cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Pandecta
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Terbit dua kali setahun bulan Januari dan Juli. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis kritis di bidang Ilmu Hukum
Arjuna Subject : -
Articles 620 Documents
 31   32   33   34   35 
Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstagdigheden) dalam Kesepakatan Perjanjian Kredit Mulyati, Etty
Pandecta Research Law Journal Vol 15, No 2 (2020): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v15i2.19527

Abstract

Perjanjian kredit perbankan dalam praktik dibuat dalam bentuk perjanjian baku yang isinya ditentukan secara sepihak oleh pihak bank sebagai pihak yang dominan, sedangkan pihak debitur hanya dapat menyetujuinya dan dengan terpaksa menerima semua persyaratan yang sudah dibakukan oleh pihak bank. Ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam perjanjian baku, dapat dimanfaatkan oleh pihak yang dominan untuk melakukan penyalahgunaan keadaan dan pihak yang kedudukannya lebih rendah akan mengalami keadaan yang kurang menguntungkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penyalahgunaan keadaan dalam kesepakatan perjanjian kredit perbankan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyalahgunaan keadaan tidak hanya berhubungan dengan isi perjanjian, tetapi juga berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian. Debitur yang sangat membutuhkan dana, sebagai pihak yang berada dalam keadaan darurat dapat dengan terpaksa menyetujui isi perjanjian kredit walaupun persyaratannya sangat memberatkan, sementara pihak bank secara ekonomi dan psikologis mempunyai kedudukan yang lebih kuat. Di Indonesia penyalahgunaan keadaan belum diatur secara jelas dalam KUHPerdata. Diperlukan adanya perubahan dan pengembangan KUHPerdata terkait penyalahgunaan keadaan agar terjadi keseimbangan antara penerapan asas kebebasan berkontrak dan penerapan asas kepatutan, keadilan dan keseimbangan.
Implementation of Sharia Compliance to Optimize Zakat Governance in the Frontier and Outermost Regions in Indonesia Kaffah, Nurfahmi Islami; Susetyo, Heru
Pandecta Research Law Journal Vol 15, No 2 (2020): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v15i2.24162

Abstract

This research is a juridical and empirical study about the implementation of sharia compliance based on Law no. 23 the year 2011 on the Management of Zakat. BAZNAS, as the zakat management authority under the government, must implement good governance based on Islamic Sharia principles, trustworthiness, benefit, justice, legal certainty, integrated and accountability as a mandate from the zakat regulation. Sharia compliance is the main aspect in the management of zakat which consists the rules and the principles of sharia are essentially listed in the Qur’an, Hadith and developed in zakat fiqh related to principles of collecting and management of zakat, such as subject dan object of zakat, nisab and haul and the utilization and empowerment of zakat property. This study discusses the regulatory aspects of sharia compliance in the management of zakat, sharia principle in the operation of zakat, the stakeholders, indicators, reporting and auditing systems, and the benefits of implementing sharia compliance in zakat management. The research field was conducted in six ProvinceS in Indonesia (Aceh, West Nusa Tenggara, East Kalimantan Province, East Nusa Tenggara, North Sulawesi, Gorontalo). The implementation of sharia compliance in zakat institutions began to be effective in 2018 after the Decree of the Ministry of Religious Affairs Number 733 in 2018 concerning sharia audit guidelines for zakat management reports. The implementation of sharia compliance has a positive correlation with the implementation of good governance in the management of zakat institutions because it is associated with increased accountability and responsibility of zakat institutions. Sharia compliance is a strategic issue in achieving best practices in the management of zakat institutions, especially in ensuring legal certainty and trust in the community to optimize the empowerment of zakat in Indonesia.
Penyelesaian Sengketa Konstruksi melalui Arbitrase Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Muskibah, Muskibah; Hidayah, Lili Naili
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 1 (2021): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.25671

Abstract

Artikel ini membahas isu hukum tentang kekuatan mengikat perjanjian arbitrase dalam kontrak kerja konstruksi dan kepastian hukum pelaksanaan putusan arbitrase dalam penyelesaian sengketa konstruksi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal terhadap semua peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Perjanjian arbitrase mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang. Pelaksanaan putusan arbitrase dalam sengketa konstruksi dari hasil analisis terhadap beberapa putusan arbitrase belum memberikan kepastian hukum. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlu dilakukan perubahan terhadap pengaturan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase sehingga penyelesaian sengketa konstruksi melalui arbitrase memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
Analisa Yuridis Standarisasi Syarat Keterangan Kesehatan Calon Anggota Legislatif Tosika, Metrina; Fahmi, Khairul; Asrinaldi, Asrinaldi
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 1 (2021): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.23958

Abstract

Syarat kesehatan jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba pada perhelatan Pemilu 2019 adalah salah satu teknis penyelenggaraan Pemilu yang masih diperdebatkan antara calon legislatif dengan Penyelenggara Pemilu setiap Pemilu. Standar sehat bakal calon yang masih belum dirumuskan dengan baik dalam Peraturan Perundang-Undangan menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak berkeadilan serta tidak memberi manfaat bagi bakal calon. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis standar persyaratan sehat bagi calon legislatif, apakah sudah sesuai dengan tujuan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa frasa “memenuhi syarat” yang diatur oleh KPU telah menjadikannya tidak sesuai dengan tujuan hukum dan asas peraturan perundang-undangan bahwa hukum harus dapat dilaksanakan oleh semua orang. Penelitian ini merekomendasikan perlu kiranya KPU menetapkan standar yang jelas bentuk keterangan sehat yang memenuhi syarat calon anggota legislatif pada Pemilu berikutnya.
The Urgency of Revising the Finance Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 As an Umbrella Law in Practicing Peer to Peer Lending Based on Financial Technology in Indonesia Kamal, Ubaidillah; Ningsih, Ayup Suran
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 1 (2021): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.30397

Abstract

ABSTRACTThe presence of Peer to Peer Lending Based on Financial Technology (Fintech) in Indonesia is a real manifestation of a technological advancement. The advantage of technology is its simplicity, but like two sides of a coin, technological advances in financial services also cause polemics and problems. Based on complaints received by the Financial Services Authority, there are 2 things that are often complained about by borrower, it is regarding the unwise use of private data that is used as a way of collecting debt by peer to peer providers and the way they contact borrower for collecting debt. Even though it is considered controversial, the growth of fintech service providers has accelerated to 200%. These are show the urgency that the Financial Services Authority Regulation No.77/POJK.01/2016 requires revision because it is not in suitable with the current development of Fintech. The Financial Services Authority Regulation No.77/ POJK.01/2016 requires revisions regarding the restrictions on access on borrower’s device, it must be only camera, microphone, and location only, no access to contact or gallery, then related to more detailed in regulating the operations of the fintech provider company, and related regulation for the minimum capital for the fintech provider company.Keywords: Peer to Peer; Lending; Fintech; Borrower ABSTRAKHadirnya Peer to Peer Lending Berbasis Financial Technology (Fintech) di Indonesia adalah manifestasi nyata dari sebuah kemajuan teknologi. Keunggulan dari suatu teknologi adalah kemudahannya, namun ibarat 2 sisi mata uang, kemajuan teknologi dibidang jasa keuangan ini juga menimbulkan polemik serta permasalahannya. Berdasarkan pengaduan yang diterima Otoritas Jasa Keuangan terdapat 2 hal yang sering diadukan oleh peminjam, yaitu perihal penggunaan data pribadi peminjam secara tidak bijak dan cara penagihan hutang oleh perusahaan penyedia layanan yang dinilai tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Walaupun dinilai kontroversial, namun pertumbuhan perusahaan penyedia layanan fintek melaju sangat pesat sampai 200%. Beberapa hal ini menunjukan urgensi bahwa peraturan otoritas jasa keuangan No.77/POJK.01/2016 memerlukan revisi karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan Fintek sekarang ini. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 memerlukan revisi terkait pembatasan akses perusahaan penyedia layanan terhadap gawai dari peminjam, yaitu hanya kamera, mikrofon, dan lokasi saja, tidak ada akses ke kontak maupun galeri, selanjutnya terkait pengaturan yang lebih detail terhadap operasional perusahaan penyedia layanan, dan pengaturan terkait minimum modal bagi perusahaan penyedia layanan.Kata Kunci: peer to peer; lending; fintek; pinjaman
Urgensi Penemuan Vaksin Covid-19 sebagai Hak Milik Publik Octarina, Nynda Fatmawati; Kongres, Evi; Mardika, Mardika
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 1 (2021): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.28997

Abstract

Penemuan Vaksin COVID-19 tidak terlepas dari keuntungan (benefits), baik berupa hak ekonomi maupun hak moral yang diperoleh inventor atau penemunya, dan itu berkaitan dengan permohonan atau pendaftaran paten. Artikel ini membahas mengenai konsekuensi paten beserta hak eksklusifnya yang dianggap sebagai hambatan dalam memenuhi kebutuhan Vaksin COVID-19 bagi semua orang. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis-normatif, yang mencoba memecahkan permasalahan dengan menggunakan berbagai instrumen hukum melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan pentingnya dilakukan analisis mengenai adanya perbenturan antara kepentingan individu dan kepentingan publik dalam usaha penemuan Vaksin COVID-19. Pada akhirnya, penemuan Vaksin COVID-19 memang seyogyanya menjadi hak milik publik demi kepentingan kesehatan masyarakat global, maka pemerintah ataupun negara-negara dunia diharapkan menentukan apa dan bagaimana kebijakan yang sebaiknya dilakukan untuk mempercepat akses Vaksin COVID-19 secara adil dan merata, namun tetap mengakui keberadaan hak paten di dalamnya.The discovery of the COVID-19 Vaccine cannot be separated from the benefits, both in the form of economic rights and moral rights obtained by the inventor, and that related to patent application or registration. This article discusses the consequences of the patents and their exclusive rights which are considered obstacles in fulfilling the need for a COVID-19 Vaccine for everyone. The study uses juridical-normative research, which tries to solve problems using various legal instruments through a statute approach and conceptual approach. The result shows the importance of conducting an analysis of the conflict of interest between individual (private) interests and public interests in the discovery of the COVID-19 Vaccine should indeed belong to the public. In the last, the discovery of the COVID-19 Vaccine should indeed become public domain in the interests of global public health, so the government or world countries are expected to determine what and how policies should be implemented to accelerate access to the COVID-19 Vaccine fairly and equitably, but still recognize the patent rights in it.
Independensi Penuntut Umum dalam Kebijakan Rencana Tuntutan Berjenjang untuk Menentukan Tuntutan Pidana Ilyas, Adam
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 1 (2021): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.29292

Abstract

Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan kewenangannya merupakan lembaga yang berada pada posisi sentral dalam sistem peradilan pidana. Penuntut Umum sebagai perwakilan Kejaksaan didalam setiap perkara pidana merupakan pihak yang paling mengetahui ketercelaan seorang terdakwa karena mengikuti dinamika selama persidangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal atau yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang menunjukkan saat ini tuntutan pidana berasal dari petunjuk atau pendapat pimpinan Kejaksaan di setiap jenjang karena adanya kebijakan rencana tuntutan berjenjang. Dengan kebijkan rencana tuntutan berjenjang tersebut dapat juga menyebabkan kultur korup pada lembaga Kejaksaan karena ditengarai kebijakan tersebut digunakan untuk wadah tawar menawar oleh Penuntut Umum dengan terdakwa dan kemudian menyetor pada atasannya. Konkuensi dari adanya kebijakan rencana tuntutan berjenjang ini juga akan membuat terhambatnya proses peradilan yang pada dasarnya harus dijalanlan dengan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Terhadap kondisi ini diperlukan penataan ulang sistem penentuan tuntutan pidana demi independensi Penuntut Umum dan tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.The Prosecutor’s Office of the Republic of Indonesia, based on its authority, is an institution that is in a central position in the criminal justice system. As the representative of the Prosecutor’s Office in each case, the Public Prosecutor is the party most aware of the accident of a defendant because it follows the dynamics during the trial. This research uses doctrinal or juridical normative research methods with a statutory approach that shows that currently, criminal charges are the instructions or opinions of the chief Prosecutor at every level due to the policy of tiered prosecution plans. The policy of the tiered prosecution plan can also cause a corrupt culture in the Prosecutor’s institution because it is signaled that the procedure is used as a bargaining place by the Prosecutor with the accused and used as a deposit event to his superiors. The consequences of this tiered prosecution plan policy will also hamper the judicial process, which has to be run quickly, only, and lightly. Against this condition, it is necessary to reorganize the criminal prosecution determination system for the Public Prosecutor’s independence and the achievement of a fast, simple, and low-cost judiciary.
Pembelaan (Pledoi) Advokat berdasar Paradigma Critical Theory Guba And Lincoln Helmi, Muhammad
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 1 (2021): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.26457

Abstract

Secara umum pembelaan (pledoi) oleh advokat adalah melindungi hak-hak tersangka/ terdakwa dari perlakuan sewenang-wenang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pembelaan (pledoi) oleh advokat dengan menggunakan paradigma teori kritis Guba dan Lincoln bahwa posisi tersangka/ terdakwa tidak selalu salah tetapi dalil dakwaannya yang salah. Penggunaan paradigma didasarkan pada tiga pertanyaan, ontologi, epistemologi, dan metodologi. Advokat dan aturannya bersifat Interaktif; temuan di ‹mediasi› dengan nilai yang dipegang. Keduanya saling terkait secara interaktif dan kemudian dimediasi oleh nilai-nilai yang dianut oleh para advokat. Dengan demikian subjektivitas melalui nilai rasa, kreativitas, dan inisiatif advokat berpengaruh pada pembelaan (pledoi). Metodologinya adalah dialogis / dialektika. Penggunaan paradigma critical theory bagi para advokat, mereka harus memperjuangkan pihak-pihak yang terdominasi/ terzolimi untuk mengubah ketidakadilan atas berlakunya dalil-dalil dakwaan. Bagi mereka, aturan didasarkan pada keadilan formil, maka menjadi tugas advokat untuk menemukan keadilan substantif yang memungkinkannya berada di luar aturan. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan.
Asymmetrical Arbitration Clauses: A Comparative Study of International and Indonesian Arbitration Law Lingkanaya, Jovanka; Adolf, Huala; Amalia, Prita
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 1 (2021): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.29522

Abstract

This article presents a study of the validity of asymmetrical arbitration clauses, a clause that combines arbitration and a choice of court option, in international commercial contracts. These clauses designate a method of dispute settlement that gives a more favorable position for one of the parties to a contract, hence, creating a debate on its validity on an international level. Despite the convenience the trend has brought in business, this form of arbitration clause has been called into doubt by courts in numerous jurisdictions. Unfortunately, Indonesia itself has yet to have a firm legal standing on this matter as asymmetrical arbitration clauses are not explicitly regulated by the Indonesian arbitration law. This research is conducted by exploring the relation between theories and practices concerning asymmetrical arbitration clauses through analyzing case law and provisions of international arbitration law and the Indonesian arbitration law, and are also analyzed through principles of international and Indonesian contract law. This article aims to provide an analysis regarding the legal effects of having asymmetrical arbitration clauses in commercial contracts and commercial arbitration. Lastly, this study offers a method of interpretation towards such clauses that favors their validity under both international arbitration law and Indonesian arbitration law.
Fenomena Predatory Lending: Suatu Kajian Penyelenggaraan Bisnis Fintech P2P Lending selama Pandemi COVID-19 di Indonesia Disemadi, Hari Sutra
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 1 (2021): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.26860

Abstract

Kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang semakin menurun akibat berkurangnya pendapatan hingga pemutusan kerja oleh perusahaan dimasa pandemi COVID-19 dijadikan sebagai peluang bagi penyelenggara fintech p2p lending yang tidak bertanggung jawab, khususnya fintech p2p lending ilegal. Fintech p2p lending ilegal melakukan “predatory lending” atau praktik pemberian pinjaman yang mengenakan syarat, ketentuan, bunga, dan/atau biaya-biaya yang tidak wajar bagi borrower selaku konsumen. Permasalahan tersebut akan dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif ini, pendekatan yang digunakan adalah statute approach dan conseptual approach. Penelitian ini menunjukan hadirnya “predatory lending” yang dilakukan oleh fintech p2p lending karena kurangnya literasi keuangan dan pemutusan kerja dimasa pandemi COVID-19. Perlu peran semua kalangan dalam meningkatkan kesadaran hukum, meningkatkan literasi keuangan agar masyarakat lebih bijak dalam memilih fintech p2p lending. Diharapkan seluruh penyelenggara fintech p2p lending dapat merealiasikan amanat pemberian perlindungan hukum kepada konsumennya berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016, kewajiban menerapkan tiga prinsip dasar penyelenggaraan fintech p2p lending sesuai “Pedoman Perilaku” yang disusun oleh AFPI, dan OJK sebagai regulator serta pengawas fintech p2p lending dapat memberikan rasa aman bagi konsumen dengan memastikan pelaku bisnis fintech p2p lending memberikan transparansi produk dan metode penawaran; pencegahan pinjaman berlebih; dan penerapan prinsip itikad baik. Kemudian, OJK perlu membangun sistem pengawasan dan penegakan aturan yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.

Page 33 of 62 | Total Record : 620

 31   32   33   34   35 

Filter by Year

2010 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 2 (2023): December Vol 18, No 1 (2023): June Vol 17, No 2 (2022): December Vol 17, No 1 (2022): June Vol 16, No 2 (2021): December Vol 16, No 1 (2021): June Vol 15, No 2 (2020): December Vol 15, No 1 (2020): June Vol 14, No 2 (2019): December Vol 14, No 1 (2019): June Vol 13, No 2 (2018): December Vol 13, No 1 (2018): June Vol 12, No 2 (2017): December Vol 12, No 1 (2017): June Vol 11, No 2 (2016): December Vol 11, No 2 (2016): Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June Vol 11, No 1 (2016): Pandecta : Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): Pandecta December 2015 Vol 10, No 1 (2015): Pandecta June 2015 Vol 10, No 2 (2015): December Vol 10, No 1 (2015): June Vol 9, No 2 (2014): Pandecta December 2014 Vol 9, No 1 (2014): Pandecta January 2014 Vol 9, No 2 (2014) Vol 9, No 2 (2014): December Vol 9, No 1 (2014): January Vol 9, No 1 (2014) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 5, No 2 (2010) Vol 5, No 2 (2010) More Issue