cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
DEDIKASI JURNAL MAHASISWA
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 1,052 Documents
 32   33   34   35   36 
MASALAH TESTIMONIUM DE AUDITU SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA Juhaipah Juhaipah
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTResearch singer in order for the review to know the strength of the laws of evidence witness testimonials de auditu hearts civil, hearts HAL proof Of Testimony For courts especially hearts civil matters set hearts Article 165 RBg / 139 HIR Up to 179 RBg / 152 HIR ABOUT Witness Examination And Article 306 RBg / 169 Up to 309 RBg / 172 HIR The testimony ON 1895 WITH Until 1902 article article 1912 of the Civil Code. In proving the parties The litigant must convince the judges ABOUT arguments Yang in Convey BECAUSE hearts verification system, hearts BECAUSE NOT equal civil law Events Events pidana.Dalam law hearts of Justice civil Truth Yang in the search and DI embodied by the judge is only formal truth.Implementation Regarding testimonials de auditu used as a tool Evidence hearts civil matters Many raises the pros and cons Among legal practitioners, ON generally Testimony testimonials de auditu NOT be used as a tool of direct evidence but as a proof of conjecture WITH consideration of objective and rational And allegation ITU can be in the Make Something Elementary proof. Testimuniom de auditu acceptance as a means of evidence hearts yurisprodensi By THEREFORE Yurisprodensi as prayer One legal source Very Important official existence when linked WITH telecoms judge Yang NOT Only Just implement the law but Also Need to dig to find a legal review, OR BY creates law.
AKIBAT HUKUM DARI PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) YANG DILAKSANAKAN TIDAK DENGAN ITIKAD BAIK Rima Amalia Risky
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBahwa kedua belah pihak harus beritikad baik dalam melaksanakan suatu perjanjian. Ada kalanya itikad baik sudah sepenuhnya dilakukan dan diperhatikan, tetapi pelaksanaan perjanjian masih berada dalam jalan buntu (deadlock). Disinilah perhatian dituntut ke arah kepatuhan agar suatu peristiwa dapat diselesaikan secara memuaskan. Tentunya seperti halnya dengan segala barang sesuatu yang mengandung penghargaan (waardering), kepatuhan ini tidak mungkin mengakibatkan suatu penyelesaian peristiwa yang memuaskan setiap orang manusia, melainkan selalu bersifat tak mutlak (relatief), yaitu patut dalam pikiran dan perasaan orang-orang yang bertugas menyelesaikan suatu peristiwa, seperti Hakim atau Badan Pemerintah sesudah memperhatikan segala faktor-faktor, yang dapat terpakai dalam alam pikiran dan alam perasaan orang-orang itu.Bahwa terjadi hubungan yang erat antara ajaran itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dan teori kepercayaan pada saat perjanjian. Itikad baik (pasal 1338 alinea 3) dan kepatutan (pasal 1339) umumnya disebutkan secara senafas, apabila hakim setelah menguji dengan kepantasan dari suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan maka berarti perjanjian itu bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian tidak hanya ditentukan oleh para pihak dalam perumusan perjanjian tetapi juga ditentukan oleh itikad baik dan kepatutan, jadi itikad baik dan kepatutan ikut pula menentukan isi dari perjanjian itu. Dengan demikian suatu perjanjian khususnya perjanjian pinjam meminjam uang apabila dilaksanakan tidak dengan itikad baik (itikad buruk) maka perjanjian tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan serta norma-norma hukum yang berlaku.
PELIMPAHAN HAK ASUH ANAK KEPADA BAPAK MENURUT UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Hendrew Steven
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractMan as a social being is never out of burden with another human being. Humans have different interests with each other. With this difference of importance the relationship built between one human being and another can be the cause of conflict, disagreement, dispute, even hostility.The child is God's message for both his parents, society, nation and state as the heir of the teachings of Islam, the child receives every engraving and all direction given toThe child is a mandate, then taking care, nurturing, educating is the duty of the parents, so that the child has a good soul and berlaklak noble.
PUTUSAN PAILIT TERHADAP HARTA WARISAN MILIK DEBITUR DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN Ardian Ardian
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain adalah Asas keseimbangan, Asas kelangsungan Usaha, Asas Keadilan dan Asas Integrasi.Dari Penyusunan skripsi ini dengan menggunakan metode kepustakaan (library research) yaitu dengan mendasarkan kepada bahan kepustakaan baik berupa pendapat para ahli hukum dan juga ketentuan perundang-undangan yang ada kaitan dengan masalah tersebut diatas.Adapun kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 207 UUK-PKPU, harta kekayaan orang yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila dua atau beberapa kreditor mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dapat membuktikan bahwa : Utang  orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas; atau pada saat meninggalnya orang tersebut harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya.Menurut Pasal 40 ayat (1) UUK-PKPU, warisan yang selama kepailitan jatuh kepada debitor pailit, oleh kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit. Logika ketentuan-ketentuan Pasal 40 ayat (1) dapat dimengerti karena tidak mustahil debitor pailit bukan menerima warisan berupa piutang tetapi menerima warisan utang. Apabila debitor pailit menerima warisan berupa piutang (tagihan) maka warisan tersebut akan menguntungkan harta pailit. Akan tetapi, apabila debitor pailit menerima warisan berupa utang, maka warisan tersebut akan membebani harta pailit. Sudah tentu hal tersebut bukan saja debitor pailit, tetapi juga para kreditornya.Bila merujuk pada pasal 209 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang UUK-PKPU yang bunyinya sebagai berikut “Putusan pernyataan pailit berakibat demi hukum dipisahkannya harta kekayaan orang yang meninggal dari harta kekayaan ahli warisnya.” Sehingga pertanggung jawaban ahli waris debitor terhadap putusan pailit demi hukum sudah dipisahkan dari harta kekayaan orang yang meninggal oleh UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
KENAIKAN BIAYA PENGURUSAN STNK & BPKB TAHUN 2017 DI TINJAU MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2016 Larto Larto
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThe enactment of Government Regulation No. 60 of 2016, there is an increase in tariffs for a number of vehicle administration costs, such as vehicle registration, BPKB, and TNKB as well as the addition of type C license I and C II. Driving License (SIM) C I is for vehicles with engine capacity of 250 cc and SIM C II for vehicles with engines more than 500 cc. The cost of issuance of STNK is 3 times higher than before. As for the making of new SIM, SIM A, SIM B I, and B II are charged Rp. 120.000.Sedangkan SIM C, C I, and C II costs Rp. 100.000. SIM D and SIM D I charged Rp. 50,000. The increase also occurs in the issuance of Motor Vehicle Identity Number with an increase of 100 percent or twice, for two-wheeled vehicles or three costs to Rp. 60,000 from the previous Rp. 30,000, and four wheels to Rp. 100,000 from the previous fee of Rp. 50,000. The biggest increase occurred in the issuance of Book Owners of Motor Vehicles (BPKB), for two wheels to Rp. 225,000 from the previous Rp. 80,000 while four or more wheels to Rp. 375,000 from the previous Rp. 100,000. Regulation of Minimum Service Standards (SPM) as a reference for the Regional Revenue Service apparatus in providing PKB and BBN-KB services to the Taxpayers and to issue official letters required by the recipients of service, in order to be evaluated by the Governor of East Kalimantan as the constituent elements of SAMSAT and or even reviewed Back, in accordance with the needs of the community as the recipient of services in accordance with the expected. In order to raise the regional revenue, UPTD Revenue Service of East Kalimantan Province in Samarinda can play an active role in managing regional income sources in their working area. UPTD officers can be more observant in monitoring, registering and simultaneously collecting tax objects that are still delinquent and have not been monitored and recorded, because there are still many motor vehicle arrears that do not pay taxes and BBN-KB. Samsat Joint Office Service involves 3 (three) institutions, namely Dina Regional Income (Dispenda), Directorate of Traffic Police (Ditlantas Polda) and PT Jasa Raharja (Persero). These three agencies work together to serve the community and take shelter under one roof or one office called the Single Administration System Under One Roof (Samsat). Before the samsat, people must go to these three institutions in different places, so it takes time and energy and this is very perceived inefficient and burdensome society. Mechanism of arrangement and Arrangement of Increase Cost at STNK & BPKB is to improve the level and comfort of society in public service done by Police.Keywords: Vehicle Tax, Levy
FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP SENGKETA TANAH YANG BELUM DIDAFTARKAN Robyatul Adawiyah
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT         One problem that needs to be our common concern to date is the issue of land has not been registered notch ratings sourced from indigenous lands, especially after the birth of the UUPA. Land has not been registered are soil derived from indigenous lands or other lands that have not been converted into one of the ground certain rights (property rights, right to build, right to life, the right to cultivate) and have not been registered or certified Office local land.Formal juridical Land Office does not have authority over land dispute has not been registered, but by the Land Office itself is still possible to carry out mediation. Mediation of land disputes has not been registered as a tangible implemented the basic tasks and functions as well as the vision and mission of the National Land Agency. Mediation is a dispute resolution that matches the character, the personality, and the way of life of Indonesian society that is familial. Advice from the author of: 1) adding the HR (human resources) in the disputes, conflicts, and cases in the Land Office; 2) Providing training and courses (training) to the mediator or mediators prospective land disputes in the Land Office; 3) Land Office to work even harder to implement socialization of land registration, this is done as a preventative measure to address land disputes has not been registered.Keywords: role of the Office of Land, Soil Not Registered.
PERKAWINAN DIBAWAH USIA MINIMUM DAN CARA MEMPEROLEH IJIN KAWIN SERTA AKIBAT HUKUMNYA Rudiansyah Rudiansyah
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKUntuk meminta dispensasi kawin di bawah usia minimum tersebut yaitu bahwa orang tua dari anak yang akan dimintakan dispensasi kawin tersebut disebut sebagai pemohon datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat pengantar atau surat permohonan dispensasi kawin dari Kantor Urusan Agama (KUA) diwilayah tempat tinggal pemohon. Surat permohonan tersebut berisi pemberitahuan bahwa pemohon (orang tua) bermaksud untuk mengawinkan anaknya yang masih di bawah usia minimum berdasarkan alasan-alasan yang sebenarnya.Setelah Pegadilan Agama menerima dan mempelajari permohonan tersebut, kemudian Ketua Pengadilan menentukan hakim yang akan meminpin sidang. Apabila rencana perkawinannya ditolak oleh Pengadilan Agama, maka sebaiknya kedua calon mempelai tersebut menunda dulu rencana perkawinannya sampai usia dari kedua atau salah satu calon mempelai cukup untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.Akan tetapi ada juga karena tidak mau menunda rencana perkawinannya, maka kedua calon mempelai tersebut melakukan perkawinan sirri. Sedangkan kawin sirri tersebut tidak mempunyai akibat hukum karena perkawinannya tersebut tidak dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN).Kata kunci : Perkawinan dibawah usia minimum, cara memperoleh izin kawin, akibat hukumnya.
UPAYA HUKUM YANG DAPAT DIAJUKAN OLEH TERSANGKA JIKA DALAM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN POLRI TERDAPAT PELANGGARAN TERHADAP HAK – HAK TERSANGKA (STUDI PADA POLSEK UTARA SAMARINDA) Tri Nurmisbah
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTSuspect dealing with the public prosecutor before the courts, both have the same status as well as the rights they have. Prosecutors will try to provide evidence to the court to convince a judge that the suspect guilty and deserve to get a penalty. Prosecutors will attempt to show the items of evidence relating to the unlawful acts alleged happened to the suspect. Even the public prosecutor can bring witnesses to incriminate a suspect. While the suspect himself is entitled to deny what has been alleged by wing evidence, even that which has been alleged is not true. Suspects could also bring witnesses to alleviate (a de charge witness). If the suspect was able to prove that he is innocent, then the interrogation of the suspect immediately stopped and the suspect is free from any claims that have been attributed to him. If the suspect can not prove that he is innocent, then the criminal proceedings against the suspect will be forwarded to the final stage. If there has been a violation of his rights by investigators, the suspect can do something that can make the investigator in question must be accountable for his actions. Legal remedies that may be filed by the suspect, his family and his lawyers are pre-trial efforts.With these pre-trial, the suspects could get justice for violations of their rights that have been carried out by investigators. Another thing that can be done by the suspects to investigators who have violated the rights of his to make efforts to force and violence against the suspect is to report the investigator to the authorities, that the investigators reported that have committed a crime by committing violence against suspects can be attributed to article 351 of the Criminal Code that resulted in the suspect suffered persecution both body and spirit. Obstacles encountered in providing legal protection against the suspect at the level of inquiries and investigations to find the material truth is not yet the enactment of existing laws and regulations as fully as there are sociological does not apply in the community. In addition due to the attitude of the defendant itself that can not be invited to cooperate. Another thing that causes the still incomplete enforcement of the rights of suspects because they rendahnyat ingkat professionalism of investigators and investigation authorities officials in performing their duties. Lack of facilities and infrastructure and the lack of funds to conduct investigations and examinations also cause is still somewhat difficult enforcement of g freely at will own investigators to conduct examination in the manner.
SUATU TINJAUAN UPAYA PENYALURAN DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DI KOTA SAMARINDA.” Ince Aldy Mierald Istiawan
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTION               Human resources is one factor that can realize the creation of equitable growth. The economy of a country in particular regions will be said to advance the views from the income that can be earned by every citizen, every person who has the ability deserves a chance to do a job that they can do, to be able to fulfill their lives and be able to raise the dignity they are, not least for those who have imperfections or Persons with Physical Disabilities.               This study aims to determine the extent to which the work done by the government of Samarinda in the distribution and utilization of manpower physical disabilities in the city of Samarinda and to know the efforts made by the Department of Labor government of Samarinda in troubleshooting the distribution of labor physical disability in Samarinda.               Results showed that the government of Samarinda, especially the Office of Manpower and Transmigration basically been running the business for the channel and empower disabled workers this. This is done through the provision of training and apprenticeship, socialization into the company - the company, the provision of accessibility and independent placements and the establishment of Joint Business Group (KUB), but has not been fully implemented because of the provisions contained in Law No. 13 of 2003 and No. 43 of 2003 have not been properly enforced, especially in the provision of criminal sanctions for companies that do not run the administration of 1% quota for disabled workers, in addition to the government of Samarinda yet have a rule or special wisdom which regulates the distribution and utilization of disabled workers.Samarinda City government needs to give a special regulation (Regulationmayor) for the empowerment and the distribution of labor, especially peoplewith disabilities to the owners of the company have sorting and special attention, that Law No. 13 of 2003 and No. 43 of 2003 can be realized in the city of Samarinda.
PELAKSANAAN AKTA SEBAGAI PENGAKUAN HUTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) SAMARINDA Leo Josten Siregar
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTIn implementation or implementation it is not easy to determine whether the proposed grosse certificate has met both formal and material requirements. Especially regarding the material requirements of the grosse deed. In practice many cause problems because of the development in msayarakat the existence of grosse deed based on credit agreement from the bank as the principal agreement. Grosse deed of debt acknowledgment with other agreements in the form of power of sale and / or power of attorney and others in a grosse certificate is not allowed because it causes rijinya in executing execution, that is whether execution is executed to grosse deed of recognition of debt or to certificate of mortgage . So that this violates the rule of law as regulated in article 224 HIR and fatwa MA. 213/229/85 / UM-TU / Pdt dated April 16, 1985 so that grosse aktapakuan debt is not purely recognition of debtors debtors to a certain amount of creditors and cause grosse deed of recognition of the debt is null and void execution implementation can not be implemented. And concerning repayment of interest, fines and penalties and other expenses for the execution expenses incurred in a grosse deed of debt acknowledgment can not be justified in accordance with the nature of the grosse deed which must be purely a one-sided statement from the debtor who admits to owe a certain sum to the creditor with the rules of article 224 HIR and the fatwa of MA no. 213/229/85 / UM-TU / Pdt dated April 16, 1985, while the clause on payment of installments, interest and penalties and other expenses for execution fee should be included in the credit agreement deed only. The procedure for grosse execution of a debt acknowledgment does not have to go through the Court of Justice, but in practice it is the case that the application for a debt recognition grosse must pass through the court process first and can not be directly executed by the execution of the debt recognition grosse and this takes a long time. While the government bank of Bank Rakyat Indonesia East Kutai Branch will be submitted to KP2LN and PUPN, although if the institution filed a civil suit to the District Court then the Court should not refuse on the grounds not the authority of the Court.

Page 34 of 106 | Total Record : 1052

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2025) Vol 8, No 2 (2022): Journal of Law Vol 8, No 1 (2022): Journal of Law Vol 7, No 2 (2021) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2018) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue