Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum
The journal Al-Risalah contains works whose material focuses on the results of research and thoughts related to the development of scientific disciplines, both sharia and legal disciplines in general. Also works covering thoughts that integrate religious disciplines (sharia) and legal disciplines in general. The scope of this journal includes: Jurisprudence Ushul al-Fiqh Tafseer and Ulumul Quran Hadith and Ulumul Hadith Islamic Politics and Thought International Relations in Islam Civil law Criminal law International law
Articles
183 Documents
<![CDATA[KONSEP QUNUT DALAM AL-QURAN DAN RELASINYA DENGAN DOA QUNUT DALAM SHALAT (SUATU TINJAUAN TAFSIR DAN FIQH) ]]>
<![CDATA[Ahmad Mujahid]]>;
<![CDATA[Haeriyyah Haeriyyah]]>
<![CDATA[ Al-Risalah VOLUME 19 NO 1, MEI (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (269.312 KB)
|
DOI: 10.24252/al-risalah.v19i1.9996
<![CDATA[Salah satu karakter kepribadian muslim yang paling unggul, mulia dan patut diteladani dan diaktualisasikan dalam kehidupan pribadi muslim adalah kepribadian qunut. Dalam pandangan al-Quran, qunut sebagai kepribadian berkonotasi makna ketaatan, ketundukan dan penghambaan secara total dan holistik kepada Allah, pada saat yang sama, menjauhi segala perbuatan yang menunjukkan pembangkangan dan kedurhakaan kepada Allah. Kerkarakter qunut ini, lahir dari kesadaran penuh akan keagungan dan kebesaran Allah, sebagai Rabb dan Ilahi. Di sisi lain, kesadaran akan kelemahan, kehinaan dan kerendahan dirinya di hadapan Allah. Pembentukan karakter kepribadian qunut bersifat universal dan merupakan suatu keniscayaan dan kemestian bagi setiap individu muslim dalam rangka membentuk sebuah masyarakat muslim. Qunut sebagai karakter kepribadian yang demikian, tergambar dengan jelas dalam doa qunut dalam shalat.]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS HUKUM PELAKSAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi Hak Anak Memperoleh Akta Kelahiran) ]]>
<![CDATA[Laola Subair]]>
<![CDATA[ Al-Risalah VOLUME 19 NO 1, MEI (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (282.854 KB)
|
DOI: 10.24252/al-risalah.v19i1.9683
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan untuk memperoleh akta kelahiran dan untuk mengetahui faktor penghambat yang timbul untuk memperoleh akta kelahiran bagi anak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.Metode Penelitian yang digunakan dalam pembahasan tulisan ini, penulis menggunakan pendekatan normatif empris, sumber data penulisan diperoleh dari dokumen dan peraturan perundang-undangan dengan jenis data berupa data primer dan sekunder, Narasumber yang diambil penulis adalah Kantor Dinas Kependudukan. Analisis data kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian yaitu: Pertama: Berdasarkan data yang dihimpun oleh penulis dari tahun 2015-2017 ternyata banyak anak yang belum memiliki akta kelahiran di Kota Palopo. Hal ini menunjukkan peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tidak berjalan efektiv sekalipun sudah ada aksi nyata yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo. Kedua : faktor penghambat dari penyelenggara pemerintah (aparat pelaksana) diantaranya dalah aparat pelaksana yang melakukan tindakan diskriminatif dan sosialisasi yang kurang merata. Adapun faktor penghambat yang berasal dari masyarakat yaitu kurangnya kesadaran masyarat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dalam hal ini akta kelahiran dan tidak lengkapnya berkas yang diajukan masyarakat saat pengurusan akta kelahiran.]]>
<![CDATA[KONSEP KETIDAKADILAN GENDER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Sippah Chotban]]>;
<![CDATA[Azis Kasim]]>
<![CDATA[ Al-Risalah VOLUME 20 NO 1, MEI (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (825.201 KB)
|
DOI: 10.24252/al-risalah.v20i1.14464
<![CDATA[Tujuan kajian penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi konsep ketidakadilan perspektif hukum Islam. Pasalnya, belakangan ini jagat Indonesia secaman menjadi “laboratorium terbuka” bagi gerakan femenis (baik perorangan maupun terstruktur dalam bentuk lembaga yang lebih terorganisir dan masif) untuk melakukan apa yang dinama-istilahkan dengan “pengarusutamaan gender” dalam segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bahkan kehidupan beragama sekalipun. Dalam kaitannya dengan Islam, gender dengan ragam teori dan alirannya secara kritis-dekontruktif mulai menyoroti konstruksi hukum Islam karena “mengandaikan” bahwa konstruksi hukum Islam bias gender, subordinatif dan partiarkis terhadap perempuan. Dengan demikian, kajian penelitian ini merupakan jenis library research (kajian penelitian kepustakaan) dengan menggunakan model analisis datanya bersifat eksploratif filosofis-kritis, yakni sebuah model analisis yang melakukan pembacaan secara mendalam dan kritis terhadap fokus kajian penelitian. ]]>
<![CDATA[THAHARAH LAHIR DAN BATIN DALAM AL-QURAN (Penafsiran terhadap Qs. Al-Muddatsir/74:4 dan Qs. Al-Maidah/5:6) ]]>
<![CDATA[Ahmad Mujahid]]>;
<![CDATA[Haeriyyah Haeriyyah]]>
<![CDATA[ Al-Risalah VOLUME 19 NO 2, NOVEMBER (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1369.856 KB)
|
DOI: 10.24252/al-risalah.v19i2.12731
<![CDATA[One of the fundamental problems of the religious diversity of most Muslims today is that they are religiously textual or infantile, minus the meaning of irfani. They are religious limited to rituals and lack of inner meaning. As a result they stop in religion at the means and do not arrive at the religious goals. For example, they only feel that they are sufficient in sharia ablution or prayer but minus the inner meaning or essence. As a result, the ablution and prayer that they perform does not lead to the essence of religion, the essence of ablution and the essence of prayer. This paper discusses how the inner or irfani meanings of the essence of thaharah and the nature of wudoo, without ignoring the core meanings (syar'iyah and bayani).]]>
<![CDATA[ANALISIS GENDER TERHADAP HARTA BENDA PERKAWINAN DALAM UUP NOMOR 1 TAHUN 1974 ]]>
<![CDATA[Adriana Mustafa]]>
<![CDATA[ Al-Risalah VOLUME 19 NO 1, MEI (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (241.373 KB)
|
DOI: 10.24252/al-risalah.v19i1.9690
<![CDATA[Salah satu diskursus penting dalam hukum perkawinan adalah harta benda perkawinan. Hal ini karena dalam hukum perkawinan terdapat beberapa jenis harta benda, juga seringkali terjadi ketidakadilan di dalamnya. Apalagi jika dilihat dari sudut pandang analisis gender, maka persoalan terkait dengan harta benda dalam erkawinan menjadi penting untuk terus dipercakapkan. Dengan keberadaan UUP Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di antaranya mengatur juga hal ihwal harta benda dalam perkawinan, maka kedudukan harta benda menjadi begitu penting. Dalam analisis gender pola kepemilikan harta benda dalam UUP adalah sesuatu yang sudah sejalan dengan spirit keadilan dan kesetaraan gender.]]>
<![CDATA[ADAT AMPIKALE: Asuransi Ala Masyarakat Bugis di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo ]]>
<![CDATA[Hadi Daeng Mapuna]]>
<![CDATA[ Al-Risalah VOLUME 19 NO 2, NOVEMBER (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1550.385 KB)
|
DOI: 10.24252/al-risalah.v19i2.12838
<![CDATA[The Ampikale custom is a custom adopted by the Bugis community in Pammana District, Wajo Regency. The custom concept of Ampikale is that a person sets aside part of his inheritance to be used as a preparation for the cost of living in old age, the cost of care in case of illness and services for those caring for him until he dies. The basic concept of Ampikale has some similarities with the basic concept of insurance, which is the purpose, setting aside some of the assets or money and having people who will receive services. Therefore it can be said that the custom of Ampikale is insurance in the style of the Bugis community, Pammana District, Wajo Regency. How is the relationship between the custom concept of Ampikale and the basic concept of insurance, will be discussed in this paper.]]>
<![CDATA[SYARI'AH : ANTARA HUKUM DAN MORAL ]]>
<![CDATA[Nur Taufik Sanusi]]>
<![CDATA[ Al-Risalah VOLUME 20 NO 1, MEI (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/al-risalah.v20i1.15782
<![CDATA[The case of "Mr. Shaw "has generated a long debate about the existence of morals in law. This incident has sparked a long debate about Law and Morals. Law and Moral are two inseparable poles in the study of Islamic law, in contrast to the West which separates the two. According to Coulson, in the view of Islamic society, religious law and morality are often combined in the general philosophy of life. Actually there is a compulsion to obey morals as well as the obligation to carry out the law. But on the other hand, Coulson only pays attention to the lesser role played by the courts in carrying out Islamic (moral) behavior. For courts, there is a difference between legally enforceable regulations and morally desirable ones. The difference between Hanafi formalists and Hanbali moralists can be noted in the matter of legal trickery (Hiyal). According to Coulson Hiyal in this case it is not the same as hiyal which is known in the history of British law where the law is considered to exist from a contrived situation to be used as a procedural basis for the examination at hand, but in Islam, hiyal is truly legal trickery by the overt intention of avoiding the established thing from real law]]>
<![CDATA[KONSEPSI AGAMA ISLAM DALAM AL-QURAN ]]>
<![CDATA[Ahmad Mujahid]]>;
<![CDATA[Haeriyyah Haeriyyah]]>
<![CDATA[ Al-Risalah VOLUME 20 NO 1, MEI (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/al-risalah.v20i1.15071
<![CDATA[The problem with the diversity of Muslims is a religion without essence. Religion without substance. Having religion without practicing religious law. Having religion with the practice of sharia but minus the essence of being religious. This issue is discussed using the maudhuiy interpretation approach. Starting from the verses that use the term al-Islam, whether followed by the term al-dien or not, it is found that Islam refers to two meanings and or two conceptions, namely Islam as a religious institution and Islam as the essence of teachings. True Muslims are religious, not only limited to adhering to Islam as a religious institution but actually grounding Islam as teaching, namely actualizing Islamic teachings universally and holistically in life and life.]]>
