Articles
251 Documents
<![CDATA[Undang-Undang Pokok Agraria (Uupa) sebagai Induk Landreform ]]>
<![CDATA[Nurjannah, St]]>
<![CDATA[ Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 3 No 2 (2014): (December) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v3i2.1436
<![CDATA[Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan induk program landreform di Indonesia. Landreform diartikan dengan perubahan struktur penguasaan pemilikan tanah, bukan hanya dalam pengertian politik belaka tapi juga pengertian teknis. Cita-cita UUPA adalah melaksanakan perubahan secara mendasar terhadap relasi agraria yang ada agar menjadi lebih adil dan memenuhi kepentingan rakyat petani.Tujuan dari landreform yang diselenggarakan di Indonesiaadalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap tanah, sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk mencapai tujuan dimaksud dilakukan dengan mengadakan pembagian yang adil atas sumber kehidupan rakyat tani yang berupa tanah dan pembagian hasil yang adil pula, melaksanakan prinsip tanah untuk tani, mengakhiri sistim tuan tanah, dan perlindungan terhadap ekonomi lemah.]]>
<![CDATA[HAK-HAK KAUM MINORITAS DALAM HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Umar, Subehan Khalik]]>
<![CDATA[ Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 5 No 2 (2016): (December) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v5i2.4858
<![CDATA[Kelompok ahl al-żimmī merupakan kelompok minoritas dalam Islam yang mendapat keistimewaan tertentu. Keistimewaan ini disebabkan karena mereka mengadakan perjanjian yang sangat kuat żimmah dengan Negara Islam. Selanjutnya, aqd żimmah yang mereka ikrarkan sekaligus mewajibkan mereka untuk membayar jizyah, sebuah pembayaran yang dibayarkan sekali setahun. Perjanjian żimmah membawa pengaruh terhadap hak dan kewajiban mereka di tengah komunitas muslim. Salahsatu hak yang patut mendapat perhatian adalah hak mereka berkenaan dengan kebolehan mereka menjadi pejabat Negara tanpa batas kecuali pada jabatan-jabatan prinsip dan berkaitan dengan hajat hidup lansung kaum muslimin. Dalam memperoleh hak mereka, kelompok ini diwajibkan untuk menjaga beberpa hal yang berkaitan dengan kaidah hidup mereka dalam masyarakat muslim semisal larangan memasarkan miras dan mengajak warga muslim untuk mencicipi atau meminum minuman keras.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Yanlua, Siti Zainab]]>
<![CDATA[ Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 6 No 2 (2017): (December) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v6i2.4884
<![CDATA[Siti Zainab Yanlua, 0059.02.42.2015, “Efektivitas Penerapan Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Anak di bawah Umur di Pengadilan Negeri Makassar”, dibawah bimbingan oleh Said Sampara selaku ketua dan Satrih Hasyim selaku anggota. Tujuan penelitian untuk: (1) untuk mengetahui efektivitas penerapan hukum terhadap anak dalam melakukan tindak pidana kesusilaan di Pengadilan negeri makassar; (2) untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di Pengadilan Negeri makassar. Metode Penelitian yang digunakan dengan menggunakan data primer melalui para responden yang terdiri dari hakim, dan pihakpihak yang berperkara dengan melalui wawancara langsung kepada responden sebagai sampel, yakni dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) berdasarkan keadaan perkara keberhasilan dalam penerapan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan kurang efektif di Pengadilan negeri makassar. (2) Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan hukum terhadap kasus kesusilaan yang dilakukan anak di Pengadilan Negeri Makassar. a. Materi Hukum dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kurang mengaskan dengan jelas tindak Pidananya, b. Struktur atau budaya hukum masyarakat yang belum mengenal luas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta adanya faktor-faktor yang intern yang mendukung dan menghambat keberhasilan efektivitas dalam penerapan hukum kasus kesusilaan yang dilakukan anak. Rekomendasi Kepada para hakim Khususnya hakim anak, dalam penjatuhan putusan terhadap anak perlu dilihat faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana kesusilaan, sehingga dalam menjatuhkan putusan terhadap anak berupa mendidik bukan bersifat pembalasan dan pemerintah perlu menyediakan tahanan khusus anak sehingga anak yang berhadapan dengan hukum bisa dibina dan di bimbing menjadi lebih baik dan terpisah dari tahanan orang dewasa.]]>
<![CDATA[Penguatan Hak Ulayat Laut Komunitas Nelayan di Maluku Tengah, Provinsi Maluku ]]>
<![CDATA[Hijjang, Pawennari]]>
<![CDATA[ Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 1 No 1 (2012): (December) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v1i1.1466
<![CDATA[This article explained to describe the sea as a customary right of local institutions that by the fishing communities of various ethnic groups for marine resource management in Central Maluku district. Research problems are parsed using procession approach with emphasis on research and research process is not trapped within a rigid framework of theoretical research and is stereotypic. Data collection techniques used were in- depth interviews, participant observation, and focus group discussions (FGD). The process of data analysis includes examining, selection; categorization, evaluation, and synthesis are carried out cyclical and inferences. The results of this study showed that the existence of customary rights as a sea of local institutions that used by the fishermen community, and embodied in the creation of a harmonious society in managing marine resources.]]>
<![CDATA[Simbolisme dalam Pencitraan Partai Politik ]]>
<![CDATA[Sastrawati, Nila]]>
<![CDATA[ Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 4 No 1 (2015): (June) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v4i1.1499
<![CDATA[Simbol dan politik merupakan dua entitas yang tak dapat dipisahkan. Instrumen-insturmen yang digunakan dalam politik khususnya partai politik tidak terlepas dari symbol-simbol dengan pemaknaan yang disepakati sebagai makna yang melingkupi symbol yang dihadirkan. Simbol tampil dan hadir dengan sendirinya, tetapi dicitrakan menjadi entitas yang luar biasa sehingga mampu menjadi pemikat dalam mencapai tujuan partai politik.]]>
<![CDATA[EVEKTIVITAS PERJANJIAN LAUT ANTARA ANAK BUAH KAPAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 ]]>
<![CDATA[mustafa, adriana]]>
<![CDATA[ Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 5 No 2 (2016): (December) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v5i2.4846
<![CDATA[Perjanjian kerja merupakan landasan utama bagi pekerja untuk mengadakan suatu hubungan kerja, serta merupakan dasar bagi pekerja dan atau buruh untuk menuntut hak-haknya. Bila dibandingkan Perjanjian Kerja Laut dengan Perjanjian Kerja yang berdasarkan Undang-Undang akan ditemui suatu perbedaan. Perjanjian Kerja Laut bersifat khusus, sedangkan perjanjian kerja yang berdasarkan Undang-Undang bersifat umum. Perjanjian Kerja Laut harus dibuat dihadapan pejabat pemerintah yang berwenang yaitu Syahbandar. Dalam pengoperasian kapal laut, ditegaskan bahwa kapal harus dalam keadaan laik laut dan diawaki oleh sejumlah Awak Kapal yang telah memenuhi persyaratan untuk berlayar. Awak Kapal dan pengusaha kapal harus menyadari hak dan kewajiban masingmasing, sehingga tercipta hubungan kerja yang selaras di antara kedua belah pihak. Pengusaha kapal juga harus memperhatikan kesejahteraan hidup pekerjanya.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga ]]>
<![CDATA[Rahma, Andi]]>
<![CDATA[ Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 2 No 1 (2013): (June) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v2i1.1420
<![CDATA[Problems of fundamental which is told in this research is how protection of law to Woman Of Victim Doing An Injustice Hardness In Household In town of Makassar, and Factor influencing protection of law to woman of victim to hardness doing an injustice in household.Method the used is approach of sosioyuridis and nature of research is descriptive, in this research which become population is Makassar polrestabes, public attorney of Country of Makassar, district court, office institute legal aid, housemaid employer and victim reside in town of Makassar, there is research sampel specified by purpossive sampling. Data collecting by documentation and interview. obtained data is hereinafter analysed qualitative that is analysis having the character of mendersripsikan.Result of this research indicate that protection of law to woman of hardness doing an injustice victim in household after going into effect law it of No 23 Year 2004 not yet been conducted maximally. Although from 3 hardness case to pemabantu of reported household to police, its of him use law assertion of No23 Year 2004. But existing peripherals not yet walked better.Hardness victim which there is still do not report hardness to role x'self and also society realized by way of change of protection ascription is an work of excellency of daan if knowing the happening of hardness of vinicity environment to be is immediately reported. Factor influencing protection of law to woman of victim to hardness doing an injustice in household. that is by preventif (pencegahan) handled by Bimnas (Tuition Society). While duties of Represif (penindakan of law) executed by part of police detective. Governmental deservedly give attention to more to housemaid by way of forming an regulation of prundang-undangan arranging it.]]>
<![CDATA[Asbab Al-Wurud Al-Hadis (Terhadap Asbab Al-Wurud Al-Hadis tentang Potong Tangan) ]]>
<![CDATA[Qayyum, Rahman]]>
<![CDATA[ Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 5 No 1 (2016): (June) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v5i1.1448
<![CDATA[To be fair in a variety of activities in the social life is an absolute must for the creation of peace and harmony, so that the order be fair and equitable set by law is not related to the position, descent, race, ethnicity or kinship someone. Because they are weak such as orphans, it must also be acknowledged and treated fairly. Commands to be fair, was also strongly emphasized, either when acting as a judge who will decide the law or when acting as a witness.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa) ]]>
<![CDATA[HL, Rahmatiah]]>
<![CDATA[ Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 4 No 1 (2015): (June) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v4i1.1503
<![CDATA[Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosiallainnya. Dan hukum pidana Islam memberikan jaminan terhadap tegaknya harkat kemanusiaan, tidak mendiskriminasikan pada siapa yang melakukannya. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, diwujudkan dalam bentuk, pemberian retribusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.]]>
<![CDATA[Gerhana Matahari Perspektif Astronomi ]]>
<![CDATA[Alimuddin, Alimuddin]]>
<![CDATA[ Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 3 No 1 (2014): (June) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v3i1.1521
<![CDATA[Pada dasarnya, gerhana merupakan peristiwa tertutupnya sebuah objek disebabkan adanya benda/objek yang melintas di depannya. Kedua objek yang terlibat dalam gerhana ini memiliki ukuran yang hampir sama jika diamati dari Bumi. baik gerhana Matahari maupun gerhana Bulan. Dalam perspektif sunnah Rasulullah Saw., apabila terjadi gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, dianjurkan oleh Rasulullah Saw. agar kaum muslimin melakukan shalat sunnah gerhana, memperbanyak do’a, bertakbir dan memperbanyak sedekah]]>
