cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
INOVASI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA ESSANG SELATAN Lambuaso, Dani H.; Pangemanan, Sofia; Monintja, Donald
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut, desa memilikiperan yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan pusat dan pembangunan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program dari pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan desa dijelaskan merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-lngkah inovasi pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Essang Selatan Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif, diharapkan mendapatkan jawaban terhadap permasalahan penelitian ini, sedangkan hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi meningkatkan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif, dan meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masayarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.Kata Kunci : Inovasi, Pemerintah Desa, Pembangunan.
OPTIMALISASI INFORMASI APLIKASI (SITASYA) SISTEM PEMANTAUAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KOTA MANADO Sumartono, Aditya Marcello; Sampe, Stefanus; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinas komunikasi dan informatika kota manado mengembangkan aplikasi Sistem Pemantauan Masyarakat (SiTasya), diluncurkan aplikasi terebut di playstore di perangkat android pada 24 juli 2018, aplikasi (SiTasya) merupakan layanan aplikasi yang tugasnya memantau keadaan sekitar kota manado lewat Circuit Closed Television (CCTV) berbasis Information Technologi (IT) yang dipasang di 20 titik sudut jalan dan di lampu lalu lintas dan masyarakat dapat melihat keadaan pemantauan keadaan sekitar di kota manado dengan mengakses aplikasi (SiTasya). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui optimalisasi informasi aplikasi (SiTasya) sistem pemantauan masyarakat dalam pelayanan publik di kota manado. Teori utama yang dipakai yaitu teori dari Sinambela tentang pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan. Dalam penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Untuk penelitian ini peneliti menggunakan Handphone untuk merekam hasil wawancara dengan informan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian pelayanan kepada masyarakat kota manado lewat aplikasi (SiTasya) belum optimal hal ini banyak keluhan dari masyarakat kota manado yang menggunakan aplikasi tersebut yang sering mengeluhkan beberapa kendala ketika pengguna ingin mengakses layanan informasi lewat aplikasi (SiTasya). Dengan adanya aplikasi (SiTasya) ini pemberian layanan dari dinas komunikasi dan informatika kota manado kepada masyarakat kota manado menjadi lebih cepat, mudah, dan murah oleh karena itu pemberian pelayanan kepada masyarakat kota manado lewat layanan informasi berbasis aplikasi harus lebih dioptimalkan lagi sesuai dengan tujuan visi dan misi pemerintah kota manado.Kata Kunci: Optimalisasi Informasi, Pelayanan Publik.
PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMANFAATKAN SUMBER DAYA ALAM DI BIDANG PERIKANAN LAUT UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA KUMA KECAMATAN ESSANG KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Lala, Ongki Andika; Kaawoan, Johannis; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan yang besar dengan segala kekayaan sumber daya lautnya, Demikian halnya yang terjadi di wilayah pesisir, wilayah pesisir dan lautan. Sumber daya alam yang terkandung didalamnya merupakan tumpuan harapan Negara Indonesia dimasa yang akan datang, Sebagai ujung tombak pembangunan di tingkat desa, maka pemerintah desa dalam hal ini diharapkan mampu berperan aktiv menciptakan terobosan program untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah desa dalam hal ini diharapkan mampu berperan aktiv menciptakan terobosan program untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Hasil dari mata pencaharian sebagai nelayan sangat dipengaruhi oleh iklim sehingga masih penuh dengan ketidak pastian. Dengan didukung oleh kewenangan yang diberikan undang-undang desa serta dukungan pendapatan desa yang cukup memadai maka menarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai peran pemerintah desa Kuma dalam memanfaatkan sumber daya alam di bidang kelautan khususnya untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di desa Kuma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: dalam menjalankan peran alokasi Pemerintah Desa Kuma dapat dikatakan sudah baik dalam mengalokasikan program dan dana khususnya yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Kuma melalui pemanfaatan sumber daya alam dibidang perikanan laut, sedangkan pelaksanaan peran distribusi yang dilakukan oleh pemerintah desa Kuma dapat dikatakan sudah baik, hal ini dapat dilihat dari upaya pemerintah desa untuk melaksanakan program yang tidak hanya memperhatikan kebutuhan satu golongan masyarakat saja.Kata Kunci: Masyarakat dan Peranan Pemerintah Desa
KUALITAS PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN ASET PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA Rumondor, Ezrani Maria; Sambiran, Sarah; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hakikatnya, manusia akan memerlukan fungsi pengaturan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bermasyarakat dan bernegara. Oleh karenanya, kehadiran pemerintahan serta pemerintah menjadi sesuatu yang urgen bagi proses kehidupan manusia termasuk di dalamnya menyangkut aspek ketertiban umum, ketentraman masyarakat yang pada kajian selanjutnya, merupakan kebutuhan dasar hidup yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan dasar lain terpenuhi. Aspek-aspek ini kemudian diatur menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat yang ada di daerah. Di sisi lain, keterbukaan zaman dan percepatan di berbagai bidang membuat masyarakat yang semakin dinamis dan kritis menginginkan adanya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik termasuk dalam bidang pemerintahan. Satpol PP dalam kewenangannya menyelenggarakan tugas dan fungsi yang ada, umumnya memiliki citra atau image yang kurang baik, karena selalu diidentikan dengan aparat yang sewenang-wenang, arogan, kasar, penindas, serta sering dianggap lebih mengutamakan otot daripada brain ketika melaksanakan tugas termasuk kegiatan penertiban yang paling sering mengangkat citra dan kualitas Satpol PP ke publik. Oleh karenanya, dalam penelitian ini, didasarkan pada kajian konsep tentang betapa penting dan strategisnya fungsi Satpol PP maka perlu juga diimbangi dengan kualitas pelayanan saat bertugas, secara khusus pada penertiban aset pemerintah daerah. Dengan metode penelitian kualitatif, didasarkan pada hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, kualitas dalam penelitian ini didasarkan pada delapan dimensi kualitas menurut Garvin yaitu kinerja, fitur, keandalan, kesesuaian, daya tahan, service ability, estetika, dan persepsi kualitas, dan disimpulkan secara keseluruhan kualitas pelayanan Satpol PP (Provinsi Sulawesi Utara) dalam penertiban aset Pemerintah Daerah Provinsi Sulut sudah cukup baik karena sudah sesuai Standar Operasional Prosedur, namun perlu untuk terus dimaksimalkan secara kualitas terlebih yang menyangkut beberapa hal dasar di antaranya perihal pengembangan SDM termasuk standarisasi rekrutmen Satpol PP (dengan mayoritas Tenaga Harian Lepas/Honorer), Pelatihan dan Pendidikan, masalah kewenangan dalam pelaksanaan tugas, pengadaan sarana prasara serta penganggaran yang masih perlu ditingkatkan.Kata Kunci : Kualitas, Satpol PP, Penertiban Aset.
PERAN KOORDINATOR PERUSAHAAN DAERAH PASAR DALAM PENATAAN PASAR TRADISIONAL TUMINTING DI KOTA MANADO Sasuwu, Junaidy M.; Liando, Daud; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penataan pasar tradisional merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah agar supaya pasar tradisional akan tetap ada dengan seiring berkembangnya sekarang pasar modern. Jadi sesuai dengan Peraturan Presiden No 112 tahun 2007 Pemerintah Kota Manado wajib melakukan penataan pasar tradisional sebaik mungkin. Di pasar Tuminting Kota Manado memiliki permasalahan yaitu pedagang pasar Tuminting semakin banyak sehingga pasar tidak lagi mampu menampung pedagang yang begitu banyak. Peramasalahan selanjutnya adalah para pedagang pasar tuminting yang tidak memiliki tempat berjualan di dalam pasar pada akhirnya badan jalan menjadi tempat mereka berjualan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran koordinator poerusahan daerah pasar dalam penataan pasar tradisional Tuminting di Kota Manado. Teknik pengumpulan data adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Peran Koordinator PD Pasar Tuminting dalam Perencanaan Perencanaan adalah untuk menata pasar tuminting agar supaya menjadi pasar yang nyaman dan indah, kondisi pasar tuminting sekarang kurang baik. Dalam pelaksanaan penataan pasar yaitu membersikan sampah, menertibkan pedagang yang ada di pasar tuminting dan menata lapak para pedagang, menagih retribusi. Dalam pengawasan penataan pasar Tuminting dilakukan dengan mengawasi setiap masalah-masalah yang terjadi di pasar tuminting memberikan rambu-rambu peringatan.Kata Kunci : Peran, Penataan, Pasar Tradisional
REKRUTMEN BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2019-2024: STUDI PADA PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA Pandelaki, Andrei I.; Niode, Burhan; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana proses rekrutmen politik oleh partai politik yang berlangsung selama pemilihan calon legislatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, fokus group discussion, dan studi dokumentasi. Informan terbagi dalam dua kategori, yaitu informan formal yang dipilih dari pengurus partai dan informan informal yang mewakili masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa proses rekrutmen yang dilakukan dapat menentukan kualitas calon legislatif yang akan diusung. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penetilian ini yaitu proses rekrutmen yang dilakukan partai politik sangat penting bagi partai dan juga masyarakat untuk mengetahui kualitas, pemahaman, prinsip, serta tujuan yang dimiliki seorang calon legislatif.Kata Kunci : Rekrutmen, Partai Politik, Legislatif.
STRATEGI DINAS PERTANIAN KABUPATEN MINAHASA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI JAGUNG DI DESA TEMPOK SELATAN KECAMATAN TOMPASO Momongan, Deoglory Gideon; Mantiri, Michael; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan pertanian sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada didalamnya. Apabila sumber daya manusia memiliki motivasi yang tinggi, kreativitas dan mampu mengembangkan inovasi, maka pembangunan pertanian dapat dipastikan semakin baik. Oleh karena itu, perlu adanya pemberdayaan petani untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa dalam pemberdayaan masyarakat petani di Desa Tempok Selatan Kecamatan Tompaso. Pertanian sampai sekarang ini memang diharapkan dapat berperan dalam penyediaan pangan yang cukup bagi para penduduk, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan bahan industry maupun ekspor, meningkatkan pemerataan kesejahteraan petani melalui penyediaan kesempatan kerja dan berusaha, member sumbangan pada pengembangan wilayah. Salah satu tujuan penting dari sektor pertanian dalam menghasilkan pangan yang cukup dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.Dalam penelitian ini, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif. Fokus penelitian adalah dari pengalaman peneliti. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Hasil penelitian, dilihat pada pelaksanaan strategi peneliti menemui dilapangan bahwa Strategi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Minahasa dalam pemberdayaan masyarakat petani jagung di Desa Tempok Selatan sudah ada, namun tidak merata dalam penerapannya, selain itu juga secara kuantitas tidak mencukupi untuk petani yang ada di desa Tempok Selatan.Kata kunci: Strategi Dinas Pertanian, Pemberdayaan Masyarakat Petani.
KUALITAS PELAYANAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KOTA MANADO Sondakh, Erlangga Y.; Sambiran, Sarah; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Publik mengharapkan menerima pelayanan mudah, cepat, murah dalam pengurusan perijinan. Tujuan penelitian ini mengungkapkan kualitas pelayanan dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pengurusan ijin mendirikan bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling dimana orang-orang yang dijadikan sebagai subjek penelitian merupakan orang-orang yang dianggap bertanggungjawab dan tahu akan masalah yang diteliti. variabel penelitian terdiri dari efisiensi pelayanan, dan faktor penghambat pengurusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu pintu, belum terwujud secara optimal khususnya waktu pelayanan walaupun biaya pelayanan tidak menjadi masalah bagi masyarakat. Kemudian responsivitas pegawai terhadap setiap keluhan masyarakat dikatakan sudah baik. Namun perlu ditingkatkan efektifitas kinerja. Dalam pengurusan penerbitan surat izin mendirikan bangunan (IMB) ini terdapat faktor penghambat antara lain faktor internal dan eksternal.Kata Kunci: Kualitas pelayanan, Ijin Mendirikan Bangunan, Kota Manado
DAMPAK KEBIJAKAN PERIZINAN MINIMARKET TERHADAP USAHA KECIL DI KECAMATAN KAWANGKOAN DAN KAWANGKOAN BARAT Kawilarang, Jeremy Albert Yusitra; Sambiran, Sarah; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dampak merupakan benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Dampak juga dapat diartikan sebagai benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum sistem yang mengalami benturan itu. Dilihat dari sisi ekonomi, dampak berarti bahwa pengaruh suatu penyelenggaraan kegiatan terhadap perekonomian. Penilaian dampak membawa pada awal siklus kebijakan, definisi problem dan penentuan agenda. Tujuan penilaian adalah untuk menunjukkan bagaimana suatu kebijakan atau program tertentu sudah “bekerja/tidak bekerja”, memenuhi tujuan kebijakan/program serta menjaga konstruksi problem dan klaim kebijakan yang dilakukan pemerintah. Perizinan merupakan salah satu perwujudan tugas mengatur dari pemerintah. Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Minimarket dalam dunia perdagangan saat ini, adalah toko barang kebutuhan sehari-hari dengan ruangan yang tidak terlalu luas (minimarket) bukan lagi merupakn istilah asing bagi masyarakat umum, terutama yang tinggal dikota-kota besar. Minimarket merupakan perantara pemasar antara produsen dan konsumen 15 akhir dimana aktivitasnya adalah melaksanakan penjualan eceran. Sebagai minimarket yang menyediakan barang kebutuhan sehari- hari suasana dan keseluruhan minimarket sangat memerlukan suatu penanganan yang profesional dan khusus agar dapat menciptakan daya tarik pada minimarket. Usaha kecil didefinisikan berbeda-beda menurut sudut pandang masing–masing orang yang mendefinisikan, ada yang melihat dari modal usaha, penjualan dan bahkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Usaha kecil didefinisikan berbeda-beda menurut sudut pandang masing–masing orang yang mendefinisikan, ada yang melihat dari modal usaha, penjualan dan bahkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki.Kata Kunci : Dampak Kebijakan, Minimarket, Usaha Kecil Menengah.
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MANADO (Studi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado) Wurara, Citta N. C.; Kimbal, Alfon; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

SIPD atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah adalah system informasi yang digunakan BAPPELITBANGDA sebagai system perencanaan pembangunan daerah dan system keuangan daerah,serta system pemerintahan daerah yang lain,termasuk system pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan dan memudahkan percepatan dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan public pemerintah Kota Manado. Peneliti mendapat hasil penelitian yakni penerapan system informasi pemerintahan daerah yang belum terlaksanakan dengan baik ini karena kurangnya keefisien dalam hal waktu, ini dikarenakan banyaknya SKPD yang tidak dapat memasukan data tepat waktu,sesuai waktu yang ditentukan Bappelitbangda. Bappelitbangda sendiri telah memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten yang mengoperasikan system informasi pemerintahan daerah ini.sesuai dengan hasil penelitian kurangnya kualitas SDM dari SKPD yang mengakibatkan keterlambatan dalam memasukan data perencanan,adapun yang ditemukan oleh penulis masih kurangnya bimbingan teknis sehingga masih banyak operator yang tidak dapat mengoperasikan SIPD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi system informasi pemerintahan daerah kota Manado.Teori yang digunakan adalah teori Implementasi Kebijakan menurut George Edward (IIl) dalam buku penerapan kebijakan public (2004). Metode Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kata Kunci: Implementasi, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Page 100 of 109 | Total Record : 1084