cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 41   42   43   44   45 
HUBUNGAN KERJASAMA PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA (Suatu Studi di Desa Maliambao Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara) Karundeng, Marciano Recky; Sambiran, Sarah; Mantiri, Michael Stephanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSemenjak kehadirannya, Badan Permusyawaratan Desa sedikit banyak telah berperan dalam menunjang pelaksanaan pemerintahan desa, tidak jarang pula sering ditemui hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, hal ini dipicu oleh pemahaman dan persepsi yang berbeda diantara kedua lebaga desa tersebut.Penelitian ini dilakukan di Desa Maliambao Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, dimana informan penelitian ini ditentukan adalah kepala desa dan perangkatnya, serta ketua dan anggota badan permusyawaratan desa, dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara purposive sampling, dan metode penelitian kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa Maliambao terjalin kurang harmonis, terutama hubungan kerja sama dalam pembuatan peraturan desa, hal ini disebabkan oleh adanya beda pendapat diantara kedua lembaga tersebut, sehingga terjadi tarik menarik dalam proses penyusunan, penentuan dan penetapan peraturan desa, namun hubungan kerja sama yang kurang harmonis ini tidak sampai ditunjukkan kepada masyarakat desa, sehingga masyarakat desa tidak terlalu mengatahui bahwa terjadi beda pendapat antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa, karena dalam kenyataannya kedua lembaga ini menunjukkan kesan yang harmonis di hadapan masyarakat desa.Kata Kunci: Hubungan Kerjasama, Pemerintah Desa, Badan Permuyawaratan Desa.
PERANAN TOKOH MASYARAKATDALAM PEMBUATAN RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) (Studi di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow) Buka, Delti Alvenia
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDalam Undang – undang nomor 6 tahun 2014 , Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dalam konteks undang-undang nomor 6 tahun 2016 pasal 1 ayat 5 dimana di katakan “Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis”. Dengan di dukung oleh PP 43 tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana dari undnag – undang nomor 6 tahun 2014, bahwa unsur masyarakat yang dimaksud dalam undang – undang nomor 6 tahun 2014 terdapat bagian – bagian yang di dalamnya juga terdapat tokoh masyarakat.Pengertian merumuskan perencanaan pembangunan itu, tidak berarti bahwa ide – ide yang berkaitan dengan rumusan kegiatan dan cara mencapai tujuan hanya dilakukan sendiri oleh kelompok ini, akan tetapi sekedar merumuskan secara ide – ide atau aspirsi yang dikehendaki oleh seluruh warga masyarakat melalui serta makanisme yang telah disepakati.Keberhasilan suatu pembangunan tidak terlepas dari partisipasi masyarakat. Sebagaimana yang terjadi pada warga masyarakat desa ponompiaan sebagai salah satu desa yang ada di kecamatan dumoga kabupaten bolaang mongondouw. Namun, kerja sama antara para tokoh masyarakat di desa ini dengan warga masyarakat belum terjalin dengan baik sesuai yang dengan yang di inginkan bersama.Kata Kunci : Tokoh Masyarakat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO Moniung, Gilbert Edhen; Kimbal, Marthen; Pioh, Novie Reflie
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu organisasi.Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untukkepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia.Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi/organisasi.Aparatur Sipil Negara selama ini dipersepsi oleh masyarakat sebagai aparat pemerintahyang mempunyai tingkat disiplin yang rendah. Meskipun tidak seluruhnya mewakilikebenaran (karena dalam organisasi tentu ada upaya koordinasi dan pengawasan sertaproses rekruitmen juga mengalami tahapan-tahapan penyaringan), namun pendapatmasyarakat tidak pula dapat dikatakan seluruhnya salah. Kenyataan menunjukkanbahwa tidak sedikit Pegawai Negeri Sipil yang tidak disiplin pada saat jam kerja. Padapenelitian ini penulis menggunakan metode atau pendekatan kualitatif, dari hasilpenelitian menunjukkan Bahwa disiplin kerja pegawai di Pemerintah kecamatanMalalayang Kota Manado sebagian masih tergolong baik serta kinerja pelayanan hasildari penelitian terungkap baik dan burukkeduanya menunjukan keseimbangan.Kata Kunci : Disiplin, Aparatur, Pelayanan Publik
EFEKTIVITAS PEMBINAAN ADMINISTRASI DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA (Suatu Studi Di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan) Sondakh, Hari; Kaawoan, Johannis Eduard; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakAdministrasi desa adalah proses pengelolaan dan pengaturan surat-surat dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di desa. Tertib administrasi desa dilakukan oleh perangkat yang telah diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut dengan baik, namun hal tersebut bukan pekerjaan yang mudah karena membutuhkan pengalaman dan pengetahuan yang memadai sehingga hasil kerja akan menjadi efektif dan efesien.Penelitian ini mengkaji tentang Efektivitas Pembinaan Administrasi Desa dalam Meningkatkan Kinerja di Kecamatan Amurang Timur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa dilihat dari teori Hari Lubis tentang pengukuran efektivitas organisasi yakni Pendekatan Sumber, dan Pendekatan Proses. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dari hasil penelitian dapat disimpulkan peran dari pemerintah kecamatan dalam pembinaan administrasi desa sudah cukup baik.Kata Kunci: Efektivitas, Pembincaan, Administrasi
PERAN APARATUR KECAMATAN DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKAT (Studi Kasus di Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halut) Sengo, John
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakOrganisasi pemerintahan di ciptakan untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayan administrasi yang di selesaikan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejateraanya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan di dirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajemukan kesejateraan publik dan mencerdaskan kehidupan bangsa.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian di revisi menjadi undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintah Daerah dan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, yang di maksud dengan aparatur Kecamatan adalah, Camat, Sekretaris, Wilayah Kecamatan dan Staf Pegawai di Kantor Camat.Adapun kedudukan, tugas dan fungsi pemerintah wilayah yang memimpin penyelenggaraan pemerintah di tingkat Kecamatan ialah camat dan bertanggung jaewab kepada Bupati yang bersangkutan. Jadi, adapun yang dilakukan oleh aparatur pemerintah kecamatan Tobelo Selatan.Kata Kunci: Peran, Aparatur, Pelayanan Publik
PERANAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MANADO DALAM MENGELOLAH SAMPAH DI KOTA MANADO Mamile, Lukas Lucky; Gosal, Tuerah Ronny; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSampah adalah masalah umat manusia, hal-hal negatif yang bisa diakibatkan oleh sampah adalah (1) Secara umum sampah bisa mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar, karena untuk jenis sampah tertentu bisa menimbulkan sumber penyakit, (2) Sampah bisa menurunkan keindahan atau nilai estetika kota, dimana penanganan sampah yang buruk, (3) Sampah bisa menyebabkan polusi udara dan bau busuk yang menyengat, (4) Sampah bisa menyebabkan bahaya banjir pada musim penghujan, dimana sampah yang tidak terangkut dapat menjadi penyumbat saluran-saluran air. Permasalahan mengenai sampah bukan hanya ada di Kota Manado tetapi merupakan masalah bagi setiap daerah di Indonesia. Manado merupakan ibukota provinsi yang dihuni oleh ratusan ribu masyarakat yang setiap harinya memproduksi sampah. Dinas Kebersihan dibentuk untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari penelitian ini penulis ingin mengetahui peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado dalam pengelolaan sampah. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil yang didapat dilapangan, penulis menyimpulkan bahwa Dinas Kebersihan Kota Manado telah berusaha maksimal, namun keterbatasan fasilitas menghambat kinerja mereka.Kata Kunci : Peranan, Dinas Kebersihan, Sampah
KINERJA APARATUR PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN RANOTANA Rumondor, Marsyela Christin; Kaunang, Markus; Kaawoan, Johannis Eduard
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakFungsi pelayanan publik diharapkan timbul karena adanya rasa tanggung jawab ataupun kemauan untuk melaksanakan kewajiban kemanusiaan terhadap orang lain dengan kesadaran saling menolong, saling membutuhkan, dan saling berbuat baik antara satu dengan yang lain. Untuk mencapai suatu bentuk pelayanan yang baik maka aparatur pemerintah sebagai pelaksana harus mempunyai kemampuan memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat dan mampu serta tanggap terhadap kepentingan umum. Pelayanan publik merupakan kebutuhan dasar masyarakat dalam bernegara dan menjalankan aktivitas sebagai seorang warga negara. Karena kebutuhan yang mendasar tersebut, maka sering terjadi ketidakpuasan masyarakat akibat kinerja yang ditunjukkan aparat kurang memuaskan. Penelitian ini mengkaji mengenai kinerja aparat Kelurahan Ranotana Kota Manado dalam pelayanan publik, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian dilapangan penulis menyimpulkan bahwa secara umum kinerja aparat yang ada di Kelurahan Ranotana belum sesuai dengan harapan masyarakat.Kata Kunci : Kinerja, Aparat, Pelayanan Publik
PENERAPAN DISIPLIN OLEH CAMAT DI KECAMATAN MELONGUANE KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Malimbulun, Nikson; Mamentu, Michael; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakAparatur sipil negara (ASN) sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peran yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. sosok ASN yang mampu memainkan peran tersebut adalah ASN yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta sikap dan perilaku yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, professional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik serta mampumenjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.ASN sebagai unsur aparatur negara khususnya dalam menjalankan roda pemerintahan dituntut untuk melaksakan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. karena itu merupakan perwujudan dedikasi, rasa tanggung jawab dan kedisiplinan yang harus mampu dibuktikan sebagai martabat dan citra kepegawaian pegawai negeri sipil yang harus dijunjung tinggi sesuai janji pegawai negeri sipil.Permasalahan yang sering terjadi di Kecamatan Melonguane Kabupaten Talaud mengenai kedisiplinan pegawai adalah pelayanan public yang lama diakibatkan oleh seringnya para pegawai datang terlambat di kantor, penelitian ini mengkaji mengenai kedisiplinan pegawai tersebut yang dilakukan oleh camat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dari hasil penelitian disimpulkan camat belum maksimal menegakkan disiplin yang dilihat dari teori Keith Davis dan John W Newstone mengenai 3 sifat disiplin yang diterapkan oleh Camat Melonguane yaitu: Preventif, Korektif. Progresif.Kata Kunci : Disiplin, Camat
IMPLIKASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Suatu Studi di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halut) Gamsungi, Ricki
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPengembangan Sumber Daya Manusia didasarkan pada kenyataan bahwa perbaikan “Human Factor” akan memberikan kontribusi yang besar pada lajuh pertumbuhan sehingga peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dipandang sebagai kunci keberhasilan dalam pembangunan yang dapat menjamin kemajuan dan kestabilan ekonomi. Sebab itu, investasi haruslah diarahkan untuk meningkatkan “Humancapital Stock” dan “Physicalcapital Stock”. Pengembangan kualitas manusia dipandang penting untuk mengentaskan kemiskinan dan kebodohan dengan cara menggencarkan program pendidikan. Namun dalam kenyataan, di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara menunjukan bahwa pembangunan kualitas manusia melalui bidang pendidikan masyarakat kurang mendapat perhatian pemerintah daerah secara serius. Hal ini terbukti dengan tidak meratanya layanan pendidikan oleh pemerintah daerah kepada seluruh masyarakat Halmahera Utara. Pelayanan pendidikan hanya diterima oleh beberapa daerah saja, sedangkan daerah-daerah di bagian pedalaman tidak secara layak menerima dan mendapatkan layanan pendidikan yang layak oleh pihak pemerintah.Penelitian ini di analisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan demikian, secara rinci dapat digambarkan bahwa teknik analisa data yang dilakukan adalah setelah data dikumpulkan, maka selanjutnya data akan dipadukan, digambarkan dalam bentuk uraian kalimat dengan memberikan interpretasi atau penafsiran berdasarkan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan sampel dari objek penelitian yang ada atau responden yang ada.Otonomi seluas-luasnya bukanlah sebanyak-banyaknya urusan pemerinta kepada daerah, melainkan pengakuan atas kebebasan untuk hidup lebih mandiri sehinga daerah mampu berprakarsa mengatur dan mengurus urusan pemerintah yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.Kata Kunci: Implikasi, Otonomi Daerah, Pemberdaaan Masyarakat
PERENCANAAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN DANA DESA TAHUN 2016 (Suatu Penelitian di Desa Maredaren Kiama) Malensang, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini teknik pengumpulan wawancara dan dokumen. Ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tahapan-tahapan penyusunan perencanaan yang baik dilihat dari indikator perencanaan yaitu : tujuan keadaan, perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana, perkiraan tujuan rencana dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana, dan identifikasi kebijaksanaan dan atau tahap persetujuan rencana.Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan perencanaan pemerintah desa dalam pemanfaatan Dana Desa Tahun 2016 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Maredaren Kiama sudah sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, walaupun masih ada dana yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan utama tetapi merupakan kebutuhan sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah kabupaten.Saran dari penelitian ini adalah kedepannya pemerintah desa Lebih memaksimalkan pemanfaatan Dana Desa yang mengutamakan kebutuhan prioritas yang menjadi kebutuhan desa yang dapat bermanfaat bagi banyak orang.Kata Kunci : Perencanaan, Pemerintah Desa, Pemanfaatan, Dana Desa

Page 43 of 109 | Total Record : 1084

 41   42   43   44   45 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue