Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Volume 1, Nomor 2, September 2014"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[PELAKSANAAN TATA CARA PENOLAKAN (DISMISSAL PROCEDURE) DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERTANAHAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR) ]]>
<![CDATA[ZURAHMAH -]]>;
<![CDATA[FIRMAN UMAR]]>
<![CDATA[ Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 2, September 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (317.476 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (Dismissal Procedure) dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan 2) untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul pada Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (Dismissal Procedure) dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Penelitian ini adalah penelitian Studi Kasus (Case Study Research), yang desainnya untuk mendeskripsikan secara kualitatif mengenai Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (Dismissal Procedure) dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Populasi sekaligus sampel dalam penelitian ini adalah satu perkara pertanahan yang mewakili penetapan suatu gugatan yang dapat diterima dan satu perkara pertanahan yang mewakili penetapan suatu gugatan yang tidak dapat diterima pada tahun 2013. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik wawancara (interview) dan teknik dokumentasi. Selanjutnya data yang ada diolah secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (Dismissal Procedure) dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara baik dalam penetapan perkara pertanahan yang dapat diterima maupun perkara pertanahan yang tidak dapat diterima. 2) Hambatan-hambatan yang umumnya timbul pada Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (Dismissal Procedure) dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, yaitu a) Pada tahap pemeriksaan administratif oleh staf kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, hambatan yang biasa terjadi adalah pihak pengggugat belum siap ketika mengajukan gugatannya dalam hal ini berkenaan dengan lampiran-lampiran pada Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang harusnya dipenuhi sebagai syarat untuk mengajukan gugatan. Dan b) Pada Tahap Tata Cara Penolakan (Dismissal Procedure) oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, hambatan yang biasa terjadi adalah ketika pihak penggugat dan pihak tergugat atau salah satu pihak tidak dapat memenuhi pemanggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memberikan penjelasan/keterangan yang dapat meyakinkan ketua pengadilan dalam menetapkan suatu perkara pertanahan dapat diterima atau tidak dapat diterima.KATA KUNCI: Pelaksanaan Dismissal Procedure, Perkara Pertanahan]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS CONTRACT ADHESIE PADA PT. BRI (PERSERO) TBK UNIT CAKKE KABUPATEN ENREKANG ]]>
<![CDATA[ALFIAN DAHRUN]]>;
<![CDATA[MUHAMMAD AKBAL]]>
<![CDATA[ Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 2, September 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (374.898 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kelemahan dari contract adhesie yang digunakan pada pemberian kredit pada Pada PT. BRI (persero) Tbk unit Cakke Kabupaten Enrekang dan juga untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban debitur berdasarkan contract adhesie yang telah disepakati Pada PT. BRI (persero) Tbk unit Cakke Kabupaten Enrekang. Penelitian ini adalah penelitian ex post facto dan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bank dan masyarakat yang menjadi debitor dan Penarikan sampel dilakukan secara purposive sampling yaitu 4 orang dari pihak bank dan 5 orang dari masyarakat, dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; (1) Kelemahan Contract Adhesie pada Bank BRI menurut analisis hasil penelitian saya, yaitu : a) perjanjian telah dibuat secara sepihak dan dalam bentuk formulir, b) Surat Permohonan (Formulir dan klausul) dan Syarat-Sayarat umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat indonesia (Persero) Tbk sulit dipahami apabila tidak ditelaah dengan baik. c) Setelah menyepakati perjanjian maka seluruh keputusan yang dikeluarkan oleh bank akan secara otomatis mengikat debitur meskipun itu dikeluarkan secara sepihak oleh bank, d) Meskipun kredit telah jatuh tempo akan tetapi pihak bank masih menerima setiap pembayaran Semua pembayaran yang timbul dari pinjaman dan segala akibatnya atau dianggap perlu oleh bank untuk melaksanakan segalah haknya, semua menjadi beban atau ditanggung yang berhutang selain itu apabilah sewaktu-waktu debitur meninggal dunia maka yang menanggung hutang adalah ahli waris yang harus melunasi kredit yang telah diperjanjiakan (2) Perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban debitur dalam pemberian kredit usaha rakyat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cakke masih belum memadai, jauh dari harapan karena realitas yang terjadi di masyarakat jauh dari Undang-Undang. meskipun perlindungan debitur telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, akan tetapi apapun posisi debitur terhadap bank, ternyata tidak memosisikan debitur selalu dilindungi dalam contract adhesie perbankan dalam bentuk berbagai klausula sepihak dari pihak bank, baik yang sudah berlaku maupun akan diberlakukan, itu artinya tidak dipersoalkan lagi ada tidaknya kesepakatan debitur.KATA KUNCI: Tinjauan yuridis, Contract Adhesie.]]>
<![CDATA[TINJAUAN TENTANG SIPALAYYANG DI DESA SAMASUNDU KECAMATAN LIMBORO KABUPATEN POLEWALI MANDAR ]]>
<![CDATA[AHMAD .]]>;
<![CDATA[MUHAMMAD AKBAL]]>
<![CDATA[ Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 2, September 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (594.648 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang Sipalayyang dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk bisa menekan terjadinya Sipalayyang di desa Samasundu kecamatan Limboro kabupaten Polewali Mandar.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan populasi 1612 orang dan sampelnya sebanyak 20 orang, penarikan sampel dilakukan dengan tehnik Random Sampling dan Purposive Sampling, dengan tehnik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, angket dan dokumentasi, sedangkan analisis data yang digunakan adalah tehnik analisis data persentase.Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat mengenai Sipalayyang di Desa Samasundu Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar, ternyata merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak baik dan tidak diharapkan terjadi dalam suatu keluarga. Walaupun sebenarnya mereka yang telah melakukan Sipalayyang sangat meyakini bahwa Sipalayyang itu terjadi karena sudah takdir mereka. Dan upaya-upaya yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat untuk mencegah terjadinya Sipalayyang yaitu : memberikan kebebasan kepada anak dan tidak ada pengekangan, saling menjaga kehormatan keluarga dan diri pribadi, penetapan peraturan beserta sangksinya, dan sangksi yang diberikan berupa denda dan kurungan, memberi penyuluhan hukum adat dan penyuluhan tentang UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta membentuk suatu tim yang menangani masalah Sipalayyang.Kata Kunci : SIPALAYYANG]]>
<![CDATA[KOMPETENSI PROFESIONAL GURU DALAM MENYIAPKAN KONSEP MATERI AJAR PKN PADA SMP NEGERI 30 MAKASSAR ]]>
<![CDATA[NURUL LATIFAH KURNIA PUTRI]]>;
<![CDATA[HERI TAHIR]]>
<![CDATA[ Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 2, September 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (220.27 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan: (1) Mengetahui strategi guru dalam menyusun dan mengembangkan konsep materi ajar PKn; (2) Mengetahui sejauh mana relevansi materi Ajar Pkn yang disusun oleh guru terhadap ranah kognitif, afektif dan psikomotorik; (3) Mengetahui kendala yang dihadapi guru dalam menyusun konsep materi Ajar PKn; (4) Mengetahui upaya guru untuk meningkatkan kompetensi profesional dalam menyusun konsep materi ajar PKn. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, wawancara serta dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini adalah guru PKn SMP Negeri 30 Makassar sebanyak 2 orang. Analisis data yang digunakan adalah mendeskripsikan dan menggambarkan hal-hal yang terjadi berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) guru memiliki kompetensi profesional yang memadai dalam menyusun dan mengembangkan konsep materi Ajar PKn, ini ditunjukkan dengan adanya strategi guru yang memenuhi standar kriteria yang baik dalam menyusun dan mengembangkan materi ajar PKn; (2) guru merelevansikan materi ajar Pkn terhadap ranah kognitif, afektif dan psikomotorik sesuai dengan kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. (3) Adapun kendala-kendala yang dialami dalam proses menyusun materi ajar Pkn, diantaranya adalah kendala teknis seperti penyesuaian alokasi waktu dengan materi ajar, karakter peserta didik yang cenderung berbeda satu sama lain, serta kurangnya pemanfaatan media internet, jurnal dan laporan hasil penelitian dalam meramu materi ajar; (4) Berbagai Upaya positif yang dilakukan guru sebagai bentuk usaha dalam meningkatkan kompetensi profesional guru yaitu dengan aktif mengikuti pelatihan, pendidikan dan workshop, mengembangkan wawasan dibidang IT serta memperbanyak menelaah literatur yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu.KATA KUNCI: Kompetensi Profesional Guru, Materi Ajar PKn]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TAHUN 2010-2013) ]]>
<![CDATA[ANNISA, ANA]]>;
<![CDATA[TAHIR, HERI]]>
<![CDATA[ Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 2, September 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (192.591 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Tingkat pencabulan anak di kota Makassar sejak tahun 2010-2013, 2). Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencabulan anak di kota Makassar, 3). Upaya-upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Makassar dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak dikota Makassar. Penelitian ini adalah penelitian ex post facto dan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah dokumen data pencabulan anak yang terjadi dalam wilayah kota Makassar tahun 2010-2013. Metode penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling purposive, yaitu sampel dalam penelitian ini diambil dari dokumen data pencabulan anak yang terjadi dalam wilayah kota Makassar tahun 2010-2013 yang tersedia pada Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian ini mengambil sampel pada tahun 2010-2013 karena pada kurun waktu 4 tahun tersebut jumlah pencabulan terhadap anak berfluktuasi. Dimana informan dalam penelitian ini sebanyak 3 orang yaitu Hakim Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Hakim Anggota Pengadilan Negeri Makassar, dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Tingkat pencabulan anak di Kota Makassar pada tahun 2010-2013 berfluktuasi dimana pada tahun 2010-2011 terus mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2012-2013 tingkat pencabulan terhadap anak menurun dan mulai dapat diminimalisir oleh pihak Pengadilan Negeri Makassar serta mayoritas pelaku pencabulan itu sendiri berasal dari kerabat, sahabat, bahkan orang tuanya. 2). Faktor penyebab terjadinya pencabulan anak di Kota Makassar meliputi : faktor internal dan faktor eksternal. Dari kedua faktor tersebut, faktor eksternal merupakan faktor yang paling dominan dalam diri seseorang dalam melakukan pencabulan terhadap anak di kota Makassar. 3). Upaya-upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Makassar dalam melakukan perlindungan hukum dikota Makassar ada dua, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Tetapi pihak Pengadilan Negeri Makassar lebih cenderung keperan preventif dengan cara melakukan penyuluhan kepada masyarakat seperti lewat seminar, diskusi, program konsultasi hukum pada media massa dan elektronik.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana, Pencabulan]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN SOMPA (MAHAR) DAN UANG BELANJA DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PASIR PUTIH KECAMATAN SINJAI BORONG KABUPATEN SINJAI ]]>
<![CDATA[., NURWAHIDAH]]>;
<![CDATA[MUSTARI, .]]>
<![CDATA[ Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 2, September 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (332.794 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk,mengetahiu 1. Kedudukan sompa(mahar) dan uang belanja dalam perkawinan masyarakat. 2. Kendala-kendala dalam perkawinan terhadap sompa (mahar) dan uang belanja dalam perkawinan masyarakat di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Pasir Putih yang telah menikah atau berkeluarga yaitu 681 kepala keluarga, pengambilan jumlah sampel menggunakan tekhnik random sampling, yaitu pengambilan sampel secara beracak dan seimbang. Adapun sampel dalam penelitan ini 68 orang. Pengumpulan data dilakukan menggunakan angket, wawancara, dan dokumentasi sedangkan analisa data dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan mahar (sompa) dan uang belanja dalam perkawinan masyarakat di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, sangat penting kedudukannya dan mahar merupakan syarat sah terjadinya perkawinan begitupun dengan uang belanja yang merupakan pemberian kepada pihak perempuan dari pihak laki-laki sebagai biaya perkawinan. Kendala-kendala dalam perkawinan terkait dengan mahar(sompa) dan uang belanja itu permintaan pihak wanita terlalu besar dan biasanya tidak ada adanya kesepakatan antara kedua belah pihak , dan dari kendala-kendala tersebut biasanya berakibat perkawinan yang telah direncanakan sebelumnya bisa tertunda atau bahkan pembatalan perkawinan, karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.KATA KUNCI:  Perkawinan, Mahar, dan Uang Belanja]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN SOSIALISASI PERPAJAKAN UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[IRWANSAH .]]>;
<![CDATA[MUHAMMAD AKBAL]]>
<![CDATA[ Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 2, September 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (174.417 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Upaya Pemerintah Kota Makassar dalam mensosialisasikan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan bagi warga masyarakat Kota Makassar. 2) Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Makassar dalam mensosialisasikan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan bagi warga masyarakat Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah Pejabat Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dan Wajib Pajak yang dipandang dapat memberikan informasi sehubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif yakni menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa: 1) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini UPTD PBB Dispenda Kota Makassar dalam menigkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan berbagai bentuk sosialisasi yaitu penyuluhan melalui media radio dan media cetak, pemasangan spanduk di jalan-jalan atau di tempat strategis, sosialisasi melalui web site atau media online, penyuluhan langsung kepada masyarakat melalui program Pekan Panutan, dan penggunaan mobil sosialisasi. 2) Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini UPTD PBB Dispenda Kota Makassar dalam sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan adalah sulitnya menggumpulkan Wajib Pajak untuk mengikuti sosialisasi Pekan Panutan, jadwal sosialisasi yang berbenturan dengan hari Kerja wajib Pajak, dan sikap acuh tak acuh masyarakat dalam mengikuti sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan.KATA KUNCI: Sosialisasi Perpajakan, Pajak Bumi dan Bangunan]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF MASYARAKAT TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA ARA KECAMATAN BONTO BAHARI KABUPATEN BULUKUMBA ]]>
<![CDATA[RIDHA ICHWANTY SABIR]]>;
<![CDATA[. MUSTARING]]>
<![CDATA[ Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 2, September 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (291.57 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Persepsi masyarakat mengenai perkawinan di bawah umur di desa ara kecamatan bonto bahari kabupaten bulukumba. 2) Faktor – faktor apa yang mempengaruhi masyarakat menerapkan di desa ara kecamatan bonto bahari melakukan perkawinan di bawah umur. 3) Upaya apa yang di tempuh pemerintah untuk menanggulangi terjadinya perkawinan di bawah umur di desa ara kecamatan bonto bahari kabupaten bulukumba. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi adalah deskriptif kualitatif. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah selmua jumlah kelpala keluarga yang ada di desa ara kecamatan bonto bahari kabupaten bulukumba. Mengingat bahwa populasi dalam penelitian ini sangat besar jumlahnya dan tidak dapat dijangkau secara keseluruhan maka sampel di tentukan menggunakan tehnik purposive sampling dengan mengambil sampel berdasarkan keinginan peneliti dengan pertimbangan – pertimbangan tertentu yaitu tokoh – tokoh masyarakat dari setiap dusun. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) persepsi masyarakat mengenai tradisi perkawinan di bawah umur di desa ara kecamatan bonto bahari kabupaten bulukumba, adalah di dasarkan karena kebiasaan yang turun temurun khususnya pada anak perempuan. Selain itu penerapannya bisa terjadi karena sebagian besar masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil atau kantor urusan agama (KUA) 2) Faktor yang mempengaruhi masyarakat desa ara kecamatan bonto bahari kabupaten bulukumba melakukan perkawinan di bawah umur diantaranya adalah karena fakktor ekonomi, adat/kebiasaan, pendidikan, faktor keturunan, dan keinginan orangtua. 3) upaya pemerintah untuk menanggulangi perkawinan di bawah umur di desa ara kecamatan bonto bahari kabupaten bulukumba yaitu dengan menambahkan sarana dan prasarana pendidikan, mengadakan sosialisasi terkait masalah dan resiko perkawinan di bawah umur, dan menanamkan dalam diri masyarakat akan sanksi – sanksi yang di terima jika melanggar aturan – aturan yang telah di tetapkan terkait masalah perkawinan.KATA KUNCI: Pesrpektif Masyarakat, Perkawinan di Bawah Umur]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN PADA MATA PELAJARAN PKn DI SMP NEGERI 26 MAKASSAR ]]>
<![CDATA[MIRNAWATI .]]>;
<![CDATA[SANGKALA IBSIK]]>
<![CDATA[ Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 2, September 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (255.013 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 1) model-model pembelajaran yang digunakan pada mata pelajaran PKn, 2) kendala dalam penggunaan model pembelajaran serta 3) upaya untuk mengatasi kendala dalam penggunaan model pembelajaran sehingga tercapainya tujuan pembelajaran sebagaimana yang diharapkan. Penelitian ini adalah penelitian survey. Penelitian yang dilakukan penulis ini adalah penelitian populasi dikarenakan jumlah yang diteliti hanya 1 orang guru PKn (khusus kelas VIII) dan cukup terjangkau, jadi tidak memungkinkan untuk dilakukan penelitian sampel dan pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa: 1) Model pembelajaran yang digunakan pada mata pelajaran PKn di SMP Negeri 26 Makassar khususnya kelas VIII semester genap yaitu model pembelajaran student fasilitator and explaining, explicit instruction, dan mind mapping. 2) Kendala dalam penggunaan model pembelajaran pada mata pelajaran PKn di SMP Negeri 26 Makassar, yaitu minat belajar peserta didik sangat kurang, waktu yang terbatas, peserta didik cenderung kurang aktif dalam proses pembelajaran, karakter peserta didik yang berbeda-beda sehingga guru kewalahan dalam mengontrol kelas, peserta didik lambat dalam menerima dan memahami informasi yang disampaikan, kadang sulit menemukan kesesuaian antara model pembelajaran dengan materi pelajaran, serta model pembelajaran yang akan di terapkan pada saat proses pembelajaran terkadang tidak sesuai dikarenakan kondisi peserta didik yang cenderung melakukan aktivitas-aktivitas lain pada saat proses pembelajaran berlangsung. 3) Upaya guru untuk mengatasi kendala dalam penggunaan model pembelajaran pada mata pelajaran PKn di SMP Negeri 26 Makassar yaitu senantiasa memberikan motivasi, bimbingan, penguatan agar peserta didik tetap aktif dalam proses pembelajaran, sesekali memberikan cerita-cerita yang menarik untuk menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan dalam rangka meningkatkan minat belajar peserta didik, serta memberikan teguran agar tidak melakukan aktivitas lain disaat proses pembelajaran berlangsung.KATA KUNCI : Penggunaan Model Pembelajaran, Pelajaran PKn]]>
<![CDATA[PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN TAKALAR DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PEMILIHAN UMUM ]]>
<![CDATA[YULIANA .]]>;
<![CDATA[LUKMAN ILHAM]]>
<![CDATA[ Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 2, September 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (280.845 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk : (1). Untuk mengetahui sejauh mana peran KPU Kabupaten Takalar dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umum, 2). Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi kinerja KPU Kabupaten Takalar dalam penyelenggaraan pemilu, serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat KPU Kabupaten Takalar dalam penyelenggaraan pemilu, Penelitian ini adalah penelitian yng dirancang secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode eks post facto yang disainnya dirancang dengan menggunakan Disain Deskriptif Kualitatif. Dan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dan pimpinan KPU Kabupaten Takalar, sementara penarikan sampelnya menggunakan purposive sampling yakni penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja yang dianggap memiliki keterkaitan dengan obyek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Peran KPU Kabupaten Takalar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut dapat ditinjau dari segi Perencanaan, memimpin dan melaksanakan seluruh tahapan kegiatan Pemilihan Umum, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Membentuk, memberi arahan dan mengkoordinasikan Pelaksanaan Pemilihan Umum ke tingkat Provinsi, menyusun dan menetapkan tata cara serta tata laksana Pemilihan Umum sebagai penjabaran teknis peraturan perundaang-undangan; Merencanakan, memimpin, dan menyelenggarakan pengadaan dan pendistribusian logistik pelaksanaan Pemilihan Umum; Mengumpulkan, mensistematisasi, mengolah dan mempublikasikan bahan serta data hasil Pemilihan Umum; (2). Faktor pendukung kinerja KPU Kabupaten Takalar dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum adalah (a). Integritas (b). Netralitas (c). Independensi; Adapun Faktor penghambat kinerja KPU Kabupaten Takalar dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum adalah : (a). Mekanisme Kerja, (b). Kontribusi Partai Politik dan Caleg yang kurang memadai, (c) kurangnya pemahaman dan pengetahuan terhadap sistem, cara dan mekanisme pemilu yang berlandaskan peraturan UU.KATA KUNCI: Peran KPU, Sistem Pemilu]]>
