cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 66   67   68   69   70 
PELAKSANAAN HAK INISIATIF DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2009-2015 Likuajang, Rafli; Gosal, T.A.M.Ronny; Nayoan, Herman
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 107 dikatakan bahwa Anggota DPRD Provinsi mempunyai hak : mengajukan Rancangan Perda Provinsi. Ini berarti bahwa DPRD memiliki hak inisiatif yaitu hak untuk mengajukan rancangan peraturan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 23 tahun 2014 yang menyatakan bahwa: Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dalam menjalankan tugas sebagai anggota dewan, dituntut memiliki kualitas yang baik untuk dapat menunjang berjalannya suatu pemerintahan, dengan hak-hak yang dimiliki serta fungsi-fungsi yang diembankan kepada mereka, maka sepatutnya kualifikasi seorang anggota harus berkualitas baik. Sejauh ini dari beberapa fenomena, banyak anggota dewan yang tidak mengetahui apa yang harus dilakukan sebagai anggota dewan. Penelitian ini mencoba mengkaji mengenai pelaksanaan hak inisiatif anggota dewan dalam pembuatan peraturan daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak inisiatif anggota dewan provinsi Sulawesi Utara periode 2009-2015 belum berjalan secara efektif.Kata Kunci : Hak Inisiatif, DPRD, Perda
KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA BUKUTIO KECAMATAN WASILE SELATAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR Dipong, Donesius; Kaunang, Markus; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKomunikasi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, menjadi penting diantara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara masyarakat dengan pemerintah, dari proses penyampaian ide-ide, gagasan-gagasan dan program pembangunan untuk mencapai suatu tujuan bersama, oleh karena itu, komunikasi pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan merupakan segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian ide-ide, gagasan-gagasan, yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan ditujukan kepada masyarakat luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bukutio Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur dalam meningkatkan pembangunan di Desa, serta mengidentifikasikan hambatan yang ada. Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa menyampaikan ide dan gagasan dengan tanpa melibatkan keseluruhan warga masyarakat Desa Bukutio dalam merumuskan apa yang harus di lakukan dalam pembangunan baik dari musyawarah desa maupun penyusunan Rencana pembagunan jangka menegah desa (RPJMDes). Masyarakat sulit untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa dan merasa ide-ide yang di sampaikan tidaklah sesuai dengan keinginan dan harapan dari pemerintah.Kata Kunci : Komunikasi Pemerintahan, Pelaksanaan, Pembangunan.
PERAN PEMERINTAH DALAM MEMINIMALISIR GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KELURAHAN LEWET KECAMATAN AMURANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN Gahansa, Windy Valentine; Mantiri, Michael; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKeamanan dan ketertiban masyarakat merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab, Peran pemerintah, polisi dan masyarakat sangat penting dalam memberikan pelayanan, dan menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di Kelurahan Lewet Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan dapat lebih mengeksplorasi masalah sehingga dapat diperoleh jawaban terhadap masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah kelurahan dan tokoh masyarakat sekelurahan bekerja sama melakukan pembinaan-pembinaan kepada setiap lapisan masyarakat tentang perlunya keamanan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat, selanjutnya Upaya penyediaan sumber daya manusia dan aparat keamanan yang ada di kelurahan, telah dilakukan dengan mengangkat hansip karena kekurangan tenaga hansip yang ada di setiap lingkungan se kelurahan Lewet serta memberikan pelatihan bagi setiap hansip.Kata Kunci : Kepemimpinan, Kepala Desa, Pelayanan Publik.AbstrakKeamanan dan ketertiban masyarakat merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab, Peran pemerintah, polisi dan masyarakat sangat penting dalam memberikan pelayanan, dan menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di Kelurahan Lewet Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan dapat lebih mengeksplorasi masalah sehingga dapat diperoleh jawaban terhadap masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah kelurahan dan tokoh masyarakat sekelurahan bekerja sama melakukan pembinaan-pembinaan kepada setiap lapisan masyarakat tentang perlunya keamanan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat, selanjutnya Upaya penyediaan sumber daya manusia dan aparat keamanan yang ada di kelurahan, telah dilakukan dengan mengangkat hansip karena kekurangan tenaga hansip yang ada di setiap lingkungan se kelurahan Lewet serta memberikan pelatihan bagi setiap hansip.Kata Kunci : Kepemimpinan, Kepala Desa, Pelayanan Publik.
PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA Rumakiek, Sherlly I.S.K.; Mantiri, Michael; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSatuan polisi pamong praja Provinsi Papua dalam unit reformasi birokrasi merupakan satu organisasi yang didalamnya terdapat aparatur sipil negara dimana mereka mempunyai tugas sekaligus merupakan ujung tombak dalam mencapai keberhasilan reformasi birokrasi. Jika seorang aparatur sipil negara tidak akuntabel dan tidak mempunyai kemampuan dalam menjalankan tugas-tugas yang diserahkan kepadanya, maka jalannya roda pemerintahan akan tersendat dan akan mengakibatkan efek domino kepada permasalahan yang meskipun itu permasalahan yang kecil tetapi jika dibiarkan akan menyangkut ke permasalahan yang penting karena seperti dalam sebuah organisasi semua komponen organisasi baik itu aparatur sipil negara maupun hanya staf biasa hingga yang memangkuh jabatan sampai kepala adalah satu keterkaitan yang saling bergantung satu sama lain. Untuk implementasi visi dan misi organisasi formal, maka dibutuhkan aparatur sipil negara yang benar-benar mampu, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya tidak serta merta muncul begitu saja. Tetapi harus dijaga dan dibina serta dibentuk melalui usaha-usaha pemberdayaan. Pemberdayaan sebagai usaha untuk mendukung aparatur sipil negara dalam mengembangkan seluruh potensinya guna melaksanakan tugasnya. Pemberdayaan merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan, dalam hal ini pemberdayaan yang dilaksanakan di kantor satuan polisi pamong praja Provinsi Papua melalui usaha pengadaan, pembinaan karier, penggajian dan tunjangan. Melalui usaha-usaha pemberdayaan tersebut diperoleh hasil penempatan aparatur pada jabatan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki, aparatur yang semakin bertanggung jawab akan tugas dan kewajibannya. Pengembangan karier serta pendidikan dan pelatihan senantiasa diadakan dan gaji serta tunjangan berjalan dengan baik hal tersebuat berdampak positif yang membuat ASN di kantor satpol PP semakin giat dalam bekerja, meskipun tetap saja ada beberapa yang kurang disiplin dalam menjalankan tugas. Berdasarkan hasil Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat mengenai pemberdayaan aparatur sipil negara di kantor satuan polisi pamong praja Provinsi Papua. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan diadakan pemberdayaan aparatur maka produktivitas kerja di kantor satuan polisi pamong praja telah mengalami peningkatan.Kata Kunci: Pemberdayaan, ASN, Produktivitas Kerja.
PERAN UNITED NATION HIGH COMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM MENANGANI PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA DI INDONESIA Sunkudon, Henrichard Jordy; Mamentu, Michael; Tulung, Trilke
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari dan mengamati peran United Nation High Comissioner for Refugees (UNHCR) dan kerjasamanya dengan indonesia dalam menangani pengungsi etnis Rohingya Indonesia, manfaat kegunaan penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa yang sedang melengkapi ilmu hubungan internasional, metode yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif, yaitu metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah : dengan terdamparnya pengungsi etnis Rohingya di Indonesia, Indonesia bekerjasama dengan United Nation High Comissioner for Refugees sebagai badan kemanusian Perserikatan Bangsa-bangsa untuk menangani dan memberikan perlindungan kepada Masyarakat Rohingya,Di mana peran UNHCR disini yaitu sebagai Inisiator, Fasilitator, Rekonsiliator dan Determinan yang sudah di terapkan terhadap penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia. UNHCR bertugas untuk menentukan status pengungsi dan memberikan tempat tinggal sementara sambil menunggu pengungsi Rohingya ditempatkan ke negara ketiga. Dalam hal ini peran dan program-program UNHCR sangat dibutuhkan untuk menjamin kehidupan pengungsi Rohingya lebih baik dan dapat memberikan perlindungan dari ancaman yang ada di negara asalnya.Kata Kunci: Peran, UNHCR, Pengungsi Rohingya diIndonesia.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KECAMATAN SULUUN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN Mondoringin, Jane Widya; Liando, Daud; Kimbal, Marthen
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Kebijakan pelimpahan kewenangan pada skala daerah terdapat dua pendekatan pembangunan pelayanan terhadap masyarakat, Propinsi, Kabupaten atau Kota, Kecamatan dan Kelurahan. Untuk pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah lebih cenderung melaksanakan pendekatan sektoral dan gagal menjadikan Kecamatan sebagai ujung tombak strategi pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan bupati kepada camat di Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi yang sering terjadi adalah inkonsistensi perintah dari pemerintah kota dalam memberikan kewenangan kepada kecamatan, seperti dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam pemerintahan, akibat inskonsistensi ini menimbulkan kebingungan di pemerintah kecamatan, dalam aspek komunikasi pelimpahan kewenangan tidak disertai dengan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya sehingga pihak pemerintah kecamatan menginterpretasikan sendiri kebijakan tersebut, hal ini mengakibatkan kurang jelasnya fungsi kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kurangnya ruang gerak bagi kecamatan untuk bertindak dan memberikan pembinaan pada perangkat kelurahan dan instansi vertikal dan adanya egoistis instansi vertikal yang ada di kecamatan seperti Unit Pelaksana Teknis Dinas sehingga komunikasi untuk koordinasi kerja tidak berjalan dengan baik.Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Kewenangan, Bupati, Camat.
DAMPAK SOSIAL EKONOMI MELALUI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Suatu Studi di Desa Peta Kecamatan Tabukan Utara Tahun 2015-2017) Mahino, Dean Gilbert; Kaawoan, Johannis; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSecara konseptual, pemberdayaan masyarakat atau pemberkuasaan, berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan). Jadi ide pemberdayaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehinggga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan (Edi Suharto, 2009:57-58). Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Peta Kec. Tabukan Utara, Kab. Kep. Sangihe dengan menyelenggarakan program nasional, yaitu Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak sosial ekonomi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Peta Kecamatan Tabukan Utara, yang dikaji melalui aspek-aspek: dampak positif, dampak negatif, hasil, dan manfaat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan kegiatan dengan cara wawancara, observasi dan dokumen. Hasil penelitian menjukkan bahwa dalam program Kelompok Usaha Bersama atau Kube Melati yang ada di Desa Peta Kec. Tabukan Utara, sudah berjalan cukup baik. Hal ini dilihat dari program atau kegiatan yang dilakukan sebagian besar dapat terlaksana. Namun sangat di sayangkan Program Kelompok Usaha Bersama Melati ini sudah tidak lagi berlanjut, Tentunya hal ini perlu di tindaklanjuti mengingat dengan adanya program KUBE Melati ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat.
EFEKTIFITAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MENANGGULANGI BENCANA BANJIR BANDANG DI KECAMATAN TAHUNA BARAT KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Wangka, Afner Son; Gosal, Ronny; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKabuputen Kepulauan Sangihe pernah mengalami musibah bencana banjir bandang, karena cuaca ekstrem dan curah volume hujan yang deras pada tanggal 21 juni 2016 pukul 05.30 waktu Indonesia tengah (wita). Dalam peristiwa bencana alam tersebut Badan Penanggulanag Bencana Daerah mengalami kekurangan sarana peralatan, untuk dapat mengevakuasi korban-korban lain yang masih terjebak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Efektifitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana banjir bandang di Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe, teknik pengumpulan data Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, analisa data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumen hingga laporan hasil penelitian. Berdasarkan hasil Penelitian yang diperoleh bahwa Pelayanan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah bukan hanya terpaku pada pelayanan didalam kantor saja tetapi kesiapan dalam situasi kebencanaan.Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ini merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang di tetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwadalam hal kualitas pelayanan pada saat status kondisi darurat bencana Badan Penanngulangan Bencana Daerah sudah bekerja dengan baik dan memahami tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelayan ditengah masyarkat dengan memahami program yang mereka emban.Soal ketepatan waktu dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah mampu dan memberikan loyalitas pelayanan yang terbaik pada masyarakat juga pada Pemerintah Daerah sebagai atasan.Kemudian tercapainya tujuan dari Badan Penangguangan Bencana Daerah dengan program-program yang sudah direncanakan ataupun pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat baik pada kondisi normal dan pada saat bencana.Kata Kunci : Efektivitas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bencana.
DAMPAK PEMBANGUNAN JEMBATAN SOEKARNO DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SINDULANG (Studi Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sindulang Kota Manado) Amar, Krisma Verselina; Gosal, Ronny; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDi Kota Manado pemerintah pusat membuat banyak program pembangunan dan salah satunya yaitu pembangunan ekonomi yang dilaksanakan melalui pembagunan infrastruktur jalan atau jembatan yang dibangun di Kelurahan Sindulang kota Manado. Di Kelurahan Sindulang telah diadakan pembangunan jembatan Soekarno. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak pembangunan jembatan soekarno dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sindulang Kota Manado. Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari aspek kemajuan dalam pemberdayaan masyarakat yang ada di Kelurahan Sindulang, kesimpulannya sesuai dengan aspek kemajuan yaitu dengannya adanya pembangunan jembatan Soekarno sebagai program pembangunan dari pemerintah pusat telah membantu pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sindulang. Karena dengan adanya jembatan Soekarno telah membawa perubahan yang lebih maju, dari alat trasportasi, pedagang kecil yang menjadi pedangang besar, yang dulunya tempat wisata di Kelurahan Sindulang tidak terlalu terkenal sekarang tempat wisata di Kelurahan Sindulang menjadi terkenal, adanya Jembatan Soekarno juga telah menjadi penghubung jalan yang mempermudah masyarakat di Kelurahan Sindulang untuk bersosialisasi dengan masyarakat dari seberang. Terdapat banyak dampak positif yang dirasakan masyarakat Kelurahan Sindulang dengan adanya pembangunan jembatan Soekarno yang dilihat dari aspek kemajuan.Kata Kunci : Dampak, Pembangunan, Jembatan Soekarno, Kesejahteraan.
KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT DALAM KONFLIK LAUT CINA SELATAN Bidara, Melita Angelin; Mamentu, Michael; Tulung, Trilke
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Dalam hubungan internasional, setiap negara melakukan hubungan dengan negara lain tidak terlepas dari kepentingan yang ingin dicapai. Dalam hubungan tersebut dapat menimbulkan sebuah konflik, seperti yang terjadi dalam konflik Laut Cina Selatan. Skripsi ini membahas tentang kepentingan Amerika Serikat dalam konflik Laut Cina Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kepentingan Amerika Serikat dalam konflik Laut Cina Selatan serta peran dan keterlibatan Amerika Serikat sehingga menjadi bagian dalam konflik Laut Cina Selatan. Dalam penulisan, penulis menggunakan data sekunder, yakni data yang diperoleh dari kajian pustaka seperti, buku, jurnal, artikel, media cetak, hasil penelitian, dan internet (website) yang dianggap relevan. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori kepentingan nasional dan teori konflik internasional. Penulis mengemukakan bahwa kepentingan Amerika Serikat dalam koflik Laut Cina Selatan ini berdasarkan teori Donald E. Nuechterlin terbagi tiga kepentingan. Pertama, kepentingan pertahanan, yaitu mempertahankan akses tanpa hambatan ke perairan ini dan mempertahankan perdamaian regional dan stabilitas di kawasan. Kedua, kepentingan ekonomi khususnya di jalur perdagangan internasional yang sebagian besar melewati kawasan perairan ini. Ketiga, kepentingan tata internasional, yaitu Amerika Serikat berupaya untuk mempertahankan kekuatan hegemon atau dominasi mereka di kawasan Asia Pasifik dan menuntut negara-negara yang terlibat dalam konflik untuk patuh terhadap hukum laut internasional.Kata Kunci: Kepentingan, Amerika Serikat, Laut Cina Selatan.

Page 68 of 109 | Total Record : 1084

 66   67   68   69   70 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue