cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Academica
Published by Universitas Tadulako
ISSN : 14113341     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal ilmiah Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako
Arjuna Subject : -
Articles 194 Documents
 3   4   5   6   7 
MEMAHAMI PERKEMBANGAN DESA DI INDONESIA Alamsyah, Muhammad Nur
Academica Vol 3, No 2 (2011)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (87.263 KB)

Abstract

Pada umumnya pemerintahan desa di seluruh Indonesiazaman dahulu bentuknya menurut hukum adat adalah "collegial"Desa adalah daerah otonom yang paling tua, dimana desa lahirsebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besar dan sebelumlahirnya kerajaan (negara), sehingga ia mempunyai otonomi yangpenuh dan asli. Sebelum era kolonialisme, struktur politik dan fungsipemerintahan asli (desa) sudah dikenal luas dalam berbagaimasyarakat, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di daerah lain diluar Indonesia. Contohnya, barangay di Filipina, panchayat di IndoPakistan, sultanates di Malaysia, small kingdoms di Nepal, gamsabbawas di Sri Lanka, desa di Jawa, dan sakdina di Thailand.Nama-nama di atas merupakan struktur politik dengan fungsi-fungsitertentu yang sudah dikenal dan dipraktekkan sangat lama dalammasing-masing masyarakat.Masuknya sistem pemerintahan modern di desa, telahmerobak sejarah panjang hasil buah karsa dan karya perjalananpanjang karakteristik budaya yang mengedepankan komunalismekearah individualistik. Di Indonesia, diperkirakan lebih dari tigaperempat penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan. Sehinggaselalu menjadi masalah pelik dalam pemajuannya. Salah satunyaadalah bagaimana upaya menghapuskan kesenjangan antara desa dankota dimana hal tersebut selalu dijadikan indikator keberhasilanpembangunan secara nasional. Sementara, dampak umumpembangunan terhadap desa yang membawa efek yang jauh lebihmembahayakan masyarakat desa dalam friksi-friksi yang tajam tidakmenjadi telaah penting. Sementara hal tersebut akan berimplikasiterhadap perubahan nilai fundamental (local identity), sehinggasemakin merapuhkan sendi-sendi tradisi dan kekeluargaan yangmembangun komunitas desa.Kata Kunci : Desa, Pembangunan, Otonomi
PENTINGNYA MOTIVASI DAN MINAT TERHADAP MANAJEMEN KINERJA GURU DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA DAN KESEHATAN Kasim, Muhammad
Academica Vol 3, No 2 (2011)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (103.538 KB)

Abstract

Motivasi merupakan sebuah unsur yang vital dalam sebuahorganisasi. Motivasi berbeda-beda antara satu individu denganindividu yang lainya, tergantung dari banyak faktor seperti ambisi,latar belakang pendidikan, tujuan yang hendak dicapai, danlingkungan sosial. Motivasi berasal dari keinginan yang keras dariseseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Tidak peduli kesulitankesulitanapapun yang harus diatasi, melainkan lebih menumbuhkanpemikiran-pemikiran positif serta taat kepada jalannya kegiatan agartujuan organisasi dapat tercapai.Minat merupakan sebuah motivasi intrinsik sebagai kekuatanpembelajaran yang menjadi daya penggerak seseorang dalammelakukan aktivitas dengan penuh ketekunan dan cendrung menetap,dimana aktivitas tersebut merupakan proses pengalaman belajar yangdilakukan dengan penuh kesadaran dan mendatangkan perasaansenang, suka dan gembira.Manajemen kinerja adalah manajemen yang men ciptakanhubungan dan memastikan komunikasi yang efektif.Manajemenkinerja memfokuskan pada apa yang diperlukanolehorganisasi, mana jer, dan peker ja untukberhasil.Manajemen kinerja adalah bagaimana kinerjadikelolauntuk memperoleh suksesKata Kunci : Motivasi, Kinerja Guru dan Pendidikan Olah raga
MEDIASI DAN FASILITASI KONFLIK DALAM MEMBANGUN PERDAMAIAN Safitri, Ritha
Academica Vol 3, No 2 (2011)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (112.602 KB)

Abstract

Walaupun telah banyak penelitian yang sangat baik tentangbagaimana menciptakan perdamaian dalam masyarakat yangterpecah belah atau yang telibat konflik, tetapi tetap dibutuhkanadanya saran saran praktis kepada para pembuat keputusanmengenai cara merancang dan memfungsikan katup-katupperdamaian demokrasi agar perdamaian tetap terjaga. Konflik adalahbagian yang wajar dari sebuah masyarakat yang sehat, tetapi yangmenjadi perhatian penting dalam tahun tahun terakhir ini adalahpada bagaimana mencegah konflik menjadi lebih besar danberdampak negative dan mencari cara cara damai dalampengelolaan konflik. Sebagian besar konflik tajam saat ini bukanlahperang antar negara yang saling bersaing seperti di masa lalu, tetapiterjadi dalam masyarakat di negara negara itu sendiri. Meskipunkonflik konflik itu tampak berbeda satu sama lain, pada dasarnyaada kesamaan isu kebutuhan yang tak terpenuhi, dan pentingnyamengakomodir kepentingan mayoritas dan minoritas.Kata Kunci : Mediasi, Fasilitasi dan Konflik
PENGARUH PERILAKU BIROKRASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA MASYARAKAT Nurhamni, Nurhamni
Academica Vol 3, No 2 (2011)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (54.05 KB)

Abstract

Perilaku birokrasi, merupakan suatu kesepakatan antara kepentinganorganisasi, masyarakat dan moral individu secara jujur, objektif,selaras terpadu tanpa ada paksaan atas terwujudnya suatukesepakatan tersebut. Kepemimpinan birokrasi, merupakan suatukemampuan birokrat dalam menjalankan visi dan misi terutamasebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. PelayananMasyarakat, maksudnya suatu upaya yang dilakukan untukmemberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat yaitu sesuaiharapan pelayanan yang cepat, ramah, dan adil serta komunikatif.Kata Kunci: Birokrasi, Pelayanan pada Masyarakat.
PERKAWINAN DAN PERTUKARAN BATAK TOBA (Sebuah Tinjauan Strukturalisme Antropologi) Rismawati, Rismawati
Academica Vol 3, No 2 (2011)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.338 KB)

Abstract

Berbicara masalah perkawinan di kalangan Orang Batak sangatmenarik. Sangat menariknya karena budaya Batak ternyata memilikicara-cara unik yang membedakannya dengan kebudayaan lain.Sebagaimana diketahui bahwa struktur sosial orang Batak Tobaterdapat tiga unsur didasarkan kepada garis keturunan dan sistemperkawinan. Dasar hubungan hulahula dengan boru adalahperkawinan, dalam peristiwa tersebut selalu terlibat tiga unsur yaknihulahula, boru dan dongan tubu. Ketiga unsur tersebut dinamakandalihan na tolu. Ketiganya saling terikat dan saling membutuhkan.Orang Batak melambangkan alat memasak makanan dalihan yangtiga batunya sebagai lambang struktur sosial mereka.Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa sistem pertukaran didalam perkawinan orang Batak Toba adalah dengan cara tidaklangsung, dimana kedudukan memberi perempuan lebih tinggi daripenerima perempuan. Artinya, mendapat reciprocity yang tidakseimbang. Karena itu prinsip perkawinan pada masyarakat Batak(Toba) adalah conubium asymetris cross cousin connubium.,dengan ciri-ciri: eksogam, tidak boleh saling tukar menukarperempuan.Kata Kunci : Perkawinan dan Pertukaran
PELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDs) SEBAGAI PENGGERAK POTENSI EKONOMI DESA DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DIKABUPATEN DONGGALA Sayutri, Muhammad
Academica Vol 3, No 2 (2011)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (80.607 KB)

Abstract

Merujuk pada UU No.32/2004 khususnya Pasal 213 dan Pasal 214,masyarakat desa dapat diberdayakan secara optimal. Untuk tujuantersebut diperlukan pejabaran kebijakan melalui Perda dan Perdes kearah terbentuknya lembaga desa yang secara struktural dan sosialdesa dapat diberdayakan secara tepat. Sehubungan dengan haltersebut, kegiatan ini akan melakukan kajian potensi desa dalamaspek ekonomi, otonomi desa, kelembagaan, dan partisipasimasyarakat guna menjabarkan amanah UU No.32/2004 tersebutmelalui pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDs). Hasilkegiatan ini diharapkan menjadi salah satu Model StrategisPengentasan Kemiskinan melalui pendekatan kelembagaan.Kata Kunci : Pemberdayaan, BUMDes
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BANDARA INTERNASIONAL SULTAN HASANUDDIN MAKASSAR (Studi Kasus Pelayanan Jasa Penumpang) Arief, Muhammad
Academica Vol 3, No 2 (2011)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (61.544 KB)

Abstract

Hasil analisa data menunjukkan bahwa kualitas pelayananpublik pada Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassarbelum maksimal, dimana penilaian negatif dari penumpang lebihdominan dari penilaian positifnya.Penilaian positif berupa tampilanfisik bandara baik dari interior maupun eksterior, penampilanpetugas, kesejukan dan kapasitas terminal serta kecukupan jumlahtrolley. Begitupun dari kualitas pelayanan dalam bidangketerampilan petugas, kemudahan mendapatkan informasi, kecepatandalam pelayanan pemeriksaan keamanan serta check in dankejelasanmengenai prosedur pelayanan. Penilaian negatif berupapenggunaanbandara sebagai sarana promosi dan pemasangan iklan, kehandalansarana dan prasarana pendukung fasilitas pelayananpublik sepertitoilet, perparkiran, dan arus lalu lintas belum memenuhi standarpelayanan, kesopanan dan keramahan petugas dalam menanganimasalah yang dihadapi penumpang, kemudahan mendapatkaninformasi, layanan bus bandara dan pelayanan non formal yakni calodan angkutan liar di bandara.Kata Kunci: Pelayanan Publik Bandara Internasional Hasanuddin
TERORISME SEBUAH ANATOMI KEKERASAN DENGAN EGO SUPERIOR SEKALIGUS KETAKUTAN Surahman, Surahman
Academica Vol 3, No 1 (2011)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (129.208 KB)

Abstract

jika dialog mengalami dehumanisasi, kemungkinan akan terjadinya tindakan dan sikap anarkis semakn terbuka, dimana peluang gerakan teror (terorisme) terbuka lebar. gerakan teror memiliki peluang lahir dari kelompok manapun, baik dari kaum fundamental atau liberalis. Sehingga yang dibutuhkan adalah konstruksi peradaban yang berpihak pada ide universalisme dimana Athena dam Oikos,meminjam istilah aristoteles bukan dua ruang berbeda, tetapi ia menyatu dalam institusi yang saling mengisi sehingga Athena, bukan sekedar lembaga negara, ia lebih merujuk pada pemaknaan sebagai kelembagaan sosial yang melindungi hak-hak warga (oikos), Sehingga makna kekuasaan sebagaimana kata Weber sebagai “setiap peluang untuk memaksakan kehendak sendiri dalam sebuah hubungan sosial juga kalau kehendak itu ditentang”. Kita tolak sebab menyebabkan kita terjebak pada semangat otoritarian kekuasaan. Kita perlu membangun model integrasi yang memungkinkan orang berproses meruntuhkan ego kemanusiaannya, Integrasi yang dimaksud adalah : integrasi sosial dan integrasi sistem.Kata Kunci: Terorisme, Kekerasan dan Ego Superior
ORGANISASI PEREMPUAN SEBAGAI MODAL SOSIAL (Studi Kasus Organisasi Nasyiatul Aisyiyah Di Sulawesi Tengah) Ahdiah, Indah
Academica Vol 3, No 1 (2011)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.579 KB)

Abstract

Keberadaan organisasi-organisasi lebih dari hanya alat untukmenciptakan barang-barang dan menyelenggarakan jasa-jasa.Organisasi-organisasi menciptakan kerangka (setting), yaitu banyakdi antara kita yang melaksanakan proses kehidupan. Sehubungandengan itu dapat dikatakan bahwa organisasi-organisasimenimbulkan pengaruh besar atas perilaku kita. Keberadaanorganisasi Nasyiatul Aisyiyah yang sejak berdirinya ditujukan untukmenjadi gerakan putrid Islam yang melaksanakan dakwah amarnahi munkar, senantiasa memiliki keterikatan padapencerahan dan pemberdayaan perempuan menuju terwujudnyamasyarakat madani, adalah suatu fakta bahwa organisasi inimerupakan modal sosial bagi bangsa Indonesia.Kata kunci: Organisasi dan modal sosial
OTONOMI DAERAH DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Abdul Hamid, Abdul
Academica Vol 3, No 1 (2011)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (66.575 KB)

Abstract

Pemberian otonomi kepada pemerintah kabupaten dan kotadiharapkan dapat menjadi lebih responsif dalam menanggapi berbagaimasalah yang berkembang di daerah sehingga program-programpembangunan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi lebihefektif.Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting adalahpelayanan publik. Pemerintah daerah melalui konsep otonomi daerahmemiliki kewenangan besar dalam menetapkan kebijakan termasukkebijakan dalam pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan situasidan kondisi daerahnya masing-masing. Tuntutan perubahan dan kebutuhanmasyarakat yang makin berkembang telah mengubah defenisi dan orientasikualitas. Kualitas pelayanan bukan lagi ditentukan oleh pemerintah tetapioleh masyarakat, yang dalam terminologi ekonomi/bisnis disebut sebagaipelanggan. Dengan demikian, penilaian tentang kualitas pelayanan bukanberdasarkan pengakuan dari yang memberi pelayanan, tetapi diberikan olehlangganan atau pihak yang menerima pelayanan. Kualitas pelayanan jugatidak hanya mengacu pada kualitas produk, tetapi juga menekankan padaproses penyelenggaraan atau pendistribusian layanan itu sendiri hingga ketangan masyarakat sebagai konsumer, terutama dari segi keadilan. Aspekkeadilan dalam perspektif pemerintahan untuk pelayanan publik adalah halyang sangat penting. Sehingga aspek-aspek ketepatan, kecepatan,kemudahan, dapat menjadi alat untuk mengukur kualitas pelayanan.Kata Kunci: Otonomi Daerah dan pelayananPublik

Page 5 of 20 | Total Record : 194

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2009 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2014): Academiva vol. 6 No. 2 Tahun 2014 Vol 6, No 1 (2014) Vol 6, No 1 (2014) Vol 5, No 2 (2013) Vol 5, No 2 (2013) Vol 5, No 1 (2013) Vol 5, No 1 (2013) Vol 4, No 1 (2012) Vol 4, No 1 (2012) Vol 3, No 2 (2011) Vol 3, No 2 (2011) Vol 3, No 1 (2011) Vol 3, No 1 (2011) Vol 2, No 2 (2010) Vol 2, No 2 (2010) Vol 2, No 1 (2010) Vol 2, No 1 (2010) Vol 1, No 2 (2009) Vol 1, No 2 (2009) Vol 1, No 1 (2009) Vol 1, No 1 (2009) More Issue