cover
Contact Name
subehan khalik
Contact Email
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6282293315131
Journal Mail Official
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Fakuiltas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum
ISSN : 22528334     EISSN : 25500309     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
The journal Al-Risalah contains works whose material focuses on the results of research and thoughts related to the development of scientific disciplines, both sharia and legal disciplines in general. Also works covering thoughts that integrate religious disciplines (sharia) and legal disciplines in general. The scope of this journal includes: Jurisprudence Ushul al-Fiqh Tafseer and Ulumul Quran Hadith and Ulumul Hadith Islamic Politics and Thought International Relations in Islam Civil law Criminal law International law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 220 Documents
DIMENSI ILAHI DAN DIMENSI INSANI DALAM MAQASID AL-SYARI’AH Abdi Wijaya
Al-Risalah Ar-Risalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (439.462 KB) | DOI: 10.24252/al-risalah.v15i2.844

Abstract

DIMENSI ILAHI DAN DIMENSI INSANI DALAM MAQASID AL-SYARI’AH
HISAB HAKIKI: Metode Ilmiah Penentuan Awal Bulan Kamariyah Alimuddin Alimuddin
Al-Risalah VOLUME 19 NO 2, NOVEMBER (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1549.614 KB) | DOI: 10.24252/al-risalah.v19i2.12920

Abstract

Essential reckoning is one method of determining the beginning of the Kamariyah month, calculations performed with accurate astronomical data. The calculation results are also accurate and can be tested for validity or proven valid. In practice, the ultimate reckoning is divided into two systems, ijtima system and hilal position system.
Asuransi Jiwa Syariah; Konsep dan Sistem Operasionalnya Hadi Daeng Mapuna
Al-Risalah VOLUME 19 NO 1, MEI (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.102 KB) | DOI: 10.24252/al-risalah.v19i1.9976

Abstract

Islamic Insurance (Asuransi Islam) atau yang lebih dikenal dengan Asuransi Syariah (Syariah Insurance) adalah salah satu instrumen keuangan non bank yang dijadikan sebagai media bagi masyarakat dalam mengantisipasi resiko-resiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Asuransi Syariah merupakan alternatif bagi masyarakat, khususnya masyarakat muslim, yang mengharamkan asuransi konvensional. Namun dalam perkembangannya, asuransi syariah masih belum berkembang pesat seperti asuransi konvensional.Bagaimana konsep dan sistem operasional Asuransi Syariah tersebut, akan dibahas dalam tulisan ini.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan No.1/PID.SUS-Anak/2017/PN Mll) Burhanuddin Burhanuddin
Al-Risalah VOLUME 19 NO 1, MEI (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.473 KB) | DOI: 10.24252/al-risalah.v19i1.9681

Abstract

Dalam memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, hakim memperimbangkan pendekatan yuridis dan non yuridis. Sedangkan upaya-upaya serta tindakan-tindakan lain yang dapat dilakukan atau diusahakan dalam menyelesaikan perkara anak yang melakukan tindak pidana, tanpa harus menjalani hukuman penjara di Pengadilan Negeri Malili yakni dikembalikan kepada orang tua dan Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS.
PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA AL-QADZF PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM Hamzah Hasan
Al-Risalah VOLUME 20 NO 1, MEI (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (75.901 KB) | DOI: 10.24252/al-risalah.v20i1.15250

Abstract

Tindak pidana tuduhan zina (jarῖmah al-Qadzf) merupakan kejahatan yang sangat berbahaya, karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan umat manusia, meruntuhkan martabat manusia, merusak dan membunuh karakter manusia. jenis kejahatan seperti ini dalam hukum pidana Islam menjadi satu dari jenis kejahatan yang proses peradilannya menggunakan pembuktian secara terbalik. Studi ini bertujuan untuk memberi jawaban bahwa hukum acara pidana Islam telah mempraktikkan proses pembuktian terbalik jauh sebelum dikenal hukum acara pidana nasional. Misalnya kisah Nabi Yῦsuf yang digugat oleh Zulaikha dengan tuduhan telah melakukan perbuatan serong. Yῦsuf menolak tuduhan itu yang membuat kesulitan petinggi kerajaan Mesir untuk memutuskannya, muncul saksi dari kalangan istana yang menjelaskan jika baju Yῦsuf koyak di bagian depan berarti Yῦsus yang berbuat serong pada Zulaikha, tetapi jika baju Yῦsuf itu koyak di bagian belakang berarti Zulaikha yang memaksa Yῦsuf. Data yang digunakan sebagai bahan analisis adalah data-data kepustakaan dan dokumen-dokumen tertulis, hasilnya yang menegaskan bahwa pembalikan beban pembuktian telah ada dalam hukum acara pidana Islam.
IKHTILAF DI KALANGAN ULAMA AL-MUJTAHIDIN Anwar Sadat
Al-Risalah Ar-Risalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (461.418 KB) | DOI: 10.24252/al-risalah.v15i2.840

Abstract

IKHTILAF DI KALANGAN ULAMA AL-MUJTAHIDIN
PARTISIPASI POLITIK DALAM KONSEPSI TEORI PILIHAN RASIONAL JAMES S COLEMAN Nila Sastrawati
Al-Risalah VOLUME 19 NO 2, NOVEMBER (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2400.569 KB) | DOI: 10.24252/al-risalah.v19i2.12730

Abstract

Social action is an important aspect in analyzing behavior, including in analyzing the political participation of individuals and society. Diverse forms of political participation indicate that individuals make choices of political participation based on subjective considerations with reference to costs and rewards. In the conception of Rational Choice Theory from James S. Coleman, there are 2 main essences, namely actors and resources. Actors as actors of participation, have the power to use resources, including external resources or political modalities so that the actors' political objectives are achieved.
IMPEACHMENT PERSPEKTIF KETATANEGARAAN INDONESIA DAN KETATANEGARAAN ISLAM Abdul Rahman, A. Zamakhsyari Baharuddin
Al-Risalah VOLUME 19 NO 1, MEI (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (513.146 KB) | DOI: 10.24252/al-risalah.v19i1.9689

Abstract

Impeachment seringkali diartikan sama dengan pemakzulan, padahal keduanya secara akademik berbeda. Impeachment ialah menuntut pertanggungjawaban presiden/kepala negara dalam rangka pengawasan parlemen kepada presiden apabila presiden melakukan pelanggaran hukum. Sedangkan pemakzulan berarti penggantian kepada negara/pemerintahan dari jabatannya setelah melalui proses impeachment. Terdapat perbedaan dan persamaan antara konsep pemakzulan dalam konstitusi Indonesia dengan konsep ketatanegaraan Islam (fiqih siyasah), hanya saja konsep yang ditawarkan ketatanegaraan Islam lebih bersifat universal. Pemikiran al-Mawardi dapat dijadikan tawaran baru untuk menyempurnakan konsep pemakzulan dalam konstitusi Indonesia, yakni: (1) mengenai alasan dapat diberhentikannya presiden ketika presiden dijadikan sebagai boneka politik oleh keluarga atau orang-orang terdekatnya, dan (2) implementasi atau efektivitas hukum ketika terjadi pemberhentian kepala negara dari kedua konsep tersebut memberikan kestabilan politik yang berbeda. Dari keduanya konsep konstitusi Indonesia memberikan stabilitas politik yang cukup baik dengan adanya pengaturan tempo dalam proses peradilannya.
HIKMAT AT-TASYRI DALAM DARURIYYAH AL-HAMZAH Achmad Musyahid
Al-Risalah Ar-Risalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (638.02 KB) | DOI: 10.24252/al-risalah.v15i2.845

Abstract

HIKMAT AT-TASYRI DALAM DARURIYYAH AL-HAMZAH
PERILAKU SEKSUAL TRANSGENDER (Studi Komparatif Hak Asasi Manusia Antara Perspektif The Universal Declaration of Human Right dan The Cairo Declaration of Human Right) Adriana Mustafa
Al-Risalah VOLUME 19 NO 2, NOVEMBER (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1724.883 KB) | DOI: 10.24252/al-risalah.v19i2.12837

Abstract

The emergence of the term Transgender in Indonesia first appeared in 1860 and underwent development in the 1990s. In 1986 the term Wadam (Female Adam) emerged, but changed into a transsexual (Male Female). The amendment was based on the objection of several parties because of the use of the name of Adam's Woman. It was considered impolite because the name of the Prophet Adam as.In the Universal Declaration of Human Right, there is indeed no mention of sexual orientation, it must be of the opposite sex, what is concerned about human rights to marry and build families, namely article 16 which is then used as a basis by transgender people to justify deviant sexual behavior they are through same-sex marriage. On the other hand, in the Universal Declaration of Human Right there is also article 18 which guarantees the right of everyone to believe in the teachings of his religion and practice his religious teachings well. While we all know there is no religious teaching in this world that allows sexual behavior to deviate, even the most tolerant religion.

Page 3 of 22 | Total Record : 220