cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Academica
Published by Universitas Tadulako
ISSN : 14113341     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal ilmiah Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako
Arjuna Subject : -
Articles 194 Documents
 11   12   13   14   15 
PELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDs) SEBAGAI PENGGERAK POTENSI EKONOMI DESA DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DIKABUPATEN DONGGALA Sayutri, Muhammad
Academica Vol 3, No 2 (2011)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (80.607 KB)

Abstract

Merujuk pada UU No.32/2004 khususnya Pasal 213 dan Pasal 214,masyarakat desa dapat diberdayakan secara optimal. Untuk tujuantersebut diperlukan pejabaran kebijakan melalui Perda dan Perdes kearah terbentuknya lembaga desa yang secara struktural dan sosialdesa dapat diberdayakan secara tepat. Sehubungan dengan haltersebut, kegiatan ini akan melakukan kajian potensi desa dalamaspek ekonomi, otonomi desa, kelembagaan, dan partisipasimasyarakat guna menjabarkan amanah UU No.32/2004 tersebutmelalui pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDs). Hasilkegiatan ini diharapkan menjadi salah satu Model StrategisPengentasan Kemiskinan melalui pendekatan kelembagaan.Kata Kunci : Pemberdayaan, BUMDes
PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI DALAM OTONOMI DAERAH (Kajian Pelimpahan Kewenangan Delegatif Bupati Kepada Camat di Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah) Mardani, Mohammad Iskandar
Academica Vol 3, No 1 (2011)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (93.1 KB)

Abstract

Pelaksanaan konsep otonomi daerah dengan memberikan kewenangan khusus dan kemandirian kepada daerah melahirkan dinamisasi dalam ranah penyelenggaraan pemerintah daerah itu sendiri, termasuk perubahan fungsi, kewenangan dan kedudukan camat maupun kecamatan. Implementasi otonomi daerah menggeser posisi Kecamatan dari “wilayah jabatan” menjadi “lingkup kerja” inklud dalam unit perangkat daerah otonom. Perubahan ini memberikan pengaruh kepada kewenangan camat dan kecamatan dalam memberikan pelayanan publik. Kreasi dan inovatif Camat dan Kecamatan dalam menata wilayahnya menjadi pasif, hanya menunggu injeksi maupun insentif pemerintah daerah (Kabupaten/Kota). Untuk memberikan peran ujung tombak pelayanan masyarakat, camat maupun kecamatan sebagai bagian dari lingkup kerja perangkat daerah harusnya diberdayakan kembali dengan memberikan pelimpahan sebagian kewenangan daerah (Bupati/Walikota) sesuai yang dibebankan oleh Undang-undang.Kata Kunci : Pelimpahan, otonomi dan Kewenangan Bupati
QUO ANNIMA DAN QUOVADISKEBIJAKAN PENANGANAN KONFLIK DI INDONESIA Djaelangkara, Rizali
Academica Vol 2, No 2 (2010)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (111.971 KB)

Abstract

Indonesia merupakan negara terdiri dari beragam suku bangsa,agama dan budaya menuju proses Indonesia yang utuh, di manadalam proses tersebut berdasarkan sejarah perjuangan, pembentukandan pembangunan bangsa Indonesia, potensi konflik selalu ada, baikyang bersifat laten maupun berwujud, baik yang bersifat vertikalmaupun horizontal. Ancaman potensi konflik tersebut bukan sesuatubahaya yang signifikan jika dalam penanganannya terlembagakandalam kerangka kebijakan yang lebih tinggi yang dapat menjadipayung bagi kerangka kebijakan dan operasional di bawahnya bagisemua sektor, tingkatan Pemerintah dan pemangku kepentinganyang terkait. Selama ini, cara penanganan Bencana Konflik Sosial,masih berpijak pada paradigma sentralistik dan represif (kuratif)dan disamakan dengan cara penangan bencana alam, pada halkonflik memiliki perbedaan karakteristik yang signifikan denganbencana alam. Untuk itu sangat urgen dibuatnya regulasi setingkatundang-undang yang khusus menangani bencana konflik sosial.Kata Kunci: Bencana, Konflik Sosial
KONSEP DAN APLIKASI PUBLIC RELATIONS POLITIK PADA KONTESTASI POLITIK DI ERA DEMOKRASI (Pemilihan Langsung) Lampe, Ilyas
Academica Vol 2, No 2 (2010)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.18 KB)

Abstract

Sistem politik yang semakin demokratis di Indonesiayang ditandai dengan pelaksanaan pemilu legislative, pemilihanpresiden dan pemilukada secara langsung dengan melibatkan seluruhrakyat, telah menyebabkan popularitas seseorang atau partai politikmenjadi hal yang mutlak dalam setiap kontestasi. Membangun citrapositif seorang calon legislative, calon presiden, calon gubernur,bupati dan walikota memerlukan strategi komunikasi politik yangtepat. Salah satu konsep dan praktek komunikasi politik yang akhirakhirini berkembang dalam usaha membangun citra positifmenghadapi kontestasi politik adalah Public Relations Politik.Konsep ini didasarkan pada asumsi bahwa citra positif dapatdibangun dengan komunikasi timbal balik (two ways trafficcommunication). Karenanya dimensi hubungan atau konteks(context) komunikasi menjadi menonjol dibandingkan dengandimensi isi (content) pesan kolaporan munikasi sebagaimana dalampraktek kampanye dan iklan politik yang proses komunikasinyaberjalan satu arah.Kata Kunci: Public Relations, PR Politik, Opini Publik dan PolitikPraktis
REPRESENTASI KEKUASAAN DALAM WACANA POLITIK (KAJIAN ETNOGRAFI KOMUNIKASI) Nur, Yunidar
Academica Vol 2, No 1 (2010)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (63.397 KB)

Abstract

Analisis wacana (discource analysis) mengenai representasi kekuasaananggota DPRD dalam menjalankan peran dan fungsi politiknya,merupakan sebuah konteks wacana politik yang proses interaksinya tidakterlepas dari penggunaan jenis-jenis kekuasaan. Wujud kekuasaan akantampak dari satuan dasar wacana politiknya, yakni tindak tutur. Tindaktutur yang digunakan dalam wacana politik untuk merepresentasikankekuasaan dapat berbentuk direktif, ekspresif, komisif, atau deklaratif. Daritindak tutur tersebut akan teridentifikasi jenis-jenis kekuasaan, seperti;kekuasaan paksaan (coecive power), kekuasaan absah (legitimate power),kekuasaan hadiah (reward power), dan kekuasaan keahlian (expert power),melalui strategi dan pola percakapan yang khas digunakan. Selain itu,fungsi kekuasan melalui perspektif struktural-fungsional dalam fungsisuportif, fungsi prefentif, dan fungsi korektif di dalam konteks ini juga akanterlihat dengan jelas. Studi ini akan mengamati dengan cermat tigakomponen tutur yang digunakan untuk merepresentasikan kekuasan dalamwacana politik, yaitu; (1) partisipan, (2) tujuan tutur, dan (3) topik tuturan.Kata Kunci: Representasi – Kekuasaan – Wacana Politik
PERAN ADMINISTRATOR PUBLIK DALAM FORMULASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (ANALISIS KURIKULUM 2013) Aripin, Sofjan; Daud, Muhammad
Academica Vol 6, No 1 (2014)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.962 KB)

Abstract

Administrator sebagai perumus dan implementator kebijakan memegang peranan penting dalam pencapain tujuan Negara yang akan terimplementasikan dalam setiap program nyata yang akan dirasakan oleh masyarakat, dengan tujuan utama masyarakat sejahtera. Formulasi merupakan langkah awal dan menjadikan pedoman bagi para administrator dalam menjalankan setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakannya. Kebijakan kurikulum 2013 merupakan salah satu langkah pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka mengimplementasikan kebijakan ini. Implementasi kebijakan kurikulum 2013 yang diimplementasikan pada pertengahan tahun 2013, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, mempunyai peranan penting dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Permasalahan yang timbul dan menjadi isu public tidak mencerminkan akan filosofi yang terkandung dalam semangat kurikulum 2013 yang secara normative sangat mendukung terhadap perubahan paradigma pemikiran kependidikan yang berpangkal pada perubahan mind set tenaga kependidikan maupun anak didik. Hasil yang diharapkan dengan kebijakan kurikulum ini, pemerintah, pendidik, anak didik dan stakeholdesr dapat bersinergi untuk terciptanya kualitas pendidikan dan berkarakter ke Indonesiaan.
URGENSI PENATAAN LEMBAGA KEPRESIDENAN Bakri, Rahmat
Academica Vol 2, No 1 (2010)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.035 KB)

Abstract

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pada hakikatnyamerupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat dalam proses penentuankepemimpinan nasional. Meski demikian, pilihan atas sistem pemilihanlangsung yang dianut UUD 1945 hasil amandemen, dalam tataran praktissenantiasa memerlukan penyempurnaan. Salah satu di antaranya adalahpenataan lembaga kepresidenan untuk menghindari terjadinya grey areadalam relasi antara Presiden dan Wakil Presiden.Kata Kunci: Lembaga Kepresidenan
ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN KINERJA BAGIAN SEKRETARIAT PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGGAI Halim, Rahmawati
Academica Vol 6, No 1 (2014)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (135.838 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Strategi Peningkatan Kinerja BagianSekretariat Pada Dinas Dikpora Kabupaten Banggai. Metode penelitian yang digunakandalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, dengan populasinya seluruh pegawaiBagian Sekretariat pada Dinas Dikpora Kabupaten Banggai. Sampel ditarik secara nonprobability sampling dengan penetapan anggota sampel ditentukan dengan teknik samplingjenuh, maka sampel diambil dari semua anggota populasi yang ada dengan memperhatikansegi objektivitas. Selanjutnya, teknis analisis yang digunakan untuk membuktikan pengujianhasil penelitian adalah dengan teknik analisis SWOT. Berdasarkan hasil analisis SWOTmenunjukkan bahwa untuk meningkatkan kinerja Bagian Sekretariat pada Dinas DikporaKabupaten Banggai perlu memperhatikan kekuatan organisasi yang sangat dominan terdiridari; Manajemen dan Struktur Organisasi serta Prosedur dan Kewenangan Organisasidengan TNB sebesar 3,81; kelemahan organisasi yang teridentifikasi yaitu kualitas SDMmasih rendah serta sarana dan prasarana penunjang relatif masih kurang.Keyword. Analisis Strategi, Kinerja, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
145 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF TERKINI Rahma, Muchri
Academica Vol 1, No 2 (2009)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (39.72 KB)

Abstract

Pembangunan merupakan proses tidak hanya mencakup peningkatanfisik dan material saja, melainkan pula merupakan perubahan sosialyang menuntut didalamnya pemerataan sosial bersifat partisipatorisecara luas untuk memajukan keadaan sosial dan kebendaantermasuk keadilan yang lebih besar, kebebasan, dan kualitas yangdinilai tinggi melalui perolehan kontrol yang lebih besar terhadaplingkungan. Proses pembangunan melibatkan pengoperasiankomunikasi untuk keberlangsungannya. Gerak pembangunanmengarahkan sub-sub sistem di dalam entitas pembangunan bergeraksearah dengan tujuan pembangunan tersebut. Salah satu subsistemnya adalah komunikasi dan informasi. Komunikasipembangunan mengalami dinamika yang berproses dan mengarahkepada wujud yang lebih interaktif serta partisipasif.Kata kunci: Perspektif Komunikasi Pembangunan
PERSIAPAN SOSIAL DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN BAGI PENERIMA MANFAAT DALAM MENUNJANG PROGRAM REDD “ REDUCTION Of EMISSION FROM DEFORESTATION and DEGRADATION’ Muhammad, Hasan; syufri, syufri
Academica Vol 5, No 2 (2013)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (43.427 KB)

Abstract

Saat ini Indonesia berada pada rangking ke 14 negara penghasil emisi karbon dunia(Berdasarkan data Human Development Report tahun 2008), yang sebenarnya masih jauhdari negara-negara industri maju lainnya. Namun peringkat ini dapat saja bergerak naik danmensejajarkan Indonesia dengan negara-negara industri maju penghasil emisi karbonlainnya, seiring dengan pertambahan penduduk Indonesia saat ini, yang salah satuimplikasinya adalah terjadinya rambahan hutan, baik hutan lindung, taman nasional, maupunhutan masyarakat. Masalah tersebut tidak terkecuali di Sulawesi Tengah khususnya diKawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL). Sadar akan hal tersebut, maka programReduction Of Emission From Deforestation And Degradation (REDD) menjadi salah satusolusinya. Namun dalam penerapannya sangat diperlukan persiapan sosial dan penguatankelembagaan masyarakat, khususnya penerima manfaat, agar mereka dapat menerima denganbaik program tersebutKata Kunci: REDD), Persiapan sosial, dan Penguatan kelembagaan

Page 13 of 20 | Total Record : 194

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2009 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2014): Academiva vol. 6 No. 2 Tahun 2014 Vol 6, No 1 (2014) Vol 6, No 1 (2014) Vol 5, No 2 (2013) Vol 5, No 2 (2013) Vol 5, No 1 (2013) Vol 5, No 1 (2013) Vol 4, No 1 (2012) Vol 4, No 1 (2012) Vol 3, No 2 (2011) Vol 3, No 2 (2011) Vol 3, No 1 (2011) Vol 3, No 1 (2011) Vol 2, No 2 (2010) Vol 2, No 2 (2010) Vol 2, No 1 (2010) Vol 2, No 1 (2010) Vol 1, No 2 (2009) Vol 1, No 2 (2009) Vol 1, No 1 (2009) Vol 1, No 1 (2009) More Issue