cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 43   44   45   46   47 
KEPEMIMPINAN CAMAT UNTUK MENGGERAKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN (Suatu studi di Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Sangihe) Hanibe, Glandy Michael; Pati, Agustinus; Egeten, Maxi
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses kepemimpinan Camat untuk menggerakan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Tahuna Timur, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan camat adalah kemampuan camat dalam membimbing,membina, mendelegasikan kewenangan serta mempengaruhi prilaku bawahan untuk mengikuti berbagai kebijakan yang diinginkan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa tipe kepemimpinan Camat dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan pola kepemimpinan Demokratis/PartisipatifKata Kunci: Kepemimpinan, Partisipasi, Masyarakat
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN KOTA KOTAMOBAGU Indriana, Ika; Sambiran, Sarah; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakProgram Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan Keluarga berencana (KB) merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan. Kecamatan Kotamobagu Selatan merupakan Kecamatan yang memiliki mayoritas suku Mongondow dan Minahasa PUS (pasangan usia subur) di Kecamatan Kotamobagu Selatan kebanyakan berada pada umur lebih dari 20 tahun keatas dan memiliki jumlah anak yang tidak tentu. Untuk mengetahui pelaksanaan program KB di kecamatan kotamobagu selatan sebagai kecamatan yang rendah pencapaian penggunaan alat kontrasepsi dan kesadaran masyarakat dalam merencanakan jumlah anak maka dilakukan penelitian dengan metode kualitatif melalui wawancara di puskesmas kotamobagu selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas hanya memiliki satu tenaga kesehatan di bidang KB, dan Dinas Kesehatan tidak mendapatkan dana untuk program KB sehingga program KB di Puskesmas hanya melayani dalam gedung dan melakukan pencatatan pelaporan. Sarana dan prasarana yang ada di puskesmas sudah cukup memadai tetapi ketersediaan alat kontrasepsi terkadang tidak tersedia. Perencanaan belum ada dari Dinas Kesehatan sehingga Dinas Kesehatan dan Puskesmas hanya melakukan pecatatan dan pelaporan saja. Kurangnya kerja sama, koordinasi dan sosialisasi dengan KBPP dalam pelaksanaan program KB di Kecamatan Kotamobagu Selatan sehingga Dinas Kesehatan ataupun Puskesmas tidak dilibatkan dalam pelaksanaan program KB di lapangan. Dalam pengawasan sudah dilakukan dengan baik dan berjenjang sampai ke tingkat kelurahan.Kata kunci: Implementasi, Program, Keluarga Berencana.
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA KAREGESAN KECAMATAN KAUTIDAN KABUPATEN MINAHASA UTARA Kambey, Edwien
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKeberadaan desa secara yuridis diakui dalam undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karegesan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas ketepatan penentuan waktu untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan jalan rabat beton di desa Karegesan belum optimal karna tidak adanya efisiensi penggunaan tenaga kerja sehingga sebaiknya setiap pekerjaan dibuatkan rencana kerja agar warga turut serta dalam mengadakan pengawasan dan jangan membiarkan kegiatan yang ada terabaikan, efektivitas dengan Ketepatan perhitungan biaya, tidaklah sesuai antara anggaran yang dianggarkan dengan hasil pembangunan di tinjau dari segi kualitas bangunan, dan efektivitas dengan ketepatan dalam pengukuran dalam penggunaan dana desa dapat terlihat efektif karna pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang pada panjang jalan rabat beton dan kedalaman sumur air bersih dengan menggunakan alat yang sama oleh pengukur yang berbeda yaitu TPK dan BPD, hasilnya tetap atau tidak berubah.Kata Kunci : Efektivitas, Dana Desa, Pembangunan.
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DI DESA SEREI KECAMATAN LIKUPANG BARAT KABUPATEN MINAHASA UTARA Lantaka, Meiske; Kaunang, Markus; Lengkong, Johny Peter
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBadan Permusyawaratan Desa merupakan Lembaga Legislasi yang ada di desa yang bertujuan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mengawasi kinerja pemerintah desa dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa agar penggunaannya sesuai dengan skala prioritas penggunaannya, tujuan penelitian untuk mengetahui penggunaan dana desa yang digunakan pemerintah desa serei. Teori yang digunakan adalah teori pengawasan yang dikemukakan oleh Fayol, penelitian kualitatif deskriptif, adalah jenis penelitian yang menyebabkan data dan analisis yang digunakan dalam penelitian bersifat kualitatif. Fokus penelitian yakni peranan Badan Pemusyawaratan Desa dalam pelaksanaan fungsi pengawasan berdasarkan teori pengawasan menurut Fayol. Hasil penelitain ditinjau dari tiga aspek pengawasan yang dikemukakan oleh Fayol yaitu Memerikasa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan yang dilihat dari keterlibatan BPD pada tahap awal rencana penggunaan dana desa sampai pada tahap akhir penggunaan dana desa yang dinilai belum berjalan secara efektif, karena terhentinya pekerjaan yang tidak diketahui oleh BPD. Perintah yang dikeluarkan adalah terkait dengan perintah penggunaan dana desa yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang dinilai tidak berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada. Prinsip yang dianut adalah ukuran BPD dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang dimilikinya dalam pelaksanaan pengawasan yang dinilai sudah cukup baik, akrena dalamf pelaksanaan pengawasan sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip yang dianut begitu juga terhadap pengambilan keputusan terhadap masalah yang di dapati. Kesimpulan dalam pelaksanaan pengawasan yang ada didesa serei terlebih pengawasan terhadap penggunaan dana desa belum bisa dilaksanakan secara efektif.Kata Kunci : Peranan, BPD, Pengawasan
PELAKSANAAN KEBIJAKAN BORDER CROSSING AGREEMENT (BCA) OLEH KANTOR IMIGRASI DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Mamuaja, Bertha Rerey; Mamentu, Michael; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPada tahun 1956 terbentuk Border crossing Agreement (BCA) antara Indonesia dan Filipina, dan terdapat dua pulau yang menjadi wilayah khusus Pos Lintas Batas Indonesia dan Filipina, yaitu pulau Marore dan Miangas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan observasi yang dilaksanakan di Kampung Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor kelas II Tahuna, Camat Kepulauan Marore, An. Kakanim Pos Imigrasi Marore, Komandan Posal Marore, Kepala Pos Philipina, Kepala Bea dan Cukai, dan 3 orang masyarakat Kampung Marore. Pada aspek organisasi, sistem organisasi petugas pelaksana kebijakan BCA Marore masih tergolong kurang baik, hal ini terlihat dengan hanya 1 orang pegawai imigrasi Marore yang merangkap semua pekerjaan pelayanan, serta sarana dan prasaran perkantoran kantor imigrasi Marore yang kurang memadai, dan hanya terdapat 7 orang pegawai imigrasi Tahuna yang merangkap semua pekerjaan pelayanan, walaupun sarana dan prasarana perkantoran kantor imigrasi Tahuna tergolong cukup memadai. Pada aspek interpretasi, tergolong cukup baik. Hal ini terlihat pada keberhasilan petugas pelaksana kebijakan BCA untuk menerapkan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, walaupun dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Pada aspek penerapan, tergolong cukup baik. Hal ini terlihat pada keberhasilan petugas pelaksana kebijakan BCA untuk mencapai tujuan kebijakan BCA, walaupun dengan disiplin petugas pelaksana BCA yang tergolong kurang baik.Kata kunci: Border Crossing Agreement, Implementasi kebijakan, Pulau Marore
KINERJA PANWASLU DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 (Studi Di Distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua) Wenda, Olenus; Gosal, Ronny; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKinerja pada dasarnya merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang aparatur pemerintahan maupun non pemerintahan dalam melaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini, bidang pengawas pemilu khususnya di Distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya bisa belajar seberapa besar kinerja mereka melalui sarana informasi seperti komentar baik dari mitra kerja namun demikian penilaian kinerja yang mengacu kepada suatu sistem formal dan teristruktur yang mengukur, menilai dan menpergaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan perilaku dan hasil termasuk ketidakhadiran. Fokus penilaian kinerja adalah untuk mengetahui seberapa produktif seorang karjawan dan apakah ia bisa berkinerja sama atau lebih efektif dimasa yang akan datang. Mencermati perubahan yang terus bergerak ke arah yang lebih baik koridor prinsip-prinsip good governance, maka lembaga penyelengara pemilu harus mampu berapdatasi dengan perubahan dimaksud. Pada aspek kelembagaan, perlu dikaji kembali guna mewujudkan kelembagaan yang efektif efisien, termasuk juga perlu dicermati lagi keberadaan lembaga penyelengara pemilu di kabupaten/kota dan tingkat distrik sifatnya permanen, mengigat sistem pemilu legislatif kita mengunakan sistem proporsional bukan system distrik, Disampin itu kedepan ada kemungkinan besar pelaksanaan pemilu dilakukan secara serentak. Lembaga penyelengara pemilu di tingkat kabupaten/provinsi perlu ditinjau kembali terkait besaran kelembagaan berikut. Bagi lembaga penyelengara pemilu, perlu memastikan bahwa rekrutmen pengawas pemilu akan diisi oleh sarjana-sarjana yang memahami soal kepemiluan, disamping itu, tentu memenuhi kualifikasi disiplin ilmu tertentu sebagaimana kebutuhan dalam lembaga penyelengara pemilu melayani secara adil seluruh peserta pemilu dan warga Negara yang sudah memiliki hak memilih dan dipilih. Selanjutnya, pada asfek tata laksana, perlu dipastikan terwujud mekanisme, system, prosedur, dan tata kerja yang tertib, efektif, dan efisien, baik sifatnya internal maupun eksternal.Kata Kunci: Kinerja, Panwaslu, Pemilu Legislatif
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH KELURAHAN KOLONGAN MITUNG KECAMATAN TAHUNA BARAT KABUPATEN SANGIHE Mandalika, Rudolfo; Kaunang, Markus; Liando, Daud
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakEra reformasi menuntut perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta sector publik yang menyangkut pelayanan kepada masayarakat, good governance menjadi slogan yang selalu dituntut masyarakat kepada pemerintah, terutama pemerintahan kelurahan yang menjadi lini terdepan bagi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pronsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik pada pemerintah kelurahan Kolongan Mitung Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan maksud lebih dapat mengeksplorasi permasalahan penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik, ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku,Pemerintah Kelurahan telah memberikan yang terbaik, walaupun ada beberapa warga menurut hasil wawancara mengatakan Kepala Kelurahancenderung pilih kasih terhadap warga yang berkemampuan secara finansial dan warga yang kurang berkemampuan. Secara umum pelayanan publik yang mengedepankan prinsip-prinsip good governance yang ada di Kelurahan Kolongan Mitung Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Sangihe telah dilaksanakan dengan baik, walaupun belum sepenuhnya maksimal.Kata Kunci: Penerapan, Good Governance, Pelayanan Publik.
EFEKTIVITAS KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DI DESA KLABAT KECAMATAN DIMEMBE KABUPATEN MINAHASA UTARA Manua, Geby; Sumampouw, Ismail; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKepemimpinan yang efektif dari seorang kepala desa sangat diperlukan, salah satunya dalam rangka membina suatu masyarakat yang ada di desa. Pembinaan masyarakat di desa merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh seorang kepala desa dengan melihat kondisi masyarakat yang ada. Saat ini masalah ketenteraman dan ketertiban di masyarakat merupakan satu hal yang penting dalam keberlangsunga hidup bermasyarakat. Oleh karena itu pembinaan kemasyarakatan dibidang ketenteraman dan ketertiban dipandang perlu dilakukan oleh pemerintah desa untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat desanya yang ada. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas kepemimpinan Kepala desa dalam pembinaan kemasyarakatan di Desa Klabat Kecamatan Dimembe. Metode Penelitian: Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Fokus Penelitianya adalah efektivitas kepemimpinan kepala desa dalam pembinaan kemasyarakatan dibidang ketenteraman dan ketertiban. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Klabat Kecamatan Dimembe sudah baik dilihat dari beberapa indikator pengukur yaitu melalui Sifat dan kualitas pemimpin, Kecakapan/Kemampuan, Sifat Hubungan Antara Pemimpin Dengan Bawahan, serta Kemampuan dan Tingkat Kematangan Bawahan. Namun dalam penelitian ini ditemui kendala yang ada yaitu kurangnya pendekatan dan komunikasi dari pemerintah dan masyarakat yang ada, mengakibatkan belum maksimalnya pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan kepala desa, serta masyarakat yang masih kurang sadar akan pentingnya menjaga ketenteraman dan ketertiban di desa.Kata kunci: Efektivitas, Kepemimpinan, Pembinaan Kemasyarakatan.
KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA BATUMBALANGO DAN ENSEM KECAMATAN ESSANG SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Mailantang, Armando; Gosal, Ronny; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPelayanan publik yang paling utama adalah memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, baik secara individu, makhluk hidup, penduduk, warga negara, akan jasa publik (public goods). Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan upaya pencapaian kepuasan masyarakat, pemerintah tentunya harus dapat memberikan pelayanan prima. Penelitian ini mendalami bagaimana kinerja aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik didesa Batumbalango dan Ensem Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. Metode yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif yang mendapatkan datanya dari hasil pengamatan, wawancara dan studi dokumen. Penelitian ini mengukur produktivitas layanan pemerintah desa, kualitas layanan, dan akuntabilitas pelayanan publik. Berdasarkan hasil Penelitian kinerja aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik didesa Batumbalango dan Ensem kecamatan Essang Selatan sudah baik meski belum sesuai dengan harapan masyarakat. Sebagaian besar masyarakat desa Batumbalango dan Ensem merasakan kepuasan pelayanan yang diberikan oleh aparat desa. Aparatur pemerintah desa Batumbalango dan Ensem sendiri menyatakan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan dalam kemampuan sumber daya manusianya sehingga menmbulkan pelayanan yang kurang efisien. Jadi kinerja aparatur pemerintah desa dalam hal produktivitas, kualitas layanan, dan akuntabilitas telah sesuai dengan harapan masyarakat dan perlunya pembenahan dalam beberapa kelemahan seperti sikap mental, semangat kerja, kemampuan serta kehandalan dan lain sebagainya.Kata kunci: Kinerja, Aparatur, Pelayanan Publik.
OPTIMALISASI AOLOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Nahepese Kecamatan Manganitu) Mahamurah, Desmon; Kaunang, Markus; Sambiran, Sarah
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakAlokasi Dana Desa ini termasuk dalam kelompok transfer Alokasi Dana Desa atau yang sering di singkat ADD, adalah dana perimbangan yang di terima kabupaten/kota Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa, hasil penelitian menunjukan bahwa di desa Nahepese Kecamatan Manganitu pengelolaan Alokasi Dana Desa belum dikelola dengan optimal hal ini terlihat dari penggunaan ADD yang ada masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan terhadap dana ini, tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program pemerintah desa dan untuk pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Akan tetapi pada kenyataannya pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan dalam hal ini pembangunan masyarakat sangat kurang hal ini terlihat jelas pada tahun anggaran 2016 program-program mengenai pemberdayaan masyarakat sangat kurang padahal jika melihat tujuan dari pengunaan Alokasi Dana Desa 70% penggunaan dana adalah untuk pemberdayaan masyarakat, dalam pembangunan desa atau Rural Development pembangunan tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik akan tetapi juga mengusahakan pembangunan masyarakat yang disertai lingkungan hidupnya oleh karena itu seharusnya penggunaan dana dalam pembangunan dapat dioptimalkan dengan baik agar sesuai dengan tujuan dari alokasi dana desa.Kata Kunci: Optimaliasi, Alokasi Dana Desa

Page 45 of 109 | Total Record : 1084

 43   44   45   46   47 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue