cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN (MUSREMBANG) DI DESA SONSILO KECAMATAN LIKUPANG BARAT Tahulending, Ricardo; Kaunang, Markus; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakMusrenbang adalah forum multi pihak terbuka yang secara bersama mengindentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Kegiatan ini berfungsi sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, sekaligus mencapai konsensus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan berikut anggarannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (musrembang) di desa Sonsilo Kecamatan Likupang Barat. Hasil penelitian menemukan bahwa pemerintah desa tidak serta-merta memberikan ruang kepada warga masyarakat untuk berkarya bagi desanya melaikan warga masyarakat hanya menjadi penonton terhadap pemerintah lewat wacana program-program yang ada, peneliti menemukan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat tergantung pelayanan dan kinerja pemerintah desa terhadap masyarakat yang ada di desa Sonsilo.Kekecewaan masyarakat terhadap mekanisme kegiatan yang tanpa transparan terhadap desa sedangkan masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui semua kegiatan musrembang yang dilakukan di setiap tahunnya. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, partisipasi masyarakat ini tidak sesuai dengan yang ada dilapangan sebab masyarakat tidak menyukai pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan yang diadakan di desa karena setiap pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tidak melibatkan masyarakat.Menemukan bahwa masyarakat yang sebenarnya sangat menyukai dengan adanya musrembang yang diadakan di desa Sonsilo tetapi hasil dari musrembang itu tidak sesuai dengan yang diusulkan oleh masyarakat setempat untuk kepentingan bersama.Hasil musrembang hanya mementingkan kepentingan-kepentingan sepihak saja.Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat, Musrembang.
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI MASANI KECAMATAN POSO PESISIR BARAT KABUPATEN POSO Santo, Efraym Taona; Singkoh, Frans; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSalah satu sasaran pokok dari peningkatan kesejahteraan masyarakat desa ialah bagaimana kemudian meningkatkan mutu sebuah desa. Adanya program desa yang masih belum dijalankan oleh pemerintah desa Masani membuat penulis menganggap bahwa masih ada kekurangan dalam peningkatan kesejahteraan masyarkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa Masani dalam pengembangan potensi desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui: Pengembangan potensi pertanian dan perkebunan, dan agribisnis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah masih perlu terus meningkatkan kepeduliannya akan kesejahteraan masyarakat desanya karena hingga saat ini masyarakat masih belum merasakan peningkatan kesejahteraan yang signifikan, pembuatan skala prioritas bertujuan mendapatkan prioritas-prioritas permasalahan yang harus dipecahkan. Teknik yang digunakan dalam membuat skala prioritas adalah ranking dan pembobotan, dan menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah yang layak dilakukan dengan tujuan menemukan alternatif tindakan pemecahan masalah yang ada dengan memperhatikan potensi akar yang layak.Kata Kunci : Peran, Pemerintah, Potensi Desa, Kesejahteraan.
STRATEGI PARTAI DEMOKRAT KOTA MANADO PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO TAHUN 2016 DI DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRAT KOTA MANADO Tukuboya, Sahrudin; Mamentu, Michael; Lengkong, Johny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemilihan Kepala Daerah merupakan ajang bagi partai politik dalam bersaing memperebutkan kekuasaan untuk menjadi orang nomor satu di tingkat provinsi, Kota dan kabupaten. Untuk itu Partai politik perlu memikirkan strategi yang dapat menentukan kemenangan. Seperti halnya Partai Demokrat Kota Manado yang berhasil merih suara mayorits dengan total perolehan suara sebanyak 67.081 pada pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Manado tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian di Kota Manado yaitu Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Manado. Penggalian data dan informasi dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Partai Demokrat Kota Manado yakni Nortje H. Van Bone. Kemenagan tersebut tentu tidak terlepas dari pengunaan strategi yang baik. Tujuan dalam penelitian ini ialah: mengetahui bagaimana strategi Partai Demokrat Kota Manado pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan setidaknya terdapat beberapa strategi yang digunakan Partai Demokrat Kota Manado Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2016. Strategi tersebut antara lain komunikasi yang meliputi jaringan kekuasaan tingkat lokal, sosialisasi, kampanye, dan pencitraan meliputi figur dan citra partai.Kata Kunci : Strategi, Partai Demokrat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA KAMPUNG DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KAMPUNG KERING DISTRIK NUME KABUPATEN PUNCAK JAYA Suatu Studi Pendidikan Non-Formal Wenda, Gimairon; Lapian, Marlien; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakArtikel ini membahas tentang untuk mengetahui bagaimana Peran Kepemimpinan Kepala Kampung Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kampung Kering Distrik Nume Kabupaten Puncak Jaya, dan sekaligus untuk mengetahui kendala atau hambatan (kelemahan) yang dihadapi Kampung Kering dalam pelaksanaan program-program Peningkatan Kualitas Pembangunan masyarakat Kabupaten Puncak jaya. Adapun indikator yang menjadi fokus penelitian Peran Kepemimpinan kepala kampung kering dalam Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Puncak Jaya adalah peningkatan Sumber Daya Manusia, Penyediaan Sarana dan Prasarana dan pengembangan potensi desa. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah Metode Observasi, Dokumentasi dan Wawancara.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kampung kering telah melaksanakan perannya melalui program-program peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan, penyediaan sarana dan prasarana desa. Pelaksanaan Pembangunan di kampung kering distrik nume terus ditingkatkan dengan terobosan-terobosan yang dilakukan sebagai upaya pemerintahan yang ada di kampung kering dengan tugas untuk merealisasikan setiap kebijakan yang ada serta keterlibatan setiap stakeholder untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan kampung kering dengan tahapan tahapan yang dibuat khususnya dalam mengoptimalkan pembangunan yang ada di kampung kering mengingat kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks sehingga peran pemerintah desa kering diharapkan dapat memberikan terobosan terobosan sebagai bagian yang terpisahkan dalam rancangan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah desa Kering melalui program dengan melihat potensi dan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembangunan.Kata Kunci : Kepemimpinan, Pelaksanaan Pembangunan.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA PARKIR DI KOTA MANADO DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH Singkara, Gita Widya Ully; Pioh, Novie; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPerkembangan Manado dari tahun ke tahun semakin memperlihatkan perubahan terhadap pola hidup masyarakat hal ini berpengaruh pada sektor kepemilikan kendaraan di Manado yang makin meningkat dimana setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan untuk menjalankan aktifitasnya. Meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktivitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain maka meningkat pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir. Kendaraan tidak selamanya bergerak, ada saatnya kendaraan itu berhenti, menjadikan tempat parkir sebagai unsur terpenting dalam transportasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implemenasi kebijakan peraturan daerah Kota Manado tentang retribusi jasa parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dengan menggunakan metode kualitatif diharapkan dapat mendeskripsikan hasil penelitian secara transparan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Kota Manado, belum secara optimal dilaksanakan, dikaji dari struktur birokasi dan komunikasi, dinas perhubungan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam mengelola perparkiran di Kota Manado, belum terkoordinasi dengan baik perihal mengangkat dan menetapkan juru parkir resmi, dalam hal sumber daya, sikap pelaksana diperlukan adanya komitmen dan kemauan dari segenap unsur yang terlibat dalam perparkiran untuk melaksanakan tugas dengan jujur dan konsisten, integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Retribusi, Parkir.
EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PONOMPIAAN KECAMATAN DUMOGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Palit, Theodorus; Singkoh, Frans; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKegagalan pembangunan atau pembangunan tidak memenuhi sasaran karena kurangnya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai dan melaksanakan proses kegiatan pembangunan untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri masyarakat sendiri. Pengelolaan dana desa bagi pemberdayaan masyarakat yang disorot pada pembangunan masyarakat desa Ponompiaan kec. Dumoga, kab. Bolaang Mongondow, terlihat kurangnya perhatian dan penganggarannya sehingga upaya-upaya pemberdayaan masyarakat jarang dilakukan. Faktor penghambat dalam pengelolaan Dana Desa tersebut bagi pemberdayaan masyarakat desa Ponompiaan yaitu 1) rendahnya sumber daya manusia. 2) Beragamnya Kelompok Masyarakat. 3) Partsipasi Masyarakat Belum Maksimal. 4) Fasilitas dan Peralatan yang kurang memadai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggali Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow.Kata Kunci : Pengelolaan, Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat
EFEKTIVITAS PROGRAM CERDAS COMMAND CENTER SEBAGAI MEDIA INFORMASI MASYARAKAT DALAM RANGKA PELAYANAN PUBLIK (Studi di Kantor Walikota Manado) Edam, Nia Septiani; Pangemanan, Sofia; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKota Manado adalah salah satu Kota di Indonesia yang mendukung e-government lewat pengembangan Kota Cerdas atau The Smart City. Dalam penerapan Kota Cerdas di Kota Manado Pemerintah Kota Meluncurkan Program yang dapat membantu masyarakat dan instansi pemerintah yaitu Cerdas Command Center, dalam proses pelaksanaan program ini ada kendala yang ditemui oleh pemerintah yaitu, koordinasi antar dinas masih lambat karena belum semua dinas bekerja sama dengan cerdas command center ini pun di akui oleh pihak pemerintah kota karena masih kurangya sosialisasi yang dilakukan berhubung juga Cerdas Command Center ini baru 1,5 tahun beroperasi di Kota Manado. Kemudian dari segi fasilitas juga belum lengkap, dan masih diusahakan oleh pemerintah dalam pengadaan fasilitas. Dan juga sumber daya manusia yang masih kurang dalam mengoperasikan atau menjalankan progam ini dan pemerintah kota pun mengontrak beberapa teknisi yang profesional di bidang informatika. yang menjadi saran penulis disini yaitu walaupun Cerdas Command Center hanya sampai pada tahap mediasi, namun dilihat dari segi kepemerintahan maka masalah-masalah yang terjadi di lapangan harus dituntaskan sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintah yaitu mengayomi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat karena hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas pelayanan, sehingga lewat pelayanan yang baik maka e-government lewat penerapan Cerdas Command Center di Kota Manado akan membawa kota ini menuju kota cerdas 2021 sesuai dengan Visi dan Misi yang ada.Kata Kunci : Efektivitas, E-Government, Cerdas Command Center, Smart City.
PERILAKU PEMILIH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2017 DI KECAMATAN MANGANITU Takasihaeng, Ade Lohoraung Putri; Kasenda, Ventje; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSistem demokrasi memberikan kesempatan dan kepercayaan pada masyarakat untuk menentukan pilihanya pada orang yang mampu memimpin daerahnya. Pada tanggal 15 Februari 2017, Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksankan suatu praktek demokrasi dengan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah. Salah satu kunci dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah perilaku pemilih. Perilaku pemilih sebagai keikutsertaan masyarakat dalam sebuah pemilihan umum, mulai dari menentukan apakah akan ikut memilih atau tidak memilih sampai pada proses menentukan pilihan pada pemilihan kepala daerah tersebut. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan di lokasi penelitian dan pengkajian dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukan bahwa perilaku pemilih di Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya di Kecamatan Manganitu lebih dominion di pengaruhi oleh pendekatan Psikologis yaitu mempertimbangkan pilihan pada figur dari pasangan calon dan factor mengidenifikasi partai. Pemilih juga di pengaruhi oleh pendekatan Sosiologis yaitu mempertimbangkan pilihan pada faktor kekeluargaan dan adanya pendekatan Pilihan Rasional yaitu melihat visi dan misi serta kinerja dari pasangan calon yang membuat pemilih mempertimbangkan pilihannya dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2017 di Kecamatan Manganitu.Kata Kunci: Perilaku Pemilih, Pemilihan Kepala Daerah, Demokrasi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGANGKATAN CAMAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2008 DI KOTA MANADO Abdullah, Nirma; Kaunang, Markus; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Persyaratan Pengangkatan Camat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 di Kota Manado. Dengan lokasi penelitian di Pemerintah Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif yaitu obsevasi, wawancara mendalam dan studi dokumen. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sepanjang penelitian berlangsung, sejak pengumpulan data sampai pada laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan persyaratan pengangkatan camat yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 di Kota Manado belum diterapkan secara optimal, hal ini dilihat dari segi pendidikan masih terdapat sebagian camat yang bukan berlatar belakang pendidikan pemerintahan namun tetap diangkat, dikarenakan terbatasnya ASN (Aparatur Sipil Negara) yang memiliki kualifikasi pendidikan jurusan pemerintahan dikota Manado, dan untuk camat yang bukan merupakan kualifikasi ilmu pemerintahan sebagian belum mengikuti diklat Camat dikarenakan menunggu pelaksanaan diklat camat. Namun dari segi pengalaman kerja telah diterapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008, semua camat yang menjabat telah memiliki pengalaman bertugas baik ditingkat kelurahan maupun kecamatan diatas 2 tahun.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Camat
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENDAMPINGAN DESA DI KECAMATAN KALAWAT KABUPATEN MINAHASA UTARA Dotulong, Citra Glory Pratiwi; Pioh, Novie; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDalam pelaksanaannya kegiatan pendampingan desa yang ada di Kecamatan Kalawat belum sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, hal ini ditunjukan adanya permasalahan yaitu belum maksimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari tenaga pendamping desa melalui pendampingan yang dilakukan dimasing-masing desa serta minimnya informasi kepada masyarakat tentang program pendampingan desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa di Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif didasarkan dari model implementasi George Edward yaitu melihat implementasi kebijakan dari faktor Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari faktor komunikasi antara pemerintah dan tenaga pendamping sudah ada dan terlaksana dengan baik akan tetapi sosialisasi dengan masyarakat terkait program pendampingan desa masih kurang; dari faktor sumberdaya dalam hal sdm pelaksana kebijakan (tenaga pendamping) dinilai cukup baik, sedangkan sumber daya finansial, dalam hal ini pendanaan kegiatan pendampingan direlokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dari faktor sikap pelaksana menunjukan sikap yang terbuka, bertanggung jawab dengan pekerjaan dan karakter yang suka memberi arahan dan bantuan kepada pemerintah desa serta selalu berusaha untuk bekerja secara profesional; dan untuk faktor struktur birokrasi sudah jelas, karena sesuai dengan struktur organisasi yang ada masing-masing sudah memiliki pembagian, yaitu Pendamping Desa (PD) bertugas di kecamatan dan Pendamping Lokal Desa (PLD) bertugas didesa-desa.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pendampingan Desa

Page 71 of 109 | Total Record : 1084