cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 70   71   72   73   74 
EFEKTIVITAS KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PADA PUSKESMAS DI KECAMATAN DUMOGA Tumiwa, Rendy; Pangemanan, Sofia; Sondakh, Effendy
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPelayanan kesehatan merupakan faktor penting dalam peningkatan kesejahteraan keluarga dan bangsa. Namun masih terdapat kelemahan pelayanan kesehatan di masyarakat tingkatan bawah seperti pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Dumoga. Penelitian ini untuk mendalami bagaimana efektivitas kualitas pelayanan kesehatan masyarakat pada Puskesmas di Kecmaatan Dumoga. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan mendapati bahwa Puskesmas Dumoga yang terletak di Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara adalah satu-satunya unit pelayanan kesehatan strata pertama yang ada di wilayah ini. Dari segi sarana dan prasarana, Puskesmas ini memiliki 1 rumah dokter dan 4 rumah para medis. Sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan, Puskesmas Dumoga memiliki 3 Puskesmas pembantu, dua diantaranya tidak berpenghuni, 2 pos obat desa, 11 Posyandu, dan didukung oleh 1 Puskesmas keliling, adanya keterbatasan dalam pelayanan berupa sarana prasarana, tenaga kesehatan kurang memadai. Atasnya perlu mendapat perhatian dari pemerintah untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik,Kata Kunci : Efektivitas, Kualitas Pelayanan, Puskesmas Dumoga.
KEPEMIMPINAN VISIONER BUPATI JAMES SUMENDAP, SH DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Paendong, Ekaristi Junaidi; Gosal, Ronny; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKabupaten Minahasa Tenggara merpakan daerah otonom yang saat ini telah berusia 11 tahun. Ini merupakan Daerah Kabupaten Mudah Di Sulawesi Utara. Minahasa Tenggara saat ini di pimpin oleh Bupati James Sumendap, SH. Kinerja atau kepemimpinan dari Bupati James Sumendap, SH ini telah di pandang baik oleh masyarakat pada umumnya. Pembangunan yang terjadi di Kabupaten Minahasa Tenggara sangat pesat dan tepat sasaran. Tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan non fisik terus berjalan di Kaupaten Minahasa Tenggara. Disamping itu juga dari sisi pengelolaan keuangan, Minahasa Tenggara sudah yang ketiga kalinya mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pengelola Keuangan Republik Indonesia. Segalah hal menyangkut pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan hasil dari Kepeminpinan Visioner dari Bupati James Sumendap, SH dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah. Kemampuan dan keahlian memimpin daerah dibuktikan dengan mendapatkan beberapa gelar dari Kementerian Republik Indonesia yang salah satunya adalah Penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial dari Pemerintah Pusat. Kemampuan Visioner memang merupakan hal yang sangat berpengaruh bagi seseorang ketika menjalankan tanggung jawab di suatu organisasi maupun pemerintahan. Karena Kemampuan Visioner juga menyangkut wawaasan kemasa depan, Keberanian untuk bertindak, bahkan Inovatif dan proaktif dalam melaksanakan tugas. Masyarakat sangat membutuhkan seorang pemimpin yang bisa membawah perubahan nyata bagi daerah mereka, baik perubahan fisik maupun perubahan taraf hidup yang menuju pada kesejahteraan sosial. Dengan perubahan yang terjadi di Kabupaten Minahasa Tenggara saat ini, masyarakat menilai bahwa ini akibat dari Kemampuan dan Kepemimpinan Visioner dari Bupati James Sumendap, SH dalam memimpin Kabupaten Minahasa Tenggara.Kata Kunci : Kepemimpinan, Visioner, Pembangunan.
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PELAYANAN PUBLIK (Studi di Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) Sompi, Sulha; Mantiri, Michael; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemerintah kecamatan beserta aparatnya adalah sebagai administrator penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta sebagai pembina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan publik di Kecamatan Pinagoluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan menggunakan metode kualitatif diharapkan dapat mendeskripsikan hasil penelitian secara transparan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan publik dapat dikaji berdasarkan aspek produktivitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Pinogaluman kurang baik dan masih perlu ditinjau kembali ketentuan yang merupakan kebijakan dari pimpinan instansi serta perlu ditingkatkan sarana dan prasarana yang ada, dan kualitas layanan yang diberikan belum mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat, bukan sepenuhnya karena pelayanan yang kurang baik akan tetapi kualitas yang dimiliki masyarakat semakin meningkat pula dengan adanya perkembangan zaman sehingga tingkat kualitas yang diinginkan masyakarat semakin meningkat pula.Kata Kunci : Kinerja, Pelayanan Publik.
PERANAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DIDESA WINEBETAN KECAMATAN LANGOWAN SELATAN KABUPATEN MINAHASA Rolos, Jenifer Cindy; Sambiran, Sarah; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pembangunan pelaksanaan infrastruktur desa. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran sebenarnya yang ada dilapangan dengan teknik pengumpulan data dari wawancara mendalam terhadap para indorman. Dari hasil penelitan didapati Dalam dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah sudah berperan dengan baik dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.Kata Kunci : Pemerintah Desa, Pembangunan.
PROSES MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KERJA (Studi Di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe) Ruitan, Chalvin R.; Mantiri, Michael; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberhasilan organisasi pemerintahan sebagai unit pelayanan terhadap masyarakat dalam melaksanakan misinya ditentukan oleh keberadaan dan kinerja Aparatur Sipil Negara.Aparatur Sipil Negara bukan hanya sebagai unsur aparatur negara, tetapi juga sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang hidup di tengah masyarakat serta bekerja untuk kepentingan masyarakat.Untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksudkan di atas, maka Aparatur Sipil Negara perlu dibina dengan sebaik-baiknya dan diadakan pengembangan. Salah satu bentuk dari pengembangan terhadap Aparatur Sipil Negara adalah mutasi sebagai penjelmaan/perwujudan dari dinamika organisasi yang dijadikan sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan organisasidan Pada dasarnya mutasi merupakan fungsi pengembangan pegawai, karena tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam organisasi yang bersangkutan.Umumnya mutasi merupakan tindak lanjut dari penilaian prestasi kerja para pegawai. Dari penilaian prestasi kerja akan diketahui kecakapan seorang pegawai dalam menyelesaikan uraian pekerjaan yang dibebankan kepadanya.Kata Kunci: Proses, Mutasi Aparatur Sipil Negara.
FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DI DESA BATUSENGGO KECAMATAN SIAU BARAT SELATAN Tatengkeng, Hopni; Lumolos, Johny; Mantiri, Michael
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengawasan BPD dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dilakukan dengan efektif karena sebagaimana diketahui bahwa fungsi pengawasan merupakan fungsi manajemen yang berkenan dengan aktivitas atau tindakan untuk mengusahakan atau menjamin pelaksanaan rencana berjalan sesuai yang direncanakan, dan apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan akan dapat diketahui seberapa jauh penyimpangan atau kesalahan itu serta apa penyebabnya, dan kemudian diambil tindakan-tindakan korektif atau perbaikan.Pengawasan bermakna mengusahakan sedemikian rupa sehingga selalu ada kesesuaian antara pelaksanaan rencana atau program dengan rencana semula atau maksud yang terkandung didalamnya. Namun dari pengamatan yang dilakukan di desa Batusenggo kecamatan Siau Barat Selatan ada indikasi menunjukkan BPD belum melaksanakan fungsinya secara optimal, antara lain penyaluran bantuan beras untuk kesejahteraan warga tidak professional, pengangkatan kepala lindongan ( kepala jaga) yang tidak sesuai, BPD dan Pemerintah desa tidak menjalankan program kerja bakti setiap hari jumat yang sebelumnya sudah disepakati bersama. Dalam penelitian ini dikhususkan untuk menggambarkan bagaimana fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Batusenggo belum memahami sepenuhnya akan tugas dan fungsi BPD itu sendiri sehingga lemahnya kemampuan para anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi, juga menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa.Kata Kunci : Fungsi, Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan.
KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS (Suatu Studi di Puskesmas Manganitu Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe) Rahasia, Priskila Raflesia; Kimbal, Marthen; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Dengan lokasi penelitian di Puskesmas Manganitu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode yang umumnya digukan pada pendekatan kualitatif yaitu observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung, sejak pengumpulan data sampai pada laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas kesehatan sudah baik, hanya kurang dokter gigi, sehingga menyebabkan Tangibles (kenampakan fisik) Kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe dari kenampakan fisik, dinilai belum berkualitas, mengingat masih banyak kekurangan baik dari ketersediaan peramedis maupun non medis. Responsiveness (daya tanggap)Dimensi responsiveness dalam pelayanan proses pelayanan kesehatan kepada pasien yang sakit gigi terhambat.Emphaty (empati)Dimensi emphaty dalam pelayanan kesehatan menunjukan bahwa masyarakat sudah cukup puas dengan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, jika dinilai dari dimensi emphaty.Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Kesehatan.
PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK KARTU KELUARGA (KK) DI DESA SOANA MASUNGI KECAMATAN IBU KABUPATEN HALMAHERA BARAT Ofa, Syeni; Pati, Agustinus; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sejak reformasi dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih baik dari cara-cara sebelumnya. Kepala desa dituntut untuk dapat bersikap secara professional dalam menjalankan kewenangannya agar tidak terkesan tebang pilih, sehingga munculnya paradigma negatif bahwa pelayanan publik dirubah dari dilayani menjadi melayani dapat diminimalisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam pelayanan publik di Desa Soana Masungi Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat yang dianggap berhasil. Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan, dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa optimisme masyarakat terhadap pembangunan desa adalah keperdulian kepala desa terhadap aspirasi masyarakat desa. Bapak Eben Haeser Bawues selaku kepala desa Soana Masungi telah membuktikan bahwa, bekerja dengan ikhlas, akuntabel dan transparan, sesungguhnya harapan-harapan masyarakat dapat terakomodasi secara baik. Dengan mengedepankan etika berpemerintahan yang baik dan benar, maka masyarakat desa dapat memberikan kontribusi positif dalam setiap pembangunan desa. Agar pemerintah desa dapat terbebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, maka dalam penyelenggaraan pemerintah desa, kepala desa dalam melaksnakan perannya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan, yakni dapat bekerja secara akuntabel dan transparan.Kata Kunci: Peran, Kepala Desa, Pelayanan Publik, Kartu Keluarga.
KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA MANADO Mohammad, Aditya Nursamsi; Nayoan, Herman; Kaawoan, Johannis
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan. Berhubungan dengan permasalahan pengurusan tanah yang makin meningkat, menuntut masyarakat untuk memahami tujuan dari melakukan pendaftaran tanah, sehingga mereka mendapatkan kepastian hukum terhadap hak milik atas tanah. Dalam menyelenggarakan tertib hukum pertanahan, Pemerintah dalam hal ini adalah lembaga pemerintah non-departemen yaitu ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) mengeluarkan sebuah kebijakan yang disebut PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Program ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendafataran tanah pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Manado. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan melihat fenomena yang ada dilapangan dengan pendekatan teori dari George C. Edward III yang mengemukakan keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumen. hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PTSL di Kota Manado sudah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat target PTSL di Kota Manado pada Tahun 2017 mencapai target sebanyak 250 sertifikat tanah. Meskipun sumber daya manusia secara kuantitas masih dianggap kurang, sehingga para pelaksana harus bekerja lebih keras dan mengatur waktu sebaik mungkin antara pekerjaan PTSL dan pekerjaan rutin di Kantor Pertanahan Kota Manado.Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pendaftaran Tanah.
KINERJA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL KOTA MANADO DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA Sabaru, Herryanto; Liando, Daud; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Persoalan kependudukan menjadi semakin pelik dalam dunia yang bertumbuh pesat jumlah jiwanya, karena itu konsep keluarga berenca selalu menjadi solusi. Kaitan dengan itu penelitian ini melihat sejauh mana pengaruh komponen–komponen tersebut dalam menentukan kinerja BKKBN Kota Manado dalam menekan angka laju pertumbuhan penduduk di Kota Manado. Berdasarkan indikator pengukuran kinerja menurut Agus Dharma, pada BKKBN Kota Manado dengan metode penelitian kualitatif mendapati bahwa secara umum kinerja dari BKKBN Kota Manado Sudah efektif, terlihat dari tenaga kerja yang cukup memadai serta prestasi kerja yang diukur dari terlaksananya program-program tahunan walaupun tahun 2016 lebih besar nilai pengguna KB daripada tahun 2017 namun secara keseluruhan program kerja terlaksana dengan baik. Serta dalam kemapuan pegawai dalam memanfaatkan peralatan kantor dimana terdapat saran prasaran yang disediakan Dinas BKKBN Manado cukup memadai.Kata Kunci : Kinerja, BKKBN, Keluarga Berencana.

Page 72 of 109 | Total Record : 1084

 70   71   72   73   74 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue