cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 42   43   44   45   46 
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTURDI DESA KOKOLEH SATU KECAMATAN LIKUPANG SELATAN Ngongare, Yanis; Mantiri, Michael Stepanus; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis research focus towards forms and systems of accountability the management and utilization of village Fund in infrastructure development in the village of Kokoleh I (one) by 2015. Accountability is referred to as accountability, presenting, reporting, and reveal all activities and activities be the success or failure of a program and is the responsibility of the Government to the public. This research was conducted to find out the third stage planning, implementation, and accountability for the management of funds of the village in the village of Kokoleh I (one). This research is supported by the existence of technical supervision, operation and evaluation of the team Escort Subdistrict, BPD in order to prove the existence of the application of accountability and transparent in the management of the village Fund in the village of Kokoleh I (one). Data collection is done by the method of observation and interviews. As the informant this research there are 10 respondents village chief 1 person, Chairman of BPD is community leaders, community 3 people, Youth Figure one person. This research is descriptive research with qualitative approach. The results of this research show that the planning stages, execution and accountability for the management of funds in the village infrastructure development in the village of Kokoleh I has not applied the principle of accountable with indicators of honesty and law, processes, programs and policies which are still not in accordance with the applicable guidelines.Key word : the village fund management, accountability, and development
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BANGO KECAMATAN WORI KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2015 Rorong, Marliyanti; Lumolos, Johny; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakEfektifitas pembangunan yang dilakukan baik skala nasional, daerah dan Pembangunan pedesaan merupakan proses yang berkesinambungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat berdasarkan dalam undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, desa menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disebut dengan Dana Desa. dalam ketentuan Permendes No.5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Penggunaan dana desa harus efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karna efektivitas suatu program yang dijalankan berimplikasi pada hasilnya. Dengan adanya dana desa maka menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan di desa Bango kecamatan wori kabupaten minahasa utara tahun anggaran 2015 dengan menggunakan teori Makmur yang mengukur efektivitas dari beberapa hal yaitu : Ketepatan penentuan waktu Ketepatan perhitungan biaya Ketepatan dalam pengukuran dan Ketepatan berfikir Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan, pemerintah desa harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar bisa mengelola dana desa tersebut dengan tepat.Kata Kunci : Efektivitas, Dana Desa, Pembangunan
PENGAWASAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PEMERINTAHAN DESA KALI OKI KECAMATAN TOMBATU Pondaag, Alfira; Gosal, Ronny; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPengawasan dilakukan dalam upaya menjamin agar semua kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana kebijaksanaan, strategi, keputusan dan program kerja yang telah dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya, termasuk di dalamnya adalah pengawasan masyarakat yang sangat berperan menentukan keberhasilan program kerja pemerintahan desa sebagai satuan organisasi pemerintahan terkecil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan masyarakat dalam pelaksanaan program kerja pemerintahan Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu. Teknik analisa data yang digunakan ada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa Pengawasan oleh masyarakat di Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu belum maksimal seperti yang diharapkan, terlihat masyarakat memiliki perasaan sungkan untuk memberikan masukkan kepada pemerintah mengenai program yang sementara dijalankan, meskipun begitu masyarakat mengetahui mengenai program-program pemerintah khususnya dalam pembangunan terlihat dari hasil wawancara serta masyarakat juga terlibat dalam perencanaan program kerja, lain halnya dengan perencanaan program kerja pemerintah, dari hasil penelitian sudah termasuk baik karena pemerintah telah mengikuti mekanisme yang berlaku oleh kementerian terkait, namun dari pengamatan penulis, kurangnya transparansi dalam pelaksanaan, hal ini terlihat tidak adanya papan proyek ataupun papan informasi mengenai program yang sedang dijalankan.Kata Kunci: Pengawasan Masyarakat, Pelaksanaan, Program Kerja.
PERAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA ENEMAWIRA KECAMATAN TABUKAN UTARA KABUPATEN SANGIHE Makaminan, Henderson Christian; Gosal, Ronny; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPengelolaan keuangan khususnya dibidang perpajakan, belumlah dapat difahami oleh masyarakat tentang obyek penggunaan dari pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan manfaat dari Pajak Bumi dan Bangunan, dengan ketidaktahuan masyarakat terhadap pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan maka kurang memberikan kesadaran terhadap wajib pajak khususnya dalam membayarnya sehingga masyarakat bersikap pasif atau acuh tak acuh terhadap kepentingan wajib pajak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui tentang tata cara penyetoran dan pembagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dimaksudkan dapat menggali informasi sebanyak mungkin dari masalah penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyetoran terhadap wajib Pajak Bumi dan Bangunan di desa Enemawira masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari Target dan realisasi penyetoran wajib Pajak Bumi dan bangunan dapat terlihat pada tiga tahun terakhir. Dari data yang ada di desa Enema2wira tentang pelaksanaan penyetiran tahun 2014 dari target yang dicapai sebesar Rp. 5.177.510. sedangkan realisasi yang dicapai hanya sebesar Rp. 4.142.008 dari tahun tersebut maka capan target dan realisasi hanya mencapai 80%. Di tahun 2015 target prncapaian hasil Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar Rp. 5.177.510.- sedangkan capaiannya adalah sebesar Rp. 3.624.257. kalau diprosentasikan hanya mencapai 70%. Sedangkan tahun 2016 hasil target yang dicapai adalah Rp. 5.177.510 sedangkan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 4.142.008 atau hanya sebesar 80%. Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan penyetoran wajib Pajak Bumi dan Bangunan belumlah maksimal.Kata Kunci: Peran, Pajak Bumi dan Bangunan, Pembangunan.
PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bolaang Mongondow) Datalamon, Nelfiane; Liando, Daud; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan bagian dari perangkat daerah. Ini jelas tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Di Bolaang Mongondow, tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A Kabupaten Bolaang Mongondow. Namun, mengkaji kualitas aparatur pemerintahnya, masih terdapat banyak permasalahan yang kemudian menghambat kinerja aparatur itu sendiri. Permasalahan seperti kurangnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan serta rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) membuat para pegawai hanya sekadar ke kantor untuk mengisi daftar hadir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja aparatur pemerintah daerahnya sehingga landasan teori yang digunakan adalah Teori Dua Factor Herzberg (Sopiah, 2008:173-174) untuk variabel Motivasi Kerja dan Supriyono (Bintaro dan Daryanto, 2017:109) untuk variabel Kinerja. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi sebanyak 158 orang sehingga sampel yang ditarik berdasarkan teknik simple random sampling ialah sebanyak 61 orang. Persamaan regresi antara motivasi kerja (X) dan kinerja (Y) dirumuskan sebagai Y=a+bX yang dianalisis menggunakan program SPSS versi 23.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan regresi kedua variabel adalah Y=18,235+0,650X, dan hasil analisis data serta pengujian hipotesis menunjukkan adanya pengaruh dari motivasi kerja terhadap kinerja dengan besar pengaruh 38,6% dan tingkat pengaruh sebesar 0,621. Motivasi kerja memberikan pengaruh bagi pegawai untuk bekerja dengan baik, sehingga pemberian motivasi kerja yang tepat bagi aparatur pemerintah dapat meningkatkan kinerja mereka secara signifikan.Kata Kunci : Pengaruh, Motivasi Kerja, Kinerja.
PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA KE’TE KESU DI KABUPATEN TORAJA UTARA Marampa, Madonna; Kimbal, Marthen; Gosal, Ronny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKarakter warga Toraja yang kondusif bagi kepariwisataan itu belum diimbangi dengan kepekaan pemerintah setempat untuk menyiapkan sarana pendukung. Hampir semua jalan menuju tempat objek wisata, yang selama ini menjadi tujuan wisatawan, tidak memadai. Ruas jalan pada umumnya masih berupa tanah dan bebatuan dengan lebar kurang dari 3 meter. Walaupun keadaan seperti itu belum sepenuhnya dibenahi pemerintah kabupaten Toraja Utara, namun kunjungan wisatawan ke Toraja Utara menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Toraja Utara, setiap tahunnya meningkat dapat dari pengunjung baik itu dalam negeri maupun luar negeri.dapat tercapai dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah daerah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengelola pariwisata di Kabupaten Toraja Utara, hasil penelitian menunjukkann bahwa Dari unsur perencanaan, pemerintah sudah mempunyai rencana yang cukup baik untuk lebih memajukan Objek Wisata yang ada di Ke‟te Kesu‟. Dari unsur pelaksanaan, dari semua perencanaan yang ada belum semua kelihatan apa yang sudah di lakukan, namun ada beberapa hal yang sudah di lakukan oleh pemerintah untuk kemajuan dari Objek Wisata yang ada di Ke‟te Kesu. Akan tetapi masih ada saja keluhan dari para pengunjung, karena masih kurangnya lahan parkir dan infrastruktur berupa toilet serta akses jalan. Dari unsur pengeorganisasian, pemerintah Dinas Pariwisata sejauh penelitian di lakukan bahwa pemerintah sudah memberikan beberapa staf untuk terjun langsung ke Objek Wisata, dan dari unsur Pengawasan, walaupun dari pemerintah sudah menurunkan langsung stafnya, masih ada saja keluhan dari pengunjung. Namun sejauh ini pemerintah telah menurunkan Satpol PP untuk membantu mengawasi lokasi Objek Wisata, apalagi dalam hari libur.Kata Kunci: Peran, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pengelolaan Objek Wisata
EVALUASI MUTASI JABATAN STRUKTURAL ESELON III DAN IV DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Kasiaheng, Dewi Kurniati; Kimbal, Marten Luther; Liando, Daud Markus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPelaksanaan mutasi jabatan sangat bermanfaat untuk mencapai tujuan organisasi dan dilaksanakan untuk mengurangi rasa bosan terhadap pekerjaan serta meningkatkan motivasi dan semangat kerja selain itu juga untuk menempatkan pejabat sesuai dengan keahlian dalam bidang tugasnya masing – masing. Tujuan penelitian untuk mengetahui evaluasi mutasi jabatan struktural eselon III dan IV dilingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.Teori yang digunakan adalah Sudharsono dalam Lababa (2008), penelitian kualitatif deskriptif, adalah jenis penelitian yang menyebabkan data dan analisis yang digunakan dalam penelitian bersifat kualitatif. Fokus Penelitian yakni Evaluasi Mutasi Jabatan Struktural Eselon III dan IV Dilingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan teori dari sudharsono.Hasil penelitian ditinjau dari dua konsep evaluasi yang dikemukakan oleh sudharsono yaitu memastikan apakah evaluasi mutasi jabatan struktural sudah efektif dan efisien. Kesimpulan Pelaksanaan mutasi jabatan struktural dikabupaten kepulauan sangihe yaitu jabatan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang tidak sesuai dengan keahlian bidang ilmu secara akademik, kurangnya sumber daya aparatur.Kata Kunci : Evaluasi, Mutasi, Jabatan Struktural
PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBUATAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI DESA PONOMPIAAN KECAMATAN DUMOGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Tamunu, Prichilia; Sambiran, Sarah; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKapasitas kemampuan pemerintah desa khususnya di bidang administrasi dan tata kelolah aparat pemerintah desa masih masih banyak ditemui adanya kelemahan, khususnya pada pejabat pelaksana pengelola keuangan sehingga proses penyusunan laporan keuangan desa harus merupakan tanggung jawab pemerintah mulai dari pemerintah pusat, provinsi sampai kabupaten, dengan demikian seluruh aparatur pemerintahan dari pusat sampai kedesa khususnya yang berkaitan dengan bidang akuntansi harus dialokasikan, yaitu untuk sumberdaya manusia yang terbatas mengerjakan porsi pekerjaan yang paling spesifik untuk beberapa desa sekaligus, dan sumberdaya yang lebih banyak yaitu peerangkat desa untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih umum dan mudah dikerjakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas pembuatan administrasi keuangan di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih kurangnya kualitas dari pemerintah desa dalam hal ini SDM yang di miliki oleh perangkat desa dalam pembuatan administrasi keuangan desa yang ada di desa ponompiaan, pembuatan administrasi keuangan desa sering mengalami masalah dan setiap perencanaan program kerja tidak terealisasi dengan baik, sehingga apa yang sudah di programkan tidak terlaksana sesuaidengan RPJM Desa yang sudah ada.Kata Kunci: Peranan, Pemerintah Desa, Administrasi Keuangan.
PERILAKU PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2015 DI KABUPATEN POSO STUDI DI KECAMATAN PAMONA SELATAN Rantelore, Marwan Rinaldy; Gosal, Ronny; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPerilaku Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 Di Kabupaten Poso Studi Di Kecamatan Pamona Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara di lokasi penelitian dan pengkajian dokumen pendukung. Salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah adalah dengan dilaksanakannya pemilihan umum kepala daerah secara langsung, Seperti yang telah dilakukan di kecamatan Pamona Selatan kabupaten Poso tahun 2015. Banyak hal menarik yang dapat ditemui pada pemilihan kepala daerah kabupaten Poso tahun 2015, salah satunya tentang perilaku pemilih. perilaku pemilih berbicara tentang keikutsertaan masyarakat dalam sebuah pemilihan umum, mulai dari menentukan apakah akan ikut memilih atau tidak memilih sampai pada proses menentukan siapa yang akan dipilih dalam pemilihan umum tersebut. Memilih berdasarkan ketertarikan terhadap partai politik tertentu paling dominan dilakukan oleh pemilih yang ada di kecamatan Pamona Selatan, Pemilih jenis ini menjadikan nilai ideologis partai dan ikatan emosional dengan partai sebagai dasar untuk menentukan kepada partai mana atau kandidat mana mereka menjatuhkan pilihan. Selain karena identifikasi partai, orientasi terhadap track record kandidat juga mempengaruhi perilaku pemilih yang ada di Pamona Selatan. pemilih jenis ini tergolong pada retrospective voters mereka adalah pemilih yang menentukan pilihan didasarkan pada evaluasi terhadap apa yang dilakukan sebelumnya oleh para kandidat. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menentukan pilihan saat mengikuti pemilihan umum juga dipengaruhi oleh faktor kesamaan suku, pemilih cenderung merasa bangga saat ada calon yang memiliki kesamaan dengannya apalagi dalam hal suku. Selain itu Ikatan kekeluargaan juga memberikan pengaruh kepada pemilih dalam menentukan pilihannya. Dengan semakin mudahnya masyarakat mengakses informasi melalui media dan ditambah dengan tingkat pendidikan yang semakin baik maka pemilih yang ada di kecamatan Pamona Selatan juga mulai rasional dalam menentukan pilihan politik.Kata Kunci: Perilaku Pemilih, Pemilihan Umum Kepala Daerah.
PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM MENANGGULANGI ANGKA PENGANGGURAN DI KABUPATEN MINAHASA Mariono, Bayu Prasetyo; Mantiri, Michael; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPengangguran bukan hanya menjadi masalah sebuah daerah, kota maupun negara, tetapi pengangguran sudah merupakan masalah global terlebih di negara-negara berkembang, semakin tingginya tingkat pertumbuhan penduduk berbanding terbalik dengan pengguna tenaga kerja baik itu pemerintahan, maupun swasta. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa penanggulangan pengangguran oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa khususnya Dinas Tenaga Kerja sudah baik berdasarkan penelitian di Dinas Tenaga Kerja maupun kepada masyarakat, walaupun dilihat dari data BPS bahwa tingkat pertumbuhan pengangguran di Kabupaten Minahasa setiap tahun mengalami peningkatan dimana tahun 2014 sebanyak 13.584 dan tahun 2015 sebanyak 14.513. Ini merupakan pekerjaan rumah yang sangat penting bagi Dinas Tenaga Kerja karena pada dasarnya peningkatan pengangguran ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Minahasa.Kata Kunci: Peran Dinas Tenaga Kerja, Angka Pengangguran.

Page 44 of 109 | Total Record : 1084

 42   43   44   45   46 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue