cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnalasassyariah@radenintan.ac.id
Phone
+628976024546
Journal Mail Official
jurnalasassyariah@radenintan.ac.id
Editorial Address
Gedung Prodi Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung (Jl. Endro Suratmin No.1 Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260, Kode pos: 35131)
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
ISSN : 19791488     EISSN : 27228681     DOI : https://dx.doi.org/10.24042/asas.v12i2.8272
Core Subject : Religion, Economy, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Asas (ISSN 1979-1488 E-ISSN:2722-8681) is a biannual journal (June and December), published by Faculty of Sharia, State Islamic University of Raden Intan Lampung, INDONESIA. Asas emphasizes Scientific Journal of Syari’ah Economic Law studies and communicates researches related to Syari’ah Economic Law studies As an academic journal Asas by the State Islamic University of Raden Intan Lampung. The purpose of this journal publication is of disseminate the latest theories and research results from all aspects that have been achieved in the fields of Syari’ah Economic Law. This journal publishes useful works through a systematic process and can be accessed free of charge. Asas is indexed by: DOAJ; Crossref; Moraref; ROAD; Garuda; Google Scholar; CiteFactor; Academic Scientific Journals; Academia.edu; Mendeley; ISSUU; LIPI: Indonesian Publication Index; DRJI: Directory of Research Journals Indexing; ISSUU index; Cosmos Impact Factor; ISJD: Indonesian Scientific Journal Database, Grammarly.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 312 Documents
 11   12   13   14   15 
MODEL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DALAM POLA GOOD GOVERNANCE Wakhid, Ali. abdul
ASAS Vol. 12 No. 2 (2020): Asas, Vol. 12, No. 01 Desember 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v12i2.8280

Abstract

Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan semua elemen masyarakat dan stakeholders dalam perencanaan pembangunan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang). Musrenbang merupakan wahana publik ( public event) yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan (stakeholders) memahami isu-isu dan permasalahan daerah mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan, dan konsesus untuk pemecahan berbagai masalah pembangunan daerah.Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu Bagaimana model proses perencanaan pembangunan yang partisipatif di Propinsi Lampung?  Bagaimana tahapan dalam perencanaan pembangunan yang partispatif di Propinsi Lampung. Adapun tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis model proses perencanaan pembangunan yang partisipatif di Propinsi Lampung. Untuk mengetahui dan menganalisis tahapan dalam perencanaan pembangunan yang partispatif di Propinsi Lampung. Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu Ketua Bappeda Propinsi Lampung, Ketua Bappeda Kab/Kota di Propinsi Lampung, LSM, Organisasi Swasta dan tokoh masyarakat di Kecamatan Propinsi Lampung. Serta data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi-referensi, peraturan perundang-undangan dan al-Qur’an yang relevan dengan topik yang dibahas dan yang disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer maupun pihak lain.  Populasi dalam penelitian ini adalah Ketua Bappeda Propinsi Lampung, Ketua Bappeda Kab/Kota di Propinsi Lampung, LSM, Organisasi Swasta dan tokoh masyarakat di Kecamatan Propinsi Lampung. Dalam penelitian ini yang dijadikan Sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 Orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara dan terakhir adalah dokumentasi. Model analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu model analisis data Kualitatif Miles dan Huberman. Hasil temuan penelitian ini yaitu Model proses perencanaan partisipatif telah dilakukan di Propinsi Lampung dengan melalui proses politik, teknokratik, partisipatif, top down dan bottom up. Dan Tahapan perencanaan pembangunan partisifatif di Propinsi Lampung yaitu Penyelidikan, Perumusan Masalah, Identifikasi Daya Dukung, Perumusan Tujuan, Menetapkan Langkah-Langkah Rinci, dan Merancang Anggaran.Kata Kunci: Pola, Perencanaan Partisipatif, Pembangunan
PERAN NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Hernida, Julia; Rahmawati, Novaria
ASAS Vol. 12 No. 2 (2020): Asas, Vol. 12, No. 01 Desember 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v12i2.8281

Abstract

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang yang tidak seorangpun dapat mengganggu gugat. Dalam kehidupan bernegara, diskriminasi terhadap hak asasi seseorang banyak terjadi bahkan setiap tahunnya meningkat. Oleh karena itu, peran negara dalam melindungi hak-hak tersebut juga dipertanggungjawabkan untuk terciptanya keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap peran negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif tanpa diikuti oleh tabel statistik dan sumbernya tidak dapat dipisahkan dengan data-data kepustakaan, penulis menggunakan jenis Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan bersifat deskriftif kualitatif. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah peran negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesi telah diperhatikan sedemikian rupa terlihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan mengenai Hak Asasi Manusia yang tujuannya untuk melindungi hak-hak dari manusia itu sendiri. Islam juga memandang kewajiban atas negara dalam menjalankan perannya sebagai pelindung bagi Hak Asasi Manusia untuk seluruh masyarakatnya, haruslah maksimal dan setiap hak harus terpenuhi, di karenakan hak tersebut mutlak berasal dari Allah SWT dan tidak seorangpun dapat mengganggu gugat. Namun, dalam praktiknya diskriminasi terhadap Hak Asasi Manusia masih banyak di jumpai karena ketidak adilan yang berasal dari penguasa itu sendiri.Kata kunci: Peran negara, HAM, hukum Islam
ZAKAT INVESTASI SUKUK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Irfan, Muhammad; Muslim, Muslim; Sari, Rimba Kurnia
ASAS Vol. 12 No. 2 (2020): Asas, Vol. 12, No. 01 Desember 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v12i2.8282

Abstract

Islam sangat melarang segala sesuatu yang dapat merusak kehidupan perekonomian, seperti riba, gharar, dan maysir. Islam juga melarang umatnya menumpuk uang atau kekayaan, karena Islam tidak membenarkan umatnya memperkaya dan mementingkan diri sendiri demi keuntungan pribadi. Sehingga dalam Islam mengatur umatnya dalam memiliki harta yaitu berkewajiban membayar akat mall maupun zakat fitrah, sejalan dengan hukum Islam di Indonesia mengatur prihal kewajiban membayar zakat  yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat telah diatur apa saja harta yang wajib di zakati salah satunya adalah surat berharga dalam hal ini investasi berupa sukuk. Permasalahan dalam penelitian adalah pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang zakat investasi sukuk. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan hukum positif tentang zakat investasi sukuk dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang zakat investasi sukuk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif komparatif. Teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan (library research), kemudian data yang terkumpul diolah menggunakan pendekatan berfikir deduktif, setelah semua data terkumpul maka penulis akan menganalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode komparatif. Berdasarkan data yang ditemukan bahwa dalam Islam Investasi sangat dianjurkan. Investasi sukuk bisa menjadi pilihan karena bebas dari riba, maysir dan gharar. Hukum zakat untuk investasi sukuk ialah wajib bagi mereka yang mengeluarkan uang nya untuk membeli sukuk dengan syarat dalam usaha yang dihalalkan dalam Islam. Persamaan pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang zakat investasi sukuk terlihat adanya perintah di dalam al-Quran, hadist dan perundang-undangan mengenai mengeluarkan zakat sukuk. Perbedaan pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang zakat investasi sukuk yaitu di dalam hukum Islam jelas berapa kadar yang harus dikeluarkan untuk membayar zakat, kadar untuk zakat sukuk dianalogikan kepada zakat perdagangan yaitu sebesar 2,5%, tetapi dalam hukum positif tidak dijelaskan berapa besarnya kadar yang harus dikeluarkan untuk membayar zakat.Kata kunci: Zakat, Investasi Sukuk
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM ANTI MONOPOLI (LAW ENFORCEMENT) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 PADA BISNIS TRANSPORTASI UDARA Irwantoni, Irwantoni; Kurniati, Herlina
ASAS Vol. 13 No. 1 (2021): Asas, Vol. 13, No. 01 Juni 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v13i1.9327

Abstract

Tingginya animo masyarakat terhadap transportasi udara menjadi acuan bagi maskapai untuk memburu modal, bahkan berutang demi ekspansi bisni, salah satu yang dilakukan yaitu menambah jumlah pesawat dan rute, hal ini pula membuat persaingan antar maskapai semakin keras, maskapai beranggaran terbatas tak mau ketinggalan memperluas posisi pasar mereka. Pesawat berbiaya rendah atau Low Cost Carrier (LCC) mulai mendominasi industry, meskipun UU Nomor 5 tahun 1999 telah mengatur tentang bisnis transportasi udara nyatanya tidak menjadi solusi akan penegakan hukum yang adil sehingga penelitian ini berfokus pada bagaimana penegakan Hukum Anti Monopoli (Law Enforcement) pada sistem Transportasi Udara (Pesawat), dan bagaimana peran pemerintah dalam prakteknya untuk mengawasi mengenai tarif batas atas penumpang pesawat udara?Adapun Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data-data dari sumber hukum sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data menggunakan metode yuridis-kualitatif. Hasil penelitianPenegakan Hukum Anti monopoli pada sistem transportasi udara menurut UU No. 5 tahun 1999 sangat tegas akan diproses pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), jikalau tidak selesai pada tingkat KPPU maka akan diajukan ke Peradilan Umum. Sedangkan dalam aspek Hukum Islamnya harus memenuhi tiga aspek kepentingan, yaitu daruriyyah, hajiyyah, tasiniyyah dan peran pemerintah harus melakukan berbagai upaya pengawasan terhadap perilaku monopoli yang berujung kepada penguasaan harga pasar. Apabila telah terjadi penguasaan harga pasar, maka pemerintah berhak memaksa para pengusaha untuk menetapkan harga tersebut dengan harga standar yang berlaku dipasar.
ARAH KIBLAT DAN WAKTU SHALAT Studi Validitas Koordinat Geografis Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Rohmat, Rohmat; Nurhayati, Agustina
ASAS Vol. 13 No. 1 (2021): Asas, Vol. 13, No. 01 Juni 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v13i1.9328

Abstract

Salah satu bentuk ibadah mahdlah adalah shalat lima waktu. Shalat memiliki tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi, di antara syarat sah shalat adalah menghadap kiblat (Ka’bah) dan masuk waktu shalat. Waktu shalat dipengaruhi oleh posisi matahari pada suatu tempat, sehingga antara tempat yang satu dan yang lainnya di muka bumi ini berbeda waktunya. Begitu pula dengan arah kiblat juga di pengatruhi oleh posisi suatu tempat di muka bumi ini dari Ka’bah. Lampung Tengah sebagai sebuah kabupaten memiliki wilayah yang sangat luas yang meliputi dua puluh delapan kecamatan, dan untuk mendapatkan jadwal waktu shalat dan arah kiblat yang benar, maka harus diketahui koordinat geografis kecamat-kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah, dari koordinat geografis maka  arah kiblat kecamat-kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah memiliki azimut yang berbeda sesuai dengan koordinat geografis kecamatan masing-masing, dan awal waktu shalatnya terdapat selisih waktu satu menit bahkan sama di antara kecamatan-kecamatan tersebut. Karena hal tersebut maka dalam penyusunan jadwal waktu shalat kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah  cukup dibuat satu jadwal waktu shalat saja yaitu dengan data koordinat geografis Kecamatan Lampung TengahKata Kunci: arah kiblat, awal waktu shalat, dan koordinat geografis
PENGARUH PENERBITAN SUKUK IJARAH PADA PROFITABILITAS PERUSAHAAN DI INDONESIA Novian, Hendra; Hermanto, Agus
ASAS Vol. 13 No. 1 (2021): Asas, Vol. 13, No. 01 Juni 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v13i1.9329

Abstract

Penerbitan surat berharga perusahaan dapat menambah rasio profitabilitas. Salah satu surat berharga yang dapat diterbitkan adalah sukuk ijarah dimana merupakan surat berharga yang diterbitkan atas dasar-dasar nilai Islam dandinilai cukup prospektif bagi para emiten. Di Indonesia, sukuk ijarah diterbitkan oleh berbagai perusahaan sehingga dilakukan penelitian mengenai hal ini dan hubungannya dengan profitabilitas perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang menerbitkan sukuk ijarah pada Indonesia Stock Exchange (IDX) dari tahun 2013-2018. Sedangkan pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yang menunjukkan hanya 9 perusahaan memenuhi kriteria. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sukuk ijarah memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Ketika rasio dari sukuk ijarah meningkat 1% maka profitabilitas meningkat sebesar 0,085%.Keywords: Sukuk Ijarah, Profitability
PANDANGAN PENGURUS MUI PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2016-2021 TERHADAP BAI’ AL-WAFA’ Muslim, Muslim; Choirunnisa, Saveta; Wulandari, Diah Dwi
ASAS Vol. 13 No. 1 (2021): Asas, Vol. 13, No. 01 Juni 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v13i1.9330

Abstract

Semakin berkembangnya transaksi dan kegiatan ekonomi di masyarakat seperti jual beli online, maka hukum untuk mengaturnya juga harus berkembang. Namun ada beberapa transaksi dan kegiatan ekonomi yang muncul karena pemikiran baru atau juga muncul namun belum diatur dengan jelas hukumnya, sehingga membutuhkan hukum baru yang mengharuskan mujtahid dan para ulama untuk dapat mencari dan menentukan hukumnya salah satu contoh jual beli Bai’ al-wafa’ adalah praktik jual beli dengan hak membeli kembali yang dilangsungkan dengan syarat bahwa objek yang diperjualbelikan dapat dibeli kembali jika tenggang waktu yang disepakati tiba. Permasalahan dalam penelitian ini yang kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut; Bagaimana contoh praktik bai’ al-wafa’ di masyarakat dn Bagaimana hukum bai’al-wafa’ menurut pandangan pengurus MUI Provinsi Lampung?Jenis Penelitian yang digunakan termasuk dalam penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data dari suatu peristiwa yang terjadi di lapangan (field research) untuk menemukan teori, menganalisa fenomena dan peristiwa yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap bai’ al-wafa’ menurut pengurus MUI Provinsi Lampung.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dari sembilan pengurus MUI Provinsi Lampung yang diwawancarai 8 di antaranya mengungkapkan bahwa hukum bai’ al-wafa’ adalah boleh, namun ada 1 pengurus yaitu bapak Ridwansyah dari komisi Ekonomi dan Pemberdayaan Umat yang mengatakan bahwa praktik bai’ al-wafa’ sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan praktik tersebut dianggap tidak menguntungkan dalam segi ekonomi karena adanya batasan waktu kepemilikan.
IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Badan Amil Zakat Kota Bandar Lampung) Nurasari, Nurasari; Mu'in, Fathul; Sulistyani, Ambar
ASAS Vol. 13 No. 1 (2021): Asas, Vol. 13, No. 01 Juni 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v13i1.9331

Abstract

Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world. The large number of the Muslim population makes Indonesia has a large potential for zakat. Through zakat, it is hoped that Indonesia will be able to realize the country's goals. As stated in the preamble to the Constitution of the Republic of Indonesia, namely "advancing the welfare and the intellectual life of the nation". This type of research used in this research is qualitative research. Qualitative research is a research method based on the philosophy of postpositivism, used to examine the natural conditions of objects. This research is descriptive. Descriptive research is research that is intended to investigate conditions or other things that have been mentioned, the results of which are presented in the form of a research report. The implementation and implications of Law Number 23 Year 2011 in BASNAS Bandar Lampung City are carried out well. And BAZNAS Bandar Lampung City through funds obtained from zakat through several excellent programs such as the Healthy Bandar Lampung program, the Smart Bandar Lampung program, the Mandiri Bandar Lampung Program, the Bandar Lampung Care Program, the Bandar Lampung program, the Bandar Lampung Prosper and Justice.Keywords: Zakat, BAZNAS, Welfare, Bandar Lampung City
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAPAK ONLINE WAJIB BERIZIN (Studi Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) Azizah, Siti Nur; Yanti, Alan
ASAS Vol. 13 No. 1 (2021): Asas, Vol. 13, No. 01 Juni 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v13i1.9337

Abstract

Dalam era globalisasi saat ini, banyak bermunculan model-model bisnis dengan menggunakan kecanggihan teknologi modern. Semakin canggihnya teknologi informasi ternyata cukup berpengaruh terhadap gaya belanja masyarakat, salah satunya adalah belanja via toko online. Jual beli online memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat dan mudah. Namun kemudahan dalam bertransaksi tersebut justru rawan menimbulkan banyak risiko dan kerugian yang ditanggung pembeli khususnya, karena pembeli tidak cermat dalam memilih pelapak online yang sudah memiliki surat izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana prinsip dasar dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik terhadap pelapak online? dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, pelapak online wajib berizin?Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan sumber data bahan hukum primer Al-Qur‟an, Hadits, dan Peraturan Perundang-undangan. Hasil dari penelitian terhadap kewajiban memiliki izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik bagi pelapak online yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), adalah terdapat beberapa prinsip dasar dalam Pasal 15, yaitu: (1) pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan melalui sistem elektronik. (2) memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh surat izin usaha perdagangan melalui sistem elekronik (SIUPMSE). Sedangkan dalam  hukum Islam praktek tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syari’ah. Hal tersebut dikarenakan pelapak online wajib memiliki izin usaha perdagangan elektronik, guna melindungi hak-hak konsumen 
PROGRES SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA Studi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Lembaga Pengkajian, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat Khairuddin, Khairuddin; Zaki, Muhammad
ASAS Vol. 13 No. 1 (2021): Asas, Vol. 13, No. 01 Juni 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v13i1.9352

Abstract

Hukum dibuat untuk mengatur tata hidup manusia agar dapat saling menjaga keharmonisan hidup bersama. Sebab, manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dalam memenuhi hajat hidupnya. Termasuk di dalamnya adalah hajat untuk makan dan minum. Islam, sebagai agama dengan penganut terbesar di Indonesia memiliki tuntunan khusus terkait makanan dan minuman, yakni harus halal dan baikHal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk membahas kajian mengenai progres sertifikasi Halal di Indonesia dengan rumusan masalah: Pertama, Bagaimana kesiapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kedua, Apa implikasi dari Pergeseran Kewenangan yang melakukan sertifikasi dari LPPOM MUI kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Ketiga, Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan UU Nomor 33 Tahun 2014? Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori maslahah, teori penememuan hukum Islam (ijtihad) dan teori kodifikasi hukum. Hasil dari pembahasan dalam penelitian ini adalah: Pertama, secara normatif Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah siap dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kedua, terdapat dua implikasi dari Pergeseran Kewenangan yang melakukan sertifikasi dari LPPOM MUI kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yakni implikasi positif yang ditandai dengan kuatnya ketentuan terkait sertifikasi produk halal, dan implikasi negatif masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan proses sertifikasi produk halal tersebut. Ketiga, kesiapan SDM, pemanfaan teknologi informasi, birokrasi dan komunikasi antar institusi terkait, serta pemahaman masyarakat menjadi faktor yang memengaruhi dalam implementasikan UU Nomor 33 Tahun 2014.KATA KUNCI: Progres, Voluntary, Mandatory

Page 13 of 32 | Total Record : 312

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 02 (2025): Asas, Vol. 17, No. 02 Desember 2025 Vol. 17 No. 01 (2025): Asas, Vol. 17, No. 01 Juni 2025 Vol. 16 No. 2 (2024): Asas, Vol. 16, No. 02 Desember 2024 Vol. 16 No. 1 (2024): Asas, Vol. 16, No. 01 Juni 2024 Vol. 15 No. 02 (2023): Asas, Vol. 15, No. 02 Desember 2023 Vol. 15 No. 01 (2023): Asas, Vol. 15, No. 01 Juli 2023 Vol. 14 No. 02 (2022): Asas, Vol. 14, No. 02 Desember 2022 Vol. 14 No. 01 (2022): Asas, Vol. 14, No. 01 Juli 2022 Vol. 13 No. 2 (2021): Asas, Vol. 13, No. 02 Desember 2021 Vol. 13 No. 1 (2021): Asas, Vol. 13, No. 01 Juni 2021 Vol. 12 No. 01 (2020): Asas, Vol. 12, No. 01 Juli 2020 Vol. 12 No. 2 (2020): Asas, Vol. 12, No. 01 Desember 2020 Vol. 11 No. 01 (2019): : Asas, Vol. 11, No. 01 Januari 2019 Vol. 11 No. 2 (2019): : Asas, Vol. 11, No. 02 Desember 2019 Vol. 10 No. 02 (2018): Jurnal Asas Vol. 10 No. 01 (2018): Jurnal Asas Vol. 9 No. 2 (2017): Asas, Vol. 09, No. 2 Juni 2017 Vol. 9 No. 1 (2017): Asas, Vol. 9, No. 1, Januari 2017 Vol. 8 No. 2 (2016): Asas, Vol. 8, No. 2, Juni 2016 Vol. 8 No. 1 (2016): Asas, Vol. 8, No. 1, Januari 2016 Vol. 7 No. 2 (2015): Asas, Vol. 7, No. 2, Juni 2015 Vol. 7 No. 1 (2015): Asas, Vol. 7, No. 1, Januari 2015 Vol. 6 No. 2 (2014): Asas, Vol.6, No.2, Juni 2014 Vol. 6 No. 1 (2014): Asas, Vol.6, No.1, Januari 2014 Vol. 5 No. 2 (2013): Asas, Vol. 5, No.2, Juni 2013 Vol. 5 No. 1 (2013): Asas, Vol. 5, No.1, Januari 2013 Vol. 4 No. 2 (2012): Asas, Vol. 4, No. 2, Juni 2012 Vol. 4 No. 1 (2012): Asas, Vol. 4, No. 1, Januari 2012 Vol. 3 No. 2 (2011): Asas, Vol. 3, No. 2, Juni 2011 Vol. 3 No. 1 (2011): Asas, Vol. 3, No. 1, Januari 2011 Vol. 2 No. 2 (2010): Jurnal Asas Juli 2010 Vol. 2 No. 1 (2010): Jurnal Asas Januari 2010 More Issue