cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 67   68   69   70   71 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA BITUNG Sumolang, Ricky Fernando Alexander; Pioh, Novie; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKemiskinan merupakan fenomena global yang sangat memprihatinkan, bagaimana tidak, dari tahun ke tahun masalah kemiskinan ini tidak kunjung surut bahkan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat serta menurunnya kondisi perekonomian di negara Indonesia. Kemiskinan di Kota Bitung, penduduk miskin pada tahun 2013 mencapai 12.9 (ribu jiwa) dan mecapai puncaknya pada tahun 2015 yaitu sebesar 14.13 (ribu jiwa) dimana waktu itu di tahun 2015 jumlah penduduk Kota Bitung mencapai 205.675 (ribu jiwa). Dan dengan adanya segala usaha yang terus dilakukan oleh pemerintah Kota Bitung maka pemerintah dapat menekan angka kemiskinan dalam hal ini terjadi penurunan dari tahun 2015 ke tahun 2016 dimana jumlah penduduk miskin menjadi 13.64 (ribu jiwa). Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia, dalam Perpres No.13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, pemerintah secara tegas menetapkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Sasaran utama dalam pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat miskin. Permasalahan yang umum terjadi kaitannya didalam penanggulangan kemiskinan yaitu dimana program pengentasan kemiskinan tersebut cenderung belum efektif, program pemerintah tidak mempu tersampaikan dan berjalan sinkron dengan masyarakat, Sumber Daya Manusia yang belum terkelolah dengan baik sehingga dapat menyebabkan program-program pemerintah tidak berjalan dengan baik di masyarakat, dan juga partisipasi masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan masih bersifat semu dimana belum berbasis kemandirian sehingga belum melembaga pada masyarakat miskin.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pemberdayaan, Penanggulangan Kemiskinan
EFEKTIVITAS PENERAPAN DISIPLIN APARATUR PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK (Suatu Studi di Kelurahan Bebali Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) Takalamingan, Vansisco; Lapian, Marlien; Kaawoan, Johannis
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakMeningkatkan cipta dan kinerja suatu instansi pemerintah menuju kearah profesionalisme dan menunjang terciptanya pemerintahan yang baik, maka perlu adanya pendisiplinan aparatur. Disiplin yang baik akan mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab aparatur dalam mengoptimalkan tugas-tugas dan fungsinya serta dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Aparatur di kelurahan Bebali Kecamatan Siau Timur sudah mengetahui aturan disiplin, walau tidak menjelaskan secara rinci isi dari aturan tersebut, namun secara garis besar sudah menunjukan bahwa aparatur di kelurahan ini sudah memahami aturan disiplin aparatur sipil Negara. Pelayanan publik merupakan kebutuhan pokok setiap warga Negara yakni pengurusan berbagai macam surat menyurat, legalitas, keterangan serta kebutuhan yang menyangkut kewarganegaraan. Kualitas pelayanan hanya akan didapatkan apabila memenuhi seluruh item/syarat-syarat yang dibutuhkan dalam memperlancar kegiatan pelayanan kepada masyarakat, seperti faktor saran prasarana dari pihak pemerintah yang menyiapkan peralatan guna mendukung lancarnya proses pelayanan, kemudian kualitas sumber daya manusia dibutuhkan daya tangkap yang baik guna menerima respon dari masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan serta tingginya tanggung jawab para pelaksana tugas pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.Kata Kunci : Efektivitas penerapan disiplin aparatur dan kinerja pelayanan publik
EKSISTENSI LEMBAGA ADAT DALAM PEMBANGUNAN KECAMATAN TAWALIAN KABUPATEN MAMASA (Suatu Studi Di Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat) Rambalangi, Rambalangi; Sambiran, Sarah; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSejarah membuktikan bahwa setiap komunitas masyarakat di berbagai belahan ini memiliki tatanan kehidupan masing-masing yang diikat oleh norma–norma sosial yang lahir dari kristalisasi nilai–nilai peradaban secara turun-temurun. Norma–norma tersebut sangat ampuh dalam menyelesaikan setiap permasalahan kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk eksistensi lembaga adat dalam pembangunan Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa. Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian secara kultural masyarakat Kecamatan Tawalian hidup dalam peradaban dengan norma hidup yang teratur dan rukun berlandaskan budaya yang luhur, yang masih begitu kental, sehingga setiap aspek kehidupan sehari-hari tidak pernah lepas dari unsur budaya dan adat lokal. Sejalan dengan pembentukan lembaga adat “Ada’ Tuo” yang bernaung dibawa pemerintahan, sehingga merupakan lembaga alternative penyelesaian sengketa yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat.Kata Kunci : Eksistensi, Lembaga Adat, Pembangunan.
KERJASAMA INDONESIA-RUSIA DALAM BIDANG MILITER DALAM KONTEKS PENINGKATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN Suoth, Ristra Selly; Mamentu, Michael; Tulung, Trilke
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Maraknya konflik dan kejahatan yang mengancam kedaulatan NKRI semakin memperkeruh pertahanan dan keamanan Indonesia. Melemahnya kekuatan TNI pasca embargo militer oleh Amerika Serikat, Perancis, dan Jerman membuat Indonesia merasa perlu untuk melakukan kerjasama militer dengan Negara lain dalam rangka meningkatkan Alutsista dan kualitas TNI sebagai alat pertahanan Negara. Rusia yang semakin maju dalam bidang teknologi dan militer selalu mencari perhatian dan dukungan Negara-negara berkembang dalam mewujudkan kembali „super powernya‟. Hal ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menjalin kembali hubungan „mesra‟ dengan Rusia yang sempat renggang selama orde baru berkuasa di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan kedua Negara dalam melakukan kerjasama militer, memahami dan mengeksplorasi berbagai macam konflik yang bisa menjadi ancaman terhadap keutuhan dan kedaulatan NKRI. Selanjutnya juga ingin mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan bagaimana pengaruhnya terhadap berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertahanan dan keamanan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah: untuk meningkatkan Alutsista dan kualitas TNI dalam rangka menjaga dan meningkatkan pertahanan dan keamanan di Indonesia, pemerintah Indonesia melakukan kerjasama militer dengan Rusia yang di implementasikan kedalam dua buah bentuk kerjasama; Kerjasama Pertahanan dan Kerjasama Teknik Militer. Komisi Pemerintahan Indonesia-Rusia di bidang kerja sama Teknik Militer telah menghasilkan nota kesepahaman (MoU) tentang komitmen pengadaan alat utama sistem senjata (Alutsista) TNI dari Rusia dan dalam kunjungan ke Moskow pada bulan Desember 2006.Kata Kunci : Kerjasama Militer Indonesia-Rusia, Alustsista, TNI, Pertahanan dan Keamanan Indonesia.
PERAN BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XV MANADO DALAM PEMELIHARAAN JALAN TAHUN 2017 (Studi Kasus Jalan Luas Wilayah Buyat-Molobog-Onggunoi) Wangania, Ericksen W.; Pangemanan, Sofia; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakJalan merupakan infastruktur transportasi darat yang berperan sangat penting dalam perkembangan suatu wilayah. Jalan berfungsi untuk mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan suatu wilayah. Prasarana jalan merupakan salah satu fasilitas infastruktur transportasi yang paling strategis,sehingga sehingga kondisi prasarana jalan harus terus terpelihara dengan baik agar tingkat pelayanan jalan tetap terjaga. Untuk mempertahankan kondisi jalan dengan tetap baik, diperlukan sistem pengelolahan dan pemeliharaan jalan yang baik dan komprehensif. Tindakan pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jalan yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan akan menjaga kualitas jalan. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV Manado, Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di dunia memiliki panjang Jalan Nasional sepanjang 38.569.82 km,dimana untuk mendukung kegiatan perekonomiannya, lebih dari 82% angkutan barang dan penumpang bertumpuh pada modal jalan. Jalan Nasional Indonesia, pengelolahan dan tanggung jawabnya berada di Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga. Sebagaimana tentang dalam Peraturan Menteri (Permen) PU No. 14 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan Sendiri, satuan kerja adalah pihak di lingkungan kementerian pekerjaan umum yang menyelanggarakan kegiatan yang dibiayai dari dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)Kementerian Pekerjaan Umum.Kata Kunci : Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Pemeliharaan Perbaikan Jalan
PERANAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MENANGANI KONFLIK ANTAR KAMPUNG DI KECAMATAN DUMOGA BARAT KABUPATEN BOLOAANG MONGONDOW Komaling, Candy Pingky; Pangemanan, Sofia; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKecamatan Dumoga Barat adalah wilayah yang rawan konflik, konflik yang sering terjadi berbentuk tawuran antar kampung yang melibatkan dua kelompok masa dari desa yang berkonflik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Pemerintah Dalam Menangani Konflik Antar Kampung di Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mogondow. Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian Pemerintah Kecamatan bekerjasama dengan Pemerintah Desa beserta Tokoh Masyarakat dalam upaya penanganan konflik dengan terlebih dahulu diselesaikan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai perdamaian, apabila tidak memungkinkan maka ditindaklanjuti melalui jalur hukum. Wilayah kecamatan Dumoga Barat dalam tiga tahun terakhir sudah aman, dalam artian tidak ada lagi konflik dalam skala besar yang terjadi. Dari hasil penelitian adapula beberapa upaya berbentuk kegiatan dan program yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dengan bekerjasama dengan beberapa pihak dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.Kata Kunci : Peranan, Pemerintah Kecamatan, Manajemen Konflik.
PENGAWASAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BITUNG DALAM PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR INDUSTRI PT. STEMAR JAYA Pasumah, Stefanus Bonifasius; Lapian, Marlien; Liando, Daud
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakMasalah subsidi BBM tampaknya masih akan sulit dihapuskan di negeri ini. Setidaknya jika ingin dihapus subsidi BBM memerlukan waktu karena secara ekonomi masalah BBM tersebut akan bersinggungan dengan terkait langsung dengan kenaikan harga- harga biaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah Kota Bitung melalui Dinas Perindustrian dan perdagangan dalam pengawasan pendistribusian solar industri di PT. Stemar Jaya Bitung. Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Bitung, selama ini belum sesuai dengan apa yang direncanakan. Faktor-faktor yang menyebabkan karena ketepatan waktu dalam melakukan pengawasan tidak tepat, salah satu faktor yang menyebabkan tidak sesuai waktu dalam proses pengawasan adalah lambatnya pengumpulan data yang akan digunakan dalam melakukan pemeriksaan dan selain itu dalam melakukan pemeriksaan belum dapat diputuskan bidang-bidang penyimpangan yang seringkali terjadi terhadap pendistribusian solar industri oleh PT Stemar Jaya.Kata Kunci : Pengawasan, Pendistribusian, BBM Solar.
PERAN KEPALA DISTRIK DALAM MENGKOORDINASIKAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DISTRIK DIDOHU KABUPATEN MANOKWARI Towansiba, Yusuf Awi; Kaunang, Markus; Lapian, Marlien
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPeran kepala distrik sangat penting dan sangat strategis dalam pembangunan era otonomi khusus saat ini, apalagi wilayah kerja distrik adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, maka diberlakukannya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat memberikan kebebasan yang lebih luas khusunya bagi distrik yang merupakan sebutan lain dari Kecamatan di Papua dan Papua Barat. Penelitian ini dilakukan pada distrik didohu.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran kepala distrik dalam mmengkordinasikan pelaksaan pembangunan di Distrik Didohu Kabupaten Manokwari. Metode penelitian menggunanakan metode kualitatif sumber data primer yang didapatkan secara langsung melalui wawancaran dengan kepala distrik dan dijelaskan secara deskriptif. Hasil penelitian bahwa peran kepala distrik dalam pelaksanaan pembangunan suatu desa sangat membutuhkan tugas dan fungsi kepala distrik Didohu. Dalam hal tugas kepala ditrik pada distrik tidak lepas dari tugas dan fungsi juga masyarakat yang membantu menopang peran kepala distrik dalam pelaksaanan pembangunan sangat berpangaruh di Distrik Didohu Kabupaten Manokwari.Kata kunci : Peran Kepala Distrik, Koordinasi, Pembangunan.
TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA MOGOYUNGGUNG KECAMATAN DUMOGA TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Lomboan, Windi; Pioh, Novie; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTransparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat. Demikian pula dengan pemerintah desa dalam hal transparansi pengelolaan Dana Desa. Namun, masyarakat kurang menerima informasi dari proses pengelolaannya yang dinilai tidak transparan dan menimbulkan tanda Tanya besar bagi masyarakat desa yang ada. Dalam hal kesedian dan aksesibilitas dokumen mengenai pengelolaan dana desa tidak di temukan adanya tanda-tanda kesediaan dan aksesibiltas dokumen di kantor desa oleh Pemerintah Desa, pemerintah desa belum efektif dimana pemerintah hanya menyampaikan lewat papan informasi saja tanpa menunjukan kepada masyarakat tentang dokumen-dokumen teknis kegiatan pelaksanaan pembangunan. Kejelasan dan kelengkapan informasi tidak berjalan dengan efektif dimana pemerintah desa hanya melibatkan pihak-pihak tertentu guna merumuskan setiap kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa tersebut. Keterbukaan proses pelaksanaan pembangunan telah berjalan dengan mekanisme yang ada, akan tetapi keterlibatan masyarakat dalam teknis pelaksanaannya tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat dan tidak ada keterbukaan mengenai proses pengelolaan dana tersebut sehingga tidak berjalan dengan efektif dalam tata penyelenggaraan pembangunan. Kerangka regulasi dalam pelaksanaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui laporan pertanggung jawaban berupa dokumen-dokumen dan dokumentasi hasil kegiatan yang telah direalisasikan.Kata Kunci : Transparansi, Dana Desa, Pembangunan
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2015 DI KECAMATAN SIAU BARAT KABUPATEN SITARO David, Casimira A.; Potabuga, Jamin; Tulung, Trilke
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakNegara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dalam kerangka demokrasi pancasila. Dimana untuk mewujudkan pola sistem kedaulatan rakyat yang demokratis tersebut adalah melalui pemilihan. Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan disebagian besar Negara di dunia termasuk Indonesia, yang notabene memiliki masyarakat yang heterogen. Melalui pemilu memungkinkan semua pihak bisa terakomodasi apa yang diinginkan dan yang dicita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik. Masyarakat (Warga Negara) adalah komponen penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemilu. Karena pada dasarnya hanya kekuatan pemilih masyarakatlah yang bisa menentukan nasib Negara dan bangsa ke depan. Kesadaran politik warga Negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik.meningkatnya jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya di kabupaten SITARO menurut pengamatan saya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah pertama, sejak pemilukada tahun 2015,2010 sampai dengan tahun 2015, merupakan pemilihan yang dilakukan dengan sistem yang lebih demokratis dan terbuka namun pemahaman masyarakat terhadap politik praktis yang masih rendah sehingga tidak berpikir rasional dan kepentingan jangka panjang tentang tatanan membangun kepentingan bangsa dan daerah kedepan dan lebih memikirkan kepentingan jangka pendek yang bersifat prakmatis.Kata Kunci: Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Page 69 of 109 | Total Record : 1084

 67   68   69   70   71 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue