Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN HUKUM TERHADAP DENDA PERSALINAN DI LUAR FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI DESA LABAE KECAMATAN CITTA KABUPATEN SOPPENG NISMASARI, IKA; SUYITNO, IMAM; HERI, RIRIN NURFAATHIRANY
Jurnal Tomalebbi Volume V, Nomor 1, Maret 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.391 KB)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Alasan pemilihan tempat bersalin oleh ibu di Desa Labae Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng, (2) Dasar hukum adanya pungutan denda terhadap persalinan di luar fasilitas pelayanan kesehatan di Desa Labae Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng.Â Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan mengambil 13 orang informan sebagaiÂ sumber data primer yang terdiri dari 3 dari pihak Tenaga Kesehatan dan 10 dari masyarakat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari perundang-undangan dan dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :(1) Alasan pemilihan tempat persalinan oleh ibu adalah pengetahuan ibu mengenai persalinan yang aman, biaya persalinan, dukungan keluarga, akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, dan usia ibu pada saat melahirkan. (2) Pungutan denda Terhadap Persalinan yang dilakukan di luar fasilitas pelayanan kesehatan tanpa dibantu oleh tenaga kesehatanÂ pada saat melahirkan merupakan pungutan liar dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Hal Tersebut dikarenakan tidak adanya jasa tindakan pelayanan maupun jasa sarana yang menjadi dasar adanya pembayaran kepada pihak Tenaga Kesehatan. Sedangkan biaya persalinan di luar fasilitas pelayanan kesehatan yang dibantu oleh tenaga kesehatan pada saat melahirkan termasuk pembayaran terhadap retribusi jasa umum. Biaya tersebut telah diatur dalamÂ pasal 7 Huruf FÂ Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum mengenai Tarif Pelayanan Persalinan bahwa tindakan di luar sarana 2 X biaya jasa sarana pada persalinan di dalam sarana.Â Kata Kunci: Persalinan, Denda, Fasilitas Pelayanan KesehatanÂ Â ABSTRACT: This study aims to find out: (1) Reasons for the choice of place of birth by mothers in Labae Village, Citta District, Soppeng District, (2) Legal basis for fines levied on delivery outside health care facilities in Labae Village, Citta District, Soppeng Regency. To achieve these objectives the researchers used data collection techniques through interviews, observation, and documentation by taking 13 informants as primary data sources consisting of 3 of the Health Personnel and 10 from the community. While secondary data is obtained from legislation and documents. Data analysis used in this qualitative research is data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that: (1) The reason for choosing a place of delivery by the mother is the knowledge of the mother regarding safe delivery, the cost of childbirth, family support, access to health care facilities, and the age of the mother during childbirth. (2) The collection of fines on childbirth which are carried out outside health care facilities without the assistance of health personnel during childbirth is illegal fees and does not have a clear legal basis. This is due to the absence of services and service facilities that are the basis for payment to the Health Personnel. While the cost of childbirth outside health care facilities that are assisted by health workers during childbirth includes payment of general service fees. The fee has been regulated in Article 7 Letter F of Soppeng Regency Local Regulation Number 13 of 2017 concerning Amendment to Soppeng Regency Local Regulation Number 4 of 2012 concerning Public Service Levy regarding the Service Tariff of Delivery that acts outside of means 2 X facility fees for labor in labor within means. Keywords: Childbirth, Fines, Health Care Facilities

FUNGSI PENGAWASAN DALAM KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR BUPATI KABUPATEN SOPPENG HUSNAYAINI, .; AGUS, ANDI ACO; RIFDAN, .
Jurnal Tomalebbi Volume V, Nomor 1, Maret 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (448.156 KB)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan yaitu: (1) untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng, (2) untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng, (3) untuk mengetahui hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dioleh dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengambil informan yaitu 11 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng Bagian Keuangan dan 2 orang Pegawai Inspektorat Kabupaten Soppeng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan pengawasan di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng Bagian Keuangan secara intern dilaksanakan oleh pimpinan langsung Bagian Keuangan dan secara ekstern dilaksanakan oleh inspektorat daerah Kabupaten Soppeng. Pengawasan yang dilaksanakan oleh pimpinan langsung meliputi pengawasan kedisiplinan, etika dan loyalitas kerja pegawai, sedangkan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat daerah Kabupaten Soppeng mencakup pengawasan atau pemeriksaan laporan keuangan daerah yang dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun, (2) Faktor penghambat pelaksanaan pengawasan di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng Bagian Keuangan yaitu adanya faktor internal yang berkaitan erat dengan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan langsung meliputi keterbatasan waktu, pegawai yang tidak disiplin karena pemberian sanksi yang kurang, selain itu, terdapat pula faktor eksternal yang berkaitan erat dengan pengawasan yang dilakukan oleh instansi dari luar Kantor Bupati Kabupaten Soppeng Bagian Keuangan yaitu inspektorat daerah Kabupaten Soppeng meliputi adanya ketidakseimbangan antara jumlah aparatur dengan beban kerja, terdapat kekurangan pada pelaksanaan pengawasan oleh inspektorat daerah serta kurangnya kerjasama antara Inspektorat Daerah dengan BPKP Kabupaten Soppeng dalam hal pengawasan laporan keuangan, (3) Hasil pengawasan di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng Bagian Keuangan oleh inspektorat daerah Kabupaten Soppeng dituangkan dalam sebuah Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang memuat laporan keuangan pemerintah daerah yang akan direview terlebih dahulu oleh inspektorat didampingi oleh BPKP kemudian diserahkan kepada BPK RI perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilakukan pemeriksaan LKPD, sedangkan hasil pengawasan oleh kepala bagian keuangan kantor Bupati Kabupaten Soppeng Bagian Keuangan yaitu masih ditemukan beberapa yang sering mangkir dari kewajibannya, maka konsekuensinya akan mendapat teguran lisan maupun teguran tertulis.Â Kata Kunci : Pengawasan, Kinerja Pegawai Â ABSTRACT: This research aims to: (1) to find out the implementation of supervision carried out in the District Office of Soppeng District, (2) to find out the inhibiting factors in the implementation of supervision in the Soppeng District Regent's Office, (3) to find out the results of the implementation of supervision carried out in the Office Soppeng District Regent. The data obtained from the research results were obtained by using qualitative descriptive analysis by taking informants, namely 11 civil servants (PNS) at the Soppeng District Regent's Office, Finance Department and 2 Soppeng District Inspectorate Staff. The results showed that: (1) The supervision of the Soppeng District Head Office of the Finance Department internally was carried out by the direct leadership of the Finance Department and externally carried out by the Soppeng District regional inspectorate. Supervision carried out by direct leaders includes disciplinary supervision, ethics and employee work loyalty, while supervision carried out by the Soppeng District regional inspectorate covers supervision or examination of regional financial reports carried out 4 (four) times a year, (2) inhibiting factors Soppeng District Regent's Office of Finance, namely the existence of internal factors that are closely related to the implementation of supervision carried out by direct leaders including time constraints, employees who are not disciplined because of the lack of sanctions, in addition, there are also external factors that are closely related to the supervision carried out by agencies from outside the Soppeng District Regent's Office of Finance, namely the Soppeng Regency regional inspectorate, includes an imbalance between the number of apparatus and workloads, there is a lack of supervision by the regional inspectorate and lack of work and between the Regional Inspectorate and the Soppeng District BPKP in terms of overseeing the financial statements, (3) The results of supervision at the Soppeng District Regent's Office The Finance Section of the Soppeng District inspectorate was set forth in an Oversight Report (LHP) which contained regional government financial reports to be reviewed first. formerly the inspectorate accompanied by BPKP was then handed over to the Republic of Indonesia Representative Office of the Republic of South Sulawesi to conduct LKPD inspections, while the results of supervision by the head of the finance division of the Soppeng District Regent's Office of Finance were that there were still some who were often absent from their obligations. written warning.Â Keywords: Supervision, Employee Performance

PENERAPAN SISTEM GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT) DALAM PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR SRI WAHYUNINGSIH; LUKMAN ILHAM; IRSYAD DAHRI
Jurnal Tomalebbi Volume V, Nomor 1, Maret 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.697 KB)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui,(1) Penerapan sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) dalam penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Makassar (2) Kendala penerapan sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Makassar. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif normatif dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan sistem gugatan sederhana telah berusaha memenuhi ketentuan tata cara penyelesaian gugatan sederhana sesuai dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 ditinjau dari aspek kriteria perkara dan prosedur tahapan beracara gugatan sederhana, namun belum cukup efektif dalam hal limitasi waktu penyelesaian dimana terdapat satu perkara yang melebihi batasan waktu penyelesaian yakni lebih dari 25 hari sejak sidang pertama. (2) Penerapan gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Makassar terdapat kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaannya (a) kendala internal tidak adanya peraturan yang jelas mengenai mekanisme eksekusi khususnya upaya paksa terhadap putusan-putusan gugatan sederhana, (b) kendala eksternal yaitu domisili tergugat yang pada blangko pendaftaran hanya berdasarkan keyakinan penggugat sehingga memunculkan kemungkinan tergugat telah pindah domisili dan berbeda yuridiksi hukum dengan penggugat dan masih kurangnya sosialisasi mengenai tata cara penyelesaian gugatan sederhana membuat pihak berperkara tidak paham mengenai alur proses penyelesaian perkara. Kata Kunci : Penerapan, Gugatan Sederhana, Wanprestasi, ABSTRACT: This study aims to determine, (1) Application of a Small Claim Court system in the settlement of a case of default in the Makassar District Court (2) Constraints in the application of a Small Claim Court in Settlement of Default Cases in the Makassar District Court. This type of research uses descriptive normative method with data collection techniques, namely through observation, interviews, documentation. From the results of the study indicate that (1) The application of a simple lawsuit system has attempted to fulfill the requirements for simple lawsuit settlement in accordance with PERMA Number 2 of 2015 in terms of Case criteria and procedure for the stages of a lawsuit are simple, but not effective enough in terms of limitation of the time of settlement where there is a case that exceeds the time limit for completion of more than 25 days from the first trial. (2) The application of a simple lawsuit in the settlement of a default case in the Makassar District Court has internal and external constraints in its implementation (a) internal constraints in the absence of clear regulations regarding the mechanism of execution, especially forced efforts against simple lawsuit, (b) external constraints, namely The defendant's domicile, whose registration is only based on the plaintiff's conviction, raises the possibility that the defendant has moved domicile and different legal jurisdictions with the plaintiff and the lack of socialization regarding the procedure for settling a simple lawsuit makes the litigant unaware of the process of settlement. Keywords: Application, Simple Suit, Default

PERAN ORANGTUA DALAM MENANAMKAN SIKAP DISIPLIN ANAK DI DESA KALIMPORO KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO NELI AMELIA GUNTUR; ANDI KASMAWATI; MUHAMMAD SUDIRMAN
Jurnal Tomalebbi Volume V, Nomor 1, Maret 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.898 KB)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Bentuk pendisiplinan anak yang dilakukan keluarga di Desa Kalimporo Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, (2) Faktor yang Pendukung dan Penghambat penanaman disiplin anak lingkungan keluarga di di Desa Kalimporo Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian analisis deskriptif. Focus penelitian yaitu bentuk pendisiplinan anak. Tahap kegiatan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap hasil laporan, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar pedoman wawancara, prosedur pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber sedangkan analisis data yang digunakan yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Orang tua tetap mengawasi anaknya baik dari segi waktu maupun perilaku, (2) Faktor Pendukung dan Penghambat dalam penanaman disiplin dibagi menjadi faktor yaitu kurangnya konsistensi orang tua dalam memberikan keteladanan dan karena kesibukan kerja. Kata Kunci: Peran Orang tua, Sikap Disiplin, Anak ABSTRACT: This study aims to describe: (1) Forms of child discipline carried out by families in Kalimporo Village, Bangkala Subdistrict, Jeneponto Regency, (2) Supporting and Inhibiting Factors for planting children's family environment discipline in Kalimporo Village, Bangkala District, Jeneponto District. This study uses a qualitative approach with the type of descriptive analysis research. Focus of research is the form of child discipline. The activity phase is the planning stage, the implementation phase, and the report results stage, the data sources used are primary and secondary data. The instrument used in this study is the interview guide sheet, the procedure of data collection, namely observation, interviews and documentation. Checking the validity of the data is technical triangulation and source triangulation while the data analysis used is explaining, describing, and describing according to the problem. The results show that (1) parents keep an eye on their children both in terms of time and behavior, (2) Supporting and Inhibiting Factors in planting discipline are divided into factors namely lack of consistency of parents in giving exemplary and because of work busyness. Keywords: Role of Parents, Discipline Attitude, Children

TRADISI MANGARU SUATU WARISAN BUDAYA MASYARAKAT NEPA-MEKAR KECAMATAN LAKUDO KABUPATEN BUTON TENGAH (TINJAUAN DALAM PERSPEKTIF NORMATIF) MUSTAFID MANAN SAILAN; FIRMAN UMAR; FIRMAN MUIN
Jurnal Tomalebbi Volume V, Nomor 1, Maret 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (57.431 KB)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap: 1) Eksistensi tradisi Mangaru pada masyarakat Nepa Mekar; 2) Tujuan dari tradisi Mangaru pada masyarakat Nepa Mekar; 3) Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Mangaru pada masyarakat Nepa Mekar Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah. Untuk tujuan tersebut peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengungkap: Eksistensi tradisi Mangaru pada masyarakat Nepa Mekar; tujuan dari tradisi Mangaru pada masyarakat Nepa Mekar; dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Mangaru pada masyarakat Nepa Mekar Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Eksistensi tradisi Mangaru pada masyarakat Nepa Mekar telah mengalami perubahan dan pergeseran sesuai dinamika perubahan dan pergeseran kebutuhan masyarakat, baik ditinjau dari segi pemainnya, dari segi pelaksanaan pertunjukkannya, maupun dari segi pakaian para pemainnya, serta dari segi cara penggunaan senjata tajam.2. Tujuan tradisi Mangarupada masyarakat Nepa Mekar, yakni:(a) sebagaiajang memilih orang-orang tua lelaki kesatria untuk menjadi pemimpin, pelindung, dan pengayom masyarakat;(b) sebagai ungkapan persembahan puji-pujian dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa;(c) sebagai ajang silaturrahim dan maaf-memaafkan setelah selesai menunaikan puasa Ramadhan sebulan lamanya; dan(d) sebagai ungkapan persembahan menyambut tamu kehormatan.3. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Mangaru pada masyarakat Nepa Mekar, yakni: nilai agama, nilai kesusilaan, nilai kesopanan, dan nilai hukum. Nilai tersebut terakumulasi dalam kesatuan utuh dalam setiap pertunjukkannya, sehingga keamanan, ketenteraman, dan kedamaian terjaga dengan baik, dan lebih penting tidak terjadi kekacauan serta konflik di dalam masyarakat dalam setiap pertunjukkannya. Kata Kunci: Tradisi Mangaru, Budaya ABSTRACT: This study aims to reveal: 1) The existence of the Mangaru tradition in the Nepa Mekar community; 2) The aim of the Mangaru tradition in the Nepa Mekar community; 3) The values contained in the Mangaru tradition in the Nepa Mekar community in the District of Lakudo, Central Buton Regency. For this purpose researchers use data collection techniques through documentation, observation, and interviews. The data that has been obtained from the research results is processed using qualitative analysis to reveal: The existence of the Mangaru tradition in the Nepa Mekar community; the purpose of the Mangaru tradition in the Nepa Mekar community; and the values contained in the Mangaru tradition in the Nepa Mekar community in the District of Lakudo, Central Buton Regency. The results showed that: 1. The existence of the Mangaru tradition in the Nepa Mekar community has undergone changes and shifts according to the dynamics of change and the shifting needs of the community, both in terms of the players, in terms of the performance of the performances, and in terms of the clothes of the players, and in terms of how to use them. sharp weapon. The goal of the Mangarupada tradition is the Nepa Mekar community, namely: (a) as well as choosing the parents of knighted men to be leaders, protectors, and guardians of the community, (b) as an expression of praise and thank God Almighty; (c ) as a place of silaturrahim and forgiveness after completing the fasting month of Ramadan; and (d) as an expression of offerings to welcome guests of honor. The values contained in the Mangaru tradition in the Nepa Mekar community are: religious values, moral values, courtesy values, and legal values. This value is accumulated in the whole unity in each show, so that security, peace and peace are well maintained, and more importantly there is no chaos and conflict within the community in every performance. Keywords: Mangaru Tradition, Culture

PERANAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM MENCEGAH PEREDARAN NARKOBA DI PAREPARE IKRAMULLA SYARIFUDDIN; . MUSTARING; ANDI KASMAWATI
Jurnal Tomalebbi Volume V, Nomor 1, Maret 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6.701 KB)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mencegah peredaran narkoba di kota Parepare (2) Apa yang menjadi hambatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal pelaksanaan pengawasan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan sumber data primer adalah 2 orang petugas bea cukai parepare yang bertugas dalam bagian intelijen dan data tambahan 3 orang dari penumpang kapal. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mencegah peredaran narkoba yaitu pada unit intelijen sebagai unit yang mengumpulkan dan menganalisis informasi-informasi kegiatan yang dianggap melangar . Menjalin kerja sama antar instansi terkait dalam hal kegiatan intelijen (2) Kendala yang dihadapi Bea dan Cukai Parepare antara lain kurang personil sehingga kurang maksimalnya kerja-kerja di bagian intelijen. Tidak adanya ala pendekteksi barang yang dapat meningkatkan kinerja petugas bea cukai dalam hal pengawasan barang yang masuk maupun keluar dari pelabuhan. Sulitnya penempatan informan dikarenakan untuk mendapatkan informasi pihak bea cukai harus menempatkan informan didaerah terduga pelaku berada. Kata Kunci : Peran dari bea cukai, Hambatan pelaksanaan ABSTRACT: This study aims to determine (1) the role of the Directorate General of Customs and Excise in preventing drug trafficking in the city of Parepare (2) What is the obstacle of the Directorate General of Customs and Excise in terms of conducting supervision. To achieve this goal the researcher uses data collection techniques through observation, interviews and documentation. With the primary data source, there are 2 parepare customs officers in charge of intelligence and additional data from 3 passengers. Data that has been obtained from the research results is processed using descriptive qualitative analysis techniques. The results of the study show that: (1) the role of the Directorate General of Customs and Excise in preventing drug trafficking is the intelligence unit as a unit that collects and analyzes activities information that is considered to be violating. Establish cooperation between relevant agencies in terms of intelligence activities (2) Constraints faced by Parepare Customs and Excise include lack of personnel so that the work is not optimal in the intelligence department. The absence of a style of item detection that can improve the performance of customs officials in terms of supervision of goods entering and leaving the port. The difficulty of placing informants due to obtaining information from the customs authorities must place the informant in the area where the alleged perpetrator is located. Keywords: The role of customs, barriers to implementation

PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JAMINAN KEBENDAAN (FIDUSIA) STUDI PADA KANTOR NOTARIS ELVIANI, S.H.,M.Kn KABUPATEN GOWA NOVIA ASMITA; FIRMAN MUIN; HERI TAHIR
Jurnal Tomalebbi Volume V, Nomor 1, Maret 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.56 KB)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 1) Peran notaris dalam pembuatan akta jaminan kebendaan (fidusia). 2) manfaat pemilikan akta jaminan kebendaan (fidusia) yang dibuat melalui notaris.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, wawancara serta dokumen. Sumber data yang digunakan adalah sumber data teoritis dan sumber data praktis.. Informan dalam penelitian ini adalah notaris dan 2 orang pegawainya. Analisis data yang digunakan adalah mendeskripsikan hal-hal berdasarkan hasil pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Peran notaris dalam pembuatan akta jaminan kebendaan (fidusia) dimana notaris Elviani sudah melakukan peranannya sebagai notaris sesuai dengan undang-undang nomor 2 tahun 2014 pasal 15 ayat (1) tentang jabatan notaris yang mengkhusus dalam menjamin kepastian tanggal pembuatan akta sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, menyimpan akta, memberi grosse pada akta , memberi salinan dan kutipan akta. 2. Manfaat pemilikan akta jaminan kebendaan (fidusia) yang dibuat melalui notaris sangatlah bermanfaat karena sudah terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM dan memiliki perlindungan hukum yang kuat. Kata Kunci: Notaris, Fidusia ABSTRACT: This study aims to find out, 1) The role of a notary in making a material guarantee certificate (fiduciary). 2) benefits of ownership of a material guarantee certificate (fiduciary) made through a notary. This research is qualitative research. Data collection techniques used are observation, interviews and documents. Sources of data used are theoretical data sources and practical data sources. The informants in this study were notaries and 2 employees. Data analysis used is describing things based on the results of data collection. The results showed that: 1. The role of the notary in making a material guarantee certificate (fiduciary) in which Elviani's notary had performed his role as a notary in accordance with law number 2 of 2014 article 15 paragraph (1) concerning the position of a notary who specialized in guaranteeing the date of manufacture the deed is in accordance with the existing provisions, save the deed, give a grosse to the deed, give a copy and quote the deed. 2. The benefits of possessing a material guarantee certificate (fiduciary) made through a notary are very useful because they are registered with the Ministry of Law and Human Rights and have strong legal protection. Keywords: Notary, Fiduciary

PELAKSANAAN PENILAIAN SIKAP SOSIAL MATA PELAJARAN PPKn BERDASARKAN KURIKULUM 2013 DI SMAN 13 MAKASSAR HERYANTO TASWIN; MANAN SAILAN; FIRMAN UMAR
Jurnal Tomalebbi Volume V, Nomor 1, Maret 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.125 KB)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan:(1) untuk mengetahui pelaksanaan penilaian sikap sosial oleh guru dalam mata pelajaran PPKn di SMAN 13 Makassar (2) untuk Mengetahui upaya yang dilakukan guru PPKn terhadap penilaian sikap sosial berdasarkan kurikulum 2013. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan dekriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakann dalam penelitian ini yakni observasi, wawancara serta dokumentasi. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada tiga orang informan yaitu tiga orang guru PPKn di SMAN 13 Makassar. Analisis data yang digunakan adalah menggunakan model interaktif ( interactive model analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) guru menggunakan penilaian dalam bentuk penugasan observasi dan pengamatan praktek (2) adapun kendala yang di hadapi oleh guru dalam pelaksanaan sikap sosial di antranya adalah guru kurang memahami penilaian dalam bentuk format penilaian yang mau di isi,dari segi waktu menyita banyak waktu,perencanaan yang rumit dan sulit menentukan kriteria penilaian kurangnya perhatian dari siswa terhadap tugas yang diberikan,sehingga penilaian sikap sosial belum maksimal. Kata Kunci: Penilaian Sikap Sosial ABSTRACT: This study aims: (1) to determine the implementation of social attitudes by teachers in PPKn subjects at SMAN 13 Makassar (2) to find out the efforts made by PPKn teachers on assessing social attitudes based on the 2013 curriculum. The research uses descriptive approach research qualitative. Data collection techniques used in this study are observation, interviews and documentation. In this study, interviews were conducted with three informants, namely three PPKn teachers at SMAN 13 Makassar. Data analysis used is using interactive models (interactive model analysis). The results showed that: (1) the teacher used assessment in the form of observations and observations of practice (2) as for the constraints faced by the teacher in implementing social attitudes in the queue, the teacher did not understand the assessment in the form of an assessment format that would be filled in terms of time takes a lot of time, complicated and difficult planning determines the criteria for assessing students' lack of attention to the assignment given, so that the assessment of social attitudes is not optimal. Keywords: Social Attitude Assessment

KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS SAMSAT KOTA MAKASSAR) A. FATIR LUKMAN; HERI TAHIR; . MUSTARING
Jurnal Tomalebbi Volume V, Nomor 1, Maret 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.451 KB)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuai (1) mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Makassar. (2) besaran capaian pajak kendaraan bermotor terhadap PAD kota Makassar. (3) kendala yang dihadapi dalam penerimaan pajak kendaraan bemotor di SAMSAT Kota Makassar, penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)Mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor telah berjalan sesui dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dan telah memenuhi semua unsur yang ada dalam UU No.5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan bermotor pada pasal 7 dan PP RI No. 60 tahun 2016 tentang Administrasi STNK/TNKB. (2) besaran capaian pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan asli daerah pada tahun 2013 sebesar 54% dari total realisasi pendapatan asli daerah. Tahun 2014 kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD sebesar 50 % dari total realisasi PAD kota Makassar. Tahun 2015 realisasi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD sebesar 49 % dari total realisai PAD kota Makassar. Tahun 2016 realisasi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD sebesar 47 % dari total PAD kota Makassar. Tahun 2017, realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar 33,93 % dari total PAD kota Makassar. (3) kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor oleh SAMSAT kota Makassar adalah masih kurangnya kesadarn masyarakat dalam membeyar pajak kendaraan, banyak masyarakat yang melakukan kredit motor sehingga lebih memprioritaskan membayar kredit kendaraan dari pada pajak kendaraannya sendiri, ketidak tahuan masyarakat tentang tempat-tempat pembayaran pajak kendaraan selain di kantor UPT SAMSAT dan terjadinya jual beli kendaraan yang sangat cepat dari dalam kota ke-luar kota. Kata Kunci: Pajak, Kendaraan Bermotor , Pendapatan Daerah ABSTRACT: This study aims to find out (1) the mechanism of taxation of motor vehicles on the SAMSAT of Makassar City. (2) the amount of motor vehicle tax achievements on the PAD of Makassar city. (3) the constraints faced in the motorized vehicle tax revenue in SAMSAT Makassar City, this study used a qualitative descriptive analysis method .. The results showed that: (1) the mechanism of tax collection of motorized vehicles has been running in accordance with the established Standard Operating Procedure and has been fulfilling all the elements contained in Law No.5 of 2015 concerning the implementation of the One-Stop Motorized Manunggal Administration System in article 7 and PP RI No. 60 of 2016 concerning Administration of STNK / TNKB. (2) the amount of motorized vehicle tax achievements on local revenue in 2013 amounted to 54% of the total realization of regional revenues. In 2014 the contribution of motor vehicle tax to PAD was 50% of the total realization of the Makassar PAD. In 2015 the realization of motorized vehicle tax on PAD amounted to 49% of the total realization of the PAD in the city of Makassar. In 2016 the realization of motor vehicle tax on PAD was 47% of the total PAD of Makassar city. In 2017, the realization of motor vehicle tax was 33.93% of the total PAD of Makassar city. (3) the obstacles faced in the collection of motor vehicle tax by SAMSAT Makassar city are still lack of awareness of the public in paying vehicle taxes, many people who do motorbike credit so that they prioritize paying vehicle loans rather than their own vehicle taxes, public ignorance about places payment of vehicle taxes other than in the office of the UPT SAMSAT and the occurrence of the sale and purchase of vehicles that are very fast from inside the city out of town. Keywords: Taxes, Motor Vehicles, Regional Revenues

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA TRANSPORTASI ONLINE DI KOTA MAKASSAR ( STUDI PENGGUNA JASA GRAB MOTOR (GRABBIKE) DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNM )” ELVIAN SUDIRMAN; ANDI ACO AGUS; NURHARSYA KHAER
Jurnal Tomalebbi Volume V, Nomor 1, Maret 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.343 KB)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan, (1) Untuk mengetahui bentuk perlindungan perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi online dipandang dari Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Makassar. (2) Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan bagi pengguna jasa transportasi online (GrabBike) di Kota Makassar. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu mahasiswa fakultas ilmu sosial jurusan PPKn berjumlah 2 orang, Sejarah berjumlah 2 orang, Administrasi Perkantoran berjumlah 2 orang, Administrasi Negara berjumlah 2 orang, Pendidikan Sosiologi berjumlah 2 orang. pengendara (driver) berjumlah 2 orang, staf dinas perhubungan berjumlah 2 orang, staf PT. Grab Indonesia Cab. Makassar berjumlah 1 orang dan dan 3 orang staf di fakultas ilmu sosial UNM. Sedangkan data sekunder yaitu perundang-undangan dan dokumen. Teknik pengumpulan data meliputi: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yaitu: (1) bentuk perlindungan hukum pihak grab khususnya pengendara GrabBike dalam memberikan rasa keamanan, kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi online pihak grab sendiri memberikan jaminan asuransi kepada para penggunanya selama dalam perjalanan menggunakan grab. (2) Upaya Dinas Perhubungan Kota Makassar mewujudkan perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi online bekerja sama dengan pihak kepolisan untuk menindak lanjuti para pelaku usaha seperti driver atau pengendara grabbike yang melakukan pelanggaran – pelanggaran lalu lintas atau bahkan melakukan hal – hal yang menyangkut keselamatan pengguna jasa trasportasi online maka akan diberikan sanksi bahkan hukuman penjara sesuai dengan perbuatannya. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengguna Jasa Transportasi Online ABSTRACT: This study aims, (1) To find out the form of legal protection for users of online transportation services seen from the Law 8 of 1999 concerning Consumer Protection in Makassar City. (2) To find out the government's efforts to achieve protection for users of online transportation services (GrabBike) in Makassar City. This type of research is descriptive and uses a qualitative approach. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data are 2 students of social science faculty majoring in PPKn, 2 people in History, 2 people in Office Administration, 2 people in State Administration, 2 people in Sociology Education. drivers (drivers) amounted to 2 people, transportation service staff numbered 2 people, staff PT. Grab Indonesia Cab. Makassar consists of 1 person and 3 staff in the UNM social science faculty. While secondary data are legislation and documents. Data collection techniques include: Observation, Interview and Documentation. Data analysis used in this qualitative research is data reduction, data presentation and conclusion drawing. Based on the results of the research, namely: (1) the form of legal protection for grabs, especially GrabBike riders in providing a sense of security, comfort and safety for service users. In order to provide legal protection for users of the online transportation service, the grab itself provides insurance to its users while on the road using grab. (2) Efforts of the Transportation Office of Makassar City to realize legal protection for users of online transportation services in collaboration with the police to follow up on business actors such as grabbike drivers or drivers who commit traffic violations or even do matters relating to the safety of service users Online transportation will be given sanctions and even prison sentences according to their actions. Keywords: Legal Protection, Users of Online Transportation Services

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA