cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
DEDIKASI JURNAL MAHASISWA
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 1,052 Documents
 31   32   33   34   35 
PERNIKAHAN DENGAN MENGGUNAKAN WALI HAKIM DITINJAU DARI FIQIH ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI SAMARINDA Faridz Hasmy Rushadi
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakAllah telah memberi batas dengan peraturan-peraturan-Nya, yaitu dengan syari'at yang terdapat dalam kitab-Nya dan Hadits Rasul-Nya dalam bentuk hukum-hukum perkawinan, misalnya mengenai meminang sebagai pendahuluan perkawinan, tentang mahar atau mas kawin, yaitu pemberian seorang suami kepada istrinya sewaktu akad nikah atau sesudahnya. Demikian juga dengan perkawinan itu sendiri yang mempunyai syarat-syarat dan rukun-rukun.Tiap orang dapat memiliki hak-hak, atau dengan perkataan lain tiap orang menjadi pendukung hak dan ia diperbolehkan kalau memliki kecakapan sempurna bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya. Fikih Islam menggunakan istilah ahliyah untuk menunjuk arti kecakapan. Kecakapan mendukung hak disebut Ahliyatul Wujub dan kecakapan menggunakan hak terhadap orang lain disebut Ahliyatul Ada'.Pernikahan yang dilaksanakan dengan berwalikan hakim padahal wali nasabnya masih ada dipandang sah oleh Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam, sepanjang wali hakim tersebut telah terlebih dahulu mempertimbangkan boleh tidaknya perpindahan kewalian sebagaimana tersebut diatas.
PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA KESEHATAN DI RSIA THAHA BAKRIE SAMARINDA Novita Sari
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKTujuan penelitian ini untuk menguraikan pengaturan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perawat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Thaha Bakrie, bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perawat. Jenis penelitian yang diuraikan adalah yuridis empiris dengan menggunakan bahan hukum Primer, Sekunder dan Tersier, serta pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan tehnik studi dokumen.Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perawat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Thaha Bakrie di atur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.      Sedangkan bentuk perlindungan hukum tenaga kerja perawat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Thaha Bakrie adalah perawat berhak menerima imbalan jasa, Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya, Memperoleh pelindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkatdan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama.  Kata kunci: Perlindungan, Hukum, Perawat
PENGALIHAN BENDA ELEKTRONIK DARI DEBITUR KE PIHAK KETIGA TANPA SEPENGETAHUAN KREDITUR Hermiani Ariano
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT  Transfer of Electronic Items From Debtors To Third Parties Unbeknownst to Creditors Guided by Drs. H. Irman Syahrial, SH., M.Hum as the supervisor of I and Mia Kusuma, SH., M.Hum as mentorsII.This study aims to determine the legal consequences if the debtor performs the transfer of electronic objects from the debtor to a third party without the knowledge of the creditor and legal protection for the creditor against the transfer of electronic objects from the debtor to a third party without the knowledge of the creditor.Research conducted by the author on "Transfer of Electronic Items From Debtors To Third Party Without Creditor's Knowledge" then the authors do research through the existing literature, especially legislation related to the material from the writing of the thesis, as well as research keperpustakaan and take the case From the internet / website that has the verdict.The results showed that the transfer of an object in the Transfer of Electronic Items From Debtors To Third Parties Without the knowledge of Creditors is still a lot happening. There are still some cases of diversion of an object, generally caused by the intention / intention of the debtor to make the transfer. Then the legal consequences if the debtor performs the transfer of electronic objects without the knowledge of the creditor that is with the prison law for 4 (four) years and or by paying a fine of Rp. 50,000,000. While the legal protection for creditors against the transfer of electronic objects from debtors to third parties without the knowledge of creditors by making agreements on paper that use matrai, report to the police (police), and insure the electronic object.Keywords: Electronic Material Transfer.
PERBUATAN PIDANA PEMALSUAN SURAT MENURUT KUHP DAN DALUARSA HAK PENUNTUTAN Sayid Segaf Alatas
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jangka waktu tertentu tentang masalah penuntutan, dapat menjadi daluwarsa menurut undang-undang.Ketentuan dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya mengatur daluwarsa hak penuntutan pidana, tetapi perlu juga dihubungkan dengan hak menjalankan hukuman. Waktu gugurnya hak untuk menjalankan hukuman lebih lama daripada gugurnya hak penuntutan pidana karena kesalahan terdakwa sudah pasti.Tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu sesungguhnya merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja hingga untuk menyatakan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat itu terbukti maka jaksa penuntut umum dan hakim harus membuktikan adanya kehendak para terdakwa untuk berbuat secara palsu atau memalsukan surat. Adanya maksud para terdakwa untuk menggunakan sendiri surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain mempergunakan surat yang telah ia buat secara palsu, disyaratkan adanya pengetahuan para terdakwa bahwa dari penggunaan surat yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu dapat menimbulkan kerugian. Kata Kunci : Surat Palsu dan Pidana
IMPLEMENTASI SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN UNTUK MENJAMIN PELUNASAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH BERDASARKAN PASAL 1 PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 4 TAHUN 1996 Noviria Hasty Ananda
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrackPower Mortgage provided for in Article 15 of Law No. 4 1996 determining the time limit of 1 (one) month for the right to land that is already registered and 3 (three) months for the right to land that has not been registered, but these provisions do not apply to the types of credit as are regulated by the State minister of Agrarian Affairs / head of BPN No. 4 of 1996, which specifies that for certain types of credit Letters of Mortgage (SKMHT) is valid until the expiration of the credit agreement. The discussion in this paper include the principle of legal agreements and additional agreements on housing loans in terms of rules of law regarding SKMHT in agreement Housing loans are closely related to the setting of time limits SKMHT as the basic philosophy of setting a time limit SKMHT and the latter's result law for creditors if SKMHT not followed up with the creation of REITs.Keywords : mortgage, Power of  Attorney Imposing  Mortgage
STATUS TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DAN STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UU NO.1 TAHUN 1974 Benny Desta Nanda
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK         Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran,adalah masalah kewarganegaraan orangtua dan anak. Sesuai Undang-undang No.12 tahun  2006. Adapun metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Samarinda. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah Hakim dan Staf pengadilan agama. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara.       Kesimpulan 1) Status kewarganegaraan anak dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 tahun 1958 meganut asas kewarganegaraan tunggal, dimana seorang anak akibat perkawinan campuran beda kewarganegaraan tidak mempunyai hak untuk memilih kewarganegaraan dikarenakan seorang anak hanya mengikuti kewarganegaraan dari ayahnya. 2) Hak terhadap perlindungan (Protection Rights)  dalam  konvensi  hak  anak merupakan  hak  anak  yang  penting. Sadar akan keadaan tersebut dan sesuai dengan  tanggung  jawab  pemerintah dan/atau  masyarakat  perlu  diadakan usaha-usaha  untuk  mewujudkan kesejahteraan anak, terutama ditujukan pada  anak  yang  mempunyai  masalah, antara lain anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mempunyai masalah kelakuan dan anak cacat, maupun anak akibat  perceraian  dari  perkawinan campuran.  Kata Kunci: Status kewarganegaraan, perkawinan campuran.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Puput Pandu Ariyo Seno
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Legal research is aimed to know about the protection of freedom of speech through the medium of the internet which is regulated in the law number 11 year 2008 aboutinformation and transaction of electronic reviewed from the perspective of human rights. This research is a normative law research that is prescriptive. The method used in this research is juridical normative.  Secondary data sources used include the primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques used are literature studies and cyber media. The data obtained were then analyzed with the interpretation of grammatical and interpretion of the systematic of the provisions contained in the law of information and electronic transactions. The result showed that in the law  number 11 year 2008 abaout information and electronic transactions can already be said to have been protection the freedom of expression that is owned by someone as a personal right to communicate through the medium of the internet. But there are some things in law enforcement as if violating human rights. As has been outlined that provisions in the law of informasion and electronic transaction related to freeom of speech is only regulated in one article and there is only a prohibition without the accompanied rights.Based on that, then that provision still raised multiple interpretations and obscurity. So it requires more settings in the law of information and electronic transactions. As a human rights are also included in the political someone and and the personal, freedom expressed absolute opinion should be protected and can not be reduced. But remember that in the right also cause an obligation to respect and appreciate the rights of others, then the implementation of yhe on the right can be limited through the legislation. While in the legislation and transaction information elekronic there is no restrictions clear about it.
TINJAUAN YURIDIS PERATURAN DAERAH NO. 02 TAHUN 2011 PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI DAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBUANG SAMPAH Fitri Nuur Handayani
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT This legal writing aims to determine the implementation of regulations on waste management. Trash is a residual activity of human and / or natural process in the form of solid. This problem is always inherent in everyday life.We can also know the existence of administrative sanctions and criminal sanctions in the Local Regulation No. 02 Year 2011 About Waste Management. Because the rule has been implemented, so the attitude to obey the rules and not to be violated in order for self-discipline.The role of the community is very important, in Local Regulation No. 02 Year 2011 About Waste Management. The government wants people to be aware and care about the environment, not to waste and take responsibility for their actions.Keywords: Waste, Administrative Sanctions and Criminal Sanctions.
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA RESIDIVIS DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIB TENGGARONG Rahman Adi Ramadani
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan umumnya terdiri dari 2 (dua), yaitu : Faktor Intern, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri pribadi manusia itu sendiri meliputi : faktor agama, pendidikan; Faktor Ekstern, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar pribadi manusia yang meliputi : lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, faktor ekonomi. Adapun mengenai upaya penanggulangan kejahatan terdiri dari dua segi, yaitu pertama dari segi sebelum kejahatan terjadi yang sering dikenal dengan cara preventif, dan kedua dari segi sesudah terjadinya kejahatan yaitu dengan cara represif.  Faktor penyebab terjadinya residivis adalah merupakan suatu faktor yang saling berkaitan. Baik karena faktor pendidikan, masyarakat atau ekonomi. Sedangkan menurut pengakuan daripada residivis itu sendiri, bahwa hasil daripada kejahatan adalah untuk berfoya-foya terutama untuk dirinya sendiri dan teman-temannya yang bersifat negatif. Semua perbuatan itu tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sekitarnya serta kurangnya pengetahuan agama, dan rendahnya pendidikan. Ditambah lagi tidak adanya penghasilan setelah ia keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHANYA FORMAT STANDART KONTRAK PT. PERUSDA PDAM DENGAN KONSUMEN (STUDI PADA KANTOR PT. PERUSDA PDAM DI KOTA SAMARINDA) Resty Dianisa
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTRegarding the validity of standard agreement which in this case the agreement between PDAM with the customer is actually if paid attention to contain weakness especially when connected or reviewed from Article 1320 BW Jo Article 1338 BW. It is said to contain weaknesses because in the standard agreement there is no consensus in the broad sense of the two sides, but only one-sided. While the applicant in giving the deal is just fictional. Thus standard agreement not only contains weakness, but also deviates from the principles contained in Article 1320 BW Jo article 1338 BW. So it can be said that the issue of validity of standard agreement when viewed from Article 1320 BW Jo Article 1338 BW formally can be said that standard agreement is not valid. However, we are faced with problems that inevitably recognize the existence of standard agreements as a means to meet the needs of many communities in supporting survival, economic growth is a vital means as the fulfillment of primary needs. The issue of the parties' attachment to a standard agreement is that the parties may agree to anything, provided that it is not contrary to law and morals, and that what is legally agreed is binding on the law. In connection with standard agreements held by PDAM and customers or consumers, as long as the standard agreement is agreed and no party is harmed, the agreement is considered valid as stated in article 1338 paragraph (1) of BW. Moreover, in the standard agreement that became the object of the agreement is a vital means (water consumed) which is a primary requirement that can not be ignored by all human in his life. It must be recognized its existence.

Page 33 of 106 | Total Record : 1052

 31   32   33   34   35 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2025) Vol 8, No 2 (2022): Journal of Law Vol 8, No 1 (2022): Journal of Law Vol 7, No 2 (2021) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2018) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue