cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Academica
Published by Universitas Tadulako
ISSN : 14113341     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal ilmiah Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako
Arjuna Subject : -
Articles 194 Documents
 5   6   7   8   9 
KONSEP DAN APLIKASI PUBLIC RELATIONS POLITIK PADA KONTESTASI POLITIK DI ERA DEMOKRASI (Pemilihan Langsung) Lampe, Ilyas
Academica Vol 2, No 2 (2010)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.18 KB)

Abstract

Sistem politik yang semakin demokratis di Indonesiayang ditandai dengan pelaksanaan pemilu legislative, pemilihanpresiden dan pemilukada secara langsung dengan melibatkan seluruhrakyat, telah menyebabkan popularitas seseorang atau partai politikmenjadi hal yang mutlak dalam setiap kontestasi. Membangun citrapositif seorang calon legislative, calon presiden, calon gubernur,bupati dan walikota memerlukan strategi komunikasi politik yangtepat. Salah satu konsep dan praktek komunikasi politik yang akhirakhirini berkembang dalam usaha membangun citra positifmenghadapi kontestasi politik adalah Public Relations Politik.Konsep ini didasarkan pada asumsi bahwa citra positif dapatdibangun dengan komunikasi timbal balik (two ways trafficcommunication). Karenanya dimensi hubungan atau konteks(context) komunikasi menjadi menonjol dibandingkan dengandimensi isi (content) pesan kolaporan munikasi sebagaimana dalampraktek kampanye dan iklan politik yang proses komunikasinyaberjalan satu arah.Kata Kunci: Public Relations, PR Politik, Opini Publik dan PolitikPraktis
STUDI EVALUASIIMPLEMENTASI KEBIJAKAN WALIKOTA NO.12 TAHUN 2007TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA KECAMATAN UNTUKMELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH Arief, Muhammad
Academica Vol 2, No 2 (2010)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.476 KB)

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan yang ada di KotaPalu, Data primer dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalamdan penyebaran kuisioner dengan pegawai dan pejabat pemerintahkota dan observasi langsung, sedangkan data sekunder diperoleh darilaporan, Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Walikota . Datadianalisis dengan menggunakan analisis teori kebijakan publik.Hasil analisa data menunjukkan bahwa implementasikebijakan walikota tentang pelimpahan sebagian wewenang kepadakecamatan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerahsecara umum dalam bidang urusan wajib dan pilihan telah berjalandengan cukup baik, meskipun demikian masih dibutuhkan penguatanpada bidang bidang tertentu agar implementasi kebijakan walikotalebih efektif.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan dan Otonomi Daerah
Anthropology and egalitarianism : ethnographic encounters from Monticello to Guinea-Bissau Nasrum, Muhammad
Academica Vol 2, No 2 (2010)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (63.916 KB)

Abstract

Salah satu antropolog yang paling berpengaruh dalam kurunwaktu terakhir, Clifford Geertz, mengatakan bahwa antropologi budayaadalah studi tentang orang yang tinggal di luar "tempat tinggal kita."Bagi Geertz, hal ini dimaksudkan karena antropolog mempelajari orangorangyang jauh dari dunia mereka sendiri yang mereka terima begitusaja, di mana antropologi telah memberikan sumbangsih pentingterhadap pemahaman kolektif kita mengenai kemanusiaan. Dalam erasebelumnya, era yang lebih polos, para antropolog telah menulis bukutentang " pikiran orang liar, "tentang" kehidupan seksual liar "atau"pemerintahan primitif "atau " agama primitif." Mereka menggunakanistilah-istilah - primitif atau liar - tidak dengan maksud merendahkan,tetapi untuk memberikan visi-visi alternatif tentang apa artinya menjadimanusia dalam masyarakat yang menganggap dirinya beradab. Orangorangberadab pada hari ini berharap bahwa mereka masih dekat denganalam, satu sama lain, dan kepada Tuhan. Tetapi orang-orang beradabjuga benci orang-orang liar - atau setidaknya memandang rendah atastakhayul mereka, kekumalan mereka, dan kekusutan mereka. Namun,dalam sudut pandang yang bertentangan, yang sesungguhnya liar adalahkita.
TELAAH TENTANG KIBIJAKAN UJIAN NASIONAL DAN KINERJA SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Ali, Muhammad Nur
Academica Vol 2, No 1 (2010)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (62.684 KB)

Abstract

Kinerja Sistem Pendidikan Nasional (SPN) dalam kurun waktusepuluh tahun terakhir menunjukkan kegagalan demi kegagalan. Data dariUnited Nations Development Programme (UNDP) yang memantau IndeksPembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI) sepertiyang terpublikasi secara luas bahwa posisi Indonesia diantara 174 negarapada tahun 1996 berada pada peringkat 102; tahun 1999 peringkat 105;dan tahun 2000 pada peringkat 109, kemudian tahun 2004 turun lagi keperingkat 111 dari 174 negara. Secara umum mutu proses belajarmengajaryang tergelar kurang menggembirakan oleh karena prosespendidikan telah terkebiri menjadi “perolehan informasi” dengan sistemtagihan berjangka pendek.Ketidakhirauan SPN terhadap praksis penerusan informasiberakibat lebih jauh lagi dan merosot menjadi konteks pemberitaan isi bukuteks (content transmission), lalu diperparah lagi dengan kebijakan evaluasiyang dikenal dengan istilah UN (Ujian Nasional). Secara kognitif modelevaluasi UN tersebut tidak dapat memfasilitasi perkembanganintelektualitas yang baik (authentic ability), karena tuntutannya bersifattebak-tebakan, sehingga pebelajar cenderung hanya mengerahkankemampuan artifisialnya, bukan kemampuan autentik. Bahkan lebih celakalagi jika untuk meraih prosentase kelulusan dibentuk “tim sukses” yangberoperasi secara ilegal.Kata Kunci: Kebijakan - Ujian Nasional – Pendidikan
TINJAUAN KRITIS KONSEP DAN IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA Djaelangkara, Rizali
Academica Vol 2, No 1 (2010)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.486 KB)

Abstract

Isu Pelayanan Publik merupakan Isu Strategis dalam tata KelolaPemerintahan yang baik, karena Pelayanan Publik mencakup hubunganfundamental antara warga negara dengan Negara (Pemerintah) sebagaibentuk komitmen bersama antar pihak yang memerintah dan pihakdiperintah untuk membangun suatu negara, sehingga salah satu halpenting seharusnya menjadi indikator untuk mengukur keberhasilanpelayanan publik adalah persamaan/Kesetaraan Hak danTanggungjawab para aktor. Lokus dan Fokus Pelayanan Publik cenderungmenjadi dilema antara Negara dan Swasta hal ini dimungkinkan karenalingkup kepelayanan publik berada pada garis kontinum Private Good danPublic Good yang menghasilkan Aktor Negara dan Aktor Swasta,Pelayanan bersifat Primer, Sekunder dan Swasta. Implementasi danPerwujudan Pelayanan Publik yang Prima pada institusi negara sangatditentukan oleh Budaya Organisasi,, Sifat Monopolistik, serta sensitivitasSistem Perencanaan dan suksesi Politik terhadap Pelayanan Publik. Untukmewewujudkan Pelayanan Publik yang Prima, terdapat empat Level EntryPoint Strategi yang dapat dilakukan yakni: Level System, Level Jaringan,Level Institusi dan Level MasyarakatKata Kunci : Pelayanan Publik, Peran Negara dan Swasta
REPRESENTASI KEKUASAAN DALAM WACANA POLITIK (KAJIAN ETNOGRAFI KOMUNIKASI) Nur, Yunidar
Academica Vol 2, No 1 (2010)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (63.397 KB)

Abstract

Analisis wacana (discource analysis) mengenai representasi kekuasaananggota DPRD dalam menjalankan peran dan fungsi politiknya,merupakan sebuah konteks wacana politik yang proses interaksinya tidakterlepas dari penggunaan jenis-jenis kekuasaan. Wujud kekuasaan akantampak dari satuan dasar wacana politiknya, yakni tindak tutur. Tindaktutur yang digunakan dalam wacana politik untuk merepresentasikankekuasaan dapat berbentuk direktif, ekspresif, komisif, atau deklaratif. Daritindak tutur tersebut akan teridentifikasi jenis-jenis kekuasaan, seperti;kekuasaan paksaan (coecive power), kekuasaan absah (legitimate power),kekuasaan hadiah (reward power), dan kekuasaan keahlian (expert power),melalui strategi dan pola percakapan yang khas digunakan. Selain itu,fungsi kekuasan melalui perspektif struktural-fungsional dalam fungsisuportif, fungsi prefentif, dan fungsi korektif di dalam konteks ini juga akanterlihat dengan jelas. Studi ini akan mengamati dengan cermat tigakomponen tutur yang digunakan untuk merepresentasikan kekuasan dalamwacana politik, yaitu; (1) partisipan, (2) tujuan tutur, dan (3) topik tuturan.Kata Kunci: Representasi – Kekuasaan – Wacana Politik
PERAN DAN KEDUDUKAN LEMBAGA-LEMBAGA SAMPIRAN NEGARA (STATE AUXILIARY AGENCIES) Pageno, Isbon
Academica Vol 2, No 1 (2010)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (74.226 KB)

Abstract

Kehadiran lembaga-lembaga sampiran negara (state auxiliaryagencies) sebagai salah satu implikasi era reformasi, memberi gambaranbahwa angin perubahan sepertinya sedang membawa bangsa ini ke arahperubahan nyata. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi Iahirnyalembaga-lembaga sampiran ini. Pembentukan KPK melalui UU No.30/2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi misalnya,disebabkan karena lembaga pemerintah yang ada baik kejaksaan maupunkepolisian belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam menanganimasalah korupsi. Hal ini memberi indikasi bahwa lahirnya berbagaimacam lembaga sampiran negara (state auxiliary agencies) Iebihdisebabkan oleh tingginya kecurigaan publik (public distrust) terhadaplembaga-lembaga negara yang ada karena dianggap belum berfungsisecara maksimal khususnya dalam mendukung agenda reformasi.Kata kunci : Peran, Kedudukan, dan State Auxiliary Agencies.
PERKEMBANGAN DIACRONIS ADMINISTRASI PUBLIK (Dari New Public Management ke Good Governance) Kurnia, Intam
Academica Vol 2, No 1 (2010)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (55.044 KB)

Abstract

Perkembangan administrasi publik telah membawa implikasiterhadap penyelenggaraan peran administrasi publik khususnya terkaitdengan pendekatan yang di gunaan dalam pembuatan dan pelaksanaanstrategi, pengelolaan organisasi secara internal serta interaksi antarapublik dengan politisi, masyaraat dan aktor lainnya, dalam artiansejauhmana administrasi publik dapat menyesuaian diri denganperkembangan paradigma yang ada serta sejauhmana penyesuaian tersebutdilakukan dengan memperhatian konteks lokal dan permasalahan yang adadi negara tersebut. Administrasi publik tidak pernah dapat melepaskan diridari dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan-perkembanganlingkungan yang ada, khususnya yang diakibatkan oleh kemajuan teknologidan informasi. Administrasi publik dituntut untuk senantiasa menyesuaikandiri dengan paradigma yang dianutnya sehingga tetap berkesesuaian dansejalan dengan perubahan lingkungan yang ada di sekelilingnya dimanaadministrasi publik harus mampu mereformasi dirinya sehingga sejalandengan paradigma good governance yang manjadi tuntutan masyarakatbanyak.Kata Kunci : Perubahan, Governance dan Good Governance
DEGRADASI KULTURAL DALAM KEHIDIPAN REMAJA Resmiwaty, Resmiwaty
Academica Vol 2, No 1 (2010)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (48.227 KB)

Abstract

Degradasi kultural dapat diartikan sebagai bentuk dari adanyapemerosotan nilai-nilai kultural pada suatu kelompok masyarakat.Degradasi kultural selanjutnya melahirkan kultur baru sepertikonsumerisme, nepotisme, sadistis, agresif, hipokrit, materialistis,individualistis, dan hedonistis. Kultur baru ini terwujud melalui perubahansikap dan perilaku. Gaya hidup yang mencintai materi, mengutamakankepentingan pribadi, dan timbulnya konfrontasi yang begitu mudah dikalangan remaja. Semuanya ini mereka konsumsi dari media yangmenyiarkan dan menayangkan hal-hal baru dari luar, yang dianggap lebihbergengsi dan mengikuti trend. Segala bentuk baru yang mereka adopsi initelah melahirkan degradasi kultural dalam kehidupan remaja.Kata kunci: Degradasi kultural, remaja.
KONSEPSI NEGARA DEMOKRASI YANG BERDASARKAN HUKUM Awaluddin, Aaluddin
Academica Vol 2, No 1 (2010)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (45.792 KB)

Abstract

Dalam mewujudkan system demokrasi yang baik, maka perlu dituangkankedalam kaidah hukum dalam suatu system pemerintahan. Dalam suatunegara demokrasi harus dikedepankan adanya persamaan dalam hukum,yang mencerminkan ketaatan akan hukum yang ada. Dengan demikianprinsip rule of law harus dijalankan oleh segenap warga negara tanpamembedakan latar belakang.Kata Kunci: Negara, demokrasi dan hukum

Page 7 of 20 | Total Record : 194

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2009 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2014): Academiva vol. 6 No. 2 Tahun 2014 Vol 6, No 1 (2014) Vol 6, No 1 (2014) Vol 5, No 2 (2013) Vol 5, No 2 (2013) Vol 5, No 1 (2013) Vol 5, No 1 (2013) Vol 4, No 1 (2012) Vol 4, No 1 (2012) Vol 3, No 2 (2011) Vol 3, No 2 (2011) Vol 3, No 1 (2011) Vol 3, No 1 (2011) Vol 2, No 2 (2010) Vol 2, No 2 (2010) Vol 2, No 1 (2010) Vol 2, No 1 (2010) Vol 1, No 2 (2009) Vol 1, No 2 (2009) Vol 1, No 1 (2009) Vol 1, No 1 (2009) More Issue