cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh. Sudirman
Contact Email
muh.sudirman@unm.ac.id
Phone
+6281355035326
Journal Mail Official
tomalebbi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn dan Hukum FIS-H UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 23556439     EISSN : 29623685     DOI : https://doi.org/10.56680/jt.v12i4
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Tomalebbi merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan Hukum dengan fokus dan ruang lingkup kajian adalah pemikiran dan hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan Ilmu Hukum, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Ekonomi, Hukum Tata Negara, Perbandingan Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Ilmu Pendidikan, Teknologi pendidikan dan pemebelajaran, Manajemen Pendidikan, Media pembelajaran, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "volume ii, nomor 2, september 2015" : 12 Documents clear
PERSEPSI HAKIM TERHADAP PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL BAGI PERILAKU HAKIM (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR) ROSNAH RIDWAN; HERI TAHIR
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 2, September 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.874 KB) | DOI: 10.56680/jt.v2i2.1715

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pandangan Hakim terhadap pengawasan yang dilakukan Lembaga Komisi Yudisial, dan mengetahui pemahaman Hakim tentang keberadaan Lembaga Komisi Yudisial. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Hakim yang bekerja di Pengadilan Negeri Makassar, 24 Hakim Tetap. Adapun sampel dalam penelitan ini 5 orang Hakim Tetap. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisa data dilakukan dengan deskriptif kualitatif.Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Keberadaan Lembaga Komisi Yudisial dampak positifnya lebih besar pada kinerja hakim karena dengan itu hakim lebih berhati-hati dalam menjalankan profesionalismenya. (2) Lembaga Komisi Yudisial juga tidak lepas dari kesalahan karena dalam beberapa bentuk pengawasannya telah memasuki hak pengawasan yang dinaungi oleh Mahkamah Agung.KATA KUNCI: Persepsi Hakim, Pengawasan Komisi Yudisial
PERANAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PANGKEP ASRIANI .; LUKMAN ILHAM
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 2, September 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.122 KB) | DOI: 10.56680/jt.v2i2.1711

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Peranan hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep. (2) Kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam penanganan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep. (3) Upaya hakim dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep. Penelitian ini menggunakan metode bentuk deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan  jumlah hakim dalam lingkup  Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep yang berjumlah 9 orang hakim. Dalam penelitian ini tidak dilakukan penarikan sampel karena populasinya terjangkau. Pengumpulan data dilakukan melalui tekhnik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pangkajenne yaitu Hakim menasehati  dan memberikan ilmu pengetahuan berupa pemahaman kepada pihak yang ingin melakukan perceraian,sebelum melakukan persidangan.Terkadang hakim mengalami kendala-kendala dalam memberikan pemahaman atau memberikan nasehat didalam persidangan berupa pengarahan yang tidak bisa diterima bagi para pihak berperkara yang mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah atau yang sangat rendah. Sehinga upaya hakim dalam menanggapi terjadinya Perkara Perceraian itu beragam artinya memberikan tanggapan sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada atau melakukan suatu penyuluhan bersama instansi yang terkait yang tidak sebatas membahas tentang perceraian,tapi penyuluhan tentang meminimalisir terjadinya pernikahan di usia dini yang sering terjadi didalam masyarakat.KATA KUNCI: Hakim, Pengadilan Agama, Perkara Perceraian
STUDI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM WILAYAH HUKUM KANTOR KEPOLISIAN RESORT POLEWALI MANDAR ABDUL MAJID; . MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 2, September 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.489 KB) | DOI: 10.56680/jt.v2i2.1716

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika di Polewali Mandar. (2) Mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di Polewali Mandar. (3) Mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana desainnya menjelaskan penanganan penyalahgunaan narkotika di dalam wilayah hukum pada kepolisian resort Polewali Mandar. Populasi dalam penelitian ini adalah 7 orang pelaku penyalahgunaan narkotika yang ada di Polewali Mandar. Untuk mendapatkan informasi yang berimbang maka dianggap perlu menambahkan informan sebanyak 7 orang dari 20 anggota Unit Reserse Narkotika Kepolisian Resort Polewali Mandar. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika meliputi  pemakai, pengedar dan memberikan kepada orang lain untuk dikonsumsi serta penggunaan obat yang dilakukan secara terus menerus dan secara berlebihan yang dapat mengakibatkkan timbulnya rasa candu dan dapat merusak kesehatan. (2) Penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika yaitu berpengaruh pada beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, faktor rasa ingin tahu/coba-coba dan faktor lingkungan. (3) Hal-hal yang telah dilakukan dari pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan aparat penegak hukum (Polres Polewali Mandar) untuk menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yaitu Upaya preventif dan Upaya represif. Upaya preventif yaitu untuk mencegah penggunaan narkotika di masyarakat umum seperti penyuluhan, membangun kemitraan dengan masayarakat dan pemertaan jalur peredaran narkotika. Upaya refresif adalah upaya ini dimaksud sebagai tindakan bekerjanya sanksi pidana terhadap masyarakat berupa pelaksanaan penindakan terhadap para pelaku dan juga melakukan operasi penyergapan dan pemberantasan di tempat-tempat  kejadian perkara, penangkapan tersangka, proses penyelidikan, penyidikan selanjutnya melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan dan diajukan ke pengadilan untuk penegakan hukum atau memperberat hukuman.KATA KUNCI: Penyalahgunaan Narkotika
STUDI TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS PADA KANTOR POLRESTABES MAKASSAR) FITRIAH ARTINA; LUKMAN ILHAM
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 2, September 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.019 KB) | DOI: 10.56680/jt.v2i2.1707

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui motif pelaku geng motor dalam melakukan Tindak Pidana Pencurian di Kota Makassar, (2) Mengetahui upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh geng motor di Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, populasi dalam penelitian ini semua kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Geng Motor di Kota Makassar Tahun 2013 yang selesai ditangani di Kantor Polrestabes Makassar yakni berjumlah 13 kasus, penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel populasi yaitu sebanyak 13 kasus Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Geng Motor di Kota Makassar Tahun 2013 yang selesai ditangani di Kantor Polrestabes Makassar. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi yang selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik  analisis deskrptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Motif pelaku geng motor di Kota Makassar dalam melakukan tindak pidana pencurian yakni didorong oleh keinginan untuk mencari kesenangan dan popularitas, serta adanya perebutan posisi kepemimpinan dalam geng motor tersebut. (2) Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian  terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh geng motor di Kota Makassar yakni: (a) Upaya preventif atau pencegahan (1) Melalui penyuluhan terhadap anak-anak sekolah dengan mengirimkan perwakilan dari pihak kepolisian untuk menjadi pembina upacara di sekolah-sekolah yang ada di Kota Makassar secara bergantian, (2) Menyatukan persepsi dengan masyarakat, tokoh agama, toko pemuda, dan anggota TNI untuk sepakat melarang keras terhadap keberadaan geng motor di kota makassar berupa pemasangan spanduk yang dipasang di daerah rawan geng motor, (3) Melakukan patroli blok pada tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. (b) Upaya reprsif atau penindakan yang dilakukan oleh kepolisian polrestabes makassar terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh geng motor harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yakni dalam hal ini harus berdasar pada KUHP dan KUHAP.Kata Kunci : Tindak pidana, pencurian, geng motor
PERANAN MEDIA GAMBAR (VISUAL) DALAM MENINGKATKAN KONSENTRASI BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN PKn DI SMPN 1 SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA ANDI SRI WAHYU WANTI; HASNAWI HARIS
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 2, September 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.358 KB) | DOI: 10.56680/jt.v2i2.1712

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Peranan media gambar (visual) dalam meningkatkan konsentrasi belajar siswa  pada mata pelajaran PKn di SMPN 1 Sungguminasa kabupaten Gowa. (2) Faktor-faktor yang menghambat guru dalam menggunakan media visual pada pada mata pelajaran PKn di SMPN 1 sungguminasa kabupaten Gowa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, peranan media gambar (visual) dalam meningkatkan konsentrasi siswa, dan faktor- faktor yang menghambat guru dalam penggunaan media pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah Menegah Pertama Negeri 1 Sungguminasa Kabupaten Gowa.  Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan mengambil sampel sebanyak 121 peserta didik, dengan teknik sampel praporsi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, angket, wawancara, dan dokumen. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peranan media gambar (visual) dalam meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan dan Kewarganegaraan di sekolah Menegah Pertama Negeri 1 Sungguminas Kabupaten gowa, ialah (a) adanya penyebaran informasi secara meluas dan merata sesuai dengan yang direncanakan, (b) memudahkan guru dalam menyajikan atau menyampaikan materi yang akan disampaikan dan peserta didik lebih mudah menyerap materi yang disampaikan, (c) mampu menarik perhatian peserta didik sehinggah dapat tercapainya proses pembelajaran yang efektif, dan (d) merangsang pemikiran peserta didik untuk ikut memberikan tanggapan atau argument. (2) Faktor penghambat yang dialami guru dalam menggunakan media pembelajaran antara lain: (a) Faktor kurangnya dana, (b) Faktor waktu yang tersedia tidak cukup, (c) Faktor  kondisi peserta didik, (d) Kemampuan pendidik atau Guru dan, (e) Kendala Penggunaan Media pembelajaran .KATA KUNCI: Media gambar (visual), konsentrasi, mata pelajaran PKn
KAJIAN TENTANG KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENGURUSAN SERTIFIKAT TANAH WAKAF DI DESA DWI TIRO KECAMATAN BONTOTIRO KABUPATEN BULUKUMBA NINING ANGRIANI; FIRMAN MUIN
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 2, September 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.813 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf, dan (2) faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak penerima tanah wakaf yang diperuntukan untuk kepentingan umum yang berjumlah, 10 organisasi/yayasan penerima tanah wakaf dan 2 pihak pemerintah yaitu Kepala Desa dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Sampel penelitian menggunakan sampel populasi karena populasinya terjangkau. Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba tergolong rendah karena pengetahuan hukum pihak penerima tanah wakaf adalah 0%, pemahaman hukum pihak penerima tanah wakaf adalah 20%. Sikap hukum pihak penerima tanah wakaf adalah 40%, dan pola perilaku hukum pihak penerima tanah wakaf adalah 0%. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf Di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba yaitu (a) Faktor pengetahuan dan pemahaman hukum penerima tanah wakaf, (b) faktor ekonomi (c) faktor sosialisasi hukum, dan (d) waktu pembuatan sertifikat tanah wakaf.KATA KUNCI: Kesadaran Hukum, Sertifikat, dan Tanah Wakaf
STUDI TENTANG PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SMA NEGERI 11 MAKASSAR HUSNIA ARFAN; . MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 2, September 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.425 KB) | DOI: 10.56680/jt.v2i2.1708

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) gambaran tentang upaya yang dilakukan dalam peningkatan profesionalisme guru PKn di SMA Negeri 11 Makassar, (2) faktor-faktor yang mendukung peningkatan profesionalisme guru pendidikan kewarganegaraan di SMA Negeri 11 Makassar, dan (3) kendala-kendala yang dihadapi guru PKn dalam peningkatan profesionalismenya di SMA Negeri 11 Makassar. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru PKn SMA Negeri 11 Makassar yang berjumlah 4 orang. Dalam penelitian ini tidak dilakukan penarikan sampel karena populasinya terjangkau dengan menggunakan teknik sampel populasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan profesionalisme guru PKn SMA Negeri 11 Makassar yakni  peningkatan profesionalisme melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (MGMP PKn), melalui sertifikasi guru dalam jabatan dan PLPG serta peningkatan profesionalisme guru melalui  penguasaan ICT. (2) Faktor pendukung dalam peningkatan profesionalisme guru PKn terdiri dari dua faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yakni adanya kesadaran diri guru yang tinggi menuju kualitas profesionalisme dan minat guru dalam mengembangkan kompetensinya sedangkan faktor eksternal adanya fasilitas sarana dan prasarana seperti wifi dan komputer, kualifikasi akademik serta lamanya masa kerja guru PKn. (3) kendala-kendala yang dihadapi guru Pendidikan Kewarganegaraan adalah jadwal pelaksana Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (MGMP PKn) bertepatan dengan jadwal mengajar guru PKn dan penyediaan sarana LCD yang belum memadai.KATA KUNCI: Profesionalisme, Guru PKn
TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA ABORSI DI KOTA MAKASSAR DARSI .; HASNAWI HARIS
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 2, September 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.577 KB) | DOI: 10.56680/jt.v2i2.1713

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana aborsi di kota Makassar, dan (2) upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam mencegah terjadinya tindakan aborsi di Kota Makassar. Penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan pola desain deskriptif kualitatif, yang akan mengkaji atau mendeskripsikan secara mendalam dan kualitatif tentang tindak pidana aborsi di kota Makassar. Adapun yang menjadi  populasinya adalah dokumen data aborsi yang terjadi dalam wilayah kota Makassar dalam kurun waktu 2008-2014sebanyak 6 kasus, sedangkan metode penarikan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan pemilihan teknik dengan sengaja (purvosipe sampling) yaitu salah satu kasus yang terdapat dalam register tindak pidana aborsi yang ditangani hakim dalam lingkup Pengadilan Negeri Makassar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam kurun waktu tersebut berfluktuasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan aborsi disebabkan beberapa faktor yaitu internal dan eksternal di mana faktor internalnya adalah kurangnya pemahaman tentang agama dan kurangnya kesadaran diri mengenai tindakan aborsi yang jelas melanggar hukum sedangkan faktor eksternalnya adalah pengaruh lingkungan dan pergaulan, sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya tindak aborsi adalah dengan lebih menegakkan hukum sehingga menghadirkan efek jera bagi pelaku aborsi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang dapat mnyebabkan seseorang melakukan tindakan aborsi dapat bersumber dari dalam dirinya maupun adanya pengaruh dan paksaan dari luar dirinya Adapun upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan aborsi yaitu Upaya preventif yakni dengan cara mengadakan penyuluhan-penyuluhan yang berhubungan dengan bahaya melakukan aborsi, mengadakan seminar keaagaman dan upaya represif dengan cara memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan KUHP . Saran Pihak yang berwajib seharusnya memberikan sanksi dan hukuman yang setimpal terhadap pelaku aborsi untuk memberi  efek jera kepada si pelaku aborsi ataupun pihak-pihak yang terkait agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Peran serta orang tua dan masyarakat sangat dibutuhkan apabila mengetahui perbuatan tersebut kiranya segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib. KATA KUNCI: Tindak Pidana Aborsi
PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG TUNA DAKSA UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN (STUDI PANTI SOSIAL BINA DAKSA WIRAJAYA MAKASSAR) MUHAMMAD AMIN; . MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 2, September 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.876 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaturan hukum tentang pemenuhan hak-hak penyandang tuna daksa; (2) program bimbingan Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar dalam pemenuhan hak-hak penyandang Tuna Daksa untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan; (3) implementasi program Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar dalam pemenuhan hak-hak penyandang tuna daksa untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan jumlah populasi penelitian sebanyak 144 orang, dan sampel penelitian sebanyak  29 orang dengan menggunakan teknik random sampling. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, angket, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan hak-hak penyandang tuna daksa diatur dalam pasal 28 C ayat (1) dan 28 I ayat 2 UUD NRI 1945; UU No.19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang disabilitas) yang diatur pada Pasal 5 s.d Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14 s.d  Pasal 17, Pasal 19,  Pasal 21 s.d Pasal 30; UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang diatur pada Pasal 5 Pasal 6, Pasal 11 s.d Pasal 14; Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang diatur pada Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 s.d Pasal 15, Pasal 17 s.d Pasal 24, Pasal 26, Pasal 36, Pasal 41, Pasal 45, Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (2). (2).Program bimbingan Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar meliputi: (1) bimbingan fisik dan mental; 2) bimbingan sosial; (3) bimbingan keterampilan kerja; (4) bimbingan resosialiasi; (5) terminasi; dan (6) bimbingan lanjut. (3) Implementasi program bimbingan terlaksana dengan baik meliputi  bimbingan fisik dan mental diikuti oleh 29 respoden (100%), bimbingan sosial di ikuti  sebanyak 27 responden (81,81%), bimbingan keterampilan kerja di ikuti sebanyak 27 responden (81,81%), bimbingan resosialiasi diikuti sebanyak 6 responden (20.68%), terminasi dan bimbingan lanjut belum di ikuti oleh responden. Dalam pelaksanaan program bimbingan terdapat beberapa kendala yang di hadapi: (a) faktor penerimaan klien yang tidak bersamaan masuk; (b) faktor penyandang tuna daksa meliputi, latar belakang pendidikan, usia, dan derajat kecacatannya; (c) sarana dan prasarana berupa alat-alat praktek keterampilan yang perlu diperbaharui dan kondisi ruang yang perlu direnovasi. KATA KUNCI: Hak, Penyandang Tuna Daksa, Pendidikan, Pelatihan Keterampilan
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ASPEK SIKAP PADA MATA PELAJARAN PKn DI SMP NEGERI 24 BULUKUMBA FEBRIANI DWI SISKA; FIRMAN UMAR
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 2, September 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.293 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui model dan metode yang digunakan guru dalam pembelajaran aspek sikap pada mata pelajaran PKn di SMP Negeri 24 Bulukumba serta (2) mengetahui instrumen yang digunakan guru dalam melaksanakan penilaian pembelajaran aspek sikap pada mata pelajaran PKn di SMP Negeri 24 Bulukumba. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru PKn pada SMP Negeri 24 Bulukumba yang berjumlah 2 orang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel populasi karena jumlah objek yang dijadikan sampel adalah seluruh guru PKn pada SMP Negeri 24 Bulukumba. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran aspek sikap pada mata pelajaran PKn di SMP Negeri 24 Bulukumba berlangsung dengan baik, dengan menggunakan model discovery learning (penemuan) dan menggunakan metode ceramah, pemberian tugas, diskusi, dan tanya jawab yang dapat membangkitkan dan membentuk sikap peserta didik. Adapun instrumen penilaian yang digunakan guru dalam pembelajaran aspek sikap pada mata pelajaran PKn adalah penilaian dengan teknik observasi. Observasi sangat relevan untuk mengukur sikap peserta didik karena di dalam format observasi tersebut terdapat sejumlah indikator perilaku yang akan diamati dari peserta didik. Dimana indikator merupakan tanda-tanda yang dimunculkan oleh peserta didik, yang dapat diamati atau diobservasi oleh guru sebagai representasi dari sikap yang dinilai.KATA KUNCI: Pembelajaran, aspek sikap, mata pelajaran PKn

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 13, Nomor 3 (September 2026) Volume 13, Nomor 2 (Juni 2026) Volume 13, Nomor 1 (Maret 2026) Volume 12, Nomor 4 (Desember 2025) Volume 12, Nomor 3 (September 2025) Volume 12, Nomor 2 (Juli 2025) Volume 12, Nomor 2 (Juni 2025) Volume 12, Nomor 1 (Maret 2025) Volume 11, Nomor 4 (Desember 2024) Volume 11, Nomor 3 (September 2024) Volume 11, Nomor 2 (Juli 2024) Volume 11, Nomor 1 (Maret 2024) Volume 10, Nomor 4 (Desember 2023) Volume 10, Nomor3 (September 2023) Volume 10, Nomor 2 (Juli 2023) Volume 10, Nomor 1 (Maret 2023) Volume 9, Nomor 4 (Desember 2022) Volume 9 Nomor 3 September 2022 Volume 9 Nomor 2, Juni 2022 Volume 9 Nomor 1 Maret 2022 Vol 6, No 3 (2019): Volume 6 Nomor 3 September 2019 Vol 6, No 2 (2019): Volume 6 Nomor 2 Juni 2019 Vol 6, No 1 (2019): Volume 6 Nomor 1 Maret 2019 Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018 Volume V, Nomor 1, Maret 2018 Volume IV, Nomor 4, Desember 2017 Volume IV, Nomor 3, September 2017 Volume IV, Nomor 2, Juni 2017 Volume IV, Nomor 1, Maret 2017 Volume III, Nomor 4, Desember 2016 Volume III, Nomor 3, September 2016 Volume III, Nomor 2, Juni 2016 Volume III, Nomor 1, Maret 2016 Volume II, Nomor 3, Desember 2015 Volume II, Nomor 2, September 2015 Volume II, Nomor 1, Maret 2015 Volume 1, Nomor 3, Desember 2014 Volume 1, Nomor 2, September 2014 Volume 1, Nomor 1, Maret 2014 Volume 1, Nomor 1, Maret 2014 More Issue