cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 44   45   46   47   48 
Peran Kapitalau Dalam Pembuatan Peraturan Desa (Suatu Studi Di Desa Apelawo Kecamatan Siau Timur Kabupaten Siau Tagulandang Biaro) Kedale, Dianti Enjels; Nayoan, Herman; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan Peran Kapitalau dalam Pembuatan Peraturan Desa Apelawo. Didesa apelawo hanya ada 2 peraturan desa yaitu RPJMDes dan APBDes, Peran Kapitalau dalam Pembuatan Peraturan Desa masih kurang optimal, disebabkan Karena kurang/jarang menghadiri rapat-rapat dalam penyusunan peraturan desa, tapi lebih didelegasikan kepada perangkatnya terlebih khusus kepada sekretaris desa, dan Pemerintah desa/kapitalau belum mengakomodir keinginan dari masyarakat yaitu untuk membuat peraturan desa seperti larangan, dan pencegahan penyakit demam berdara yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman warga akan pentingnya menjaga kebersihan terlebih pada bak penampungan air yang hampir dimiliki oleh setiap rumah tangga yang ada karena kesulitan untuk memperoleh air bersih.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasi penelitian terlihat bahwa peran dari Kapitalau dalam pembuatan peraturan desa belum maksimal dari tahan perencanaan sampai pada tahap pengesahan serta pembuatan peraturan desa belum mengakomodir kebutuhan masyarakat.Kata Kunci : Peran, Kapitalau, Peraturan Desa.
KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DALAM MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN DI KECAMATAN MANGANITU SELATAN Usman, Juaden Ever; Kimbal, Marthen; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPelayanan kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk di amati karena hal ini menyangkut hak hidup orang banyak dan terlebih pula kesehatan merupakan hal yang sangat di butuhkan oleh maqsyarakat karena dengan kondisi tubuh yang sehat memungkinkan setiap orang hidup dengan produktif secara sosial dan ekonomis. Namun untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang sesuai dengan harapan masyarakat yaitu memuaskan, masih merupakan masalah yang belum dapat di selesaikan sampai dengan saat ini, di karenakan sumber daya manusia sebagai pelayan publik masih belum berkompeten di bidangnya dalam hal ini belum ahli, dan fasilitas peralatan medis sebagai faktor penunjang pelayanan kesehatan masih sangat minim sehingga belum dapat mencapai tujuan yang di cita-citakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan di Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan atau aturan dari Dinas Kesehatan dalam hal peningkatan sarana dan prasana Puskesmas Lapango belum ada, sehingga puskesmas ini masih mengalami ketertingalan dalam sarana dan prasarana sehingga berimbas pada pelayanan kesehatan di Puskesmas Lapango. Manajemen yang ada di Puskesmas Lapango menjadi bagian tolak ukur terpenting dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat, bahwa ada tiga hal penting dalam manajemen di Puskesmas Lapango yaitu Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian, serta Pengawasan dan Pertanggung jawaban. Dalam ketiga hal penting tersebut merupakan tahapan proses dalam melakukan atau mengimplementasikan posedur pelayanan bagiKata Kunci: Kebijakan, Dinas Kesehatan, Sarana dan Prasarana.
PERAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI (Suatu Studi di Kantor Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) Pontoh, Mar'ie Moh.; Lumolos, Johny; Gosal, T.A.M.Ronny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPelayanan publik merupakan unsur penting dalam meningkatkan kualitas hidup sosial di dalam masyarakat manapun. Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang meliputi 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, selain itu diperjelas lagi dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 tahun 2009 yang menguraikan pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik yang berkualitas atau yang biasa disebut dengan pelayanan prima merupakan pelayanan terbaik yang memenuhi standar kualitas pelayanan. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak pelayanan masyarakat yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, kebutuhan akan legalitas administrasi mendorong, pemerintah harus memberikan pelayanan yang terbaik, khususnya kecamatan hal ini merupakan suatu tantangan tersendiri mengingat kecamatan adalah SKPD yang mendapat legitimasi dari kabupaten, sehingga semakin menambah beban bagi aparat. Penelitian ini melihat bagaimana peran dari pemerintah kecamatan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dari hasil yang didapat dilapangan dapat dilihat dari beberapa indicator yang digunakan dalam melihat pelayanan yang diberikan dapat disimpulkan pelayanan dikantor Kecamatan Bolangitang barat belum berjalan maksimal.Kata Kunci : Peranan, Pemerintah Kecamatan, Pelayanan Publik
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2017 (Studi di Kecamatan Tahuna Barat) Masambe, Ireine Marcelia; Gosal, Ronny; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemilihan Kepala Daerah selalu menjadi perbincangan menarik hampir disemua kalangan, hal ini merupakan suatu hal yang lazim mengingat pemilihan kepala daerah menuntuk peran dan partisipasi masyarakat untuk keberhasilan penyelenggaran pemilihan kepala daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2017 di Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan menggunakan metode kualitatif dimaksudkan untuk dapat menggali informasi secara obyektif terhadap permasalahan yang diteliti, dimana informan berasal dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sangihe, Panwas Kabupaten, Ketua PPK, Ketua Panwas Kecamatan, Anggota KPPS, Masyarakat yang menggunakan hak pilih, PPS, Ketua Partai politik, dan Anggota Partai Politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat Kecamatan Tahuna Barat dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2017 cukup tinggi, hal ini dilihat dari kehadiran masyarakat dalam pemberian suara, masyarakat tidak hanya memberikan suara dalam Pemilukada. tetapi juga ikut berpartisipasi dalam menghadiri rapat umum seperti kampanye atas keinginan diri sendiri maupun diajak oleh orang terdekat. Masyarakat juga berpartisipasi menjadi anggota partai baik sebagai anggota/kader partai maupun sebagai simpatisan partai.Kata Kunci: Partisipasi Politik, Masyarakat, Pemilihan Kepala Daerah
PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA PERANGKAT DESA (Studi Kasus Di Desa Tombatu Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara) Tobing, Melvin; Kaawoan, Johannis; Pangemanan, Sofia
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKepala Desa sebagai salah satu unsur aparatur negara dalam memimpin lembaga pemerintahan negara atau birokrasi di tingkat desa mempunyai andil penting dalam kemajuan suatu desa, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari yang berhubungan dengan penyajian data dan informasi yang dibutuhkan semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan, khususnya kedisiplinan kerja aparat desa yang diserahi tugas dibidang administrasi yang menduduki posisi strategis sebagai organ pemerintah desa yang mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan disiplin kerja perangkat desa. Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa kepemimpinan Kepala Desa Tombatu dalam meningkatkan disiplin kerja masih belum optimal, karena pelaksanaan kepemimpinan kepala desa khususnya dalam pembinaan disiplin berupa bimbingan belum dilakukan secara berkelanjutan, hal itu terlihat dari masih adanya ketaatan aparat desa dalam melaksanakan peraturan kerja seperti pelanggaran terhadap jam kerja dan kurang tegasnya sanksi yang diberikan seperti peringatan ringan sementara pelanggaran yang dilakukan cukup berat seperti meninggalkan tugas dinas tanpa izin kepada atasan, sementara itu disiplin kerja perangkat Desa Tombatu dalam melaksanakan tugas terlihat belum optimal, karena seluruh perangkat desa belum melaksanakan perintah dari atasan dalam hal pelaksanaan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya serta dengan penuh pengabdian dan kesadaran akan tanggung jawab dalam penyelesaian tugas yang tidak tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Kata Kunci: Kepemimpinan, Kepala Desa, Disiplin Kerja, Perangkat Desa.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Soeda, Elfira Soeda; Pioh, Novie; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKabupaten Kepulauan Talaud merupakan daerah kepulauan terluar Indonesia yang memiliki pesona alam dan budaya yang mempesona. Semuanya itu merupakan sumber daya modal bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan. Modal tersebut harus di manfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan oleh pemerintah daerah dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Adanya rangkaian-rangkain upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam dalam penggunaan berbagai sumber-sumber daya yang berpotensi dan cara membuat para pengunjung menjadi tertarik terhadap suatu objek wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Talaud menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Penelitian Kualitatif deskriptif, adalah jenis penelitian bersifat kualitatif. Fokus penelitian yakni Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil penelitian menujukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah telah dilakukan seperti mengadakan even-event atau festival-festival dalam rangka mengeksplore pesona wisata yang ada di Kabupaten Talaud. Promosi wisata terus dilakukan baik lewat media sosial,media cetak dan media TV nasioalKata Kunci: Kebijakan, Pemerintah Daerah, Pengembangan Pariwisata
KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Sorongan, Rizka P.A.D.; Sambiran, Sarah; Mantiri, Michael
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemikiran yang berkembang di masyarakat bahwa kaum perempuan tidak patut dan layak memposisikan diri sebagai penentu kebijakan atau pengambilan keputusan di sektor publik, telah mengakibatkan terjadinya marginalisasi kaum perempuan untuk turut mengambil bagian dalam birokrasi pemerintahan, amat terlebih menjadi pemimpin di pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepemimpinan perempuan dalam birokrasi pemerintahan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan menggunakan teknik kualitatif dimaksudkan untuk lebih menggalih secara mendalam masalah yang di teliti.Dengan mengikuti prinsip persamaan hak dalam segala bidang, maka baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.Hasil penelitian menunjukan bahwa terikat dengan sifat kodrati, agama, dan adat istiadat. Maknanya adalah walaupun seorang perempuan telah menjadi pemimpin tertinggi pada satu lembaga pemerintah, namun ia tidak diperbolehkan untuk meninggalkan kewajibannya sebagai ibu dan istri, yaitu melahirkan, mendidik, mengurus anak, mengabdi kepada suami dan fungsi-fungsi lainnya merupakan kodrat seorang perempuan.hal-hal yang dapat menjadi kendala bagi pemimpin perempuan dalam pemerintahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah ketidakmampuan mengatur waktu, tingkat pendidikan, kurang percaya diri, umur, dan lemahnya fisik perempuan, begitu pula dengan faktor keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan kerja, ajaran agama, dan adanya tekanan dari pihak lain.Kata Kunci : Kepemimpinan, Perempuan, Birokrasi.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN AIR BERSIH DI DESA KALEKUBE KECAMATAN TABUKAN UTARA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Budiman, Yerry; Sambiran, Sarah; Kaawoan, Johannis
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakInfrastruktur air bersih yang ada di desa Kalekube sejak diberlakukannya kebijakan pengelolaannya, nampak tidak ada upaya perawatan, hal ini dapat dilihat dari saluran-saluran yang bocor bahkan membuat air terbuang secara percuma, begitu pula dengan penambahan mata kran bagi masing-masing penerima manfaat air bersih kampung yaitu kepala keluarga yang ada di desa Kalekube. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan mengenai implementasi kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan air bersih di desa Kalekube, yang dikaji melalui: sumber daya, yaitu: sumber daya manusia aparatur pemerintah desa dan pengurus unit pengelola air bersih kampung serta fasilitas pendukung yang menunjang pengelolaan air bersih kampung Kalekube, struktur birokrasi, yaitu: menyangkut bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal, hasil penelitian menujukkan bahwa kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan air bersih di Desa Kalekube Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah belum sesuai harapan, hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut: Sumber Daya Manusia Aparat/Petugas pengelola air bersih masih belum mumpuni melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta mampu untuk memahami petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, fasilitas pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan air bersih yang belum memadai, alat-alat yang dibutuhkan petugas dalam pencatatan dan pendataan, petunjuk tertulis, sampai dengan insentif petugas yang belum dapat langsung diterima, sehingga petugas pelaksana harus menggunakan biaya sendiri terlebih dahulu, walaupun nantinya aka nada penggantian, hal ini cukup menghambat pelaksanaan dilapangan.Kata Kunci : Kebijakan Publik, Pengelolaan, Air Bersih.
FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2015 DI DESA ESANDOM KECAMATAN TOMBATU TIMUR Wawointana, Tesa Visi Valeria; Kaawoan, Johannis Eduard; Rengkung, Franky
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBadan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan desa dan belanja desa.Prinsip pengawasan yang harus dijalankan bahwa pengawasan bukan mencari kesalahan, melainkan untuk menghindari kesalahan dan kebocoran yang lebih besar. Tujuan penelitian untuk mengetahui Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015 di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur. Teori yang di gunakan adalah Situmorang dan Juhir (1994:27) Pengawasan preventif, dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapanpersiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain. Fokus penelitian yakni pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebagai bentuk pencegahan terjadinya penyimpangan-penyimpangan, sesuai dengan fungsi pengawasan dari BPD itu sendiri. Hasil penelitian di lihat dari Pengawasan preventif, dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapanpersiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana menggunakan tenaga kerja. Kesimpulan dimana dana yang paling besar berasal dari mata anggaran pembangunan jalan tani, dalam proses pelaksanaannya dinilai menemui kendala, yaitu tidak selesainya pekerjaan tersebut selama tahun 2015.Kata Kunci : Fungsi Pengawasan , Pengelolaan Anggaran
KENDALA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENINDAKLANJUTI PELANGGARAN PEMILU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2015 Tandayu, Raldi; Kimbal, Marthen; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPengawasan penyelenggara pemilihan umum yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) baik ditingkat pusat maupun daerah provinsi memiliki peran yang penting dalam setiap pergelaran pemilihan umum dengan pengawasan yang baik maka kualitas pemilihan umum akan berjalan dengan baik. Dalam setiap Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) tidak terlepas dari Pelanggaran Pemilihan Umum yang dilakukan para kontestan demi memperoleh kemenangan. Dari pelanggaran tersebut terdapat jenis pelanggaran yang bersifat administrative, pidana, dan kode etik yang sulit di tindaklanjuti. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan hal diatas hanya saja peneliti membatasi penelitian hanya pada Fungsi Pengawasan terkait Evaluasi dan dan Korektif sehingga penelitian ini berjudul Kendala Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Pemilu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif, dimana penelitian ini berusaha memperoleh gambaran terkait Pelanggaran Pemilihan Umum dengan melakukan pengumpulan data dan informasi yang akurat dan relevan terkait masalah yang diteliti. Melalui penelitian ini diharapkan akan membantu penyelenggara pemilihan umum terutama dalam hal pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara.Kata kunci : Pengawasan, Bawaslu, Pemilu.

Page 46 of 109 | Total Record : 1084

 44   45   46   47   48 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue