cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 68   69   70   71   72 
EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DALAM PENGURUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado) Paat, Michael; Kimbal, Marthen; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenerapan jaringan informasi berbasis teknologi internet di lingkungan pemerintah pusat dan daerah secara terpadu telah menjadi prasyarat yang penting untuk mencapai good governance dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan kepemerintahan guna memperbaiki pelayanan publik, serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan otonomi daerah. Jaringan informasi berbasis teknologi internet yang digunakan pemerintah tersebut dikenal dengan nama E-Government. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui efektif atau tidak penerapan sistem informasi pelayanan perizinan terpadu dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ketepatan sasaran program Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIP2T) menurut penulis sudah tepat sasaran. Hal tersebut penulis sampaikan berdasarkan data yang didapat di lapangan dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap pegawai-pegawai/operator staf yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado, bahwa sasaran sudah tepat dengan adanya website resmi dari pemerintah kota manado sehingga bagi masyarakat yang akan melakukan pengurusan perizinan langsung di akses melalui website perizinan.manadokota.go.id.Kata kunci : Efektivitas, Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu, Izin Mendirikan Bangunan.
KINERJA DINAS KEBERSIHAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN MIMIKA Kobogau, Juvinus; Sumampow, Ismail; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSampah Sebagai hasil dari berbagai aktifitas kegiatan dalam kehidupan manusia maupun sebagai hasil dari suatu proses alamiah, yang sering menimbulkan permasalahan serius diberbagai perkotaan didunia. Permasalahan Sampah di berbagai Perkotaan tidak saja mengancam aspek keindahan dan kebersihan Kota tersebut, namun lebih jauh akan memberikan dampak negative bagi kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat apa bila tidak ditangani secara baik. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Sampah adalah Kegiatan yang diatur baik menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi Pengurangan dan Penanganan Sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan manfaat Kualitas Lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Peran Dinas dalam kebersihan pengelolaan dari perkembangan kehidupan masyarakat dapat disimpulkan bahwa sampah tidak dapat semata-mata ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. Strategi dan program pengelolaan sampah pada wilayah Kota mencakup beberapa aspek kegiatan yaitu perencanaan strategis, kerangka peraturan dan kebijakn, partisipasi masyarakat,manajen keuangan, pegembangan kapasitas institusi serta penelitian dan pengembangan terasuk di dalamnya pemeriksaan dan tindakan perbaikan. Persampahan adalah unit kerja pada Dinas di lingkungan daerah yang di bentuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang jual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Peran Dinas dalam kebersihan pengelolaan dari perkembangan kehidupan masyarakat dapat disimpulkan bahwa sampah tidak dapat semata-mata ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. dinas kebersihan kebijakan undang-undang penetapan dan aturan kebijakan hukum yang jelas tentang pengelolaan sampah Sedangkan pelaksanaan pengelolaan sampah pemerintah daerah serta peran masyarakat dalam menanggulangi sampah dalam lingkungan.Kata Kunci: Kinerja Dinas Kebersihan Pengelolaan Sampah.
PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN MAPANGET KOTA MANADO Pontolowokan, Arly Agung; Gosal, Ronny; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakHarapan dengan penerepan good governance yang benar-benar optimal, akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik, banyak diantara masyarakat yang membayangkan bahwa dengan memiliki praktik good governance maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintahan semakin peduli dengan kepentingan warga, mengingat pengembangan good governance memiliki kompleksitas yang tinggi dan kendala yang besar maka diperlukan sebuah langkah yang strategis untuk memulai praktik good governance atau pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pelaksanaan good governance terhadap kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Mapanget Kota Manado, dan pengaruh penerapan good governance terhadap kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Mapanget Kota Manado, sampel terdiri dari 25 pegawai dan 25 masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa good Governance berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelayanan Publik. Besaran pengaruh tiap-tiap variabel good governance secara stimultan hanya mampu mempengaruhi variabel kualitas pelayanan publik sebesar 34% sisanya sebesar 66% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, dan secara parsial, variabel efektifitas dan efisiensi dalam good governance tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik, sehingga hipotesis bahwa semakin tinggi efektifitas dan efisiensi maka semakin tinggi kualitas pelayanan publik tidak terbukti dalam penelitian ini.Kata Kunci : Good Governance, Kualitas, Pelayanan Publik.
FUNGSI KOORDINASI CAMAT DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KECAMATAN MODAYAG Lantemona, Gerald Hard; Mantiri, Michael; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakCamat dalam melakukan tugas dan fungsinya mendapatkan pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/waikota, dalam hal ini pelimpahan kewenangan dalam pelayanan masyarakat yang meliputi aspek: perizinan, rekomendasi, kordinasi, pembinaan, pengawasan, fasiitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Camat sebagai kepala wilayah dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintahan di wilayah kecamatan, koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, koordinasi penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan, koordinasi pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi kordinasi camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa camat dalam melaksanakan koordinasi dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan harus mengupayakan dan memperhatikan setiap kebutuhan yang ada di dalam masyrakat sehingga bantuan yang di salurkan memenuhi targer yang telah ditentukan.Kata Kunci : Fungsi, Koordinasi, Camat, Pemberdayaan Masyarakat.
KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA TALAWID KECAMATAN SIAU BARAT SELATAN KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO Jacobus, Lucky; Kaunang, Markus; Gosal, Ronny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPeningkatan pembangunan desa diperlukan adanya peran kepemimpinan dari seorang kepala desa oleh karena kepemimpinan kepala desa menyangkut apa yang dilakukan dan dibuat dalam desa sehingga maju mundurnya dan berkembang atau tidak berkembangnya suatu pembangunan di desa sangat ditentukan oleh kepemimpinan kepala desa. Kepemimpinan kepala desa merupakan serangkaian kemampuan dan sifat–sifat kepribadian, termasuk didalamnya kewibawaannya yang merupakan sebuah sarana untuk meyakinkan yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas–tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat dan merasa tidak terpaksa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemimpinan kepala desa untuk meningkatkan pembangunan fisik di Desa Talawid Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Kepala desa dalam kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan masyarakat, dalam pembangunan yang dilakukan di desa Talawid dilakukan secara Paternalistik dimana kepala desa sangat mendominasi dalam melakukan pengaruhnya kepada perangkat desa dan masyarakat untuk mengikuti kemauannya dalam pembangunan, kepemimpinan Kepala desa dalam mengarahkan tingkah laku bawahan atau masyarakat, dalam pembangunan cenderung melakukan langkah-langkah yang progresif yang mengingikan kemauan kepala desa dan perangkat bahkan kemauan pemimpin tingkat atas tanpa memperhatikan keinginan masyarakat dalam pembangunanKata Kunci: Kepemimpinan, Kepala Desa, Pembangunan Desa.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA TOBELOS KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT Siwal, Santrius; Kimbal, Marthen; Pioh, Novie
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakEfektifitas pelaksanaan tugas pemerintah dalam pembangunan desa adalah di perlukan adanya target capaian yang jelas dan terukur. Sederhananya dalam lingkungan pemerintah desa kepala desa dan seluruh perangkat desa sebagai pelaksana tugas pemerintah di desa diharapkan dapat melaksanakan tugas pemerintah desa dengan efektif demi terciptanya kesejahteraan dan pembangunan rakyat pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan desa dalam pembangunan di Desa Tobelos Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan pembangunan pemerintahan Desa Tobelos dilihat dari indikator “produksi” masih kurang baik. Realisasi program/kegiatan pemerintah desa yang ditetapkan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat umumnya belum optimal, dan efektivitas pelaksanaan pembangunan pemerintahan Desa Tobelos dilihat dari indikator “efisiensi” masih kurang baik. Penggunaan sumberdaya organisasi Sumber Daya Manusia perangkat desa, dana/keuangan, dan sarana kerja belum dapat mengoptimalkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerntahan desa.Kata Kunci : Efektivitas, Tugas, Pemerintah Desa, Pembangunan.
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA KANTOR KECAMATAN SIMPANG RAYA KABUPATEN LUWUK BANGGAI Pinaling, Irhan Elman; Lapian, Marlien; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPeneliti memfokuskan penelitian di kantor kecamatan Simpang Raya Kabupaten Luwuk Banggai. Identifikasi masalah: kurang optimalnya pegawai kecamatan dalam pelayanan publik; Pelanggaran yang dilakukan pegawai dalam ketentuan jam kerja dan keterlambatan dalam pelayanan; kurangnya teguran ataupun sanksi dari pimpinan terhadap bawahannya yang melakukan pelanggaran; pelaksanaan tugas yang tidak efisien. Metode penelitian: kualitatif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Kinerja ASN pada Kantor kecamatan Simpang Raya Kabupaten Luwuk Banggai. Menggunakan teori pengukuran kinerja menurut Bernandian & Russel (dalam Faustino Cardoso Gomes, 2005:142), indikator kinerja yaitu kuantitas pekerjaan, kualitas pekerjaan, pengetahuan terhadap pekerjaan, kreatifitas, kerjasama, keteguhan dalam pekerjaan, inisiatif dan kualitas pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada tumpang tindih pekerjaan yang terjadi, kualitas pegawai belum menunjukkan kinerja yang maksimal, pengetahuan pegawai terhadap pekerjaannya sudah cukup baik, kreatifitas dan kerjasama yang belum optimal sehingga menghambat pekerjaan, Inisiatif yang masih kurang disebabkan karena kurangnya rasa percaya diri untuk menyampaikan dan ada juga yang menyampaikan akan tetapi menunggu diberikan kesempatan untuk menyampaikan, sikap keramahtamahan pegawai menunjukkan sikap yang belum prima dalam melayani warga hal ini ditunjukkan dari hasil pengakuan warga yang mengeluhkan masih adanya sikap yang kurang prima yang diterima warga. Kesimpulannya kinerja ASN Kecamatan Simpang Raya belum optimal; Saran : perlunya penambahan SDM (pegawai) untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan, perlunya pengawasan yang ketat dan tegas bagi pegawai yang melanggar aturan, perlu adanya peningkatan kualitas pegawai dan pemberian penghargaan kepada pegawai yang bekerja rajin dan profesional sehingga dapat mengoptimalkan kinerja.Kata kunci: Kinerja Pegawai, Pelayanan Publik.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGRI SIPIL (Suatu studi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Kepulauan Talaud) Essing, Setya; Pioh, Novie; Lengkong, Johny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPegawai negeri sipil sebagai unsur utama sumber daya manusia mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peranan tersebut adalah PNS yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1. Secara garis besar sudah menunjukkan bahwa pegawai di dinas ini sudah memahami aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, komunikasi yang dilakukan oleh implementor pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang kedisiplinan PNS di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Talaud ini dilaksanakan dengan komunikasi yang cukup baik, mulai dari transmisi, kejelasan dan konsistensi hal ini dikarenakan proses komunikasi dilakukan dengan teori proses komunikasi yang baik. Dalam hal ini di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Talaud komunikasi dilakukan dalam rapat-rapat/pertemuan-pertemuan yang diadakanKata Kunci : Implementasi Kebijakan, Disiplin, Pegawai Negara Sipil.
KINERJA DINAS PARIWISATA DALAM MENGELOLA OBJEK WISATA PULAU PUNTEN DI DESA MINANGA TIGA KECAMATAN PUSOMAEN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Pinoke, Retno; Gosal, Ronny; Liando, Daud
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPulau Punten merupakan salah satu pulau yang terletak di desa Minanga Tiga, yang dapat di tempuh sekitar 10 menit dengan perahu. Hamparan pasir putih yang mengelilingi pulau ditambah keindahan bawah laut semakin mempertegas keindahan pulau ini banyak wisatawan yang mengunjungi objek wisatapulau punten dimana para wisatawan menikmati pantai dengan keindahan pasirnya, akses pandang terhadap terbit dan terbenamnya matahari, laut dengan aneka kekayaan terumbu karang yang begitu mempesona, serta kegiatan lainnya namun belum tersedianya beberapa sarana dan prasarana penunjang seperti transportasi, pondok wisata, tempat makan dan lain sebagainya yang dibutuhkan sehingga kenyamanan yang tidak dirasakan oleh para wisatawan. Dalam penelitian ini dikhususkan untuk menggambarkan bagaimana kinerja dinas pariwisata dalam mengelola objek wisata pulau punten di desa minanga tiga kecamatan pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara. Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian Kinerja dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten minahasa tenggara terbilang belum optimal karena dalam pengelolaan pembangunan objek wisata pulau punten masih dalam tahap perencanaan disamping itu juga sumber dana yang terbatas sehingga sarana dan prasarana tidak tersedia.Kata kunci: Kinerja, Pariwisata, Objek Wisata.
PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME KERJA DI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Mongilong, Arifin; Singkoh, Frans; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPengembangan kapasitas pegawai dirasa semakin penting manfaatnya karena tuntutan pekerjaan atau jabatan, sebagai akibat kemajuan teknologi. Pengembangan sumber daya manusia adalah kegiatan manajemen yang ingin menyiapkan para karyawan untuk memegang tanggung jawab pekerjaan di waktu yang akan datang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan kapasitas aparatur sipil negara dalam meningkatkan profesionalisme kerja di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengembangan kualitas pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang berjalan dengan baik dapat berimplikasi terhadap terwujudnya pegawai yang berkualitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai yang didukung dengan sumber daya yang tergolong produktif dilihat dari segi umur, sehingga peranan pegawai dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan dapat terwujudkan sehingga citra organisasi/instansi di mata masyarakat dapat menjadi baik, Pengembangan Kualitas Pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sudah berjalan dengan sangat baik. Berdasarkan aspek-aspek yang digunakan untuk mengkaji pengembangan kualitas pegawai yaitu pendidikan formal dan pendidikan pelatihan (Diklat), kemudian diklat dikelompokkan atas diklat kepemimpinan, diklat fungsional dan diklat teknis.Kata Kunci : Pengembangan, Kapasitas, ASN, Profesionalisme.

Page 70 of 109 | Total Record : 1084

 68   69   70   71   72 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue