cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 29   30   31   32   33 
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TOTOUW, KEVEN
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam Pelaksanaan fungsi legislasi dewan perawkilan rakyat papua, di provinsi papua belum berjalan dengan baik kerena sesungguhnya dimana Dewan perwakilan rakyat papua sebagai lembaga yang membawa aspirasi masyarakyat tetapi belum dapat mengartikulasikan apa yang sesunggunya menjadi kebutuhan masyararakat yang mendesak. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Dewan perwakilan rakyat papua penulis temukan program legislasi daerah pada tahun 2013 sebanyak 29 program legislasi daerah namun  yang direalisasikan pada tahun 2013 menjadi peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah khusus sebanyak  24 peraturan daerah.  Pemerintah lebih mementingkan internalnya sendiri ketimbang kepentingan rakyat.
Peranan Pemerintah Desa dalam Menggerakkan Partisipasi qMasyarakat (Studi di Desa Lobu Kota Kec. Touluaan Kab. Minahasa Tenggara) Momuat, Milka Miranda Monalisa
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan otonomi daerah dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah yang mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam undang- undang nomor 6 tahun 2014 secara eksplisit memberikan tugas kepada pemerintah desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut T. Coser dan Anthony Rosenberg dalam bukunya yang berjudul “An Introduction to International Politics” mendefinisikan peranan yakni sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan, tanggung jawab) dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudian yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi (T. Coser dan Rosenberg, 1976:232-255). Melihat tugas pemerintah serta mengacu pada teori, jelas bahwa peranan pemerintah desa adalah menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan bahwa peranan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini pengelolaan keuangan desa tidak transparan. Hal ini menjadi penghalang partisipasi masyarakat untuk berpartisi secara aktif. Dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah desa berperan sebagai penggerak, perencana, motivator, dan pelopor. Tetapi, dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah desa kurang berhasil karena tidak konsisten dengan hasil perencanaan dan tidak ada transparansi dalam penggunaan keuangan desa. Kemudian, peranan pemerintah desa dalam pembinaan kemasyarakatan sangat minim. Terbukti dengan hasil penelitian bahwa program pembinaan untuk masyarakat hanya satu yaitu pembinaan kegiatan ketentraman dan ketertiban. Artinya bahwa peranan pemerintah desa tidak baik. Seperti halnya dengan peranan pemerintah dalam pembinaan masyarakat, peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat hanya ada dua program, hal ini jelas bahwa peranan pemerintah desa tidak baik karena program yang diprogramkan tergolong minim.
KEPEMIMPINAN LURAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA BIROKRASI DI KELURAHAN BITUNG KECAMATAN AMURANG KAB. MINAHASA SELATAN SARIJOWAN, HILKIA FENDRI
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintahan di Perkotaan, perlu dibentuk Kelurahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat guna menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan, Pemerintah telah membuat suatu Peraturan yang disebut dengan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana kepemimpinan Lurah dalam meningkatkan kinerja Birokrasi yakni Lurah sebagai katalisator, Lurah sebagai fasilitator, Lurah sebagai pemecah masalah, dan Lurah sebagai komunikator. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif sehingga dapat menggambarkan secara mendalam mengenai tujuan penelitian yang dimaksud. Dari hasil penelitian didapati Lurah Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang sebagai katalisator, fasilitator, pemecah masalah dan komunikator dapat dikatakan lurah menjalankan tugas tersebut dengan baik.
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PILKADA TAHUN 2012 DIKELURAHAN BAHOUE KECAMATAN PETASIA KABUPATEN MOROWALI SULAWESI TENGAH KAHIKING, ANDRE
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini fokus pada partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah di kelurahan bahoue. Partisipasi penting untuk diteliti mengingat keberhasilan dari sebuah pemilu dapat dilihat dari tingkat pasrtisipasi masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori partisipasi politik. Terdapat rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pilkada tahun 2012 di kelurahan bahoue kecamatan petasia kabupaten morowali? Adapun hasil dari penelitian ini adalah di dapatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pilkada masih kurang dilihat dari data yang diperoleh dari KPPS dari ± 1492 calon pemilih dan hanya 832 orang yang ikut berpartisipasi di dalamnya, sedangkan yang tidak berpartisipasi sekitar 660 orang. Kata Kunci:.Partisipasi Politik, Pilkada
KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF (STUDI DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN) Lumingkewas, Febrian R.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Demokrasi, yang salah satu pengejawantahannya melalui pemilihan umum para wakil – wakil rakyat di dewan perwakilan rakyat (DPR), dewan perwakilan daerah (DPD), dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan melihat kinerja penyelenggara pemilu di dalam proses pemilu legislatif, sering didapati permasalahan, maka dari pada itu perlu dilakukan penelitian lapangan untuk mengetahui kinerja KPU Kabupaten Minahasa Selatan. Selanjutnya dilakukan pembahasan mengenai tahapan pemilu legislatif tahun 2014 berdasarkan undang-undang no. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, agar supaya komisi pemilihan umum Kabupaten Minahasa Selatan dapat melakukan tugas dan wewenangnya sesuai aturan. Berdasarkan hasil analisis data melalui interview/wawancara ternyata dalam kinerja komisi pemilihan umum belum melaksanakan tugasnya secara paripurna, sehingga perlu dilakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait yakni pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, TNI/POLRI, tokoh – tokoh masyarakat, dan pers. Untuk membantu kinerja komisi pemilihan umum menjadi lebih baik dan melaksanakan tugasnya secara paripurna. Kata kunci : Komisi Pemilihan Umum, Pemilu Legislatif.
PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD AWALO, SUPRIANTO
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Professionalisme    yang  tinggi  yang  tujuannya  untuk  bekerjanya  suatuadministrasi dalam pemerintahan. Dimana aparatur pemerintah    bekerja berdasarkan pembagian kerja kepada peningkatan kinerja organisasi dimana aparatur  pemerintah  dapat  menjadi  bertanggung-jawab  dengan  adanya kewenangan   tersebut.   Adanya   keteraturan   cara  kerja   yang   terikat   kepada peraturan, bertujuan untuk menjamin tercapainya kesinambungan tugas Profesionalisme  Aparatur  Pemerintah  merupakan  faktor  yang  sangat  penting dalam meningkatkan prestasi kerja aparatur. Adanya prestasi kerja aparatur akan memperkecil kekuatiran yang berkaitan dengan lemahnya pelayanan publik terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.Penelitian  ini  menggunakan  metode-penelitian  kualitatif.  penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dari ilmu sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dalam wilayahnya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan istilah yang digunakan”. Dan metode-penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif   berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang orang dan perilaku yang diamati.Dalam rangka meningkatkan Kinerja Pegawai, Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang paling penting, sebab dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, maka pekerjaan yang dilakukan akan berjalan dengan baik. Sumber daya manusia yang dimaksud disini secara khusus adalah aparat-aparat pemerintah. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa aparat pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam suatu organisasi pemerintahan daerah.Kata  Kunci:  Profesionalisme  Aparatur  pemeritahan,Badan  KepegawaianDaerah
VIMPLEMENTASI ETIKA PEMERINTAHAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH (Suatu Studi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sangihe) Sampel, Miranda N.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Etika pemerintahan menjadi topik pembicaraan dewasa ini terutama dalam upaya mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dalam kaitannya dalam pembangunan aparatur  pemerintah memberikan arahan bahwa “pembangunan aparatur pemerintah diarahkan pada peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektifitas seluruh tatanan penyelenggaran pemerintah termasuk peningkatan kemampuan dan disiplin, pengabdian, keteladanan, dan kesejahteraan aparatnya, sehingga secara keseluruhan makin mampu melaksanakan tugas pemerintah. Jadi fungsi utama dari aparatur pemerintah adalah mengabdi pada masyarakat dan pada kepentingan umum dengan alat perlengkapannya yang ada. Dalam melayani kepentingan umum aparatur pemerintah sebagai abdi, bukan sebalikya mencari keuntungan atau mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan. Dijalankannya etika pemerintahan oleh aparatur pemerintah akan berimplikasi langsung pada penyelenggaran pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan lancar dan sukses apabila perilaku aparatur pemerintah menjalankan tugasnya berdasarkan nilai-nilai etika. Demikian juga sebaliknya penyelenggaraan pemerintahan akan terhambat dan bermasalah apabila perilaku aparatnya menyimpang dari nilai-nilai etika. Di kantor Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sangihe penerapan etika pemerintahan dalam meningkatkan kinerja aparatur berjalan dengan baik, adanya kesadaran dari aparatur berdampak meningkatnya kinerja aparat. Kata kunci : Etika, pemerintahan
PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENANGGULANGI MASALAH KEAMANAN DAN KETERTIBAN (Suatu Studi di Desa Darunu Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Takaredas, Wawan P.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa ,melaksanakan pembangunan desa, pembinanan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.Kepala desa maempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (2) bagian g yaitu membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Penelitian ini mengkaji tentang permasalah keamanan dan ketertiban di Desa Darunu Kecamatan Wori, dimana peran pemerintah desa yang kurang maksimal dalam menanggulangi masalah keamanan dan ketertiban.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sesuai dengan judul. Dari hasil penelitian dilapangan didapai permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa darunu tersebut akibat dari berbagai factor, diantaranya factor minuman alcohol, kurangnya kontroling dari keluarga terhadap anaknya, kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh keluarga dan pemerintah, kurang maksimalnya kontroling oleh pemerintah desa terhadap warganya.   Key words :Pemerinta Desa, Keamanan, Ketertiban
Kualitas Pelayanan Publik di RSUP.Prof. Dr. R.D Kandou Malalayang Manado (Studi pada pasien peserta BPJS Kesehatan) Lontaan, Marselia M.C.Y
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan kebijakan tersebut, upaya kesehatan dibidang pelayanan kesehatan yang merata, maka Rumah Sakit Umum Prof. Kandou Manado, bekerja sama dengan PT. Askes sebagai badan usaha milik Negara yang menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan, berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta (pegawai negeri, TNI/Polri, perintis kemerdekaan, veteran beserta keluarganya) dalam rangka perbaikan mutu pelayanan yang diterima, dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS). Esensinya asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau taggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dan suatu peristiwa tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas rneninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan secara konkrit kejadian dan kenyataan yang ada dilapangan. Penelitian metode deskriptif kualitatif  bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami dengan cermat fenomena yang akan dilakukan penelitian dalam pelayanan.   Dalam penelitian ini mengenai Kualitas pelayanan publik BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Prof Kandou Malalayang, sesuai dengan pertanyaan penelitian pada bagian sebelumnya, dititik beratkan pada fokus penelitian Meningkatkan koordinasi dengan pihak Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R.D. Kandou Malalayang, mengenai sarana dan prasarana baik ruangan pelayanan, maupun sarana lainnya, dimana BPJS Kesehatan perlu memperhatikan kondisi penunjang pelayanan yang dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta/anggota BPJS Kesehatan.   Kata Kunci : Kualitas,Pelayanan,Publik .
“Strategi Pemerintah Kelurahan Bahu Dalam Pengolahan Data Administrasi Kependudukan” Rais, Fernando Immanuel
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di zaman yang semakin modern, masalah tentang keabsahan data dalam penataan administrasi sangat berpengaruh dalam penyelengaraan pemerintahan, karena dengan pengelolaan administrasi dapat memberikan sesuatu masukan untuk lebih mudah mengontrol, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan dan aktivitas penduduk dan dalam rangka proses pengambilan kebijakan dan keputusan pemerintahan, untuk pelaksanan program-program kegiatan Pemerintahan yang lebih tepat sasaran kepada kebutuhan dan kepentingan harapan hidup orang banyak dalam hal ini masyarakat. Pemerintah kelurahan bahu sebagai pengelolah administrasi yang ada di tingkat kelurahan tentunya berkewajiban sebagaimana bunyi PP 73 tahun 2005 tentang pemerintah Kelurahan, menyatakan untuk mengelola adminitrasi dalam rangka mencatat kegiatan-kegiatan pemerintahan, apalagi administrasi kependudukan, dan di kelurahan bahu dengan adanya salah satu universitas terbesar di Sulawesi Utara dan berdekatan dengan salah satu sentra ekonomi tentunya sangat mempengaruhi tentang data kependudukan maupun kegiatan yang ada di dalam lingkungan kependudukan yang tinggal dan menetap di wilayah Kelurahan Bahu banyaknya penduduk pendatang baik yang berkuliah maupun yang bekerja, sehingga dengan data yang valid dan terupdate dapat merumuskan kebijakan yang tepat bagi masyarakat yang tinggal baik dari keadaan situasional tentang masalah keamanan dan kenyamanan tempat tinggal maupun tentang masalah pengambilan kebijakan dalam masyarakat.   Kata Kunci : Strategi Pemerintah, Administrasi, Kependudukan

Page 31 of 109 | Total Record : 1084

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue