cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL
  • JurnalIlmiahHubunganInternasiona
  • Website
ISSN : 26142562     EISSN : 24068748     DOI : -
Core Subject : Science, Education,
JIHI can be a reference and literature source for academician in International Relations area as it consists of articles and research reports on International Relations Issues. Articles and research reports are written by academics who is the expert on its field like Security Studies, International Political Economy, Regime, International Organization, Gender and International Relations, Diplomacy, Media and International Relations, etc.
Arjuna Subject : -
Articles 302 Documents
Analisis Kekuatan Hukum dan Politik Chevron dalam Kasus Tuduhan Perusakan Lingkungan di Ekuador Devita Prinanda
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 15 No. 1 (2019): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (705.904 KB) | DOI: 10.26593/jihi.v15i1.2873.13-26

Abstract

Kekuatan sebuah korporasi menjadi dilema bagi negara tempat dimana perusahaan tersebut beroperasi. Tendensi hadirnya korporasi selain mencari keuntungan juga untuk meraih kepentingan politik. Meningkatkan keuntungan merupakan aktivitas internal perusahaan, disamping itu aktivitas eksternalnya cenderung mencari kekuatan hukum. Aktivitas korporasi yang kompleks melibatkan negara dan masyarakat sebagai pengawas beroperasinya perusahaan. Apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan korporasi maka akan ada upaya untuk menyelesaikannya melalui hukum negara penerima. Namun, kekuatan korporasi melalui tiga aspek yaitu komite aksi politik, lobi, dan kuasa hukum akan berjuang mempertahankan kerajaan bisnis dari halangan negara host. Kisah Chevron di Ekuador pada tahun 2009 hingga 2013 menjelaskan gugatan pengadilan Ekuador agar perusahaan ini mengganti rugi akibat kerusakan lingkungan di sungai dan hutan Amazon. Namun gugatan tersebut tidak membuat korporasi asal Amerika Serikat tesebut tunduk malah melakukan gugatan balik melalui pengadilan di New York dan pengadilan intenasional. Dengan indikator kekuatan korporasi yang digagas oleh Ted Nace, penelitian ini menjelaskan upaya Chevron menghadapi politik dan hukum Ekuador dalam kasus limbah di sungai dan hutan Amazon. Penulis beragumen bahwa kekuatan Chevron untuk mempertahankan kekuasaannya di Ekuador mampu memanfaatkan hak konstitusinya untuk mendapat perlindungan atas kasus yang dihadapi di host country sehingga mampu memberikan serangan balik bagi negara yang menuntut. Hak konstistusi merupakan aspek signifikan yang menangungi perusahaan sehingga mempunyai legitimasi untuk menuntut negara. Kata kunci: Korporasi, Chevron, Ekuador, kerusakan lingkungan, hukum, politik
Geo Strategi Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Produktivitas Ekspor Ikan Fathun Muhamad Laode
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 15 No. 1 (2019): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (875.736 KB) | DOI: 10.26593/jihi.v15i1.2938.55-73

Abstract

Paper ini akan menjelaskan geostrategi implementasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam konteks pendekatan organisasi. Pendekatan organisasi tersebut kemudian spesifik pada kepemimpinan Menteri Susi dalam upaya meningkatkan produktivitas hasil perikanan Indonesia. Dengan tipe penelitian kualitatif deskriptif melalui metode studi kasus, tulisan ini menggunakan data sekunder sebagai basis argumentasi. Hasil yang ditemukan adalah Menteri Susi menggunakan metode geostrategic military projection yang dikombinasikan dengan model kebijakan luar negeri konfrontasi dan leadership. Dengan metode tersebut lahirlah strategi penenggelaman kapal sebagai upaya untuk deterens,defensif, ofensif dan bahkan compliance dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas hasil perikanan dan bentuk kemampuan mempertahankan kedaulatan NKRI. Artinya memiliki argumentasi politik dan ekonomi. Oleh sebab itu, melalui kajian semoga dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama kajian maritim.Kata Kunci: Menteri Susi, military projection, geostrategis, deterrence, defence, ofensif, compliance, ekonomi politik    
A Long Road to the Development of Bio-Fuel in Indonesia Marendra Cahya Sadikin
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 10 No. 1 (2014)
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23926.845 KB) | DOI: 10.26593/jihi.v10i1.1051.%p

Abstract

Abstract: Increased energy usage in line with economic growth and the increase in world populationhas an immediate impact for the depletion of fossil -based energy, especially petroleum. The fact thatworld oil supplies are limited, many states are forced to prioritize energy policy as a top priority indevelopment policy. In addition, this condition has raised new fears that the global energy security.With a strong concern of potential extinction of petroleum and other fossil -based energy sources ,policy makers should pay more attention to energy security. The same trend is occurring in Indonesia.Along with the increase in the national population, national and regional development plans, the needfor national energy security is a must. The Indonesian government must be able to answer thechallenge is to strengthen national energy security. Because energy is a strategic conditions to supportnational development through the availability of sufficient, safe, and energy- quality and evenlydistributed throughout Indonesia at an affordable price, it requires a government policy that supportsnational energy security. An attempt was made by the Government of Indonesia to ensure energysecurity is to issue a policy for the use of renewable energy in Indonesia .Key Words: renewable energy, policy, national security, economic growth
Penguatan Diplomasi Ekonomi Indonesia Mendesain Clustering Tujuan Pasar Ekspor Indonesia: Pasar Tradisional vs Pasar Non-Tradisional Sulthon Sjahril Sabaruddin
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 12 No. 2 (2016): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.137 KB) | DOI: 10.26593/jihi.v12i2.2654.205-219

Abstract

Studi ini dimaksudkan untuk mengklasifikasi tujuan pasar ekspor Indonesia dengan metode kuantitatif analisis statistik deskriptif selama periode 1962-2015 sehingga dapat menghasilkan sebuah clustering tujuan pasar ekspor Indonesia secara konkrit. Clustering tujuan pasar ekspor Indonesia dibagi menjadi dua macam: pasar tradisional dan pasar non-tradisional (pasar ekspor sudah berkembang dan untapped markets). Hasil analisis menyimpulkan bahwa negara-negara yang masuk dalam kategori pasar tradisional bagi Indonesia sebanyak 12 (dua belas) negara yaitu: Australia, Jerman, Italia, Jepang, Korea Selatan, Belanda, Malaysia, Filipina, Singapura, Inggris Raya, Amerika Serikat, dan Tiongkok (termasuk Hong Kong). Sedangkan, pada kategori pasar non-tradisional, untuk klasifikasi negara-negara ekspor sudah berkembang ditemukan terdapat sebanyak 9 (sembilan) negara yaitu Belgia, Perancis, India, Arab Saudi, Uni Sovyet (dan Federasi Rusia), Spanyol, Thailand, Trinidad and Tobago, dan Vietnam. Sedangkan untuk kategori pasar yang belum digarap (untapped market) adalah seluruh negara dan entitas ekonomi selain diatas (sebanyak 219 negara dan entitas ekonomi). Secara keseluruhan, hasil studi clustering tujuan pasar ekspor Indonesia ini dapat dikatakan cukup selaras dengan banyak pernyataan yang sebagaimana disampaikan oleh pejabat Pemerintahan RI.Kata Kunci: Diplomasi ekonomi Indonesia, perdagangan, ekspor Indonesia, pasar tradisional, pasar non-tradisional, pasar ekspor sudah berkembang, untapped markets, analisis statistik deskriptifNo Klasifikasi JEL: F14, F15, F17
Disaster Diplomacy as an Alternative Approach for Indonesia's Instrument of Foreign Policy in ASEAN Arfin Sudirman; Animbyo Cahya Putra
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 14 No. 1 (2018): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.647 KB) | DOI: 10.26593/jihi.v14i1.2772.1-12

Abstract

ASEAN is one of the regions with the highest rate of disaster vulnerability. Tsunami 2004 has triggered the momentum for Indonesia and ASEAN to deal with disaster-related issues more seriously. Losses and casualties from the catastrophe led to the decision by Indonesian government to put disaster prevention and risk reduction as a priority. Indonesia continues to encourage and supporting ASEAN in order to improve the region’s capability to deal with natural disaster. Through AADMER (ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response) that was signed in July 2005, ASEAN held an unequivocal and defined base in any efforts of disaster management, especially in the ASEAN region. Through Qualitative Methodology, this paper will discuss about how the disaster diplomacy of Indonesia contributes to the improvement of ASEAN’s capability in the disaster management, but also examines BNPB as both the backbone and the focal point of Indonesia’s disaster management, which then leads up to how disaster can abolish certain diplomatic hurdles, as well as improving regional cooperation, and strengthen the Indonesia’s position as a key country in regional disaster management.
Dialog dalam Resolusi Konflik-Interaktif I Nyoman Sudira
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 12 No. 1 (2016): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.408 KB)

Abstract

Komunikasi merupakan hal yang penting dalam kegiatan apapun. Dalam kerjasama bahkan konflik membutuhkan komunikasi. Akan tetapi, komunikasi juga dapat menjadi sumber masalah apabila informasi yang disampaikan tidak diterima dan dipahami dengan baik. Banyak faktor yang dapat menghambat terjalinnya komunikasi dengan baik. Sesungguhnya, komunikasi dapat menjadi salah satu cara dalam melakukan resolusi konflik Tulisan ini akan menjelaskan dua pokok bahasan yang nantinya akan mendeskripsikan posisi dan peran dialog dalam meretas jalan perdamaian dengan studi kasus di Papua. Bagian awal dari tulisan ini memprioritaskan pembahasan pencarian pemahaman yang komprehensif mengenai dialog. Kemudian pada bagian kedua pembahasan akan difokuskan pada keterkaitan dialog dengan Resolusi Konflik-Interaktif (RKI).
Legitimasi, Efektivitas dan Akuntabilitas G-20 Sebagai Klub Eksklusif dalam Pembentukan Tata Kelola Ekonomi Global Yulius Purwadi Hermawan
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 8 No. 2 (2012)
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (562.844 KB) | DOI: 10.26593/jihi.v8i2.544.%p

Abstract

This paper examines the modalities and challenges the G-20 as an exclusive club in running inclusive mandate to tackle the global financial crisis and the global financial structure to form a robust and resilient to the financial crisis. A limited number of conceptually does provide an  opportunity for the club to prove its effectiveness in addressing the global financial crisis. However, this paper argues that the measure of success of the G-20 not only in its ability to address the needs of their members effectively, but also its ability to provide benefits to all the nations of the world, including those who are not members of the club.Keywords : G-20, Global Governance, Club Theory
Maute Group dan Jaringan Keluarga dalam Kelompok Islam Radikal di Filipina Selatan Putu Agung Nara Indra
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 13 No. 2 (2017): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.153 KB) | DOI: 10.26593/jihi.v13i2.2719.187-200

Abstract

AbstrakPerjalanan konflik antara pemerintah Filipina dengan kelompok-kelompok separatis di Filipina Selatan memunculkan beragam kelompok militan Islam seperti MILF, Abu Sayyaf, dan yang paling mutakhir, Kelompok Maute. .Banyaknya kelompok militan yang muncul berawal dari perpecahan-perpecahan di dalam kelompok-kelompok militan tradisional di Filipina Selatan khususnya MNLF dan MILF. Fenomena perpecahan ini akhirnya memunculkan kelompok-kelompok sempalan yang kerap terlibat pertempuran di antara mereka sendiri. Di sisi lain, kelompok-kelompok tersebut justru memiliki latar belakang ikatan keluarga yang sangat erat. Tulisan ini menyoroti tentang peranan jaringan keluarga di dalam keberadaan kelompok-kelompok militan di Filipina Selatan khususnya Kelompok Maute. Kelompok Maute dapat berkembang pesat karena pendiri dan sebagian besar anggotanya memiliki hubungan keluarga dengan kelompok Moro Islamic Liberation Front. Ikatan keluarga ini akhirnya menjadi pelindung sekaligus faktor penting bagi berkembangnya radikalisme Kelompok Maute.Kata kunci: Filipina Selatan, kelompok radikal Islam, MILF, Kelompok Maute, ikatan keluarga. AbstractThe history of conflict between Philippines government and separatist group in Southern Phillipines area has formed many radical Islamic groups such as, MILF, Abu Sayyaf, and Maute group. The emergence of these groups was caused by the schism in the older militant groups such as MNLF and MILF. However, the disunity of the older militant groups and the emergence of the so called “splinter groups” finally created conflicts among them. On the other hand, those groups bear resemblance in their family origins. This article highlighted the family networking inside the radical Islamic groups especially the Maute group. This group can grow rapidly because of the family bond between their founders and members with the Moro Islamic Liberation Front (MILF). The family bond became their protector and also vital point for the rise of radicalism in the Maute group.Keyword: Southern Philippines, radical Islamic groups, MMILF, Maute group, family bond. 
Analisis Bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional Anita Afriani S
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 11 No. 1 (2015): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (791.561 KB) | DOI: 10.26593/jihi.v11i1.1444.%p

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi Konvensi Jenewa 1949 sebagai sebuah produk hukum humaniter internasional, dengan menggunakan perspektif politik hukum internasional. Artikel ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan konsep Legalisasi yang digunakan untuk menunjukkan bahwa aspek hukum dan aspek politik saling mempengaruhi dalam proses penyusunan sebuah produk hukum internasional, dalam hal ini Konvensi Jenewa 1949. Melalui konsep tersebut dapat dianalisis seberapa besar kekuatan mengikat sebuah produk hukum internasional yang terefleksikan melalui bentuk hukumnya. Artikel ini mencoba menjelaskan persoalan efektifitas sebuah perjanjian internasional tidak hanya dalam tahap implementasi saja, namun persoalan tersebut sesungguhnya telah dimulai sejak dini ketika dalam tahap penyusunan sebuah perjanjian internasional. Pilihan nomenklatur Konvensi sebagai bentuk perjanjian internasional melihatkan adanya keinginan negara-negara yang terikat dalam perjanjian tersebut memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan dan mematuhi isi perjanjian tersebut karena sifatnya yang mengikat secara hukum pasca ratifikasi dan dikategorikan sebagai Hukum Keras. Sementara itu melalui analisis dengan menggunakan Konsep Legalisasi dilihat bahwa bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa adalah moderat dimana tingkat obligasinya tergolong tinggi, tingkat presisi tergolong tinggi dan tingkat delegasinya tergolong rendah. Artinya meskipun tanggung jawab setiap negara telah tertulis dengan jelas dan terperinci, namun perjanjian ini belum memiliki pendelegasian otoritas kepada pihak ketiga untuk mengimplementasikan, menginterpretasikan, dan mengaplikasikan peraturan-peraturan tersebut; menyelesaikan perselisihan; dan juga kemungkinan membuat peraturan baru. Tanpa aspek ketiga maka dalam perjanjian tersebut cenderung aspek politis akan dominan dibandingkan aspek hukum sehingga memungkinkan untuk dipolitisasi meskipun pilihan bentuk hukumnya adalah Hukum Keras. 
Migrasi Internasional dan Politik Luar Negeri Indonesia Elisabeth Dewi
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 9 No. 1 (2013)
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (908.968 KB) | DOI: 10.26593/jihi.v9i1.535.%p

Abstract

Many countries open up to capital flows and commodity as part of globalization. On the other hand, many countries are looking at migration, related to cultural differences, as a threat to sovereignty and national identity. In the context of international migration, Indonesia has a fairly complex position. Analysing the relationship between international migration and foreign policy, the two of Myron Weiner framework that we can use are the security / stability framework (SSF) and the international political economy framework (IPEF). In the end, based on that two frameworks can be seen that the migration process affects foreign policy goals and the other way, like two sides of coin. Both the framework can serve as the basis to think that both sending and receiving countries can take a significant opportunity.Keywords :globalization, international migration, foreign policy, domestic policy

Filter by Year

2012 2025


Filter By Issues
All Issue Vol. 21 No. 1 (2025): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 20 No. 2 (2024): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 20 No. 1 (2024): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 1 No. 1 (2024): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Edisi Spesial Gender Vol. 19 No. 2 (2023): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 19 No. 1 (2023): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 18 No. 2 (2022): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 18 No. 1 (2022): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional 2022: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional: Edisi Khusus Papua Vol. 17 No. 2 (2021): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 17 No. 1 (2021): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 16 No. 2 (2020): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 16 No. 1 (2020): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional 2020: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional: Edisi Khusus Vol. 15 No. 2 (2019): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 15 No. 1 (2019): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 14 No. 2 (2018): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol 14, No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 14 No. 1 (2018): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol 13, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 13 No. 2 (2017): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 13 No. 1 (2017): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol 13, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 12 No. 2 (2016): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol 12, No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 12 No. 1 (2016): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol 12, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 11 No. 2 (2015): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol 11, No 2 (2015): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 11 No. 1 (2015): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol 11, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 10 No. 2 (2014): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol 10, No 2 (2014): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 10 No. 1 (2014) Vol 10, No 1 (2014) Vol 9, No 2 (2013) Vol. 9 No. 2 (2013) Vol 9, No 1 (2013) Vol. 9 No. 1 (2013) Vol 8, No 2 (2012) Vol. 8 No. 2 (2012) More Issue