menyampaikan imbauan perjalanan. Berkaitan dengan eksistensi hak berwisata (right to tourism) dalam kerangka HAM, kebijakan travel warning merupakan implementasi dari kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya ketika mereka berada di luar negeri sekaligus merefleksikan tindakan negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mendasar warga negaranya. Adapun pembatasan hak berwisata oleh negara sesungguhnya dilakukan dalam rangka menjamin terpenuhinya jenis HAM lain yang jauh lebih mendasar dibandingkan dengan pemenuhan hak berwisata yang justru masih dikategorikan sebagai HAM generasi ketiga dan eksistensinya masih diperdebatkan.The publication of travel warning by a country factually impacts the level of tourist visit to the destination country. This study aims to analyze the practice of countries, including Indonesia, in applying travel warning policy. In addition, also specifically will discuss the correlation between travel warning policy with the existence of rights of travel (right to tourism) within the framework of human rights (HAM). This type of research is juridical-normative which primarily analyzes Indonesian national legislation and relevant international instruments. The results of this study indicate that the practice of countries in the issuance of travel warning policy shows a relatively diverse variety, mainly related to the identification of risks and institutions authorized to deliver travel appeals. In relation to the existence of the right of tourism within the human rights framework, the travel warning policy is the implementation of the state’s obligation to protect its citizens while abroad while reflecting the state’s actions to ensure the fulfillment of the fundamental rights of its citizens. The limitation of travel rights by the state is actually done in order to guarantee the fulfillment of other types of human rights that are far more fundamental than the fulfillment of travel rights that are still categorized as third-generation human rights and its existence is still disputed.]]>
<![CDATA[Rezim Hukum Khusus Atas Orbit Geostasioner (GSO) (Prospek dan Tantangan) ]]>
<![CDATA[Anjar Supriadhie]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 1 (2018): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v13i1.9220
<![CDATA[Pemanfaatan dan penggunaan GSO sampai dengan saat ini oleh negara berkembang khususnya negara-negara khatulistiwa dinilai masih menjadi masalah karena belum mencerminkan rasionalitas yang berkeadilan. Perjuangan oleh negara-negara berkembang termasuk didalamnya negara-negara khatulistiwa yang terus diupayakan melalui UNCOPUOS (United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space) adalah agar ditetapkannya “suatu rezim hukum khususâ€Â. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prospek dan tantangan negara-negara dalam mewujudkan rezim hukum khusus. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan analisa pendekatan konsep dan peraturan perundang-undangan/konvensi serta teori sistim hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi isi rezim hukum khusus masih berupa usulan perspektif dari negara-negara berkembang termasuk didalamnya negara khatulistiwa yang menginginkan adanya pemberian hak lebih dan adil pada negara yang memiliki karakteristik khusus dan memiliki keterbatasan kemampuan dan sampai saat ini belum pernah ada negara yang mengusulkan wujud atau bentuk hukum internasional seperti apa yang akan diperuntukkan untuk pengaturannya. Berdasarkan hal ini, prospek negara-negara dalam perjuangan untuk mewujudkan adanya suatu rejim hukum khusus dalam forum UNCOPUOS dalam bentuk didasarkan pendekatan teori sistim (aspek kelembagaan hukum, substansi hukum maupun budaya hukum), sulit akan berhasil. Bentuk formil pengaturan internasional sebagai rejim hukum khusus GSO agar dapat memberikan kepastian hukum bagi negara-negara apabila dapat terbentuk adalah dalam bentuk atau berupa suatu hukum tertulis/ hard Law.Until today, the exploitation and use of GSO by developing countries especially equatorial states is still considered a problem because it does not reflect a just rationality. The effort by the developing countries including the equatorial states, which continue to be pursued through UNCOPUOS (United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space), is to enact the sui generis regime. The purpose of this research is to find out the prospects and challenges faced by the countries in pursuing such effort. This research is legal normative research by using conceptual approach analysis and statutory or convention as well as legal system theory. The result revealed that the substances of the sui generis regime is still a proposed perspective of developing countries, including the equatorial state that wants the granting of more and fairer rights in a country that has special characteristics and has limited capabilities, and until now there has never been a country that proposed a form or international legal form will be destined for its arrangement. The conclusion of this research is that the prospects of countries in the effort to enact a special legal regime in the UNCOPUOS forum in the form based on system theory approach (legal institutional aspects, legal substance and legal culture), is difficult to achieve. Formal form of international regulation as GSO’s sui generis regime in order to provide legal certainty for countries if possible is in the form of Hard Law.]]>
