Articles
251 Documents
Hukum Islam dan Penggunaan Telematika di Indonesia
Khalik, Subhan
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 1 No 1 (2012): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v1i1.1463
Dalam skala internasional, umat Islam menjadi umat yang marginal dalam era ITC, hal demikian disebabkan oleh dua sebab yaitu; faktor daya beli umat Islam yang memang cukup lemah ataukah karena faktor regulasi (sensor). Faktor kedua dapat dikategorikan sebagai langkah nyata semisal kebijakan Taliban meniadakan ISP (Internet Service Proficer) atau secara tidak lansung sebagaimana apa yang dialami oleh umat Islam Indonesia. Para Yuris hukum Islam memiliki tanggungjawab yang sangat besar dalam menyikapi perkembangan telematika dan atas dasar ini diharapkan mereka tiada henti berfikir untuk melahirkan produk hukum yang mengatur sistem kerja pada telematika agar berjalan sesuai dengan syari’at. Ekeses yang timbul seyogyanya dapat dielemenir dengan menghadirkan produk hukum formal maupun non formal.
Pengaruh Sistem Multi Partai dalam Pemerintahan di Indonesia
Jumadi, Jumadi
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 4 No 1 (2015): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v4i1.1501
Sistem multi partai adalah salah satu varian dari beberapa sistem kepartaian yang berkembang di dunia modern saat ini. Sistem partai politik ini menjadi sebuah jaringan dari hubungan dan interakasi antara partai politik di dalam sebuah sistem politik yang berjalan. Di Indonesia, jumlah partai politik yang terlalu banyak merupakan salah satu faktor penyumbang tidak efektifnya sistem pemerintahan di Indonesia. Banyaknya partai politik yang ikut dalam pemilu menyebabkan koalisi yang dibangun untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden terlalu “gemuk” karena melibatkan banyak parpol. Gemuknya koalisi ini mengakibatkan pemerintahan hasil koalisi tidak dapat berjalan efektif karena harus mempertimbangkan banyak kepentingan.Sistem Pemerintahan Presidensial, Sistem Kepartaian MultiPartai.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG PADA TRANSPORTASI UDARA NIAGA PADA BANDARA SULTAN HASANUDDIN MAKASSAR
Sinilele, Ashar
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 5 No 2 (2016): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v5i2.4806
Dalam hukum positif Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum terhadap penumpang transportasi udara niaga berjadwal, peraturan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan; Ordonansi Penerbangan 1939 atau OPU 1939; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang keamanan dan keselamatan Penerbangan; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Terhadap penumpang transportasi udara yang merasa atau mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan atau klaim kepada perusahaan penerbangan, penyelesaian gugatan atau sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu jalur pengadilan dan jalur di luar pengadilan. Kedua model penyelesaian sengketa tersebut diakui di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Najamuddin Al-Ṭūfīy dan Konsep MaṢlaḤat
Khalik, Subehan
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 5 No 1 (2016): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v5i1.1444
For al-Ṭūfīy, maṣlaḥat is a central objective laws revealed to His servant. Benefit is a power of the human mind to beat the heat and the strength of the consensus that multiple interpretations. Al-Ṭūfīy considers reasonable force to achieve the highest place than hot (khabar aḥad) were not qaṭ'iy. Neither the ijma' that in view of al- Ṭūfīy very difficult to create. Beneficiaries according to al-Ṭūfīy able to replace the authenticity of heat and ijma 'in case of doubt to both. However, thinking about the benefits of al-Ṭūfīy has made the haters menggelarinya with various titles such as al-mulhid, al-fisk, and so on. This title is purely due to their hatred of al-Ṭūfīy. In addition, it also causes their hatred then never quoting al-Ṭūfīy intact.
Cara Memahami Maqashid Al- Syari’ah
Wijaya, Abdi
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 4 No 2 (2015): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v4i2.1487
In completing something that does not have a proposition to establish legal, then maqasid sharia is necessary, because it is wasilah to understand the texts of the Qur'an and the Hadith, in addition, maqsid sharia also aims to meme care of a benefit of mankind and able to provide solutions to the texts contradictory. To understand the maqasid sharia, there is some way to reach them, first; lafaz analysis of these commands and prohibitions and more aimed at issues of worship, the second stage; amr and nahy illah study aimed at social problems of society (muamalah) and a third way; al-sukut 'an syar'iyyah al' charity.
Pemetaan Umat Islam (Sunni, Syiah dan Ahmadiyah)
Khalik, Subhan
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 4 No 1 (2015): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v4i1.1516
Kancah politik dalam Islam telah melahirkan tiga kelompok ajaran yang berlatar belakang kekuasaan politik. Kancah inilah yang memicu terjadinya dialog teologis secara massive di kalangan kaum muslimin. Pada masa selanjutnya ketiga kelompok ini mengkristal menjadi mazhab anutan. Ahmadiyah sebagai kelompok termuda dari kelompok yang ada telah melaksanakan fungsi mereka secara simultan untuk membangun jaringan penyebaran ajaran agama Islam hingga ke pelosok. Sunni, Syi’ah memiliki akar perbedaan teologi yang cukup kontras pada masalah kepemimpinan. Akan halnya Ahmadiyah, tampak lebih fokus pada klaim bahwa pendiri ajaran ini dikultuskan sebagai seorang Nabi. Inilah ciri khas ketiga golongan tersebut sekaligus menjadi dasar perbedaan ajaran mereka.
QUANTUM LEARNING SEBAGAI PROSES PEMBELAJARAN BAHASA ARAB AKTIF, INOVATIF, KREATIF, EFEKTIF DAN MENYENANGKAN
Musgamy, Awaliah
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 6 No 1 (2017): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v6i1.4871
Pembelajaran bahasa Arab harus diaplikasikan sebagai suatu proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan untuk mengatasi kelesuan pembelajaran bahasa Arab selama ini. Tugas terbesar yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah mengubah persepsi para siswa bahwa bahasa Arab itu sulit dan termasuk momok bagi mereka sehingga penerapan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan diharapkan akan menghilangkan sterotip siswa tersebut dengan sendirinya. Quantum Learning mengasumsikan bahwa proses pembelajaran seperti sebuah orkestra yang tergabung dari beberapa komponen tapi mampu menghasilkan alunan nada yang menghibur bukan hanya mereka yang tergabung dalam orkestra tersebut tapi termasuk mereka yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembelajaran bahasa Arab yang yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan, segala potensi yang ada dalam pembelajaran bahasa Arab harus dimaksimalkan.
Manhaj Abd. Muin Salim Dan Penerapannya Dalam Menafsirkan Surah Al-Fatihah: Telaah Atas Kitab Al-Nahj Al-Qawim Wa Al-Shirath Al-Mustaqim Li Al-Qalb Al-Salim
Achmad, Achmad
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 1 No 1 (2012): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v1i1.1411
Pengkajian terhadap Alquran selalu menarik dilakukan oleh para ulama, termasuk kajian tentang metode yang digunakan para ulama dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran. Tulisan ini akan menguraikan tentang Manhaj Abd, Muin Salim dan Penerapannya dalam menafsirkan Q.S. al-Fatihah: Telaah atas Kitab al-Nahj al-Qawim wa al-Shirath al-Mustaqim li al- Qalb al- Salim. Masalah pokok tulisan ini adalah bagaimana metode yang digunakan Abd. Muin Salaim dalam menafsirkan Q.S. al- Fatihah. Pendekatan yang digunakan adalah sosio historis dan eksegisis. Temuan terpenting yang dihasilkan adalah bahwa manhaj (metode) yang digunakan Abd. Muin Salim dalam menafsirkan berbagai ayat, pada umumnya menggunakan metode tahlili (analisis). Sedangkan laun (corak) penafsirannya lebih dominan adabi wa al-jtima’i dan ‘ilmi dengan sedikit bernuangsa shufy.
Akibat Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Hukum Nasional Indonesia
Jamil, Jamil
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 4 No 2 (2015): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v4i2.1480
Measuring the religious and cultural diversity, was no longer present context to question the legal status of marriage between religions in Indonesia. Who need to know is about the legal consequences? Therefore, the problem discussed in this paper is whether the legal consequences arising from a marriage between religions in Indonesia's national marriage law? By using normativ-analysis approach, the goal of this study is to critically examine the legal consequences of intermarriage in the Indonesian national marriage law.
Tinjauan Kriminologi terhadap Timbulnya Kejahatan yang Diakibatkan oleh Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar
Rajamuddin, A
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 3 No 2 (2014): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v3i2.1435
Minuman keras dan segala pengaruh negatifnya telah ada sejaklama. Sehingga tidaklah mengherankan apabila minuman keras yang termasuk dalam jenis yang mengandung bahan yang memabukkan (baik yang diolah secara tradisional maupun secara modern) banyak ditemukan dan dikonsumsi 0leh masyarakat mulai dari kota-kota besar hingga ke pelosok desa. Mengkonsumsi minuman keras menimbulkan reaksi-reaksi paranoid (penyakit hayal; penyakit jiwa yang membuat orang berpikir aneh-aneh dan bersifat khayalan seperti merasa dirinya orang besar atau terkenal) yang nyata, boleh jadi kelihatan agak waras dan baik dari luar. Minuman keras yang diminum seseorang akan terserap dalam darah dan lama kelamaan akan menekan aktifitas susunan syaraf. Sedangkan dalam jumlah banyak akan membuat peminumnya teler atau mabuk, berbicara kurang jelas dan kemampuan daya ingat terganggu. Efek negatif dari minuman keras tersebut mampu mendorong orang untuk melakukan kejahatan. Minuman keras sangat berpengaruh kepada fungsi otak, juga minuman keras sangat mempengaruhi daya pikir seseorang yang pada akhirnya dapat menyebabkan orang untuk melakukan tindak pidana. Bentuk kejahatan yang sering terjadi akibat pengaruh minuman keras adalah pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan.