Articles
435 Documents
STRATEGI PEMASARAN PEGADAIAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN JASA PRODUK (STUDI KASUS PADA PEGADAIAN UNIT LAYANAN SYARIAH SULTAN ADAM BANJARMASIN)
Purnamasari, Shofia
At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol 9, No 1 (2018)
Publisher : Islamic Economics and Business Faculty of UIN Antasari
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18592/at-taradhi.v9i1.2085
Seiring perkembangan perekonomian dan fenomena ketimpangan sosial ekonomi masyarakat, semakin banyak pula lembaga keuangan bank maupun non-bank yang berperan dalam memberikan jasa pinjaman sebagai produknya guna memenuhi kebutuhan konsumsi maupun produksi masyarakat. Salah satu lembaga pembiayaan non-bank yang terdapat di Indonesia adalah Pegadaian Syariah. Dengan mulai membaiknya iklim dan minat masyarakat dalam bidang pegadaian mengakibatkan tingkat persaingan di dunia pegadaian menjadi semakin ketat. Untuk itu diperlukan strategi pemasaran dalam bersaing. Strategi pemasaran merupakan salah satu senjata dan keharusan bagi perusahaan untuk menghadapi persaingan pasar. Pada dasarnya strategi pemasaran adalah mencari kecocokan antara kemampuan internal perusahaan dengan peluang eksternal yang ada di pasar. Mencari kecocokan ini merupakan tanggung jawab dari bagian pemasaran untuk menerapkan strategi pemasaran yang sesuai dengan produk yang dihasilkan dan sesuai dengan dengan segmen pasar yang ingin dituju oleh produk yang diluncurkan. Mengenali karakteristik pasar dan struktur pasar sangatlah menguntungkan bagi perusahaan untuk dapat tetap bersaing dan survive (kelangsungan hidup perusahaan). Kelemahan dan keunggulan perusahaan hendaknya dianalisis sehingga menjadi sebuah titik tolak yang kuat untuk perusahaan dalam mengambil keputusan yang efektif dan efisien serta untuk memperkuat posisinya dari para competitor yang ada. Penelitian ini merupakan field research yang dilaksanakan di Pegadaian Syariah Unit Layanan Sultan Adam Banjarmasin Utara dan jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menjawab dari rumusan masalah sebagai berikut: 1) Strategi pemasaran apa saja yang diterapkan oleh Pegadaian Unit Layanan Syariah Sultan Adam Banjarmasin dalam meningkatkan penjualan jasa produk sehingga mampu bersaing di pasar dan 2) Bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan oleh Pegadaian Unit Layanan Syariah Sultan Adam Banjarmasin dalam penjualan jasa produknya. Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: strategi pemasaran yang diterapkan oleh Pegadaian Unit Layanan Syariah Sultan Adam Banjarmasin yaitu 4P (Product, Price, Place, and Promotion) dan STP (Segmentation, Targeting, Positioning); serta aplikasi strategi pemasarannya dengan tiga faktor penting sebagai dasar dalam konsep pemasaran dan sekaligus menjadi sandaran strategi pemasaran pada mix marketingnya yaitu: orientasi konsumen, koordinasi dan integrasi dalam perusahaan dan mendapatkan laba melalui pemuasan konsumen.
FORMULASI FUNGSI MASLAHAH DALAM PERILAKU KONSUMSI RUMAH TANGGA MUSLIM
SYAPARUDDIN, SYAPARUDDIN
At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol 6, No 1 (2015): Ilmu Ekonomi
Publisher : Islamic Economics and Business Faculty of UIN Antasari
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18592/taradhi.v6i1.709
Abstract: This study aims to discuss about how the function of maslahah (utility) could be fomulated inthe consumtion behavior of a house hold. The function of maslahah in the consumtion behavior isformulated as this equation: M = f ( X, Y, Bx, By). Based on this model, it could be expalained thatmaslalah is the outcome of an activity which can bring about berkah (benediction). In consequence, eachmoslem house hold will pay a big attantion to maslahah to do his economic goals. A moslem house holdwill select a good or service to consume if it will bring about berkah or not. It means that a moslemhouse hold doesnt see the utility of the good or service which he will consume only, but also berkahwhich the good or service has. The behavior of finding berkah for a moslem house hold could be seenthrough his characters such as not wastefull, paying attantion to another persons interest, not deceivingsomeone else, and rightfull.
PENYELENGGARAN RUMAH SAKIT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH: STUDI PADA RUMAH SAKIT ISLAM BANJARMASIN
Yusuf, Mahmud
At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol 9, No 2 (2018)
Publisher : Islamic Economics and Business Faculty of UIN Antasari
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18592/at-taradhi.v9i2.2516
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa No:107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai acuan untuk Rumah Sakit syariah. Sebelum dikeluarkanya fatwa tersebut, sudah banyak Rumah Sakit yang menerapkan nilai-nilai syariah, utamanya dalam aspek pelayanan, salah satunya adalah Rumah Sakit Islam Banjarmasin. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sejauh manakah penyelenggaraan pelayanan islami pada Rumah Sakit Islam Banjarmasin dan apakah aspek pelayanan tersebut sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tersebut.
STRATEGI PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BANJARMASIN
Dewi, Eny
At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol 8, No 1 (2017)
Publisher : Islamic Economics and Business Faculty of UIN Antasari
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18592/at-taradhi.v8i1.1517
This study aims to determine the effectiveness, efficiency and strategy of local tax management to increase the local receipt (PAD). The analysis technique used is descriptive analysis and SWOT analysis. The result of the research shows that the 2011-2015 average of effectiveness ratio of Banjarmasin City Local Tax is included in very effective category, so also efficiency ratio is in very efficient category. In detail the Local Taxes by type belonging to very effective categories include Hotel Tax, Restaurant Tax, Street Lighting Tax, Parking Tax, and Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-PP). Fairly effective categories include Entertainment Tax and Advertising Tax, less effective category is a BPHTB tax, while the Swallow's Nest Tax is an ineffective category. Overall efficiency averages fall into the most efficient category, except the Tax on Land and Building Acquisition (BPHTB) and Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-PP) which fall into the efficient category. Strategies to increase Local Receipt (PAD) are 1) to socialize and publicize services and public awareness of the importance of Local Taxes 2) Increase the use of better information technology so as to increase the capability in validation of tax potentials and levies more valid, 3) Simplify the bureaucratic stage and increase online services in terms of tax payments so as to attract public interest to pay taxes.Keyword: Local Receipt, Local Tax, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio
IMPLIKASI ETIKA LINGKUNGAN TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT (STUDI KASUS DI KABUPATEN TABALONG)
Mahfuzah, Annisa;
Maimunah, Maimunah
At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol 10, No 2 (2019)
Publisher : Islamic Economics and Business Faculty of UIN Antasari
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18592/at-taradhi.v10i2.3289
The purpose of this research is to know the implications of environmental ethics on the economic welfare of the community after the operation of a mining company in Tabalong Regency. In this study the authors used a descriptive analysis method using primary data and secondary information. The results showed that the environmental ethics of the people of Tabalong Regency had negative implications on the economic welfare of the community. The reason is the tendency of people who have anthropocentrism perspective on the environment. The perspective of anthropocentrism widens economic inequality in the people of Tabalong Regency. This is because welfare is only centered on certain people. This gap shows that the goal of economic activities for the mashlaha is not achieved, and the expectation of long-term contribution projections, namely trickle-down effects and multiplier effects on the economy also does not occur.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui implikasi etika lingkungan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat setelah beroperasinya perusahaan tambang di Kabupaten Tabalong. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan data primer dan informasi sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika lingkungan masyarakat Kabupaten Tabalong berimplikasi negatif terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penyebabnya adalah kecenderungan masyarakat yang mempunyai cara pandang antroposentrisme terhadap lingkungan. Cara pandang antroposentrisme memperlebar kesenjangan ekonomi di masyarakat Kabupaten Tabalong. Hal ini dikarenakan kesejahteraan itu hanya berpusat pada orang tertentu saja. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa tujuan kegiatan perekonomian untuk ke-mashlahat-an tidak tercapai, serta harapan akan proyeksi kontribusi jangka panjang, yaitu trickle-down effect (tetesan ke bawah) dan multiplier-effect (efek berganda) terhadap perekonomian juga tidak terjadi.
DIMENSI EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN NEGARA BANGSA
ghazali, Ahmad
At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol 3, No 2 (2012)
Publisher : Islamic Economics and Business Faculty of UIN Antasari
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18592/taradhi.v3i2.570
This article examines the economic dimension in the development of a nation, espe-cially Indonesia. In developing a nation, the common goal of having a nation-state will become aguide to unify the people. For Indonesia, the issue of development has been central, althoughother aspects of nation life are by no means less important. It is development that drives thedynamics of governance. Very often, there is a strong emphasis on economic development only.Although theoretically the economy does influence positively the development of a nation-state,the legal certainty cannot be ignored. Both are two sides of the same coin that need to be presentfor the citizens of a country to prosper.
MEKANISME DAN CARA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
Azhari, Fathurrahman
At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol 3, No 1 (2012): JURNAL STUDI EKONOMI
Publisher : Islamic Economics and Business Faculty of UIN Antasari
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18592/taradhi.v3i1.581
Islamic Financial Units (IFU), both banks and non-banks, have main activities to col-lect funds from people (clients) and then distribute them through financing, loan and services.After the units as investors distribute the funds to business managers, there are two possibilities:the business runs well because of good management or bad management leads to an unability onthe side of the managers to pay regular installments. In a situation when a dispute occurs betweenparties involved in a financing contract, maybe in the case of non-performing loan due to badbusiness management, or because one party does not fulfill the obligation, or some imperfectionsin the financing contract lead to different ways of understanding it, the resolution mechanismsare available in either court of law or outside it. This article discusses the legal bases for disputeresolutions through both ways, which include some laws, the regulations of the Indonesian Cen-tral Bank, an Islamic banks dispute resolution procedure, and the legal opinion of Sharia Na-tional Council.
BUDAYA KOSMOPOLITANISME DALAM PRAKTIK JUAL BELI DI PASAR TERAPUNG PADA KALIMANTAN SELATAN
Ariyadi, Ariyadi
At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol 9, No 2 (2018)
Publisher : Islamic Economics and Business Faculty of UIN Antasari
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18592/at-taradhi.v9i2.2510
Penelitian ini berangkat dari aktifitas yang sering dilakukan oleh masyarakat banjar yang selalu diidentikan dengan Islam. Secara sosiologis, keidentikan masyarakat banjar dengan islam merujukkan kepada identitas sosial yang merefleksikan suatu dasar ikatan sosial yang sama. Secara historis, Islam dijadikan sebagai sebuah poros sistem perdagangan oleh masyarakat banjar. Ini berarti bahwa perilaku orang banjar dapat dicarikan sumbernya pada referensi islam, serta bagaimana nilai kosmopolitanisme dalam praktik jual beli di pasar terapung pada Kalimantan Selatan .Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara transaksi jual beli dipasar terapung di Kalimantan Selatan, bagaimana akad transaksi jual beli di pasar terapung di Kalimantan Selatan serta bagaimana nilai kosmopolitanisme dalam praktik jual beli di pasar terapung pada Kalimantan Selatan. Dengan demikian, setidaknya yang selama ini menjadi titik masalah dapat terungkap dan dapat menjadi informasi ilmiah yang mencerahkan.Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), penelitian ini bersifat deskriptif, dimana data-data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Untuk memperoleh data yang diperlukan. Penulis melakuan observasi, dokumentasi dan wawancara secara langsung kepada sebagian pedagang Pasar Terapung di Kalimantan Selatan.Melalui teknik analisis kualitatif dari penelitian ini menghasilkan temuan-temuan: Pertama, cara transaksi jual beli dipasar perapung di Kalimantan Selatan (1) Barter,(Barang dengan barang yang setara) (2) Transaksi jual beli barang dengan alat tukar (uang). Kedua, akad yang digunakan di Pasar Terapung Kalimantan Selatan tidak bertentangan prinsip-prinsip syariat Islam. Ketiga, Adapun nilai-nilai kosmopolitanisme diantaranya: Menguatkan toleransi dan persaudaraan, tidak terdapat penipuan diantara pedagang dengan pembeli atau pedangan dengan pedagang. Suka sama suka antara pembeli dengan pedagang atau pedagang dengan pedagang selama berlangsungnya jual beli.
HUBUNGAN ANTARA RELIGIUSITAS DAN KESEJAHTERAAN PADA MASYARAKAT BANJAR, KALIMANTAN SELATAN
Sadewa, Manik Mutiara;
Budiman, Mochammad Arif;
Mairijani, Mairijani
At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol 6, No 2 (2015)
Publisher : Islamic Economics and Business Faculty of UIN Antasari
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18592/taradhi.v6i2.721
Abstract: In Islam, there is a positive relationship and correlation between religiosity (religious) and welfare (Sura 7:96; 65: 2-4). However, different from the conventional concept which relates only to the dimensions of the material welfare alone, welfare in the concept of Islam has a wide spectrum and multidimensional. Unfortunately, so far not many empirical studies conducted to con? rm this relationship in the life of the Muslim community. This study was conducted using a survey on Muslim communities in South Kalimantan which is known as Islamic identity and a strong adherence to the teachings of Islam. Variables of religiosity and welfareare measured by a variety of dimensions and indicators which are developed from the concept of Maqasid al-Shariahand further processed by the method of principal component analysis (PCA) and con?rmatory factor analysis (CFA). Data analysis is using Structural Equation Modeling (SEM) showed religiosity in South Kalimantan Muslim community positively correlated with the level of welfare.
WAKAF TUNAI SEBAGAI ALTERNATIF PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT ISLAM DI INDONESIA
Zaidah, Yusna
At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol 3, No 2 (2012)
Publisher : Islamic Economics and Business Faculty of UIN Antasari
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18592/taradhi.v3i2.535
A disproportional understanding on wakaf assets, emphasising their immortality, cause people to give only non-moving things, mainly lands, as wakaf, while historically, Muslims also donated money or cash wakaf. This must become a common concern. Cash wakaf can be employed as an instrument to boost the economy of Muslim community through investments. It also supplements other philanthropic funds. Moreover, cash wakaf will provide a huge support to make non-moving wakaf assets more productive. Unused wakaf lands can be transformed into cash machines, using wakaf money, for example by making them cultivation areas, or to build factories, offices or a business center. By doing so, we do not need to depend on loans from foreign countries to alleviate poverty.