cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 65   66   67   68   69 
PERAN LURAH DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK SUATU STUDI DI KELURAHAN SAGERAT KECAMATAN MATUARI KOTA BITUNG Rantepasang, Apphia; Kaawoan, Johannis Eduard; Rengkung, Franky R.D
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTata kelola pemerintahan yang baik merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang ideal dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak bias lepas dari profesionalisme penyelenggara pemerintahan yaitu aparatur pemerintahan yang bermoral dan mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau. Selain itu dalam dalam menjalankan pemerintahan sangat diperlukan keterbukaan dari aparatur pemerintah agar dapat tercipta kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Peran Lurah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dilihat dari profesionalisme dan transparansi aparatur pemerintah kelurahan Sagerat. Teori yang digunakan adalah teori prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang dikemukakan oleh Buyung, Penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang menyebabkan data dan analisis yang digunakan dalam penelitian bersifat kualitatif. Fokus penelitian ini yakni peran lurah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilihat dari profesionalisme dan transparansi aparatur pemerintah kelurahan berdasarkan teori prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik menurut Buyung.Hasil penelitian ini ditinjau dari indikator profesionalisme dan transparansi yang dikemukakan oleh Buyung yaitu penyelenggara pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan dengan biaya terjangkau serta penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Kesimpulan profesionalisme penyelenggara pemerintahan yang ada di kelurahan Sagerat yaitu pegawai pemerintah kelurahan Sagerat yang lambat dalam meresponi setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta sulitnya masyarakat dalam mengakses informasi.Kata kunci : Peran, Lurah, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN (Suatu Studi di Desa Tolabit Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara) Dauwole, Estepanus; Kaawoan, Johannis; Sendow, Yurnie
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPembangunan ditujukan untuk kemajuan desa dan berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya, pembangunan desa harus dapat melihat apa saja yang menjadi potensi dari desa yang dapat diangkat dan dikembangkan sehingga mampu memperbaiki kualitas kehidupan masyarakatnya kearah yang lebih baik terutama pada sektor ekonomi. Pembangunan tersebut dapat berupa pembangunan dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan lain sebagainya sesuai dengan potensi yang ada di setiap desa, maka dalam penyelenggaran pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan BPD dalam perencanaan pembangunan desa, dengan menggunakan metode kualitatif diharapkan mampu menjawab permasalahan penelitian secara paripurna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan BPD dalam perencanaan pembangunan tidak terlepas dari fungsi dan tugasnya yaitu sebagai wadah yang menampung aspirasi masyarakat ataupun penyalur aspirasi dalam perencanaan pembangunan serta menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan desa sekaligus mengawal jalannya pelaksanaan pembangunan di desa Tolabit sudah dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun belum sepenuhnya sempurna yang dikarenakan adanya hambatan yang terdapat di dalam desa tersebut.Kata Kunci : Peranan, BPD, Perencanaan, Pembangunan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN PERTANAHAN DALAM PENGELOLAAN TANAH EKS HAK ERPACHT DI DESA SOAKONORA KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT Muluwere, Vrenky; Nayoan, Herman; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKekuasaan negara itu terdapat pada kewenangan membuat peraturan untuk kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh kaum bermodal. Disisi lain kelembagaan yang mempunyai tugas di bindang pertanahan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 20 Tahun 2015 yaitu Badan Pertanahan Nasional yang melaksanakan tugas Pemerintah di bidang pertanahan. Badan Pertanahan Nasional diharapkan memegang kendali perumusan kebijakan nasional yang berpihak kepada rakyat untuk pemberdayaan masyarakat dan mengedepankan keadilan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang sejalan dengan program pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan surat keputusan menteri Negara agraria / kepala Badan Pertanahan Nasional tahun 1997 tentang penegasan tanah Negara sebagai obyek pengaturan penguasaan tanah/landreform yang berada di desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Badan Pertanahan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6-VI-1997 untuk pengelolaan tanah eks hak erpacht No 38 terletak di Desa Soakonora sebagai obyek pengaturan penguasaan tanah/landreform yang menegaskan redistribusi tanah kepada petani/penggarap seluas ± 57,9191 Ha tidak terlaksana sebagaimana mestinya dikarenakan tidak tersedianya data-data pendukung tentang tanah eks hak erpacht No 38 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat sebagai implementator kebijakan.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Badan Pertanahan, Pengelolaan Tanah.
PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN KENDAHE KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Pantungan, Marlin Pijetsti; Pangemanan, Sofia; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSalah satu komponen sumber daya manusia yang begitu vital bagi suatu organisasi adalah pegawai. Dalam setiap kecamatan, pegawai mempunyai peranan penting dalam rangka mencapai tujuan visi dan misi kerja kecamatan, sehingga setiap pegawai dituntut untuk bekerja secara maksimal dengan efektif dan efesiensi, yang mana untuk menghasilkan seorang pegawai yang berkualitas di perlukan pemberdaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe, Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, sampel terdiri dari 40 (empat puluh) orang yang mewakili aparatur kantor camat dan aparatur desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja memiliki besaran pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai di kantor Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar 0.617 atau dengan kata lain sebesar 61.7% sedangkan 38.3% di pengaruhi oleh faktor lain dari penelitian ini dan terlihat bahwa variabel motivasi kerja sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai di kantor Kecamatan Kendahe.Kata Kunci : Motivasi Kerja, Kinerja, Pegawai.
KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK (Studi di Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow) Wuri, Rendra Risto; Kaunang, Markus; Pioh, Novie
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTuntutan dalam peningkatan linerja aparatur pemerintah semakin gencar disuarakan, mengingat setelah terjadinya reformasi di Indonesia, peran aparatur pemerintah sebagai pelayan publik menjadi sorotan utama bagi masyarakat, perubahan paradigma apartur yang dulunya adalah seorang penguasa menjadi seorang pelayan masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Singsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan tujuan untuk mengetahui kinerja aparatur pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik kepada warga desa, metode yang digunakan adalah kualitatif dimaksudkan agar dapat lebih fleksibel dan leluasa menggali dan mengkaji lebih dalam lagi permasalahan penelitian ini, informan yang ditetapkan adalah kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketiga indicator kinerja yaitu produktivitas belum cukup baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kualitas layanan sudah cukup baik, akuntabilitas dalam penerapan standar pelayanan dibidang administrasi kependudukan masih belum cukup baik, hal ini dilihat dari aturan dan norma serta etika pelayanan yang berkembang dalam masyarakat.Kata Kunci: Kinerja, Aparatur, Pemerintah Desa
PERAN DINAS PENDDIKAN DAN KEBUDAYAN DALAM MENINGKATKAN MASYARAKAT “SUATU STUDI PENDIDIKAN NONFORMAL” DI KABUPATEN LANNY JAYA PROVINSI PAPUA Wenda, Daibenus; Sumampow, Ismail; Tompodung, Jones
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPendidikan di tanah Papua masih dalam kondisi yang memprihatinkan, oleh karena itu diperlukan peran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya yang ada di Kabupaten Lanny Jaya. Tujuan penelitian ini adalah membahas tentang untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Pendidikan dan kebudayaan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan masyarakat Kabupaten Lanny Jaya, dan sekaligus untuk mengetahui kendala atau hambatan (kelemahan) yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan program–program Peningkatan Kualitas Pendidikan masyarakat Kabupaten lanny jaya. Adapun indikator yang menjadi fokus penelitian Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Lanny Jaya adalah peningkatan Sumber Daya Manusia Guru, Penyediaan Sarana dan Prasarana, dan Kurikulum. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah Metode Observasi, Dokumentasi dan Wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan kebudayaan telah melaksanakan perannya melalui program–program peningkatan kualitas tenaga kependidikan, penyediaan sarana dan sarana pendidikan, serta penyampaian dan pengembangan kurikulum.Kata kunci : Peran, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Masyarakat
PERAN POLITIK PEREMPUAN DALAM MENENTUKAN KEPEMIMPINAN POLITIK LOKAL (Studi Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat) Sangari, Celtis Lativolia; Pati, Agustinus; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPolitik merupakan sebuah aspek utama yang memegang pengaruh dalam penyelenggaraan disegala bidang, baik itu pendidikan, ekonomi, keamanan dan lain-lain. Disamping hal tersebut politik mengacu pada hubungan kekuasaan yang lebih luas, tidak hanya pada tataran elit politik, tetapi pada masyarakat umum dengan berbagai kategori yang terimplikasi didalamnya misalnya gender, kelas, golongan, usia, etnisitas dan sebagainya. Kemajuan jaman telah banyak mengubah pandangan tentang perempuan, mulai dari pandangan yang menyebutkan bahwa perempuan hanya berhak mengurus rumah dan selalu berada di rumah, sedangkan laki-laki adalah makhluk yang harus berada di luar rumah, kemudian dengan adanya perkembangan jaman dan emansipasi menyebabkan perempuan memperoleh hak yang sama dengan laki-laki. Perempuan sudah aktif berperan di berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Perempuan Dalam Menentukan Kepemimpinan Politik Lokal dengan mengunakan metode Penelitian kualitatif informan yang dipilih adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong, Ketua Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Ketua Tim Relawan Perempuan, Ketua Komisi Pemilihan Umum(KPU), Tokoh Masyarakat Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Perempuan Dalam Menentukan Kepemimpinan Politik Lokal sudah terlaksana dengan baik. Dapat dilihat dari unsur tim relawan berhasil memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten sorong provinsi Papua barat.Kata kunci: Peran Perempuan, Kepemimpinan Politik.
PERAN LURAH DALAM MENGOPTIMALISASIKAN KEGIATAN PKK DI KELURAHAN TINGKULU KECAMATAN WANEA KOTA MANADO Punusingon, Debora Meriska; Sambiran, Sarah; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPembinaan Kesejahteraan Keluarga yang disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia sebagai organisasi publik yang mempunyai unsur-unsur kelembagaan dari pusat, propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa dan kelurahan. Hubungan Tim Penggerak PKK pusat dan daerah bersifat konsultatif dan koordinatif dengan tetap memperhatikan hubungan hirarkis, untuk mendekatkan jangkauan pemberdayaan kepada keluarga-keluarga secara langsung dibentuk kelompok-kelompok PKK RW, RT, dan kelompok dasawisma. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran lurah dalam mengoptimalisasikan kegiatan PKK di Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dimaksudkan untuk dapat menjawab masalah penelitian lebih mendalam, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Lurah dalam menjalankan tugas sebagai Pembina di PKK belum optimal, semangat kerja yang masih terus ditingkatkan untuk meningkatkan kegiatan PKK, sebagain masyarakat tidak mengetahui adanya PKK di kelurahan, serta kurangnya dukungan dari Dewan Penyantun di Kelurahan Tingkulu PKK.Kata Kunci: Peran, Lurah, Optimalisasi, Kegiatan, PKK.
PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRASI (Suatu Studi di Desa Ammat Selatan Kecamatan Tampan Amma Kabupaten Kepulauan Talaud) Maga, Briet; Gosal, Ronny; Lapian, Marlien
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSistem administrasi masyarakat di tingkat desa di Indonesia sudah memiliki tata struktur yang baik dari mulai adanya kepala desa sampai staff-staff pembantu kepala desa, di seluruh desa dalam wilayah Indonesia menerapkan sistem pemerintahan desa yang sama antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, dan antara desa yang satu dengan desa yang lain, sehingga tatanan pemerintahan di tingkat desa seharusnya bisa berjalan dengan baik dan tersistem. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan administrasi di Desa Ammat Selatan Kecamatan Tampan Amma, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi di Desa Ammat Selatan belum berjalan dengan baik dan dapat dikatakan inprosedural, hal ini terlihat dari peran perangkat desa tidak berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya seperti sekretaris desa yang kebanyakan hanya bertugas di kecamatan, padahal tugas pokok seorang sekretaris desa sesuai amanat undang-undang tentang desa sekretaris desa membantu kepala desa dalam hal administrasi desa. Ada tiga faktor yang mempengaruhi aparat dalam penyelenggaraan tertib administrasi adalah kemampuan aparat, sumberdaya manusia dan sarana prasarana, di Desa Ammat Selatan kemampuan aparat dapat dikatakan belum mampu menyelenggarakan tertib administrasi secara maksimal, salah satu penyebab adalah pendidikan para aparat, hal yang sama juga adalah sarana dan prasarana yang kurang mendukung dalam penyelenggaraan tertib administrasi.Kata Kunci: Peranan, Pemerintah Desa, Administrasi.
PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA TERNATE (Studi di Inspektorat Kota Ternate) Tuidano, Epafras; Kaunang, Markus; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPengawasan hakekatnya adalah suatu tindakan menilai atau menguji apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, pengawasan memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah dan memiliki kendala, terutama dibidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif. Inspektorat kabupaten/kota merupakan suatu lembaga pengawas dilingkungan pemerintah daerah. Inspektorat daerah memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Inspektorat daerah menjadi pilar yang mempunyai tugas sebagai pengawasan sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertata lam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Untuk menunjang agar pelaksanaan tugas dari inspektorat daerah dalam melakuakan pengawasan dapat berjalan maksimal, diperlukan adanya kinerja yang lebih intensif dan optimal dari inspektorat daerah dami optimalisasi tugas bdan tanggungjawab. Pengawasan dari inspektorat daerah sangat penting, oleh karena dengan adanya pengawasan maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat melalui tugas dan wewenang yang diberikan dapat berjalan secara maksimal. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan bahwa pengawasan yang dilakukan inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan kota ternate belum berjalan efektif. Hal ini diindikasikan dengan pembuktian bahwa independensi dari inspektorat belum Nampak, kualitas dan sumber daya manusia aparatur pengawas yang belum mencukupi dan terbatas ketersediaannya sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai seperti leptop dan jaringan internet.Kata Kunci: Pengawasan, Pemerintahan

Page 67 of 109 | Total Record : 1084

 65   66   67   68   69 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue