cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Academica
Published by Universitas Tadulako
ISSN : 14113341     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal ilmiah Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako
Arjuna Subject : -
Articles 194 Documents
 9   10   11   12   13 
PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONCIBILTY (Studi Terhadap Hubungan Perusahaan, Pemerintah dan Masyarakat di sekitar Wilayah Tambang) YASIN NAHAR, YASIN NAHAR
Academica Vol 6, No 2 (2014): Academiva vol. 6 No. 2 Tahun 2014
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.565 KB)

Abstract

Corporate Social Responsibility atau yang diterjemahkan sebagai tanggungjawab sosial perusahaan merupakan bentuk dari kepedulian sosial dariperusahaan terhadap masyarakat. CSR dimaksudkan untuk menjalinhubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara perusahaan denganmasyarakat. Namun dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa CSRmenjadi salah satu pemicu kerenggangan hubungan antara JOB-PMTSdengan masyarakat, yang antara lain penyebabnya adalah: (1) Besaranjumlah CSR; (2) Sasaran CSR; (3) Bentuk atau jenis CSR; (4) Mekanismedistribusi CSR; (5) Lokasi distribusi CSR; dan (6) Tidak adanya regulasi CSRdari pemerintah kabupaten maupun provinsi
PERKAWINAN DAN PERTUKARAN BATAK TOBA (Sebuah Tinjauan Strukturalisme Antropologi) Rismawati, Rismawati
Academica Vol 3, No 2 (2011)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.338 KB)

Abstract

Berbicara masalah perkawinan di kalangan Orang Batak sangatmenarik. Sangat menariknya karena budaya Batak ternyata memilikicara-cara unik yang membedakannya dengan kebudayaan lain.Sebagaimana diketahui bahwa struktur sosial orang Batak Tobaterdapat tiga unsur didasarkan kepada garis keturunan dan sistemperkawinan. Dasar hubungan hulahula dengan boru adalahperkawinan, dalam peristiwa tersebut selalu terlibat tiga unsur yaknihulahula, boru dan dongan tubu. Ketiga unsur tersebut dinamakandalihan na tolu. Ketiganya saling terikat dan saling membutuhkan.Orang Batak melambangkan alat memasak makanan dalihan yangtiga batunya sebagai lambang struktur sosial mereka.Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa sistem pertukaran didalam perkawinan orang Batak Toba adalah dengan cara tidaklangsung, dimana kedudukan memberi perempuan lebih tinggi daripenerima perempuan. Artinya, mendapat reciprocity yang tidakseimbang. Karena itu prinsip perkawinan pada masyarakat Batak(Toba) adalah conubium asymetris cross cousin connubium.,dengan ciri-ciri: eksogam, tidak boleh saling tukar menukarperempuan.Kata Kunci : Perkawinan dan Pertukaran
OTONOMI DAERAH DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Abdul Hamid, Abdul
Academica Vol 3, No 1 (2011)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (66.575 KB)

Abstract

Pemberian otonomi kepada pemerintah kabupaten dan kotadiharapkan dapat menjadi lebih responsif dalam menanggapi berbagaimasalah yang berkembang di daerah sehingga program-programpembangunan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi lebihefektif.Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting adalahpelayanan publik. Pemerintah daerah melalui konsep otonomi daerahmemiliki kewenangan besar dalam menetapkan kebijakan termasukkebijakan dalam pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan situasidan kondisi daerahnya masing-masing. Tuntutan perubahan dan kebutuhanmasyarakat yang makin berkembang telah mengubah defenisi dan orientasikualitas. Kualitas pelayanan bukan lagi ditentukan oleh pemerintah tetapioleh masyarakat, yang dalam terminologi ekonomi/bisnis disebut sebagaipelanggan. Dengan demikian, penilaian tentang kualitas pelayanan bukanberdasarkan pengakuan dari yang memberi pelayanan, tetapi diberikan olehlangganan atau pihak yang menerima pelayanan. Kualitas pelayanan jugatidak hanya mengacu pada kualitas produk, tetapi juga menekankan padaproses penyelenggaraan atau pendistribusian layanan itu sendiri hingga ketangan masyarakat sebagai konsumer, terutama dari segi keadilan. Aspekkeadilan dalam perspektif pemerintahan untuk pelayanan publik adalah halyang sangat penting. Sehingga aspek-aspek ketepatan, kecepatan,kemudahan, dapat menjadi alat untuk mengukur kualitas pelayanan.Kata Kunci: Otonomi Daerah dan pelayananPublik
PERENCANAAN KEUANGAN KOMUNITAS MISKIN DI PERKAMPUNGAN VATUTELA Masdar, Rahma; Zaiful, Zaiful
Academica Vol 3, No 1 (2011)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (75.084 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendaptkan gambaran tentangperencanaan ekonomi rumah tangga komunitas miskin yang ada diperkampungan Vatutela. Metode penelitian yang digunakan adalahmetode penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah dataprimer dan sekunder dan dianalis dengan teknik analisis Deskriptif.Hasil penelitian menunjukan bahwa masih Rendahnya pendapatankeluarga, sehingga prioritas belanja masih terbatas pada kebutuhanpokok. Belum ada perencanaan ekonomi rumah tangga hal iniditandai ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhanpokok keluarga, atau keluarga berhutang ke pihak luar untukmemenuhi kebutuhan pokok tersebut; Dari 30 keluarga, hanya 11keluarga yang pernah menabung, itupun kalau ada sisa dari belanjakonsumsinya; Dari 11 keluarga yang menabung itupun sifattabungannya pada hal-hal yang sifatnya konsumtif.Kata Kunci: Perencanaan, Rumah Tangga dan Kemiskinan
KONTESTASI KEKUASAAN DALAM PENGELOLAAN SDA Zainuddin, Sulthan
Academica Vol 2, No 2 (2010)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (110.199 KB)

Abstract

Sejak tahun 1998 hingga pertengahan 2009, ratusan kali kejadian bencana di Indonesia dengan memakan korban jiwa yang tidak sedikit serta kerugian ratusan milyaran rupiah, dimana 85% dari bencana tersebut merupakan bencana banjir dan longsor yang diakibatkan kerusakan hutan, seperti bencana banjir dan tanah longsor di Banjarnegara Jawa Tengah, Jember Jawa Timur, Ciwiday dan perbukitan Waringin Bandung,banjir di Citarum Karawang Jawa Barat, Panajam Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Kutacane Nanggroe Aceh Darussalam, DKI Jakarta dan yang terakhir Banjir bandang yang menyapu Wasior di Teluk Windoma Kabupaten Papua Barat pada tanggal 4 Oktober 2010.Munculnya berbagai bencana tersebut di atas tidak dapat dilihat sebagai fenomena alam semata, tapi sangat terkait dengan ulah “kekuatan tangan manusia” (Hempel, 1996; Panayotou 1993; Bank Dunia, 2001; Adiwibowo, 2005; Dharmawan, 2007). Studi-studi ekologi dan ilmu lingkungan telah membuktikan dengan kuat bahwa longsor dan banjir semata-mata adalahakibat eksploitasi berlebihan terhadap alam di luar batas kemampuannya.Kata Kunci : Kontestasi, Kekuasaan dan SDA
TINJAUAN KRITIS KONSEP DAN IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA Djaelangkara, Rizali
Academica Vol 2, No 1 (2010)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.486 KB)

Abstract

Isu Pelayanan Publik merupakan Isu Strategis dalam tata KelolaPemerintahan yang baik, karena Pelayanan Publik mencakup hubunganfundamental antara warga negara dengan Negara (Pemerintah) sebagaibentuk komitmen bersama antar pihak yang memerintah dan pihakdiperintah untuk membangun suatu negara, sehingga salah satu halpenting seharusnya menjadi indikator untuk mengukur keberhasilanpelayanan publik adalah persamaan/Kesetaraan Hak danTanggungjawab para aktor. Lokus dan Fokus Pelayanan Publik cenderungmenjadi dilema antara Negara dan Swasta hal ini dimungkinkan karenalingkup kepelayanan publik berada pada garis kontinum Private Good danPublic Good yang menghasilkan Aktor Negara dan Aktor Swasta,Pelayanan bersifat Primer, Sekunder dan Swasta. Implementasi danPerwujudan Pelayanan Publik yang Prima pada institusi negara sangatditentukan oleh Budaya Organisasi,, Sifat Monopolistik, serta sensitivitasSistem Perencanaan dan suksesi Politik terhadap Pelayanan Publik. Untukmewewujudkan Pelayanan Publik yang Prima, terdapat empat Level EntryPoint Strategi yang dapat dilakukan yakni: Level System, Level Jaringan,Level Institusi dan Level MasyarakatKata Kunci : Pelayanan Publik, Peran Negara dan Swasta
PENGEMBANGAN MODEL PERENCANAAN KOMUNIKASI ANTAR ETNIK SEBAGAI SOLUSI ATAS MENGUATNYA KESADARAN ETNOSENTRISME Pattah, Abd. Kadir
Academica Vol 6, No 1 (2014)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (92.455 KB)

Abstract

Penelitian ini secara spesifik mengalisis tentang fenomena menguatnya kesadaran etnosentrisme di kalangan komunitas etnis (Bugis dan Kaili) di Kota Palu dengan menawarkan model solusi anternatif melalui perspektif komunikasi antaretnis. Kajian ini mencoba mengungkap beberapa hal yang dipandang penting diantaranya; (1) gambaran luas tentang dinamika hubungan antaretnis Bugis  Kaili di masa lalu hingga masa kini; (2) faktor  faktor pemicu  menguatnya semangat etnosentrisme yang pada titik klimaksnya menjelma dalam bentuk konflik sosial antaetnis.  Kajian ilmiah dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: (1) melakukan observasi lapangan yaitu pengamatan langsung tentang dinamika hubungan antaretnis Bugi  Kaili di lokasi penelitian; (2) melakukan pertemuan dalam bentuk Focused Group Discussion (FGD) dengan berbagai pihak terkait dengan melibatkan unsur-unsur; masyarakat dari etnis Bugis dan Kaili, Camat Palu Barat, Lurah se- Kecamatan Palu Barat, Danramil, Kapolsek Palu Barat serta Pemuda Bugis dan Kaili; (3) melakukan wawancara mendalam atas beberapa isu yang memerlukan pendalaman informasi kepada beberapa tokoh masyarakat etnis Bugis dan Kaili. Ketiga tahapan tersebut dilakukan dalam rangka mengungkap kompleksitas problem hubungan antaretnis Bugis dan Kaili secara dalam dan komprehensif.
KONSEPSI NEGARA DEMOKRASI YANG BERDASARKAN HUKUM Awaluddin, Aaluddin
Academica Vol 2, No 1 (2010)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (45.792 KB)

Abstract

Dalam mewujudkan system demokrasi yang baik, maka perlu dituangkankedalam kaidah hukum dalam suatu system pemerintahan. Dalam suatunegara demokrasi harus dikedepankan adanya persamaan dalam hukum,yang mencerminkan ketaatan akan hukum yang ada. Dengan demikianprinsip rule of law harus dijalankan oleh segenap warga negara tanpamembedakan latar belakang.Kata Kunci: Negara, demokrasi dan hukum
HUBUNGAN ANTARA PENERIMAAN DAN PEMAHAMAN INFORMASI KB DALAM PENGENDALIAN KELAHIRAN KELUARGA NELAYAN PESISIR KECAMATAN BANAWA KABUPATEN DONGGALA Herawati, Febri
Academica Vol 6, No 1 (2014)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.063 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan Di Kabupaten Donggala, dengan lokasi penelitian di KecamatanBanawa dengan sasaran masyarakat nelayan dan anggota bhayangkari. Data dalampenelitian didapatkan melalui data triangulasi, bersumber dari koesioner, observasi dandokumentasi, serta wawancara mendalam. Informan yang dipilih sebanyak 5 orang dan 160orang responden, metode pemilihan responden dengan metode acak, dan metode pemilihaninforman secara random sampling. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitiandeskriptif dengan analisis kualitatif dengan menggunakan tabulasi silang sebagai daya dukunginterpretasi analisis. Hasil penelitian menjelaskan, Belum berhasilnya penerimaan informasiKB dalam meningkatkan pemahaman ber KB keluarga nelayan terkait dengan rendahnyakualitas komunikator dalam proses penyampaian informasi KB, belum terprogramnyapenyajian informasi KB dengan baik dan minimnya penggunaan media komunikasi dalamproses penerimaan informasi, serta isi pesan yang disampaikan hanya sekedar memenuhipertanggungnjawaban proyek, bukan berdasarkan kebutuhan. Dampak dari tidak adanyahubungan penerimaan informasi KB terhadap pemahaman KB pada keluarga nelayanmenyebabkan prilaku ber KB menjadi prilaku KB pasif.Keyword : Penerimaan, Pemahaman, Perilaku.
BIROKRASI LOKAL DALAM TANTANGAN AKSELERASI PEMBANGUNAN SULAWESI TENGAH Alamsyah, Muhammad Nur
Academica Vol 1, No 2 (2009)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (75.839 KB)

Abstract

Birokrasi adalah alat negara yang diciptakan untuk dapatmenjalankan fungsi-fungsi pelayanan yang diletakkan oleh legitimasiyang diberikan oleh rakyat. Perubahan sistem yang merupakansebuah akselerasi terhadap perubahan yang berlangsung dalamsirkulasi kepentingan elit yang ada, seharusnya dapat menciptakaniklim baru dalam mekanisme kerja yang harus diselesaikan olehsebuah pengorganisasian.Peran birokrasi pemerintah adalah menjalankan kebijakan politikyang telah ditetapkan oleh makanisme politik yang berlangsung danmenungkannya sebagai wujud prestasi dalam mencapai tujuan yangdiinginkan dan dicita-citakan oleh masyarakat bangsa. Pembangunanbagi sebuah negara adalah wujud kongkrit yang merupakan bentukevaluasi secara komprehensif atas kehidupan masyarakat dalamsuasana yang adil, makmu dan sejahtera sebagaimana tujuan utamapembentukan negara.Ukuran riil akan keberhasilan birokrasi Indonesia dalammengakselerasi perubahan hingga pada level local adalah tercapainyatujuan negara yang dikonstruksi dalam bentuk pembangunan daerahyang ditetapkan melalui rencana pembangunan daerah sesuaimekanisme yang ada. Dengan demikian kegagalan dalammengimplementasikan rencan dan tujuan pembangunan daerahadalah kegagalan dalam pengabdian yang diamanahkan masyarakatdaerah kepada mekanisme birokrasi yang ada.Kata Kunci : Birokrasi, Pelayanan, Pembangunan

Page 11 of 20 | Total Record : 194

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2009 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2014): Academiva vol. 6 No. 2 Tahun 2014 Vol 6, No 1 (2014) Vol 6, No 1 (2014) Vol 5, No 2 (2013) Vol 5, No 2 (2013) Vol 5, No 1 (2013) Vol 5, No 1 (2013) Vol 4, No 1 (2012) Vol 4, No 1 (2012) Vol 3, No 2 (2011) Vol 3, No 2 (2011) Vol 3, No 1 (2011) Vol 3, No 1 (2011) Vol 2, No 2 (2010) Vol 2, No 2 (2010) Vol 2, No 1 (2010) Vol 2, No 1 (2010) Vol 1, No 2 (2009) Vol 1, No 2 (2009) Vol 1, No 1 (2009) Vol 1, No 1 (2009) More Issue