Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Volume 12, Nomor 1 (Maret 2025)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Di PT. Jaya Alam Perkasa Makassar ]]>
<![CDATA[Haris, Hasnawi]]>;
<![CDATA[Mustari, Mustari]]>;
<![CDATA[Ratnasari, Dahlia]]>
<![CDATA[ Jurnal Tomalebbi Volume 12, Nomor 1 (Maret 2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di PT. Jaya Alam Perkasa Makassar, dengan menyoroti pelaksanaan regulasi ketenagakerjaan serta peran Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dalam mendukung perlindungan tersebut. Fokus utama penelitian ini meliputi tiga hal: (1) Implementasi peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan tenaga kerja perempuan di perusahaan; (2) Pemenuhan hak-hak pekerja perempuan sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan; dan (3) Peran aktif Disnaker Kota Makassar dalam memberikan perlindungan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Jaya Alam Perkasa telah berupaya memenuhi beberapa hak dasar pekerja perempuan, seperti upah layak, keselamatan kerja, jaminan sosial, dan cuti melahirkan. Namun demikian, masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan, seperti belum tersedianya ruang laktasi dan tidak dicantumkannya cuti haid dalam kontrak kerja. Di sisi lain, Disnaker Kota Makassar telah menjalankan program dan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan, meskipun masih menghadapi tantangan dalam aspek pengawasan dan edukasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan komitmen perusahaan serta kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah dan sektor swasta dalam mewujudkan lingkungan kerja yang adil dan ramah gender.]]>
<![CDATA[ANALISIS SOSIAL BUDAYA TERHADAP KASUS PERCERAIAN DI KECAMATAN WONOMULYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR ]]>
<![CDATA[Sudirman, Muh.]]>;
<![CDATA[Suyitno, Imam]]>;
<![CDATA[Arifai, As'ad Andriawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Tomalebbi Volume 12, Nomor 1 (Maret 2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran norma sosial dan nilai budaya dalam membentuk perceraian di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dan untuk menganalisis nilai-nilai sosial budaya yang dapat membantu dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah perceraian di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Fokus utama penelitian ini mencakup norma sosial, nilai budaya, serta persepsi masyarakat terhadap perceraian. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik triangulasi untuk meningkatkan validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma sosial dan nilai budaya masih berperan signifikan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap perceraian. Meskipun perceraian merupakan hak hukum setiap individu, stigma sosial yang melekat sering kali menimbulkan tekanan bagi individu yang mengalaminya. Faktor ekonomi, pendidikan, dan perubahan nilai sosial akibat modernisasi juga ditemukan sebagai faktor utama yang berkontribusi pada tingkat perceraian. Selain itu, peran tokoh agama dan adat dalam menengahi konflik rumah tangga menjadi salah satu mekanisme untuk menekan angka perceraian. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah perceraian, termasuk edukasi pranikah, peningkatan literasi hukum keluarga, serta penguatan peran lembaga sosial dalam memberikan pendampingan bagi pasangan yang mengalami konflik rumah tangga.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERILAKU MASYARAKAT PESISIR TOPEJAWA TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[Muhajirin, Muhajirin]]>;
<![CDATA[Kasmawati, Andi]]>;
<![CDATA[Dahri, Irsyad]]>
<![CDATA[ Jurnal Tomalebbi Volume 12, Nomor 1 (Maret 2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) perilaku masyarakat pesisir Topejawa terhadap lingkungan hidup. (2) peran pemerintah dalam memenuhi lingkungan yang baik dan sehat terhadap masyarakat pesisir Topejawa. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perilaku masyarakat pesisir Topejawa masih sering membuang sampah pada area pesisir pantai Topejawa. Hal tersebut dipengaruhi karena kurangnya pengetahuan masyarakat terkait regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, adanya persepsi masyarakat yang menganggap bahwa laut dapat menelan sampah-sampah yang dibuang ke laut, serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk pembuangan sampah. Masyarakat pesisir Topejawa cenderung membuang sampah-sampah yang tidak memiliki nilai ekonomis ke laut. Selain itu, lunturnya kebudayaan masyarakat pesisir Topejawa juga berpengaruh terhadap kebiasaan membuang sampah di laut.. (2) Pemerintah desa Topejawa telah berupaya dalam memenuhi lingkungan yang baik dan sehat untuk masyarakat pesisir Topejawa. Program yang dijalankan seperti sosialisasi, pengadaan fasilitas tempat sampah dan jum’at bersih yang melibatkan peserta didik pada sebuah sekolah dasar yang ada di desa Topejawa. Namun, program-program yang dijalankan belum terlaksana secara efektif dan masih cenderung menggunakan paradigma lama (hasil akhir) dalam mengatasi problematika yang terjadi di desa Topejawa.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERDA NO. 2 TAHUN 2008 TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Awalia, Annisa Nurul]]>;
<![CDATA[Hanafi, Nurharsyah Khaer]]>;
<![CDATA[Agus, Andi Aco]]>
<![CDATA[ Jurnal Tomalebbi Volume 12, Nomor 1 (Maret 2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[1) The mechanism for implementing the Makassar City Government Policy on the Fulfillment of the Rights of Street Children consists of 2 coachings, namely Prevention and Follow-up Development. Prevention Coaching consists of: a. Data Collection, b. Monitoring, Control, and Supervision, c. Socialization and Campaigns and Further Coaching consist of: a. Protection and Control at Any Time, b. Temporary Shelter, c. Initial Approach, Disclosure, and Problem Understanding (Assessment), and d. Social Assistance and Referral 2) The impact of the Makassar City Government's policies in fulfilling the rights of street children, namely: The influence of the Social Servies development program for street children has not shown optimal results so that street children are still carrying out activities on the streets. 3) Obstacles of the Makassar City Government in Fulfilling the Rights of Street Children include: Lack of Facilities and Infrastructure, Lack of Human Resources, Inadequate Budget, No Regulatory Updates, and Lack of Awareness of Street Children's Families and the Community.]]>
<![CDATA[ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI PONDOK PESANTREN RIYADLUL BA’DIAH LUWU UTARA ]]>
<![CDATA[Alfadli, Veri]]>;
<![CDATA[Suyitno, Imam]]>;
<![CDATA[Wahyudi Gani, Andika]]>
<![CDATA[ Jurnal Tomalebbi Volume 12, Nomor 1 (Maret 2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study aims to determine: (1) how the understanding of the ranks of educators of the Riyadlul Ba'diah Islamic boarding school in North Luwu is regarding the law on child protection (2) how the implementation of the law on child protection in the rules of the Riyadlul Ba'diah Islamic boarding school in North Luwu. This type of research is a qualitative approach with a field study method involving interviews with the boarding school administrators and teachers or educators at the Riyadlul Ba'diah Islamic boarding school in North Luwu. Data analysis uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions related to the results of the study. The results of the study indicate that: (1) The understanding of the ranks of educators regarding the law on child protection (UU PA) at the Riyadlul Ba'diah Islamic boarding school is still limited and requires improvement. This limited understanding is caused by the lack of training, resources and government support. (2) in the rules of the Riyadlul Ba'diah Islamic boarding school, it does not meet the standards of child protection, with only 50% of the principles of child protection listed andonly a few educators understanding the rules. This study has implications in emphasizing the importance of understanding and implementing child protection laws in Islamic boarding schools.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI NILAI BELA NEGARA MELALUI UNIT KEGIATAN MAHASISWA(UKM) RESIMEN MAHASISWA(MENWA) WOLTER MONGISIDI SATUAN 702 UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Suyitno, Imam]]>;
<![CDATA[Hanafie, Nurharsya Khaer]]>;
<![CDATA[Nur Indah, Andi]]>
<![CDATA[ Jurnal Tomalebbi Volume 12, Nomor 1 (Maret 2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Implementation of National Defense Values in the Student Activity Unit (UKM) of the Wolter Mongisidi Student Regiment (MENWA) Unit 702, Makassar State University. Thesis. Pancasila and Citizenship Education Study Program. PPKn and Business Law Department, Faculty of Social Sciences and Law. Makassar State University. Supervised by Imam Suyitno and Nurharsya Khaer Hanafie. The purpose of this study was to determine 1) the implementation of national defense values in the student activity unit of the Wolter Mongisidi Student Regiment Unit 702, Makassar State University in terms of To find out how the aspects of the Implementation of national defense values are in terms of: A. Love for the homeland; a) Willing to Sacrifice a) Soul and Body Proud as Indonesians. B. Awareness of Nation and State; a) Participate in general elections b) Think, behave and do the best for the nation and state. C. Belief in Pancasila as the nation's ideology; a) Understand the values in Pancasila b) Practice the values of Pancasila in everyday life. D. Have the initial ability to defend the country; a) Like to exercise b) Always maintain their health. 2) Inhibiting factors for the implementation of national defense values in the student activity unit of the Wolter Mongisidi Student Regiment Unit 702, Makassar State University 1) The implementation of national defense values in the student activity unit of the Wolter Mongisidi Student Regiment Unit 702, Makassar State University consists of 4 indicators, namely: A. Love for the homeland; a) Willing to Sacrifice b) Soul and Body Proud to be Indonesian. B. Awareness of Nation and State; a) Participate in general elections b) Think, behave and do the best for the nation and state. C. Belief in Pancasila as the nation's ideology; a) Understand the values in Pancasila b) Practice the values of Pancasila in everyday life. D. Having initial national defense skills; a) Likes to exercise b) Always maintains his health 2) The inhibiting factor in implementing national defense values in the student activity unit of the Wolter Mongisidi Student Regiment Unit 702, Makassar State University is that time constraints greatly affect the effectiveness of training and the achievement of program goals in Menwa, considering the importance of balance between academic responsibilities and organizational activities. For this reason, more flexible and efficient time management is needed so that training programs can run more optimally without sacrificing quality and achieving organizational goals.]]>
<![CDATA[ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINDAK KEKERASAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Umar, Firman]]>;
<![CDATA[Agus, Andi Aco]]>;
<![CDATA[Haryuntika, Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Tomalebbi Volume 12, Nomor 1 (Maret 2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1)Faktor-faktor empiris yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan di lembaga pemasyarakatan kelas I Makassar (2) Alasan terjadinya tindak kekerasan di lembaga pemasyarakatan kelas I Makassar (3) Upaya pihak lembaga pemasyarakatan dalam menangani tindak kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan Kelas I Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan Dokumentasi. Dari hasil data yang di peroleh dalam penelitan ini menggunakan analisis data yaitu Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Verifikasi, Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Faktor-faktor yang memicu kekerasan di Lapas Kelas I makassar, karena adanya (a) Kelabihan Kapasitas atau Kepadatan penghuni Lapas, (b) Kesalah Pahaman,(c)Utang Piutang dan Penggunaan HP,(d) Rasa Dendam,(e) Pengaruh Kelompok atau geng di dalam lapas yang merasa berkuasa. (2) Alasan terjadinya tindak kekerasan di dalam lapas kelas I makassar yaitu (a) Karena adanya Pengaruh dari Teman dan Lingkungan Lapas (b) Karena Pengaruh Individu atau Internal narapidana. (3) Upaya yang dilakukan oleh pihak Lapas dalam menangani tindak kekerasan di dalam lapas Kelas I makassar yaitu (a) Mningkatkan pengawasan dan keamanan lapas, (b) Sosialisasi Nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan Keagamaan dalam Pembinaan Narapidana.]]>
<![CDATA[ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN ]]>
<![CDATA[Mustaring, Mustaring]]>;
<![CDATA[Herman, Herman]]>;
<![CDATA[Padli, Sul]]>
<![CDATA[ Jurnal Tomalebbi Volume 12, Nomor 1 (Maret 2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study aims to analyze two main things: (1) the consistency of the Constitutional Court in deciding cases as reflected in the Constitutional Court Decision Number 29/PUU-XXI/2023, Constitutional Court Decision Number 51/PUU-XXI/2023, Constitutional Court Decision Number 55/PUU-XXI/2023, and Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023. (2) the legal consequences arising from the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023.This study uses a normative legal method with a library research approach, which focuses on the study of the decisions of the Constitutional Court which are the objects of research. In addition, this study also examines various secondary legal sources such as books and scientific journals that are relevant to the topic. The results of the study show that: (1) The Constitutional Court rejected the application in Decisions Number 29, 51, and 55/PUU-XXI/2023 on the grounds that the case was part of an open legal policy. However, in Decision Number 90/PUU-XXI/2023, the Court granted part of the application on the grounds that there was an intolerable injustice, so that the principle of open legal policy was set aside. The difference in approach in these decisions reflects the inconsistency in the considerations of the Constitutional Court. (2) The legal consequences of Decision Number 90/PUU-XXI/2023 are final and binding, which requires a revision of the law by the DPR and the President as well as adjustments to regulations through the General Election Commission Regulation (PKPU). However, considering the principle of non-retroactivity in constitutional law and the complexity of the legislative process, this decision cannot be applied in the 2024 Election and will only apply in the 2029 Election.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar) ]]>
<![CDATA[Sudirman, Muh.]]>;
<![CDATA[Wahyudi Gani, Andika]]>;
<![CDATA[Asis, Nurul Asmi]]>
<![CDATA[ Jurnal Tomalebbi Volume 12, Nomor 1 (Maret 2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract: This research aims to determine (1) The implementation of the law for children who are victims of sexual violence in the Makassar City Women's Empowerment and Child Protection Service (2) The obstacles to the Women's Empowerment and Child Protection Service in efforts to legally protect children who are victims of sexual violence. To achieve this goal, researchers used data collection techniques through interviews. The research data that has been collected and obtained is then analyzed qualitatively to determine the implementation of legal protection and the obstacles faced by the Makassar City Women's Empowerment and Child Protection Service. The results of the research show that (1) Implementation of the application of the law by the Women's Empowerment and Child Protection Service shows that significant efforts have been made in providing protection and justice for children who are victims (2) The obstacles faced by the Makassar City Women's Empowerment and Child Protection Service have several obstacles. such as from the victims themselves, obstacles in the field and also the lack of socialization or education from law enforcement officials.Keybords: Legal Protection, Sexual Violence, Children, DP3A Abstak: Penelitian in bertujuan untuk mengetahui (1) Implementasi penerapan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar (2) Kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upaya perlindungan hukum pada anak korban kekerasan seksual. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Dari data penelitian yang telah dikumpulkan dan diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui Implementasi perlindungan hukum dan Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi Penerapan hukum oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa upaya yang signifikan dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak yang menjadi korban (2) Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota makassar memiliki beberapa kendala seperti dari korbannya sendiri,kendala di lapangan dan juga kurangnya sosialisasi atau edukasi dari apparat penegak hukum.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Anak, DP3A]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SAORAJA LAPINCENG DI DUDUN BULU DUA, DESA BALUSU, KECAMATAN BALUSU, KABUPATEN BARRU ]]>
<![CDATA[Rifdan, Rifdan]]>;
<![CDATA[Herman, Herman]]>;
<![CDATA[Nurdiana, Nurdiana]]>
<![CDATA[ Jurnal Tomalebbi Volume 12, Nomor 1 (Maret 2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah Desa dalam pelestarian cagar budaya Saoraja Lapinceng dan untuk mengetahui kendala apa yang mempengaruhi upaya pelestarian cagar budaya Saoraja Lapinceng. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data yaitu: wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Data yang diperoleh dari penelitian ini diolah menggunakan analisis data yaitu reduktsi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Upaya pemerintaha Desa Balusu melibatkan beberapa Langkah staregis, antara lain: (1) adanya inisiatif untuk melestarikan cagar budaya budaya, (2) pemberian motivasi kepada Masyarakat untuk berpartisipasi, (3) pelaksanaan pembinaan yang berkelanjutan, (4) pengambilan tanggung jawab dalam menjaga kelestarian cagar budaya. Meskipun demikian, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya.]]>
